Datasets:

masa-research

/

manual_absa_annotation__dgv__20240903_103

like 0

Follow

masa research 4

mahendra siregar

positif

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching. Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor jika merasa menjadi korban penipuan. Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah. Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace. "Harapannya, ke depan ini juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica. Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank. Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut. Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2)

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Media Indonesia

Ant/ Mir/N-2

Positif

Easy

frederica widyasari dewi

positif

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching. Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor jika merasa menjadi korban penipuan. Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah. Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace. "Harapannya, ke depan ini juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica. Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank. Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut. Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2)

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Media Indonesia

Ant/ Mir/N-2

Positif

otoritas jasa keuangan (ojk)

positif

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center

OJK Segera Luncurkan Anti-Scam Center KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya akan soft launching layanan anti-scam center pada bulan ini. Pihaknya ingin memastikan agar layanan tersebut bisa berjalan dengan lancar terlebih dahulu sebelum melakukan grand launching. Ia menuturkan, layanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak dan menangkap pelaku penipuan, melainkan juga menghindarkan korban dari kerugian yang lebih besar. Dengan adanya Anti-Scam Center, nasabah bisa segera melapor jika merasa menjadi korban penipuan. Frederica mengatakan, sering kali para pelaku penipuan memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk bisa membobol rekening nasabah. Layanan tersebut, lanjutnya, direncanakan untuk tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku perbankan dalam melacak uang nasabah yang hilang, melainkan juga berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran dan marketplace karena proses pelacakan semakin sulit ketika uang nasabah yang dicuri sudah digunakan di marketplace. "Harapannya, ke depan ini juga bisa menjadi langkah preventif. Nanti akan dikembangkan sistem perbankan yang bisa mengidentifikasi rekening-rekening mana yang sering digunakan untuk pemindahan atau putar-putar (uang), itu mestinya kelihatan. Rekening seperti itu akan menjadi red flag gitu ya," imbuh Frederica. Dia mengatakan, lembaga semacam anti-scam center itu sudah dibentuk di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Nantinya, jika lembaga itu telah terbentuk, seluruh bank bakal diwajibkan untuk ikut untuk meningkatkan perlindungan nasabah dari penipuan dengan menggunakan rekening bank. Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan anti-scam center akan memiliki personel yang mumpuni dan memiliki teknologi yang andal. OJK berharap semua lembaga jasa keuangan yang ada di dalam negeri dapat berpartisipasi dalam anti-scam center tersebut. Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Dengan kata lain, sangat mungkin akan ada pertukaran data di antara lembaga jasa keuangan. (Ant/ Mir/N-2)

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Media Indonesia

Ant/ Mir/N-2

Positif

kementerian koperasi dan ukm

negatif

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama ■ NERACA Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun. Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya. Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah. "Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia. Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS. Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah. Biaya Denda Impor Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor- mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8). Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya. Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi. "Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya. KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di- lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani. "Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor. Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri. Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Harian Ekonomi Neraca

demurrage

Positif

Easy

asosiasi pertekstilan indonesia (api)

negatif

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama ■ NERACA Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun. Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya. Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah. "Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia. Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS. Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah. Biaya Denda Impor Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor- mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8). Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya. Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi. "Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya. KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di- lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani. "Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor. Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri. Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Harian Ekonomi Neraca

demurrage

Positif

menteri koperasi dan ukm teten masduki

negatif

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama ■ NERACA Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun. Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya. Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah. "Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia. Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS. Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah. Biaya Denda Impor Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor- mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8). Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya. Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi. "Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya. KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di- lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani. "Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor. Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri. Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Harian Ekonomi Neraca

