Datasets:

derhan

/

ahsp-Lampiran_VII_Tata_Cara_Pengajuan_Usulan_AHSP

like 0

LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI NOMOR 68/SE/Dk/2024

TENTANG

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tata Cara Pengajuan Usulan AHSP

Tata Cara Pengajuan Usulan AHSP

A. Latar Belakang

A. Latar Belakang Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR serta untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagai masukan bagi perhitungan AHSP maka diperlukan ketentuan yang lebih rinci terkait perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan salah satunya dengan menggunakan perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui Pimpinan Tinggi Madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi, sehingga SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR dapat dimutakhirkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang dinamis dalam perhitungan AHSP, perkembangan teknologi, dan perubahan-perubahan lainnya di lapangan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Mengacu pada pasal tersebut maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Usulan AHSP Baru sebagai panduan yang mengatur prosedur dalam pemutakhiran SE Dirjen apabila terdapat usulan AHSP baru baik dari internal maupun dari eksternal Kementerian PUPR.

B. Maksud dan Tujuan

B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru adalah menciptakan alur yang jelas untuk pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi dalam mengakomodir usulan-usulan AHSP baru baik dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR.

Tujuan

Tujuan dari SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru adalah untuk mewujudkan kegiatan pemutakhiran SE Dirjen dengan tata cara kerja yang baku agar pemutakhiran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Acuan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

C. Acuan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

D. Tugas dan Kewenangan

1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi a. Menerima disposisi surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. b. Menyelenggarakan rapat pembahasan usulan AHSP baru dengan mengundang pihak pengusul dan pakar. c. Membuat Berita Acara Pembahasan Reviu Pakar Usulan AHSP Baru dengan Tim Pembahas. d. Memproses usulan AHSP baru yang telah terbahas ke dalam konsep Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi . e. Mengajukan permohonan tanda tangan Dirjen Bina Konstruksi untuk penetapan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi. 2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang Membidangi Jasa Konstruksi a. Menerima surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. b. Menugaskan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan AHSP baru dari Unit Organisasi Teknis. c. Menetapkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi sebagai pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR. 3. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis a. Menerima: 1. surat permintaan usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; dan/atau 2. Konsep surat usulan AHSP baru dari Direktorat Bina Teknik untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. b. Mengirimkan surat usulan AHSP baru (final/yang telah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik, pakar, dan direktorat teknis pembina atau pemda) kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. c. Meneruskan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a. 1) kepada Direktorat Bina Teknik/Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai

D. Tugas dan Kewenangan

1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi a. Menerima disposisi surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. b. Menyelenggarakan rapat pembahasan usulan AHSP baru dengan mengundang pihak pengusul dan pakar. c. Membuat Berita Acara Pembahasan Reviu Pakar Usulan AHSP Baru dengan Tim Pembahas. d. Memproses usulan AHSP baru yang telah terbahas ke dalam konsep Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi . e. Mengajukan permohonan tanda tangan Dirjen Bina Konstruksi untuk penetapan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi. 2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang Membidangi Jasa Konstruksi a. Menerima surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. b. Menugaskan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan AHSP baru dari Unit Organisasi Teknis. c. Menetapkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi sebagai pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR. 3. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis a. Menerima: 1. surat permintaan usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; dan/atau 2. Konsep surat usulan AHSP baru dari Direktorat Bina Teknik untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. b. Mengirimkan surat usulan AHSP baru (final/yang telah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik, pakar, dan direktorat teknis pembina atau pemda) kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. c. Meneruskan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a. 1) kepada Direktorat Bina Teknik/Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai

4. Dinas Teknis Provinsi

a. Menerima surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota dan melakukan pembahasan dengan pakar, dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembahasan sebelum menyampaikan usulan ke Balai Besar/Balai. b. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Balai Besar/Balai Kementerian PUPR beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan. c. Menetapkan usulan AHSP yang memiliki kekhususan daerah terkait.

5. Dinas Teknis Kabupaten/Kota

a. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Dinas Teknis Provinsi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan. b. Menetapkan usulan AHSP baru yang memiliki kekhususan daerah terkait.

6. Kementerian/Lembaga/Institusi

a. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. b. Menetapkan usulan AHSP baru yang memiliki kekhususan Kementerian/ Lembaga/Institusi terkait.

7. Direktorat Bina Teknik

a. Menerima kumpulan usulan AHSP baru dari Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai. b. Mengkoordinir Tim Pembahas dalam rapat pembahasan kumpulan usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud huruf a dengan Direktorat Teknis Pembina dan pakar. c. Menyampaikan kumpulan usulan AHSP yang sudah dibahas beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. d. Melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan usulan AHSP ke dalam sistem SIPASTI setelah SE Dirjen Bina Konstruksi ditetapkan.

8. Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai

a. Menerima usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi. b. Mengkaji dan mengidentifikasi usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi. c. Menyampaikan usulan AHSP baru ke Direktorat Bina Teknik Unit Organisasi Teknis beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

9. Pakar/Asosiasi/Akademisi

a. Mengikuti rapat pembahasan usulan AHSP baru dengan Tim Pembahasan yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai (sebagai pengusul AHSP baru), dan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. b. Memberikan saran dan masukan terkait usulan AHSP baru.

10. Bagian Hukum Unit Organisasi yang Membidangi Jasa Konstruksi dan Bagian Hukum Unit Organisasi Teknis

Memberikan masukan kepada Direktorat Keberlanjutan Konstruksi terkait konsep SE Dirjen Bina Konstruksi sebagai pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR.

E. Ketentuan Umum

1. Usulan AHSP yang dapat dicantumkan dalam pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR adalah: a. usulan AHSP yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi (SE Dirjen Binkon) tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau b. usulan perubahan AHSP yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan SE Dirjen Binkon tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Usulan AHSP baru dapat diusulkan oleh: a. Internal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi). b. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Dinas Teknis Provinsi di daerah kepada Balai/Direktorat Teknis Pembina Unit Organisasi Teknis). c. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi). 3. SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru memiliki 3 (tiga) skema yaitu: a. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR; b. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Pemerintah Daerah; dan c. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi. 4. Untuk skema internal Kementerian PUPR, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis (contoh surat pada lampiran 1). 5. Usulan-usulan AHSP baru dari Balai Besar/Balai/Direktorat Teknis Pembina akan disampaikan kepada Direktorat Bina Teknik untuk diverifikasi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. Usulan AHSP baru yang telah terverifikasi tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi (contoh surat pada lampiran 2). 6. Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi akan melakukan pembahasan/reviu usulan AHSP baru dengan Direktorat Bina Teknik, Balai/Direktorat Teknis Pembina (selaku pengusul AHSP baru), dan pakar/asosiasi/praktisi/akademisi (contoh Berita Acara Pembahasan/Reviu Usulan AHSP dengan Tim Pembahas pada lampiran 3).

E. Ketentuan Umum

1. Usulan AHSP yang dapat dicantumkan dalam pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR adalah: a. usulan AHSP yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi (SE Dirjen Binkon) tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau b. usulan perubahan AHSP yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan SE Dirjen Binkon tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Usulan AHSP baru dapat diusulkan oleh: a. Internal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi). b. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Dinas Teknis Provinsi di daerah kepada Balai/Direktorat Teknis Pembina Unit Organisasi Teknis). c. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi). 3. SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru memiliki 3 (tiga) skema yaitu: a. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR; b. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Pemerintah Daerah; dan c. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi. 4. Untuk skema internal Kementerian PUPR, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis (contoh surat pada lampiran 1). 5. Usulan-usulan AHSP baru dari Balai Besar/Balai/Direktorat Teknis Pembina akan disampaikan kepada Direktorat Bina Teknik untuk diverifikasi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. Usulan AHSP baru yang telah terverifikasi tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi (contoh surat pada lampiran 2). 6. Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi akan melakukan pembahasan/reviu usulan AHSP baru dengan Direktorat Bina Teknik, Balai/Direktorat Teknis Pembina (selaku pengusul AHSP baru), dan pakar/asosiasi/praktisi/akademisi (contoh Berita Acara Pembahasan/Reviu Usulan AHSP dengan Tim Pembahas pada lampiran 3). 7. Untuk skema eksternal dari Pemerintah Daerah, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi (contoh surat pada lampiran 4) dan dilanjutkan dengan penyampaian usulan dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai Besar/Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR (contoh surat pada lampiran 5). 8. Untuk skema eksternal dari Kementerian/Lembaga/Institusi, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan penyampaian surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi (contoh surat pada lampiran 6). 9. Kepala Dinas Teknis Provinsi dan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/Institusi harus menandatangani Surat Pernyataan Kelengkapan dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (contoh surat pada lampiran 7A dan 7B).

Bisnis proses

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi untuk usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR. Penjelasan langkah demi langkah: 1. Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai memberikan usulan AHSP kepada Direktorat Bina Teknik. 2. Direktorat Bina Teknik melakukan verifikasi dan menyusun konsep surat usulan AHSP dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya yang Membidangi Jasa Konstruksi. 3. Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis mengirimkan surat usulan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang Membidangi Jasa Konstruksi. 4. Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi menerima dan menugaskan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan. 5. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi melakukan pembahasan usulan AHSP dengan mengundang pihak pengusul dan pakar. 6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyusun konsep surat keputusan (SE) Dirjen Bina Konstruksi. 7. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi memproses konsep SE Dirjen Bina Konstruksi. 8. SE Dirjen Bina Konstruksi ditetapkan.

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi untuk usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR.

