Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Eximbank | 386,681,010 | Ogah Berebut, KPK-Kejagung Koordinasi Usut Dugaan Fraud di LPEI | Dalam catatan Bsnis, Sri Mulyani melaporkan adanya dugaan fraud yang dilakukan oleh empat debitur LPEI dengan total senilai Rp2,5 triliun. Empat debitur yang dilaporkan terindikasi fraud pada tahapan (batch) pertama, yakni PT RII, PT SMS, PT SPV dan PT PRS. Hanya PT RII yang sama-sama muncul dalam laporan Menkeu ke Kejagung dan juga penyidikan di KPK.
Di sisi lain, pihak Kejagung juga menyebut akan ada sebanyak enam perusahaan lain terindikasi fraud yang juga akan resmi dilaporkan usai diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Enam perusahaan itu merupakan tahap atau batch kedua, dengan nilai indikasi kerugian Rp3,85 triliun.
Perbedaan objek perusahaan atau debitur LPEI terindikasi fraud di Kejagung dan KPK membuat kedua penegak hukum perlu berkoordinasi. Ada perusahaan yang ternyata memiliki irisan di KPK dan Kejagung, ada juga yang berbeda seutuhnya. | 2024-03-23 13:08:05 | Berita Online | Bisnis.com | Dany Saputra |
Indonesia Eximbank | 373,902,971 | Ekspor Indonesia pada Agustus 2023 meningkat |
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan capaian ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,47 persen dibanding Juli 2023. Capaian ini didorong kenaikan nilai ekspor sektor migas maupun non migas.
| 2023-09-20 15:07:10 | Berita Online | antaranews.com | null |
Indonesia Eximbank | 386,354,704 | Pemerintah Beres-Beres Kredit Bermasalah di LPEI | Pemerintah Beres-Beres Kredit Bermasalah di LPEI
JAKARTA. Di akhir masa tugasnya, pemerintah berupaya beres-beres terhadap penyimpangan. Kabar teranyar, Kementerian Keuangan melaporkan adanya kredit bermasalah yang terindikasi,/rf""' yang dilakukan oleh debit nr Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Setidaknya ada empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pii\jaman Rp 2,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, LPEI bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata l'saha Negara (Jamda-tun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu membentuk Tim Terpadu untuk meneliti seluruh kredit yang bermasalah di LPEI. Sri Mulyani menyampaikan liasi) pemeriksa-
an Tim Terpadu ke Kajagung, barutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi/ra-ud. Yailu, adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur LPEI. "Kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi./ww/ dengan out-Standing pinjaman Rp 2,5 Iniiun," ungkap dia dalam konferensi pers, Senin (18/3).
Menteri Sri Mulyani mengatakan, LPEI akan terus meneliti kredit-krcdil bermasalah. Pemerintah tenis mendukung LPEI meningkalkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tala kelola yang baik, zew tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar perannya berjalan optimal sesuai mandat Undang-t bidang Nomor 2 Tahun 2009.
Jaksa Agung Sanit iar Burhanuddin menyalakan, kredit ini meliputi beberapa tahapan (batch). Adapun batch pertama dari empat perusahaan lerindikasi/muc/ dengan total
kredit Rp 2,50 triliun. Keempat perusahaan itu adalah PT RD sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS (Rp 216 miliar), PT SPV (Rp 144 miliar) dan Fr PKS (Rp 305 miliar), "Terhadap perusahaan itu, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan," ungkap dia.
laporan kredit LPEI terdeteksi pada -inn dan sampai saal ini status para debitur belum ditentukan. Perusaha-an-perusahaan debitur tersebut bergerak patla bidang kelapa sawit, batubara, perkapalan dan nikel.
Tak berhenti di empat perusahaan, Burhanuddin menambahkan, akan ada batch kedua yang terdiri daii enam perusahaan yang terindikasi fimett senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan BPKP dan akan diserahkan
kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata L'saha Negara (Jamdatun) dalam rangka recovery O888&
Manajemen LPEI mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung. LPEI menghormati proses
hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung. BPKP dan aparat penegak hukmn lainnya," kata Riyani Tiitoso, Direktur Eksekutif LPEI, kemarin. ■ | 2024-03-19 00:00:00 | Koran Nasional | harian kontan | an Tim |
Indonesia Eximbank | 375,405,490 | Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Asal Bogor Ini Kisahkan Perjalanannya | POS-KUPANG.COM - Bisnis online memang sedang merajalela. Bahkan, tak dipungkiri bisnis online melalui e-commerce menjadi berkah dan sumber rezeki bagi banyak orang, terutama para UMKM lokal.
Seperti halnya yang terjadi pada salah satu UMKM lokal asal Bogor yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online sepatu bernama Patris yang didirikan oleh pria bernama Ricco Antonius.
Perjalanan usahanya dimulai saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Saat itu, Patris sempat dilanda dilema waktu memutuskan untuk mendirikan bisnis sepatu di saat orang-orang harus tinggal di rumah karena kebijakan lockdown. Namun siapa sangka, penjualan sepatu toko Patris Official yang dimulainya itu berkembang pesat hingga berhasil bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Awalnya pas mau seriusin bikin bisnis sepatu sendiri agak bingung. Lagi pandemi kan orang harus di rumah ya, tapi kok malah bikin bisnis sepatu. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat dari dulu, dan keluarga juga sudah berpengalaman soal bisnis sepatu (offline), akhirnya kita putuskan kali ini jual online di Shopee aja,” ungkap Ricco.
Ricco meyakini bahwa Shopee memiliki jangkauan pembeli yang sangat luas. Selain itu, mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang telah beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka.