demurrage

Positif

presiden jokowi

negatif

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama

Kemenkop UKM Duga Impor Ilegal Sejak Lama ■ NERACA Mengutip data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 58,1 triliun,sedangkan nilai imporlndone-sia dari China sebesar Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun. Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp 29,5 triliun. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fita Satan mengatakan produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini tak kalah dengan produkbuatanluarnegeri.Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yangdiproduksioleh UM KM menjadi kalah harga. "Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara sampai di perbatasan-per-batasan," ujarya. Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah. "Importir harus dapat dipastikan paruh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing," tutur dia. Informasi, produk impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama, bahkan sempat jadi perhatian Presiden Jokowi sejak 2015 lalu. Kala itu, Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri. Pada Oktober 2015, Jokowi mengungkap adanya penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalamnegeri,merugi kan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USUSD 3.55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 234 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS. Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adu nya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain. pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah. Biaya Denda Impor Pada bagia lain, Ekonom senior Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus de-murrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemasyang tertahan di Pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras. "Yangmenjadimasalahadal ah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi nor- mal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (10/8). Dia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masukbagi penegakhukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut "Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memangnantidari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya. Dia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi. "Fakior manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya. KetuaUmumSerikatPetani Indonesia Henry Saragih mengharapkan impor beras tidak perlu di- lakukan karena pengadaan dalam negeri telah mencukupi dan tidak berisiko un tu kmelahirkan pelanggaran administrasi. Dia menjelaskan prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang, sehingga terkadang justru menyulitkan dalam proses tata kelola pen-gadaan.'Kalau Wta, yangpasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor ini kan panjang," ujarnya dikutip dari Antara, pekan lalu. Menurut dia, daripada terus melakukan impor beras, sebaiknya pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan menyerap gabah petani. "Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baikpetanimaupundevisanegara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah," ujarnya. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia. Dugaan kerugian demurrage seni-lai Rp294.5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaanimporyangtidaklayak' dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor. Sementaraitu, DirekturUtama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri. Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80-100 importir. Namun, perusahaan mengikuti proses lelang lanjutan u-mumnyahanyamencapai4O-5Ope-rusahaan.seiringdengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.Ekonom Konstitusi Defiyan Con mengatakan dugaan kasus denda impor beras (demurrage) tidak akan muncul apabila pengadaan barang telah berjalan sesuai tata kelola berlaku* hut «ohir/ia

2024-08-11 17:00:00+00:00

media_cetak

Harian Ekonomi Neraca

demurrage

Positif

google indonesia

negatif

Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan

kumparan Hadir di WhatsApp Channel Follow Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di Google Maps . Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh scammer untuk melancarkan aksi penipuan siber. Google Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia. Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat. "Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10). Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini. Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik scammer itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak. Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi. Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut user generated content (UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan scammer untuk melancarkan aksi penipuan online . Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas.

2024-08-13 11:07:36+00:00

media_online

Kumparan.com

kumparanTECH

Positif

Easy

scammer

negatif

Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan

kumparan Hadir di WhatsApp Channel Follow Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di Google Maps . Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh scammer untuk melancarkan aksi penipuan siber. Google Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia. Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat. "Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10). Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini. Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik scammer itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak. Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi. Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut user generated content (UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan scammer untuk melancarkan aksi penipuan online . Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas.

2024-08-13 11:07:36+00:00

media_online

Kumparan.com

kumparanTECH

Negatif

google maps

negatif

Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan

kumparan Hadir di WhatsApp Channel Follow Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di Google Maps . Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh scammer untuk melancarkan aksi penipuan siber. Google Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia. Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat. "Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10). Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini. Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik scammer itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak. Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi. Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut user generated content (UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan scammer untuk melancarkan aksi penipuan online . Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas.

2024-08-13 11:07:36+00:00

media_online

Kumparan.com

kumparanTECH

Negatif

polsek pasar minggu

negatif

Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan

kumparan Hadir di WhatsApp Channel Follow Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di Google Maps . Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh scammer untuk melancarkan aksi penipuan siber. Google Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia. Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat. "Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10). Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini. Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik scammer itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak. Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi. Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut user generated content (UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan scammer untuk melancarkan aksi penipuan online . Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas.