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi untuk usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR. Penjelasan langkah demi langkah: 1. Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai memberikan usulan AHSP kepada Direktorat Bina Teknik. 2. Direktorat Bina Teknik melakukan verifikasi dan menyusun konsep surat usulan AHSP dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya yang Membidangi Jasa Konstruksi. 3. Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis mengirimkan surat usulan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang Membidangi Jasa Konstruksi. 4. Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi menerima dan menugaskan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan. 5. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi melakukan pembahasan usulan AHSP dengan mengundang pihak pengusul dan pakar. 6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyusun konsep surat keputusan (SE) Dirjen Bina Konstruksi. 7. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi memproses konsep SE Dirjen Bina Konstruksi. 8. SE Dirjen Bina Konstruksi ditetapkan.

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (K/L/I))

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (K/L/I))

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (Daerah))

Diagram alur proses pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (Daerah))

F. Lampiran

1. Alur Pengajuan Usulan AHSP 2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Balai/ Balai Besar / Direktorat Teknis Pembina kepada Direktorat Bina Teknik Unor Teknis (Internal) 2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Bidang Jasa Konstruksi (Internal) 3. Format Berita Acara Pembahasan/Reviu Pakar Usulan AHSP Baru Bidang Unit Organisasi Teknis dengan Tim Pembahas (Internal) 4. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi 5. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR 6. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya K/L/I kepada Pimpinan Tinggi Madya Yang Membidangi Jasa Konstruksi 7. Format Surat Pernyataan Kelengkapan Teknis dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan beserta checklist dokumen pendukung yang dipersyaratkan. 8. Daftar Nama Balai, Balai Besar, dan Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR.

LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT USULAN AHSP BARU DARI BALAI/ BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA KEPADA DIREKTORAT BINA TEKNIK UNOR TEKNIS (INTERNAL)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina kepada Direktorat Bina Teknik Unor Teknis (Internal): KOP SURAT BALAI/BALAI BESAR/DIREKRORAT TEKNIS PEMBINA Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Jakarta, dd/mm/yy Yth. Direktur Bina Teknik (Sumber Daya Air/Jalan dan Jembatan/Cipta Karya dan Perumahan) ... di ... Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina agar disampaikan kepada Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ...... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ........ No. HP: ... Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Kepala Balai/Balai Besar/Direktur Teknis Pembina, Nama NIP Tembusan Yth.: Direktur Jenderal ...... Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina ke Direktorat Bina Teknik. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga mencantumkan narahubung untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut.

FORMAT USULAN AHSP BARU

Berikut adalah format tabel usulan AHSP Baru: | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

Tabel Usulan AHSP Baru

| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

| No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

Justifikasi teknis

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

Spesifikasi yang diacu

Spesifikasi yang diacu.

Tabel referensi yang digunakan

Tabel referensi yang digunakan.

BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

Berikut ini adalah format berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar: (KOP BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA) BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG .. (SDA/BM/CK/P) JENIS PEKERJAAN ..... Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dimulai pukul ...., bertempat di ....., Balai/Balai Besar ...../Direktorat Teknis Pembina ....., telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP bidang ..... pada jenis pekerjaan ..... Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir. Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru. BALAI BESAR ..... / BALAI BESAR ..... / DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA ..... DIREKTORAT JENDERAL ..... | NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | |---|---|---|---| | 1 | ..... | Balai .../ Balai Besar ...../ Dit Teknis Pembina ..... | ..... | | 2 | ..... | Balai .../ Balai Besar ...../ Dit Teknis Pembina ..... | ..... | | 3 | ..... | Pakar | ..... | | 4 | ..... | Pakar | ..... | | dst | ..... | ..... | ..... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan usulan AHSP dengan tenaga ahli/pakar. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel digunakan untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

| No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 – Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Dit. Rusun | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merangkum hasil pembahasan usulan AHSP baru dengan tenaga ahli/pakar. Kolom "No. Kode AHSP" digunakan untuk mencatat nomor kode AHSP. Kolom "Judul AHSP" berisi judul AHSP yang dibahas. Kolom "Pengusul" mencatat pihak yang mengusulkan AHSP. Kolom "Kesepakatan / Tindak Lanjut" mencatat kesepakatan atau tindak lanjut dari pembahasan. Contoh pada tabel menunjukkan diskusi mengenai koefisien tenaga kerja untuk pemasangan kabel.

Bukti dukung penambahan usulan AHSP

Bukti dukung penambahan usulan AHSP di SIPASTI berupa tangkapan layar; dan Surat pernyataan kelengkapan dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan

CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

| No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 – Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Dit. Rusun | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merangkum hasil pembahasan usulan AHSP baru dengan tenaga ahli/pakar. Kolom "No. Kode AHSP" digunakan untuk mencatat nomor kode AHSP. Kolom "Judul AHSP" berisi judul AHSP yang dibahas. Kolom "Pengusul" mencatat pihak yang mengusulkan AHSP. Kolom "Kesepakatan / Tindak Lanjut" mencatat kesepakatan atau tindak lanjut dari pembahasan. Contoh pada tabel menunjukkan diskusi mengenai koefisien tenaga kerja untuk pemasangan kabel.