“Memang kita memilih untuk langsung menjual produk Patris secara online di Shopee supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Kita merasa bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belanja kebutuhannya di Shopee, jadi kita yakin kalau Shopee dapat mendatangkan banyak pembeli untuk kita. Dari segi aplikasi untuk penjual, Shopee sangat mudah untuk digunakan,” jelas Ricco.
Perjalanan Patris di Shopee berkembang pesat selama tiga tahun terakhir. Mereka memulai sebagai Star Seller dan mampu naik ke kategori Star+ Seller hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Tidak hanya itu, bahkan Patris berhasil mencapai kategori ‘Mall’ yang merupakan kategori tertinggi untuk penjual di Shopee, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Keberhasilan ini tentunya didorong oleh penjualan yang konsisten, penilaian toko yang tinggi, dan respons cepat terhadap pertanyaan pembeli.
Salah satu langkah penting dalam perjalanan Patris adalah bergabung dengan Program Ekspor Shopee. Dalam satu tahun terakhir, mereka telah berhasil mengekspor produk Patris ke Malaysia dan Singapura. Meskipun saat ini Patris masih lebih fokus pada pasar lokal melalui Shopee, mereka memiliki rencana untuk lebih aktif dalam menjelajahi pasar ekspor ke negara lainnya di masa depan.
Program Ekspor Shopee membawa manfaat besar bagi Patris. Mereka hanya perlu mengirim pesanan ke gudang ekspor Shopee tanpa harus memikirkan perizinan dan cukai. Hal ini memungkinkan Patris untuk fokus pada apa yang mereka lakukan, yakni menciptakan sepatu wanita berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.
Dalam sejarah bisnis Patris, dari pandemi yang awalnya menjadi tantangan hingga kesuksesan di platform Shopee dan Program Ekspornya, satu hal yang tetap konsisten adalah semangat mereka untuk terus berkembang dan memastikan bahwa produk mereka tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Melalui dedikasi mereka, Patris adalah contoh sukses bagaimana platform digital dapat menjadi mitra ideal bagi penjual yang ingin mengembangkan bisnis mereka secara daring, baik di pasar lokal maupun internasional.
Kisah UMKM lokal Patris dalam menjajaki pasar ekspor diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM lain di Indonesia. Pasalnya, pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor yang berfokus pada UMKM di Indonesia.
Adapun satgas ini berfokus untuk melakukan pengembangan pasar ekspor dan menetapkan strategi peningkatan dalam perannya di ekspor UMKM dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasional.
Ricco berharap, kesuksesan Patris kuasai pasar ekspor bersama Shopee ini dapat juga membuka jalan bagi UMKM lokal untuk mendunia, sejalan dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan sektor ekspor dalam negeri.
| 2023-10-11 08:07:54 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | Fransisca Andeska Gladiaventa |
Indonesia Eximbank | 362,758,570 | BPS sebut nilai ekspor Indonesia pada Februari 2023 capai 21,40 miliar dolar AS |
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Indonesia Februari 2023 mencapai 21,40 miliar dolar AS, naik dibanding ekspor Februari tahun 2022 lalu sebesar 20,46 miliar dolar AS."Dibanding Februari 2022 nilai ekspor naik sebesar 4,51 persen," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.Namun dibandingkan ekspor Januari 2023 capai 22,31 miliar dolar, ekspor Februari 2023 turun 4,15 persen.Habibullah mengatakan, ekspor nonmigas Februari 2023 mencapai 20,21 miliar dolar, turun 3,00 persen dibanding Januari 2023, sementara itu naik 3,76 persen jika dibanding ekspor nonmigas Februari 2022.Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Februari 2023 mencapai 43,72 miliar dolar AS atau naik 10,28 persen dibanding periode yang sama pada 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai 41,05 miliar dolar AS atau naik 8,73 persen.Penurunan terbesar ekspor nonmigas Februari 2023 terhadap Januari 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 277,0 juta dolar AS atau 6,51 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 141,0 juta dolar AS atau 10,93 persen."Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 43,87 persen menjadi 306,7 juta dolar AS dan ekspor gas 14,78 persen menjadi 736,9 juta dolar AS, sementara ekspor minyak mentah naik 85,65 persen menjadi 142,9 juta dolar AS," kata Habibullah.Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Februari 2023 turun 0,26 persen dibanding periode yang sama pada 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 1,95 persen. Sedangkan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 58,76 persen.Ekspor nonmigas Februari 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 5,04 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 1,91 miliar dolar AS dan Jepang 1,74 miliar dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,99 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,97 miliar dolar AS dan 1,25 miliar dolar AS.Sementara itu, menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Februari 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai U6,00 miliar dolar AS atau 13,72 persen, diikuti Kalimantan Timur 5,10 miliar dolar AS 11,67 persen dan Jawa Timur 3,83 miliar dolar AS 8,75 persen.Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan sebut pemerintah akan lebih memfasilitasi pelaku usaha perluas eksporBaca juga: INKA Group lakukan ekspor "Batch-1" 262 gerbong barang ke Selandia Baru
| 2023-03-15 15:28:09 | Berita Online | riau.antaranews.com | Maria Cicilia Galuh Prayudhia |
Indonesia Eximbank | 392,812,851 | Australia Bakal Batasi Produk Karbon, Potensi Ekspor Indonesia Mulai Terancam | Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja ekspor Indonesia terancam berkurang akibat rencana penerapan carbon border adjustment mechanism (CBAM) atau pengenaan tarif barang impor yang tinggi emisi karbon di Australia.
CBAM adalah pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa (UE). CBAM akan mulai diberlakukan pada 2026 terhadap lima produk utama, termasuk besi dan baja sebagai salah satu produk unggulan Indonesia di pasar UE.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, beberapa produk yang rentan terdampak CBAM salah satunya adalah baja, aluminium, pupuk, yang mana produk tersebut banyak yang belum memiliki sertifikasi karbon.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia ke Australia mencapai US$ 347,5 juta pada April 2024,atau turun dari bulan sebelumnya sebesar US$ 471,8 juta.