2024-08-13 11:07:36+00:00

media_online

Kumparan.com

kumparanTECH

netral

kos-kosan

negatif

Google Indonesia Akui Banyak Nomor Telepon Bisnis Hotel - Bank Dipalsukan

kumparan Hadir di WhatsApp Channel Follow Dunia maya diramaikan dengan isu nomor telepon palsu profil bisnis hingga pemerintah Indonesia yang terjadi di Google Maps . Nomor telepon tersebut sengaja dipasang oleh scammer untuk melancarkan aksi penipuan siber. Google Indonesia sudah angkat bicara terkait masalah tersebut. Mereka mengakui adanya pelanggaran yang mengubah informasi kontak secara ilegal, dalam kasus ini adalah nomor telepon yang berkaitan dengan bisnis warga di Indonesia. Google sedang berupaya memulihkan informasi kontak itu agar kembali akurat. "Kami juga dalam proses memulihkan informasi yang akurat," tulis perusahaan di akun @googleindonesia di media sosial X, Selasa (13/10). Kebijakan Google Indonesia menyebutkan usulan perubahan dari pengguna harus berdasarkan informasi yang sebenarnya. Google mengklaim timnya bekerja telah bekerja untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan ini. Soal Nomor Telepon Palsu Hotel - Bank di Google Maps Sebelumnya, warganet Indonesia menemukan nomor kontak palsu terpajang pada sejumlah tempat usaha di Google Maps oleh pengguna tak bertanggung jawab. Nomor telepon yang diduga milik scammer itu terpasang di kolom alamat, bukan kolom kontak. Profil bisnis yang terdampak di antaranya perbankan, hotel, hingga kos-kosan. Akun pemerintahan pun ikut terkena imbasnya, seperti Polsek Pasar Minggu dan Kantor Imigrasi. Google Maps memang membuka para pengguna untuk melakukan perubahan informasi tempat di platform peta digital tersebut. Mekanisme ini disebut user generated content (UGC). Pengguna memang dimungkinkan untuk mengubah atau menambahkan informasi yang diinginkan, termasuk nomor telepon, pada profil bisnis di Google Maps dengan klik tombol 'Suggest an edit'. Celah ini yang mungkin dimanfaatkan scammer untuk melancarkan aksi penipuan online . Namun, para penjahat siber ini memilih untuk menambahkan nomor telepon palsu di kolom alamat ketimbang kolom kontak. Harapannya korban mudah teperdaya, mengingat kolom alamat terpasang paling atas.