Bukti dukung penambahan usulan AHSP

Bukti dukung penambahan usulan AHSP di SIPASTI berupa tangkapan layar; dan Surat pernyataan kelengkapan dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan

LAMPIRAN 2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Bidang Jasa Konstruksi (Internal)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Unor Teknis kepada Unor Bidang Jasa Konstruksi (Internal): KOP SURAT UNIT ORGANISASI TEKNIS Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Bidang .........(SDA/BM/CK/P)........... Tempat, dd/mm/yy Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi di Jakarta Sehubungan dengan adanya kebutuhan akan AHSP baru bidang .........(SDA/BM/CK/P)........... yang belum tercantum dalam SE Dirjen Bina Konstruksi No...... Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, maka sesuai ketentuan Permen PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR Pasal 17 ayat (1) huruf c bahwa dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan diantaranya dapat menggunakan perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi. Kebutuhan AHSP baru tersebut untuk ... Mengingat pentingnya AHSP baru tersebut dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR maka kami mengusulkan agar AHSP baru tersebut masuk dalam pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi No...... Tahun ..... Bersama ini kami sampaikan tautan dokumen sebagai berikut : ... Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan perbaikan bersama, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Direktur Jenderal ........(SDA/BM/CK/P)........, Nama NIP Tembusan Yth.: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); 2. ... 3. ... dsb Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Unor Teknis ke Unor Bidang Jasa Konstruksi. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga menjelaskan dasar hukum dan alasan pengajuan usulan AHSP baru.

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

| No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

2.

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

3.

Spesifikasi yang diacu.

4.

Tabel referensi yang digunakan.

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

| No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

2.

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

3.

Spesifikasi yang diacu.

4.

Tabel referensi yang digunakan.

BERITA ACARA PEMBAHASAN/REVIU PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG ...

Berikut ini adalah format berita acara pembahasan/reviu pakar dengan tenaga ahli/pakar: (KOP BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA) BERITA ACARA PEMBAHASAN/REVIU PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG ... JENIS PEKERJAAN ... Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dimulai pukul ..., bertempat di ..., Balai Besar .../Direktorat Teknis Pembina ..., telah mengadakan rapat pembahasan/reviu pakar tentang usulan AHSP bidang ... pada jenis pekerjaan ... Dengan hasil rapat pembahasan/reviu pakar sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. BALAI BESAR ... / DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA ... DIREKTORAT JENDERAL ... | NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | |---|---|---|---| | 1 | ... | Balai Besar .../ Dit Teknis Pembina ... | ... | | 2 | ... | Balai Besar .../ Dit Teknis Pembina ... | ... | | 3 | ... | Pakar | ... | | 4 | ... | Pakar | ... | | dst | ... | ... | ... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan/reviu pakar usulan AHSP. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel digunakan untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

LAMPIRAN 3. Format Berita Acara Pembahasan/Reviu Pakar Usulan Ahsp Baru Bidang Unit Organisasi Teknis dengan Tim Pembahas (Internal)

Berikut ini adalah format Berita Acara Pembahasan/Reviu Pakar Usulan AHSP: KOP SURAT UNIT ORGANISASI TEKNIS BERITA ACARA PEMBAHASAN REVIU PAKAR USULAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG ...SDA/BM/CKP Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... melalui ...(pertemuan daring/luring/hybrid).... telah disepakati hasil pembahasan reviu pakar terhadap dokumen usulan AHSP Bidang ...SDA/BM/CK/P dengan kesepakatan sebagai berikut: | No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 - Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 - Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 - Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Dit. Rusun | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pembahasan Reviu Pakar untuk dokumen usulan AHSP baru Bidang ... (SDA/BM/CKP) | No. | Nama | Jabatan/Instansi | Tanda Tangan | |---|---|---|---| | Tim Direktorat Keberlanjutan Konstruksi | | | | | 1 | ... | ... | ... | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | | Tim Direktorat Bina Teknik ... (SDA/BM/CKP) | | | | | 1 | ... | ... | ... | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | | Tim Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina | | | | | 1 | ... | ... | ... | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | | Tim Pakar/Asosiasi/Praktisi/Akademisi | | | | | 1 | ... | ... | ... | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan reviu pakar usulan AHSP. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel pertama digunakan untuk mencatat kesepakatan hasil reviu usulan AHSP, dan tabel kedua untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

LAMPIRAN 4. Contoh Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi (Eksternal)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi (Eksternal): KOP SURAT DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Jakarta, dd/mm/yy Yth. Dinas Teknis Provinsi ... di ... Sehubungan dengan Lampiran VI Tata Cara Pengajuan Usulan AHSP Baru (Skema Eksternal Daerah) pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota agar disampaikan kepada Dinas Teknis Provinsi, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut:...... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Kepala Dinas Teknis Kabupaten/Kota ......., Nama NIP Tembusan Yth.: Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota ke Dinas Teknis Provinsi. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga mencantumkan narahubung untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut.