Komoditas-komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Australia terdiri dari barang dari besi dan baja, pupuk, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan mekanis, semen dan lainnya.
“Neraca dagang untuk barang setengah jadi bisa terdampak,bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi defisit neraca dagang,” tutur Bhima Kepada Kontan, Jumat (28/6).
Ia memperkirakan, surplus neraca perdagangan Indonesia Bisa berbalik defisit pasca 2026 setelah CBAM efektif mulai dijalankan pada Januari 2026 mendatang.
Dalam waktu dekat, Bhima menyarankan agar pemerintah segera lakukan intervensi dengan luncurkan peta jalan dekarbonisasi di sektor komoditas yang rentan terdampak aturan tarif karbon.
Hal ini karena perusahaan yang tidak memiliki rencana dekarbonisasi industri. Artinya, masih banyak perusahaan yang menggunakan energi batubara, teknologi yang tidak rendah karbon, hingga belum memiliki ESG.
Menurutnya, jika perusahaan di Indonesia tidak segera dekarbonisasi, maka dipastikan produk unggulan ekspor akan kalah bersaing, bahkan perusahaan Eropa cenderung mengarahkan pasukannya ke negara lain seperti Australia.
“Pasar Eropa bagaimanapun juga merupakan pasar yang penting terutama karena sebagai produsen otomotif combustion engine dan EV premium. Eropa juga dijadikan hub untuk rantai pasok produk Indonesia ke Timur Tengah dan afrika,” kata Bhima.
| 2024-06-28 20:14:12 | Berita Online | kontan.co.id | Siti Masitoh |
Indonesia Eximbank | 386,354,705 | Jejak Kasus Korupsi di LPEI | Jejak Kasus Korupsi di LPEI
PERKARA tindak pidana dan fraud bukan kali ini saja terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kasus korupsi juga sempat menerjang lembaga yang ber-ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut. Salaf) satunya adalati korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI tahun 201:3-2019. Pada Desember 2022, delapan terdakwa diganjar vonis peiyjara antara empat tahun hingga enam tahun, ditambah denda uang pengganti kurang febi!) Rp 3 triliun.
Mereka di antaranya Direktur Ff Mount Dreams Indonesia Johan Darsono divonis bui lima tahun plus denda seni-lai Rp 1,99 triliun dan Direktur PT Jasa Mulia Indonesia Suyono mendapat vonis penjara fi tahun dan denda uang pengganti Rp 576 miliar. Terdakwa lainnya dari intertial LPEI, yaitu Djoko S.D, Indra WS, Josef AS, Ferry S. ■ | 2024-03-19 00:00:00 | Koran Nasional | harian kontan | null |
Indonesia Eximbank | 370,596,754 | Jalin Kerjasama, SMI dan LPEI Terbitkan Bank Garansi | ['', 'JAKARTA, KOMPAS.com -\xa0PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Lembaga Pembiayaan EksporIndonesia (LPEI) menjalin kerja sama strategis terkait Penerbitan Bank Garansi.', 'Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pun dilakukan oleh Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Darwin Tisna Djajawinata, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi dan Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar.', 'Acara penandatanganan telah dilangsungkan di kantor PT SMI, Gedung Sudirman Sahid Center, Jakarta, Rabu (2/8/2023).', 'Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Darwin Tisna Djajawinata, menyambut baik sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI ini.', '“Perjanjian ini juga akan memperkuat hubungan dan kerja sama antar kedua belah pihak khususnya dalam ruang lingkup penerbitan Bank Garansi yang ditujukan kepada nasabah atau debitur PT SMI yang eligible”, ujarn Darwin.', 'Dalam bidang pembiayaan dan investasi, PT SMI menyediakan berbagai produk dan layanan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.', 'Salah satunya fasilitas pembiayaan non-cash melalui kerja sama dengan lembaga penerbit fasilitas pembiayaan non-cash.', 'Fasilitas pembiayaan non-cash diberikan kepada nasabah/debitur untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur yang bersifat non-cash.', 'PT. SMI sendiri bekerjasama dengan perbankan/lembaga keuangan yang akan bertindak sebagai penerbit (issuer) instrumen pembiayaan non-cash, diantaranya dalam bentuk penerbitan Bank Garansi.', 'Sementara LPEI/ Indonesia Eximbank yang juga merupakan salah satu dari Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI selain PT SMI, merupakan lembaga keuangan dengan sovereign status.']