2024-08-13 11:07:36+00:00

media_online

Kumparan.com

kumparanTECH

netral

kementerian hukum dan ham

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Positif

Easy

ditjen imigrasi

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Positif

diaspora indonesia

positif

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Positif

uu omnibus

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Netral

pengawasan keimigrasian

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Netral

peraturan menteri hukum dan ham no. 11 tahun 2024

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Netral

peraturan menteri hukum dan ham no. 22 tahun 2023

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Netral

fenny julita

netral

Menyederhanakan regulasi, mengoptimalkan diaspora

Jakarta (ANTARA) - Selama satu dasawarsa terakhir, diskursus yang tanpa henti mengenai bipatride (kewarganegaraan ganda) pada berbagai kegiatan yang melibatkan diaspora Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, terus bergulir. Hal ini berangkat dari fragmentasi kehidupan diaspora Indonesia yang mengalami berbagai problematika dengan solusi yang beragam. Akhirnya pada penghujung Agustus tahun 2023 diterbitkan ketentuan visa diaspora. Visa ini merupakan bagian dari beragam jenis visa dan izin tinggal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kaidah visa diaspora tertuang secara makro, yaitu skema pemberian visa diaspora dengan durasi tinggal 1 sampai 10 tahun. Ketentuan ini sebagai wadah untuk memfasilitasi diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negeri. Memang visa diaspora diterbitkan bukan pada saat titik kulminasi narasi bipatride yang menghangat pada pertengahan tahun 2021. Meskipun demikian, gaung visa diaspora tidaklah memudar. Pasalnya, nuansa pergumulan pandangan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang saling beradu argumentasi, selama ini, telah memperoleh jalan tengah yang cukup melegakan bagi semua pihak. Sepanjang satu dekade belakangan ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian yang patut untuk diprioritaskan agar segera diselesaikan dengan solusi terbaik. Hal lain yang ikut menentukan diterbitkannya platform visa diaspora adalah setiap pemimpin memiliki perspektif dan prioritas kerja yang berbeda dalam mengarahkan laju organisasi. Sehingga baru pada periode ini, visa diaspora yang selanjutnya menjadi dasar pemberian izin tinggal diaspora dituangkan secara eksplisit dan akan dikomprehensifkan pada Oktober 2024. Untuk itu telah dilakukan berbagai kajian dan benchmarking terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora oleh Ditjen Imigrasi. Kesemuanya agar dapat menghasilkan rasam sesuai arahan Presiden, yaitu untuk memberikan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang memiliki keahlian ataupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kausanya, hingga kini, tercatat setidaknya ada 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara. Ordonansi pemberian visa dan izin tinggal bagi diaspora yang diterbitkan masih dalam kerangka arah kebijakan kewarganegaraan RI, yaitu menganut asas tunggal kewarganegaraan. Oleh karenanya benchmarking telah dilaksanakan di New Delhi dan Kedutaan Besar India di Jakarta terkait skema Overseas Citizenship of India (OCI), dimana India juga tetap menganut single nationality . Benchmarking ini juga mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait, namun masih memerlukan beberapa terobosan dan penyesuaian sebagaimana pola yang diterapkan oleh India dalam pemberian fasilitas OCI. Berdasarkan kajian internal Ditjen Imigrasi, dalam rangka mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia, maka opsi beleid visa baru yang dipilih ialah optimalisasi kebijakan visa tinggal terbatas, yang paling mendekati dengan patron fasilitas OCI. Jika ditelisik pada Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, maka rasam mengenai visa tinggal terbatas diatur dari Pasal 34 sampai Pasal 66. Sementara pada awal April telah ditetapkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Selanjutnya bila Permenkumham No.11/2024 ditelusuri, maka di antara Pasal 34 sampai Pasal 66 juga telah mengalami beberapa perubahan dan yang paling signifikan adalah Pasal 60 dihapus. Dalam rangka optimalisasi reglemen visa dan izin tinggal bagi diaspora, saat