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI | No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

Justifikasi teknis

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

Spesifikasi

Spesifikasi yang diacu.

Tabel referensi

Tabel referensi yang digunakan.

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

| No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

Justifikasi teknis

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

Spesifikasi

Spesifikasi yang diacu.

Tabel referensi

Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

(KOP DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA) BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG .. (SDA/BM/CK/P) JENIS PEKERJAAN ..... Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dimulai pukul ...., bertempat di ....., Dinas Teknis Kabupaten/Kota ....., telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang ..... pada jenis pekerjaan ..... Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir. Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru. DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA ..... | NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | |---|---|---|---| | 1 | ..... | Dinas Teknis Kabupaten/Kota ..... | ..... | | 2 | ..... | Dinas Teknis Kabupaten/Kota ..... | ..... | | 3 | ..... | Pakar | ..... | | 4 | ..... | Pakar | ..... | | dst | ..... | ..... | ..... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan usulan AHSP dengan tenaga ahli/pakar. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel digunakan untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

| No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 – Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Bidang ... | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merangkum hasil pembahasan usulan AHSP baru dengan tenaga ahli/pakar. Kolom "No. Kode AHSP" digunakan untuk mencatat nomor kode AHSP. Kolom "Judul AHSP" berisi judul AHSP yang dibahas. Kolom "Pengusul" mencatat pihak yang mengusulkan AHSP. Kolom "Kesepakatan / Tindak Lanjut" mencatat kesepakatan atau tindak lanjut dari pembahasan. Contoh pada tabel menunjukkan diskusi mengenai koefisien tenaga kerja untuk pemasangan kabel.

LAMPIRAN 5. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR (Eksternal)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR (Eksternal): KOP SURAT DINAS TEKNIS PROVINSI Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Jakarta, dd/mm/yy Yth. Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina di Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi agar disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ... untuk jenis pekerjaan ... .. dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); Spesifikasi yang diacu; 3. 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Kepala Dinas Teknis Provinsi ......., Nama NIP Tembusan Yth.: Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi ke Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga mencantumkan narahubung untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut.

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI | No | Semula | Menjadi | Keterangan | Status | |---|---|---|---|---| | 1 | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 299 kg/m3 Pasir : 842 kg/m3 Agregat kasar : 1097 kg/m3 Air : 185 kg/m3 (AHSP Semula) | G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Semen : 407 kg/m3 Pasir : 731 kg/m3 Agregat kasar : 1009 kg/m3 Air : 202 kg/m3 (AHSP Perubahan/Penambahan Baru) | Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. (Penjelasan) | Mayor | | 2 | | | | (Mayor/Minor/Penambahan Baru) | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | dst | | | | | Penjelasan langkah demi langkah: Tabel ini menunjukkan usulan perubahan AHSP. Kolom "Semula" berisi AHSP yang lama, kolom "Menjadi" berisi AHSP yang diusulkan, kolom "Keterangan" berisi penjelasan perubahan, dan kolom "Status" menunjukkan apakah perubahan tersebut mayor, minor, atau penambahan baru. Pada contoh ini, terlihat perubahan komposisi material pada G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 dengan penjelasan dan status perubahan.

2.

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

3.

Spesifikasi yang diacu.

4.

Tabel referensi yang digunakan.

Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

KOP DINAS TEKNIS PROVINSI .... BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG ..... (SDA/BM/CK/P) JENIS PEKERJAAN ..... Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dimulai pukul ...., bertempat di ....., Dinas Teknis Provinsi ....., telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang ....., pada jenis pekerjaan ..... Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir. Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru. DINAS TEKNIS PROVINSI ..... | NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | |---|---|---|---| | 1 | ..... | Dinas Teknis Provinsi ..... | ..... | | 2 | ..... | Dinas Teknis Provinsi ..... | ..... | | 3 | ..... | Pakar | ..... | | 4 | ..... | Pakar | ..... | | dst | ..... | ..... | ..... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan usulan AHSP dengan tenaga ahli/pakar. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel digunakan untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

| No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 – Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Bidang ... | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merangkum hasil pembahasan usulan AHSP baru dengan tenaga ahli/pakar. Kolom "No. Kode AHSP" digunakan untuk mencatat nomor kode AHSP. Kolom "Judul AHSP" berisi judul AHSP yang dibahas. Kolom "Pengusul" mencatat pihak yang mengusulkan AHSP. Kolom "Kesepakatan / Tindak Lanjut" mencatat kesepakatan atau tindak lanjut dari pembahasan. Contoh pada tabel menunjukkan diskusi mengenai koefisien tenaga kerja untuk pemasangan kabel.