LPEI memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi., Penandatanganan ini merupakan wujud konkrit dukungan LPEI kepada kepada para pelaku usaha Indonesia yang diberikan melalui PT SMI dalam bentuk Penjaminan dengan skema kontra garansi dalam rangka mendukung pelaku usaha Indonesia melaksanakan proyek infrastruktur yang menunjang kegiatan ekspor., Sementara itu, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi menyampaikan kerja sama LPEI dan PT SMI merupakan kolaborasi antar SMV Kementerian Keuangan RI., , Tujuannya tentu untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia semakin percaya diri melakukan ekspansi ke pasar luar negeri., “Kerja sama ini memperkuat komitmen kami dalam mendorong perusahaan-perusahaan infrastruktur Indonesia untuk melakukan ekspansi ke pasar global baik dari segi dukungan pembiayaan maupun penjaminan salah satunya dalam bentuk Bank Garansi,” jelas Maqin., Ia menambahkan, penandatanganan ini menunjukkan kolaborasi #KemenkeuSatu yang kuat antar sesama SMV dalam rangka mendukung Pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian nasional. | 2023-08-03 16:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 370,458,777 | Wamendag Jerry Sambuaga sukses tingkatkan ekspor Indonesia |
Manado (ANTARA) - Saat memperkenalkan Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan keyakinan akan membaiknya ekspor Indonesia. Joko Widodo percaya politisi milenial dengan kemampuan berbahasa Inggris dan piawai dalam urusan lobi-melobi itu bisa meningkatkan ekspor Indonesia."Ini Jerry Sambuaga. Masih muda, beliau putra Sulut. Ia lulusan S1 dan S2 di AS. Beliau kami percaya jadi Wamendag dan akan berikan back-up penuh agar perjanjian perdagangan dengan negara lain bisa diselesaikan. Kita harapkan juga bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara non tradisional," kata Jokowi saat memperkenalkan Jerry Sambuaga kepada media di Istana Merdeka, (25/10/2019) silam.Pilihan Jokowi benar dan tepat. Jerry menunjukkan kinerja ciamik sebagai Wamendag. Hanya butuh waktu beberapa bulan, Ketua Balitbang DPP Golkar itu sudah membawa neraca perdagangan Indonesia surplus. Keberadaan Jerry berhasil meningkatkan ekspor Indonesia. "Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus per Juni 2023 sebesar USD 3,45 miliar. Dengan catatan ini, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut turut sejak Mei 2020," ujar Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/7).Merujuk data statistik, surplus perdagangan Indonesia selalu stabil dengan angka rata-rata 3-4 miliar Amerika Serikat (AS) per bulan. Torehan tertinggi dicapai pada Desember 2022. Ketika itu Indonesia surplus USD54,46 miliar. Mengacu data statistik, torehan di Desember 2022 itu adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.Dari data BPS itu pula bisa disimpulkan Jerry langsung memaksimalkan potensi ekspor Indonesia di tahun pertamanya masuk kabinet Jokowi. Ia juga sukses mempercepat perundingan internasional. Jejaring internasional yang dibinanya dan komunikasi efektif dengan mitra dagang Indonesia menjadi kunci keberhasilannya."Saya diberi tanggung jawab untuk mempercepat terselesaikannya perjanjian dagang internasional mulai dari PTA, FTA hingga CEPA termasuk GSP. Puji Tuhan, semua terselesaikan dengan baik,” kata Jerry saat ditemui sejumlah wartawan di Jakarta, awal pekan ini. Alumnus Columbia University New York, Amerika Serikat dan Doktor Ilmu Politik termuda UI itu menyebut perjanjian internasional adalah instrumen penting untuk memperluas dan meningkatkan ekspor. Dengan perjanjian dagang baik bilateral maupun multilateral, pelaku ekonomi Indonesia bisa mengekspor dengan potongan bea masuk bahkan bisa nol persen."Sejak Jerry Sambuaga menjabat Wamendag, angka ekspor Indonesia lebih tinggi dari nilai impor kita. Semoga Putra Sulut ini bisa terus meningkatkan kinerjanya untuk bangsa dan negara,” kata mantan Ketua Kadin Sulut, Christian Eto Pua. * | 2023-08-01 20:49:06 | Berita Online | manado.antaranews.com | Joyce Hestyawatie B |
Indonesia Eximbank | 386,434,760 | OJK Dukung Penyelesaian Jalur Hukum Dugaan Fraud 4 Debitur LPEI senilai Rp2,5 triliun | JAKARTA—Empat Debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kini tengah disorot. Kementerian Keuangan menyebut ada indikasi fraud yang dilakukan debitur LPEI senilai Rp2,5 triliun.
Lantas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara perihal hal itu. OJK bahkan menyatakan dukungan atas upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyelesaikan persoalan pembiayaan bermasalah di LPEI melalui jalur hukum dengan Kejaksaan Agung.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan upaya Kemenkeu tersebut merupakan suatu langkah yang strategis dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari debitur-debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya terhadap LPEI.
| 2024-03-20 04:00:28 | Berita Online | beritasatu.com | Media Sulsel |
Indonesia Eximbank | 386,548,169 | MAKI Anggap KPK 'Kebakaran Jenggot' Seusai Sri Mulyani Laporkan Kasus LPEI ke Kejagung |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyentil upaya KPK yang menaikkan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke tingkat penyidikan tanpa tersangka. MAKI menduga KPK 'kebakaran jenggot' saat Menkeu Sri Mulyani mengadukan kasus LPEI ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
KPK memutuskan kasus korupsi di LPEI naik penyidikan tanpa adanya tersangka pada Selasa (19/3/2024). Padahal, biasanya penetapan tersangka berbarengan dengan naiknya perkara ke penyidikan.
"Sekarang kalau urusan LPEI ini tiba-tiba mengumumkan penyidikan itu kan agak 'kebakaran jenggot' karena Menteri Keuangan melaporkan ke Kejaksaan Agung," kata Boyamin saat dikonfirmasi pada Kamis (21/3/2024).
Keputusan naiknya perkara LPEI ke tahap penyidikan hanya selang sehari setelah Menkeu Sri Mulyani mengadukan kasus LPEI ke Kejagung. Boyamin mengendus keputusan itu dilakukan KPK secara tiba-tiba.
"Karena perkara ini sudah satu tahun ditangani KPK dan tidak ada kepastian terus kemudian Menteri Keuangan lapor Kejaksaan Agung. Seakan-akan kebakaran jenggot mengumumkan penyidikan sehingga kesannya di masyarakat rebutan," ujar Boyamin.
Boyamin menduga perkara LPEI di KPK seperti kejar tayang. Sehingga KPK mengumumkan konferensi pers tersendiri di luar penetapan tersangka.