ini telah disiapkan payung hukum berupa konsep awal Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora. Mengenai substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Permenkunham terkait visa dan izin tinggal bagi diaspora, antara lain jenis visa yang digunakan untuk diaspora, tata cara pemberian visa berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, mekanisme pemberian izin tinggal tetap (ITAP) bagi diaspora, fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Mari ditelisik, apakah substansi visa dan izin tinggal bagi diaspora tersebut patut dituangkan ke dalam Permenkumham tersendiri atau diintegrasikan ke dalam perubahan Permenkumham yang eksisting? Jenis visa yang digunakan untuk diaspora adalah visa tinggal terbatas repatriasi dan penyatuan keluarga. Sementara itu pengaturan kedua jenis visa ini sudah termuat dalam Permenkumham yang eksisting. Sementara tata cara pemberian visa diaspora berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini juga bermakna bahwa visa diaspora hanya melanjutkan tata cara pemberian visa pada regulasi yang eksisting. Mekanisme pemberian ITAP bagi diaspora, tentu saja tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan skema pemberian ITAP lainnya pada ketentuan yang eksisting. Berikutnya fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi diaspora dapat dieksplisitkan ke dalam pasal tambahan, yang berkemungkinan muatannya tidak terlalu banyak. Terakhir, pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Pengawasan keimigrasian bagi diaspora kurang lebih sama dengan pengawasan keimigrasian pada umumnya. Bila menelisik secara koherensi muatan dimaksud yang terkandung dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora, maka tidaklah berbeda secara signifikan dengan visa dan izin tinggal lainnya. Maka dari itu, materi yang terdapat dalam Rancangan Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal bagi Diaspora dapat diintegrasikan ke dalam Perubahan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, mengingat yang paling mendekati skema fasilitas OCI adalah visa tinggal terbatas. Sementara itu substansi visa tinggal terbatas telah tersenarai dalam Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menyelaraskan substansi visa tinggal terbatas yang terdapat pada Permenkumham No.22/2023 dan Permenkumham No.11/2024 dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora. Dengan disatukannya domain visa dan izin tinggal bagi diaspora dalam satu peraturan saja, tanpa menerbitkan peraturan yang baru, maka akan terjadi penyederhanaan regulasi, yang tentu saja bermuara pada efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi peraturan perundang-undangan nantinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bila ketentuan beragam jenis visa dan izin tinggal terdapat dalam satu Permenkumham saja, maka akan memudahkan publik dalam mencerna dan memahami rasam visa dan izin tinggal lainnya. Kausanya visa dan izin tinggal yang terdapat pada beleid yang eksisting memiliki korelasi dengan visa dan izin tinggal bagi diaspora yang sedang disusun. Kemudian dalam upaya penyelarasan regulasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka pemberian fasilitas dan kemudahan bagi diaspora. Hal yang patut dicatat adalah perlu adanya aturan secara rigid mengenai K/L yang berwewenang dalam hal pendataan, pemantauan dan pengawasan atas keberadaan diaspora Indonesia, baik di bumi khatulistiwa maupun di mancanegara. ​​​​​​​ Ihwal pembagian kewenangan secara tuntas menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kolaborasi antarkementerian atau lembaga itu. Sedikit menyampaikan masukan atas wacana perlu dirumuskannya undang-undang yang mengatur diaspora dalam bentuk Undang-Undang Omnibus atau Undang-Undang Diaspora Indonesia. Jika ditelisik secara generik dari sudut substansi mengenai diaspora Indonesia, maka aturan diaspora Indonesia lebih tepat diintegrasikan ke dalam UU Omnibus. Pasalnya pokok-pokok kaidah mengenai diaspora Indonesia sudah mencukupi bila dimazkurkan secara spesifik dan ringkas ke dalam UU Omnibus. Selain itu, selama ini, salah satu amanah yang kerap digaungkan dalam rangka penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah penyederhanaan regulasi.   *) Fenny Julita adalah alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI   Copyright © ANTARA 2024