LAMPIRAN 6. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya K/L/I kepada Pimpinan Tinggi Madya Yang Membidangi Jasa Konstruksi (Eksternal)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR yang membidangi jasa konstruksi: KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Jakarta, dd/mm/yy Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi di Jakarta Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi agar disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya terkait/setingkat......., Nama NIP Tembusan Yth.: Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR yang membidangi jasa konstruksi. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga mencantumkan narahubung untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut.

LAMPIRAN 6. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya K/L/I kepada Pimpinan Tinggi Madya Yang Membidangi Jasa Konstruksi (Eksternal)

Berikut ini adalah format surat usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR yang membidangi jasa konstruksi: KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen) Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Jakarta, dd/mm/yy Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi di Jakarta Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi agar disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya terkait/setingkat......., Nama NIP Tembusan Yth.: Alasan/Langkah-langkah: Surat ini ditujukan untuk mengajukan usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR yang membidangi jasa konstruksi. Data-data teknis dan pendukung disertakan dalam tautan dokumen terpisah. Surat ini juga mencantumkan narahubung untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut.

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU (Nama satuan pekerjaan) | No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | |---|---|---|---|---|---|---| | A | Tenaga Kerja | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Tenaga Kerja | | B | Bahan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Bahan | | C | Peralatan | | | | | | | | dst | | | | | | | | | | | | | Jumlah Harga Alat | | D | Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) | | | | | | | E | Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D | | | | | ... % x D | | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | *Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merinci komponen biaya pekerjaan, mulai dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Terdapat kolom koefisien untuk menunjukkan jumlah satuan yang dibutuhkan. Harga satuan dan jumlah harga dipisahkan untuk memudahkan perhitungan. Penting untuk melengkapi tabel dengan asumsi, urutan kerja, dan metode pelaksanaan agar usulan AHSP baru menjadi jelas dan komprehensif.

2. Justifikasi teknis

Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).

3. Spesifikasi yang diacu

Spesifikasi yang diacu.

4. Tabel referensi yang digunakan

Tabel referensi yang digunakan.

BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

Berikut ini adalah format berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar: (KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI) BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG ... JENIS PEKERJAAN ... Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dimulai pukul ..., bertempat di ..., Kementerian/Lembaga/Institusi ..., telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang .. pada jenis pekerjaan ... Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir. Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru. KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI ... | NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN | |---|---|---|---| | 1 | ... | K/L/I | ... | | 2 | ... | K/L/I | ... | | 3 | ... | Pakar | ... | | 4 | ... | Pakar | ... | | dst | ... | ... | ... | Alasan/Langkah-langkah: Dokumen ini mencatat hasil pembahasan usulan AHSP dengan tenaga ahli/pakar. Informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta rapat dicantumkan. Tabel digunakan untuk mencatat nama dan peran peserta dalam tim. Berita acara ini menjadi syarat untuk mengajukan usulan AHSP baru.

CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR

| No. Kode AHSP | Judul AHSP | Pengusul | Kesepakatan / Tindak Lanjut | |---|---|---|---| | Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work | | | | | Divisi 2 – Pekerjaan Struktur | | | | | Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur | | | | | Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap | | | | | Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal | | | | | 1 | Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm² | Bidang ... | Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm² | | 2 | ... | ... | ... | | dst | ... | ... | ... | Penjelasan/Langkah-langkah: Tabel ini digunakan untuk merangkum hasil pembahasan usulan AHSP baru dengan tenaga ahli/pakar. Kolom "No. Kode AHSP" digunakan untuk mencatat nomor kode AHSP. Kolom "Judul AHSP" berisi judul AHSP yang dibahas. Kolom "Pengusul" mencatat pihak yang mengusulkan AHSP. Kolom "Kesepakatan / Tindak Lanjut" mencatat kesepakatan atau tindak lanjut dari pembahasan. Contoh pada tabel menunjukkan diskusi mengenai koefisien tenaga kerja untuk pemasangan kabel.

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN

Berikut ini adalah format surat pernyataan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan (internal): KOP SURAT KEPALA BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Unit Organisasi Teknis terkait, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ..... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ..... untuk jenis pekerjaan ..... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ..... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ..... No. HP: ..... Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan. 2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya ....., Nama NIP Alasan/Langkah-langkah: Surat ini digunakan untuk menyatakan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis usulan AHSP baru yang disampaikan oleh Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina. Surat ini penting untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data yang diusulkan.

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN

Berikut ini adalah format surat pernyataan kelengkapan dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan (internal): KOP SURAT KEPALA BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Unit Organisasi Teknis terkait, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ..... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ..... untuk jenis pekerjaan ..... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ..... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ..... No. HP: ..... Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan. 2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya ....., Nama NIP Alasan/Langkah-langkah: Surat ini digunakan untuk menyatakan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis usulan AHSP baru yang disampaikan oleh Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina. Surat ini penting untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data yang diusulkan.