"Saya kira proses-proses menurut saya seperti tidak ada guidance dan kita semakin prihatin karena KPK semakin tidak ada arah," ucap Boyamin.
Sebelumnya, KPK membantah adu cepat dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi fasilitas kredit di LPEI. KPK mensinyalkan sudah menerima laporan sebelum Kejagung.
KPK mengumumkan dimulainya penyidikan perkara dugaan korupsi di LPEI pada Selasa (19/3/2024). Pengumuman tersebut selang sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadukan kasus serupa ke Kejagung.
Diketahui, KPK mendalami total enam laporan fraud debitur LPEI. Padahal pihak Kejagung mengumumkan adanya empat pihak korporasi yang terindikasi fraud.
KPK juga mengungkap total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditanganinya ditaksir Rp3,4 triliun. Ini berbeda pula dari laporan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ke Kejagung bahwa ada empat debitur bermasalah terindikasi fraud senilai Rp 2,5 triliun.
"Sekali lagi ini bukan proses kebut-kebutan ya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan yang dikutip pada Rabu (20/3/2024).
KPK mengakui sudah memperoleh laporan pengaduan masyarakat mengenai perkara itu sejak 10 Mei 2023. Selanjutnya, KPK memulai penyelidikan kasus itu pada 13 Februari 2024 atau sebelum menaikkan status perkaranya ke penyidikan pada Selasa kemarin.
| 2024-03-21 14:35:08 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani |
Indonesia Eximbank | 390,374,654 | Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri | JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, permohonan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Ali menuturkan, upaya pencegahan ini diajukan agar para pihak yang diduga terkait kasus di LPEI tersebut tetap berada di dalam negeri selama 6 bulan ke depan.
Ia menyebutkan, kehadiran empat tersebut dibutuhkan untuk menjelaskan keterangan kepada penyidik.
“Perlu kami ingatkan agar bersikap kooperatif,” ujar Ali.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menerima aduan dugaan korupsi LPEI itu sejak 10 Mei 2023 dan telah masuk tahap penyidikan pada 19 Maret 2024.
Dalam kasus ini, KPK menduga, negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut.
Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.
Meski sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. | 2024-05-21 21:42:07 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 371,379,944 | BPS sebut ekspor Indonesia pada Juli 2023 capai 20,88 miliar AS |
Nilai ekspor Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Nilai ekspor Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya," ujar ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Rilis Berita BPS yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan bahwa jika melihat lebih rinci maka ekspor migas Juli senilai 1,23 miliar dolar AS atau turun 2,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu ekspor nonmigas Juli 2023 mencapai 19,65 miliar dolar AS atau naik 1,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Kinerja ekspor Juli ini lebih didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas terutama pada barang dari besi dan baja sebesar 47,33 persen, kemudian kenaikan ekspor nikel dan barang daripadanya sebesar 43,29 persen, serta berbagai produk kimia yang naik sebesar 11,14 persen," katanya.
Penurunan ekspor migas sebesar 2,61 persen dikarenakan menurunnya nilai ekspor komoditas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Perkembangan ekspor nonmigas menurut sektor pada Juli 2023, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 370 juta dolar AS. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya memberikan kontribusi sebesar 3,43 miliar dolar AS dan industri pengolahan sebesar 15,85 miliar dolar AS.
Secara bulanan sektor yang nilai ekspornya naik adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan. Sementara sektor pertambangan mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan yang disebabkan oleh penurunan pada beberapa komoditas diantaranya komoditas lignit, batu bara, dan biji tembaga.
Kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan besi serta baja. Jika dijumlahkan nilai ekspor ketiga komoditas itu memberikan share sekitar 35,82 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Juli. Namun, nilai ekspor untuk komoditas minyak kelapa sawit dan batu bara per Juli mengalami penurunan baik secara bulan maupun tahunan, penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit sejalan dengan penurunan volume ekspornya sedangkan untuk batu bara nilai ekspornya turun namun volume ekspornya meningkat secara bulanan. Untuk komoditas besi dan baja terjadi peningkatan ekspor baik dari sisi nilai maupun volumenya, serta peningkatan tersebut terjadi baik secara bulanan maupun tahunan.
"Sedangkan tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas pada Juli 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor 4,93 miliar dolar AS didorong oleh komoditas besi dan baja dan bahan bakar mineral. Kemudian Amerika Serikat dengan nilai ekspor nonmigas 2,03 miliar dolar AS didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya dan juga pakaian serta aksesoris terutama rajutan," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Lalu India dengan nilai ekspor nonmigas 1,82 miliar dolar AS didorong lemak dana minyak hewani nabati dan bahan bakar mineral. Total nilai ekspor ke tiga negara tujuan utama ini mencapai 44,7 persen dari total nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Juli 2023
Pada Juli, total ekspor nonmigas ke ASEAN mencapai 3,60 miliar dolar AS. Demikian juga dengan total ekspor nonmigas ke Uni Eropa pada Juli 2023 mencapai 1,27 miliar dolar AS.
Secara kumulatif, nilai ekspor periode Januari - Juli 2023 mencapai 149,53 miliar dolar AS atau turun 10,27 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
BPS: Neraca perdagangan Juli 2023 kembali surplus 1,31 miliar dolar AS
Indef proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 4,9 persen
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-08-15 14:07:09 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Aji Cakti |
Indonesia Eximbank | 383,674,998 | BPK Serahkan LHP Kasus Dugaan Korupsi KONI dan LPEI ke Kejagung | Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK
) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penghitungan Kerugian Negara (PKN) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyerahan disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin beberapa waktu lalu.
Dua LHP tersebut yakni:
Hendra Susanto menjelaskan, berdasarkan dua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan,
BPK
menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengakibatkan kerugian negara.
"Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus," kata Hendra, dikutip dari situs BPK, Rabu (7/2).
Terpisah, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana membenarkan soal penerimaan LHP tersebut.
"Itu memang penyelidikan lama, saat ini kita memang masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang kita minta ke BPK. Setelah BPK menyelesaikan tugasnya, kami tentu akan mengevaluasi lagi untuk menyelesaikan pemberkasan dan penyidikannya, ditunggu saja," kata Sumedana di kantornya, Selasa (6/2).
Belum ada keterangan dari pihak LPEI dan KONI mengenai adanya laporan dari BPK ini. | 2024-02-07 10:49:38 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Indonesia Eximbank | 392,827,746 | Dorong LPEI Perbanyak Biayai Manufaktur Berorientasi Ekspor | Dorong LPEI Perbanyak Biayai Manufaktur Berorientasi Ekspor
IKI Juni Naik Tipis, Hanya Tekstil Yang Terkoreksi
JAKARTA - Industri pengolahan masih bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Itulah yang tampak pada indeks kepercayaan industri (IKI) Juni yang menunjukkan kondisi umum kegiatan usaha sektor industri mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan pada Mei.
"IKI Juni 2024 mencapai 52,5, tidak berbeda dengan angka Mei 2024. Ini merupakan sinyal industri bertahan di tengah kondisi iklim usaha global saat ini," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta kemarin (28/6).
Febri membeberkan beberapa faktor yang membuat IKI hanya naik tipis. Yaitu, pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 yang mengurangi peningkatan pesanan baru beberapa produk industri pengolahan. Bahkan, terjadi pembatalan kontrak pesanan.
"Normalnya, pada Juni indikator kegiatan usaha industri adalah yang tertinggi. Semoga kondisi ini dapat diperbaiki melalui revisi Permendag 8/2024," tutur Febri.
Bulan ini optimisme pelaku usaha untuk enam bulan ke depan tetap stabil pada angka 73,5 persen atau sama dengan Mei. Pesimisme pelaku usaha enam bulan ke depan mengalami penurunan dari 5,7 persen menjadi 5,4 persen. Nilai itu merupakan pesimisme terendah sejak IKI dirilis.
Sebagai langkah menjaga optimisme para pelaku usaha, Febri juga meminta dukungan Kementerian Keuangan untuk berfokus mengarahkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Hal ini dilakukan agar LPEI dapat terus membiayai
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Sumber Kementerian Perindustrian
»*m 111111 imi»o»
industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Di antaranya, untuk pembiayaan penyediaan bahan baku impor, restrukturisasi mesin, dan biaya logistik pengiriman eksporf papar Febri.
Febri menjelaskan, 22 subsektor mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap PDB tahun 2023 sebesar 98,6 persen. "Sementara, industri tekstil adalah satu-satunya subsektor yang mengalami kontraksi di Juni ini," terangnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya telah memantau gejala penurunan kinerja industri tekstil dalam negeri. Penyebabnya adalah permintaan dan penjualan di sektor tersebut menurun.
Menurut dia, seperti hasil rapat terbatas (iatas) di Istana Merdeka, Selasa (25/6), pemerintah akan memberikan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Selain itu. BMTP dan BMAD bakal diterapkan untuk produk elektronik, alas kala, keramik, dan tas. "Selain berharap adanya tariff barrier, kami ingin peraturan impor kembali direvisi," katanya.(agf/cl4/dio) | 2024-06-29 00:00:00 | Koran Nasional | Jawa Pos | iatas |
Indonesia Eximbank | 386,485,567 |
ICW Sebut Kejagung Sudah Tak Miliki Kewenangan Tindak Lanjuti Laporan Sri Mulyani Soal Kasus LPEI | Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Kejaksaan Agung sudah tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan dugaan korupsi berupa fraud atau kecurangan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
Hal itu kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meningkatkan kasus korupsi di LPEI ke penyidikan pada 19 Maret, sehari setelah Sri Mulyani menyampaikan laporan ke Kejagung pada 18 Maret.
"Jadi, sejak tanggal 19 Maret 2023, aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan Agung, tidak lagi berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI," kata Kurnia kepada Suara.com, Rabu (19/3/2024).
"Jika ada dalih yang menyebutkan, misalnya, subjek hukumnya berbeda, tentu tidak relevan. Sebab fakta peristiwa pidananya besar kemungkinan sama," tambahnya.
Kejagung disebut Kurnia, harus membatasi langkah hukumnya, setelah penyidikan yang dilakukan KPK. Merujuk pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK menegaskan, dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain, termasuk Kejaksaan Agung, tidak lagi berwenang melakukan hal yang sama.
"Berdasarkan fakta administrasi hukum yang diuraikan oleh KPK, lembaga antirasuah itu menerima aduan masyarakat pada tanggal 10 Mei 2023 dan kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024," ujar Kurnia.
Laporan Sri Mulyani ke Kejagung
Laporan dugaan korupsi di LPEI dilaporkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung RI, ST Burhanudin di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Sri Mulyani menyebut laporan ini merupakan hasil penelitian tim terpadu yang meliputi LPEI, BPKP, Jamdatun dan Irjen Kemenkeu. Berdasar hasil penelitian ditemukan adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud atau korupsi senilai Rp2,5 triliun.
"Kami bertandang ke Kejaksaan dan Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur," katanya.