2024-08-13 11:14:10+00:00

media_online

antaranews.com

antaranews.com

Positif

Karena Entitas adalah penulis artikel maka sentimen Positif

elsie stancombe

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

Netral

Difficult

direktur british future sunder katwala

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

negatif

kemi badenoch

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

negatif

alice da silva aguilar

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

netral

kepala polisi sektor meyerside, southport (serena kennedy)

positif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

Positif

partai buruh

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

netral

jonathan portes

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

Positif

anand menon

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

Positif

partai konservatif

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

negatif

bebe king

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

netral

liga pembela inggris (edl)

negatif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

negatif

menteri bisnis jonathan reynolds

positif

Inggris Tangkap Hampir 1.000 Perusuh Sayap Kanan

LONDON, SELASA — Kepolisian Inggris menangkap 975 orang terkait kerusuhan oleh pendukung sayap kanan. Meski kerusuhan reda, pekerjaan berat masih menanti Inggris. Salah satunya, bahaya laten rasisme masih terus mengintai. Dalam pernyataan pada Senin (12/8/2024) malam waktu London atau Selasa dini hari WIB, Kantor Perdana Menteri Inggris gembira ketegangan mereda. Pemerintah juga memuji kinerja polisi bersama masyarakat yang bahu-membahu mengatasi kerusuhan di daerah masing-masing. Dari 975 tersangka, 500 mulai disidang. Derek Drummond (58) adalah orang pertama yang divonis pengadilan Inggris. Ia dihukum kurungan 3 tahun. Selain merusuh, Drummond juga terbukti menyerang petugas tanggap darurat yang datang ke lokasi kekacauan untuk membantu orang terluka. Drummond terbukti terlibat kerusuhan di Liverpool. Selain menghukum perusuh, pemerintah juga membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Menteri Bisnis Jonathan Reynolds bersurat kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Inggris guna memastikan toko-toko dan tempat usaha yang rusak akibat kerusuhan diberi ganti rugi. Terdapat pula intervensi di sektor pendidikan masyarakat. Pemerintah membuat tambahan baru di kurikulum nasional bahwa sejak taman kanak-kanak, murid-murid Inggris akan diajar literasi media sosial. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin masyarakat memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi di media sosial sehingga bisa mengenali konten hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Sebab, kerusuhan ekstrem kanan bisa tersulut dan menyebar hanya dalam 24 jam pada 31 Juli 2024. Penyebabnya ialah akun media sosial Liga Pembela Inggris (EDL) menyebarkan kebohongan. Menurut EDL, pelaku penusukan di sanggar tari Southport yang menewaskan tiga anak perempuan adalah imigran Muslim. Terbakar hoaks, pendukung ekstrem kanan menyerang masjid dan berbagai tempat pelatihan imigran. Hakim Southport akhirnya terpaksa mengungkap identitas pelaku ialah remaja berkewarganegaraan Inggris bernama Axel (sebelumnya tertulis Alex) Rudakubana. Ia keturunan Rwanda dan bukan Muslim. Motif penusukan tidak diumumkan mengingat usia pelaku di bawah 18 tahun. ”Ini tidak cukup. Harus ada usaha nyata peningkatan taraf hidup masyarakat, tertama di daerah-daerah yang terlilit secara perekonomian,” kata Direktur British Future Sunder Katwala kepada harian The New York Times. Para peneliti isu kemasyarakatan melihat kerusuhan terjadi di kota-kota dengan mayoritas masyarakat kelas pekerja kulit putih. Apabila data ini disandingkan dengan data kesejahteraan secara umum, memang ada masalah di akses layanan kesehatan dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Salah satu contohnya ialah apabila warga dari area kerah biru ini sakit, mereka tidak bisa langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mereka harus mengantre yang bisa memakan waktu sampai beberapa pekan. Ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Pada saat yang sama, Undang-Undang Imigrasi Inggris terbuka kepada para pencari suaka. Dalam lima tahun belakangan, Inggris menerima pengungsi dari Ukraina, Hong Kong, dan Afghanistan. Status mereka memang telah disaring dan dipastikan sebagai pencari suaka. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah menganggap ada perlakuan pilih kasih. Warga merasa pemerintah memperhatikan pendatang, bukan warga sendiri. Terdapat pula persoalan imigran ilegal. Mereka adalah para pengungsi, umumnya dari Afrika, yang datang ke Eropa dengan menaiki kapal. Biasanya mereka diselamatkan oleh kapal-kapal penjaga pantai. Aturan Inggris ialah mendeportasi mereka, tetapi banyak yang berhasil kabur dan bekerja secara diam-diam di Inggris. Sergio Aguilar, ayah dari Alice da Silva Aguilar (9), salah satu korban tewas dalam kasus penusukan Southport meminta agar masyarakat tenang dan menghentikan kerusuhan. Ia mengutarakannya ketika memakamkan putrinya. Setelah Aguilar, orangtua dari dua anak yang tewas, yaitu Elsie Stancombe (7) dan Bebe King (6), juga mengutarakan permintaan serupa. ”Saya sungguh malu dan menyesal. Saya meminta maaf Anda harus mengungkapkannya di pemakaman putri Anda. Kami berharap para pelaku kerusuhan tertunduk malu mendengar permintaan Anda,” kata Kepala Polisi Sektor Meyerside, Southport, Serena Kennedy yang turut hadir di pemakaman Alice. Kemi Badenoch, politikus dari Partai Konservatif yang merupakan oposisi pemerintahan Partai Buruh, mengatakan, selama ini Inggris cenderung tutup mata dan menganggap masyarakatnya inklusif. Memang, secara umum, masyarakat Inggris majemuk dan relatif tidak bermasalah. Kondisi Ini membuat pemerintah terlena dan melupakan bahwa sejatinya ada bara dalam sekam rasisme di kelompok sayap kanan. Meskipun jumlahnya kecil, apabila dibiarkan, bisa merusak masyarakat. ”Akhirnya kejadian dan tidak hanya fisik kota yang rusak, masyarakat trauma. Kita harus memiliki strategi integrasi masyarakat yang terbuka dan terukur. Kita harus membahasnya dari semua aspek, mulai dari imigrasi, perumahan, pekerjaan, hingga kesehatan,” tutur Badenoch kepada The Telegraph. Selain itu, juga perlu ada peraturan mengenai imigran. Partai Konservatif, ketika memegang pemerintahan, memiliki kebijakan mendeportasi para manusia perahu. Hal ini dikritik masyarakat dan pembela hak asasi manusia. Orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu itu sudah dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan selain menghadapi marabahaya. Mereka layak disebut sebagai pengungsi dan wajib ditolong. Guru Besar Politik King’s College Anand Menon dan Guru Besar Ekonomi King’s College Jonathan Portes menulis di The Independent, dibutuhkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan yang komprehensif. Mereka menjelaskan, imigran dan kelompok minoritas selalu dikambinghitamkan atas kegagalan yang sejatinya karena ketiadaan kebijakan atau kesalahan penerapannya. (AFP/Reuters)

2024-08-13 11:28:09+00:00

media_online

Kompas.id

Positif