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN

Berikut ini adalah format surat pernyataan kelengkapan dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan beserta checklist dokumen pendukung yang dipersyaratkan (eksternal pemda): KOP SURAT DINAS TEKNIS PROVINSI SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi agar disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan. 2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Kepala Dinas ..., Nama NIP Tembusan Yth.:

LAMPIRAN 7C. Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (Eksternal K/L/I)

Berikut ini adalah format surat pernyataan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan (eksternal K/L/I): KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Provinsi agar disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi c.q Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis terkait, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang ... (sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan) ... untuk jenis pekerjaan ... dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3. Spesifikasi yang diacu; 4. Tabel referensi yang digunakan; dan 5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar. Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: ... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i ... No. HP: ... Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan. 2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya ..., Nama NIP Alasan/Langkah-langkah: Surat ini digunakan untuk menyatakan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis usulan AHSP baru yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi. Surat ini penting untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data yang diusulkan.

LAMPIRAN 8. Daftar Nama Balai, Balai Besar dan Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR

Berikut adalah daftar Balai, Balai Besar, dan Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR: A. BIDANG SUMBER DAYA AIR | No. | Balai/Balai Besar | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh | Aceh | | 2 | Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan | Sumatera Utara | | 3 | Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru | Riau | | 4 | Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam | Kepulauan Riau | | 5 | Balai Wilayah Sungai Sumatera Bangka Belitung | Pangkal Pinang | | 6 | Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang | Sumatera Barat | | 7 | Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi | Jambi | | 8 | Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu | Bengkulu | | 9 | Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang | Sumatera Selatan | | 10 | Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung | Lampung | | 11 | Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian | Banten | | 12 | Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane | DKI Jakarta | | 13 | Balai Besar Wilayah Sungai Citarum | Jawa Barat | | 14 | Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy | Jawa Barat | | 15 | Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung | Jawa Barat | | 16 | Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana | Jawa Tengah | | 17 | Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak | DI Yogyakarta | | 18 | Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo | Jawa Tengah | | 19 | Balai Besar Wilayah Sungai Berantas | Jawa Timur | | 20 | Balai Wilayah Sungai Bali Penida | Bali | | 21 | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram | Nusa Tenggara Barat | | 22 | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang | Nusa Tenggara Timur | | 23 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak | Kalimantan Barat | | 24 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas | Kalimantan Selatan | | 25 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda | Kalimantan Timur | | 26 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Palangkaraya | Kalimantan Tengah | | 27 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor | Kalimantan Utara | | 28 | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan - Jeneberang | Sulawesi Selatan | | 29 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado | Sulawesi Utara | | 30 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo | Gorontalo | | 31 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu | Sulawesi Tengah | | 32 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari | Sulawesi Tenggara | | 33 | Balai Wilayah Sungai Maluku | Maluku | | 34 | Balai Wilayah Sungai Maluku Utara | Maluku Utara | | 35 | Balai Wilayah Sungai Papua | Papua | | 36 | Balai Wilayah Sungai Papua Barat | Papua Barat | | 37 | Balai Wilayah Sungai Marauke | Papua Selatan | B. Direktorat Teknis Pembina | No. | Direktorat Teknis Pembina | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Direktorat Sistem & Strategi Pengelolaan SDA | DKI Jakarta | | 2 | Direktorat Sungai dan Pantai | DKI Jakarta | | 3 | Direktorat Irigasi dan Rawa | DKI Jakarta | | 4 | Direktorat Bendungan dan Danau | DKI Jakarta | | 5 | Direktorat Air Tanah dan Air Baku | DKI Jakarta | | 6 | Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan | DKI Jakarta | | 7 | Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air | DKI Jakarta | Alasan/Langkah-langkah: Daftar ini memberikan informasi mengenai nama dan lokasi Balai, Balai Besar, dan Direktorat Teknis Pembina di Kementerian PUPR yang membidangi Sumber Daya Air. Informasi ini penting untuk mengetahui unit organisasi yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sumber daya air di wilayah tertentu.