Sementara Burhanudin mengungkap bahwa dugaan korupsi ini terjadi sejak 2019 lalu. Empat perusahaan yang terlibat di antaranya PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. | 2024-03-20 17:42:15 | Berita Online | suara.com | Erick Tanjung, Yaumal Asri Adi Hutasuhut, Suara.Com |
Indonesia Eximbank | 384,952,239 | Berdayakan Perempuan, LPEI Dorong Produk Home Decor dan Kerupuk Asal Jawa Timur Tembus Pasar Ekspor | <p>Tribunjogja.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan kolaborasi strategis untuk mendorong potensi produk dari Desa Devisa di Jawa Timur agar menembus pasar ekspor.</p>
<p>Pada Akhir Januari 2024 lalu, LPEI dan Pemprov Jawa Timur membuat tiga cluster baru Desa Devisa di Bojonegoro dan Gresik dengan fokus produk kerajinan home decor, produk rotan, dan kerupuk.</p>
<p>LPEI akan melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada 640 perajin dari 22 desa di Bojonegoro dan Gresik, yang tercakup dalam tiga cluster Desa Devisa.</p>
<p>Pendampingan program Desa Devisa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses pasar tujuan ekspor hingga akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut.</p>
<p>Lebih dari 70 persen dari para perajin yang terlibat dalam program ini adalah perempuan, memberikan dukungan yang kuat terhadap peran perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal.</p>
<p>Dengan mengidentifikasi potensi ekspor pada tiga produk tersebut, LPEI melalui program Desa Devisa memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan terhadap UKM Ekspor, perajin, dan mitra binaan agar bisa menembus pasar ekspor.</p>
<p>“Kolaborasi antara LPEI dan Pemprov Jawa Timur ini menciptakan peluang besar bagi para perajin dan mitra binaan di Bojonegoro dan Gresik untuk meningkatkan daya saing produk lokal untuk berani mendunia menuju pasar ekspor dan memiliki dampak sosial, lingkungan, dan berkelanjutan. Program ini mencerminkan komitmen bersama LPEI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengangkat potensi produk unggulan Indonesia ke pasar dunia,” kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Ilham Mustafa.</p>
<p>LPEI akan terus memberikan dukungan teknis kepada para perajin, termasuk penerapan standar produksi ekspor, benchmarking ke pabrik-pabrik yang telah sukses menembus pasar internasional, dan mengajak mitra binaan untuk berpartisipasi dalam pameran internasional, seperti Ambiente di Jerman.</p>
<p>Klaster Desa Devisa Bojonegoro terletak di Kecamatan Kasiman, menghasilkan kerajinan home decor unik dari limbah kulit jagung yang diolah oleh 65 perajin.</p>
<p>Para perajin yang sebagian besar ibu-ibu mendapatkan pelatihan untuk mengolah limbah kulit jagung menjadi berbagai produk kerajinan seperti lamp sheet, wall decor, dan cermin dinding hias.</p>
<p>Dalam satu bulan, para perajin menghasilkan berbagai produk home decor hingga 5.000 barang per bulan dengan harga jual antara Rp40.000 - Rp200.000 per produk.</p>
<p>CV Grandis Home sebagai mitra binaan LPEI akan menyerap hasil kerajinan untuk dijual ke pasar ekspor di Belanda dan Korea Selatan.</p>
<p>Sementara Desa Devisa Rotan di Gresik berpusat di Desa Domas yang telah terkenal memproduksi kerajinan rotan seperti kursi, meja, dan produk anyaman lainnya sejak 1994.</p>
<p>Sekitar 350 perajin, di mana 70 persen diantaranya perempuan, memproduksi berbagai kerajinan rotan sesuai keinginan pembeli, baik itu dari segi desain modern maupun klasik.</p>
<p>Produk ini dipasarkan oleh Koperasi Produsen Kriya Giri Sejahtera yang menjadi mitra binaan LPEI untuk memasarkan produk hingga ekspor ke Jepang.</p>
<p>Program ketiga adalah Desa Devisa Kerupuk Ikan yang dikelola oleh BUMDes Pahala di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Sekitar 225 perajin kerupuk di BUMDes Pahala mengolah ikan segar menjadi kerupuk.</p>
<p>Untuk menjaga kualitas dan rasa kerupuk, perajin menggunakan komposisi ikan lebih banyak, untuk satu kilogram kerupuk dibutuhkan dua kilogram ikan segar.</p>
<p>Pendampingan LPEI kepada Desa Devisa Kerupuk Ikan menargetkan untuk menembus pasar ekspor ke Thailand, Malaysia, dan Belanda dalam waktu dekat.</p>
<p>Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang erat antara LPEI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga tahun 2023, LPEI bersama Pemprov Jawa Timur memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 149 Desa Devisa yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan Desa Devisa terbanyak di Indonesia.</p>
<p>Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dalam Gebyar Ekspor Jatim Berdaya 2023 mengatakan Desa Devisa LPEI tidak hanya mendorong ekspor namun juga berupaya untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal Jawa Timur.</p>
<p>Potensi ekspor provinsi Jawa Timur yang sangat besar, mencapai USD 20 miliar per tahun, menjadikannya provinsi ketiga terbesar dengan nilai ekspor tertinggi di Indonesia.</p>
<p>Untuk itu, pada akhir tahun lalu LPEI juga memperkuat kemitraan dalam membangun ekosistem ekspor dengan menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) tentang pengembangan ekspor nasional. ( Tribunjogja.com )</p> | 2024-02-24 09:05:41 | Berita Online | tribunnews.com | Gaya Lufityanti |
Indonesia Eximbank | 370,590,005 | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) & LPEI Jalin Kerjasama Terbitkan Bank Garansi | KONTAN.CO.ID - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI” atau “Perseroan”) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (”LPEI”) menjalin kerja sama strategis terkait Penerbitan Bank Garansi. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Darwin Tisna Djajawinata selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, dan Maqin U. Norhadi serta Chesna F. Anwar selaku Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis dan Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI. Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilangsungkan di kantor PT SMI, Gedung Sudirman Sahid Center, Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Darwin menyambut baik sinergi antar Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI ini. “Perjanjian ini juga akan memperkuat hubungan dan kerja sama antar kedua belah pihak khususnya dalam ruang lingkup penerbitan Bank Garansi yang ditujukan kepada Nasabah atau Debitur PT SMI yang eligible”, ujarnya.