II. BIDANG BINA MARGA

Berikut adalah daftar Balai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia: | No. | Balai/Balai Besar | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh | Aceh | | 2 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara | Sumatera Utara | | 3 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau | Riau | | 4 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat | Sumatera Barat | | 5 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi | Jambi | | 6 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu | Bengkulu | | 7 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung | Bangka Belitung | | 8 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | | 9 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung | Lampung | | 10 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten | Banten | | 11 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat | Jawa Barat | | 12 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta | Jawa Tengah | | 13 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali | Jawa Timur | | 14 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | | 15 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | | 16 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | | 17 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | | 18 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | | 19 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | | 20 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | | 21 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | | 22 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | | 23 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | Gorontalo | | 24 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | | 25 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | | 26 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | | 27 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku | Maluku Utara | | 28 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara | Maluku Utara | | 29 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura | Papua | | 30 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke | Papua Selatan | | 31 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat | Papua Barat | | 32 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena | Papua Pegunungan | Berikut adalah daftar Direktorat Teknis Pembina di bidang Bina Marga: | No. | Direktorat Teknis Pembina | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | DKI Jakarta | | 2 | Direktorat Pembangunan Jalan | DKI Jakarta | | 3 | Direktorat Pembangunan Jembatan | DKI Jakarta | | 4 | Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I | DKI Jakarta | | 5 | Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II | DKI Jakarta | | 6 | Direktorat Jalan Bebas Hambatan | DKI Jakarta | | 7 | Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan | DKI Jakarta | Penjelasan: Tabel-tabel di atas merinci daftar Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat Teknis Pembina yang bertanggung jawab di bidang Bina Marga di Indonesia. Informasi ini penting untuk mengetahui instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di setiap wilayah.

III BIDANG CIPTA KARYA

Berikut adalah daftar Balai dan Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah di seluruh Indonesia: | No. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Aceh | Aceh | | 2 | Sumatera Utara | Sumatera Utara | | 3 | Riau | Riau | | 4 | Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | | 5 | Sumatera Barat | Sumatera Barat | | 6 | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | | 7 | Bengkulu | Bengkulu | | 8 | Bangka Belitung | Bangka Belitung | | 9 | Jambi | Jambi | | 10 | Lampung | Lampung | | 11 | Banten | Banten | | 12 | Jakarta Metropolitan | DKI Jakarta | | 13 | Jawa Barat | Jawa Barat | | 14 | Jawa Tengah | Jawa Tengah | | 15 | D.I. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | | 16 | Jawa Timur | Jawa Timur | | 17 | Bali | Bali | | 18 | Nusa Tenggara Barat | NTB | | 19 | Nusa Tenggara Timur | NTT | | 20 | Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | | 21 | Kalimantan Selatan | Kalimanatan Selatan | | 22 | Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | | 23 | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | | 24 | Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | | 25 | Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | | 26 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | | 27 | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | | 28 | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | | 29 | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | | 30 | Gorontalo | Gorontalo | | 31 | Maluku | Maluku | | 32 | Maluku Utara | Maluku Utara | | 33 | Papua | Papua | | 34 | Papua Barat | Papua Barat | Berikut adalah daftar Direktorat Teknis Pembina di bidang Cipta Karya: | No. | Direktorat Teknis Pembina | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Direktorat Sistem dan Strategi Pengelenggaraan Infrastruktur Permukiman | DKI Jakarta | | 2 | Direktorat Air Minum | DKI Jakarta | | 3 | Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman | DKI Jakarta | | 4 | Direktorat Sanitasi | DKI Jakarta | | 5 | Direktorat Prasarana Strategis | DKI Jakarta | | 6 | Direktorat Bina Penataan Bangunan | DKI Jakarta | | 7 | Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan | DKI Jakarta | Penjelasan: Tabel-tabel di atas merinci daftar Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Direktorat Teknis Pembina yang bertanggung jawab di bidang Cipta Karya di Indonesia. Informasi ini penting untuk mengetahui instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur permukiman di setiap wilayah.

BIDANG PERUMAHAN

Berikut adalah daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di seluruh Indonesia: | No | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Sumatera I | Aceh | | 2 | Sumatera II | Sumatera Utara | | 3 | Sumatera III | Sumatera Barat | | 4 | Sumatera IV | Jambi | | 5 | Sumatera V | Sumatera Selatan | | 6 | Jawa I | DKI Jakarta | | 7 | Jawa II | Jawa Barat | | 8 | Jawa III | Jawa Tengah | | 9 | Jawa IV | Jawa Timur | | 10 | Kalimantan I | Kalimantan Tengah | | 11 | Kalimantan II | Kalimantan Timur | | 12 | Nusa Tenggara I | NTB | | 13 | Nusa Tenggara II | NTT | | 14 | Sulawesi I | Sulawesi Utara | | 15 | Sulawesi II | Sulawesi Tengah | | 16 | Sulawesi III | Sulawesi Selatan | | 17 | Maluku | Maluku | | 18 | Papua I | Papua | | 19 | Papua II | Papua Barat | Berikut adalah daftar Direktorat Teknis Pembina di bidang Perumahan: | No | Direktorat Teknis Pembina | Lokasi | |---|---|---| | 1 | Rumah Umum dan Komersial | DKI Jakarta | | 2 | Rumah Swadaya | DKI Jakarta | | 3 | Rumah Susun | DKI Jakarta | | 4 | Rumah Khusus | DKI Jakarta | Penjelasan: Tabel-tabel di atas merinci daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Direktorat Teknis Pembina yang bertanggung jawab di bidang Perumahan di Indonesia. Informasi ini penting untuk mengetahui instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan penyediaan perumahan di setiap wilayah.