Dalam bidang pembiayaan dan investasi, PT SMI menyediakan berbagai produk dan layanan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya fasilitas pembiayaan non-cash melalui kerja sama dengan lembaga penerbit fasilitas pembiayaan non-cash.
Fasilitas pembiayaan noncash diberikan kepada Nasabah / Debitur untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur yang bersifat non-cash. Dalam hal ini, Perseroan bekerjasama dengan perbankan / lembaga keuangan yang akan bertindak sebagai penerbit (issuer) instrumen pembiayaan non-cash, diantaranya dalam bentuk penerbitan Bank Garansi.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank yang juga merupakan salah satu dari Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI selain PT SMI, merupakan lembaga keuangan dengan souvereign status yang memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi.
Penandatanganan ini merupakan wujud konkrit dukungan LPEI kepada kepada para pelaku usaha Indonesia yang diberikan melalui PT SMI dalam bentuk Penjaminan dengan skema kontra garansi dalam rangka mendukung pelaku usaha Indonesia melaksanakan proyek infrastruktur yang menunjang kegiatan ekspor.
Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI menyampaikan kerja sama LPEI dan PT SMI merupakan kolaborasi antar Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia semakin percaya diri melakukan ekspansi ke pasar luar negeri.
“Kerja sama ini memperkuat komitmen kami dalam mendorong perusahaan-perusahaan infrastruktur Indonesia untuk melakukan ekspansi ke pasar global baik dari segi dukungan pembiayaan maupun Penjaminan salah satunya dalam bentuk Bank Garansi. Penandatanganan ini menunjukkan kolaborasi #KemenkeuSatu yang kuat antar sesama SMV dalam rangka mendukung Pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian nasional”, ujar Maqin.
Tentang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 adalah Badan Usaha Milik Negera di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). PT SMI berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional.
PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrasruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. PT SMI aktif mendukung pelaksanaan KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman daerah.
PT SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu (1) Pembiayaan dan Investasi, yaitu pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur, (2) Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di bidang infrastruktur serta (3) Pengembangan Proyek yaitu membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk menyiapkan proyek infrastruktur.
Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank merupakan lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
LPEI bertujuan untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi. LPEI juga dapat melakukan pembiayaan atas penugasan khusus dari Pemerintah (National Interest Account – NIA).
LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan Undang-undang tersendiri (lex specialist) dengan sifat sovereign status yang membawa arti kewajiban Pemerintah untuk menjaga kecukupan modal LPEI sebagaimana diatur dalam Undang–undangnya.
| 2023-08-03 15:08:43 | Berita Online | kontan.co.id | Sri Sayekti |
Indonesia Eximbank | 360,162,438 | Terbukti! Hilirisasi Baja dan Nikel Kerek Ekspor Indonesia | SOLOPOS.COM - Pekerja di dekat tungku pembakaran bijih nikel PT Antam Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu. (Antara/Jojon)
Solopos.com, SOLO — Kebijakan hilirisasi besi baja dan nikel memberi kontribusi signifikan dalam ekspor Indonesia sepanjang 2022.
Hilirisasi itu memberikan kontribusi besar sehingga total ekspor produk Indonesia 2022 menembus US$268 miliar, naik dari US$231 miliar di 2021.
PromosiMayoritas Konsumen Pilih Tokopedia Jadi E-Commerce Paling Aman, Tepercaya dan Memuaskan
“Capaian itu ditopang oleh ekspor yang cukup tinggi dari beberapa komoditas, seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, minyak kelapa sawit [CPO], hingga batu bara,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari indonesia.go.id, Sabtu (21/1/2023).
Statistik Perdagangan Luar Negeri 2021, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekspor Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Namun, kecenderungannya meningkat.
Sampai 2007, ekspor Indonesia masih di bawah US$100 miliar. Namun, berkat kenaikan harga-harga komoditas, ekspor terus melonjak dan mencapai US$180 miliar di 2011.
Seiring dengan merosotnya harga komoditas, ekspor di tahun-tahun berikutnya menyusut dan mencapai titik terendah pada level US$150 miliar, untuk kemudian meningkat dan kembali ke level USD180 miliar di tahun 2018. Namun, pada 2019 dan 2020 nilai ekspor kembali menyusut 6,8 persen dan 2,6 persen.
Pada 2021 ekspor Indonesia kembali rebound dan mencapai US$231 miliar. Pada 2022 ini menguat ke level US$268 miliar. Kenaikan ekspor di 2021 dan 2022 ini tak hanya didukung oleh harga komoditas (batu bara dan CPO) yang membumbung tinggi di pasar dunia.
Produk industri manufaktur, antara lain, nikel dan besi baja, sebagai hasil program hilirisasi, kali ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan.
Meskipun 2023 diantisipasi sebagai tahun sulit dan dibayang-bayangi pelambatan ekonomi global, Menko Airlangga optimistis bahwa ekonomi Indonesia tetap akan bisa tumbuh.
Nilai ekspor Indonesia diharapkan masih dapat tumbuh dua digit 12,8 persen dan impornya 14,9 persen. Batu bara, CPO, dan besi baja tetap menjadi andalan ekspor.
Nilai ekspor batu bara pada 2022 lalu diperkirakan tembus di atas US$40 miliar. Pada Januari–Oktober 2022, ekspornya telah mencapai US$38,8 miliar, dengan tujuan utama India, Tiongkok, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan.
“Ekspor batu bara itu bisa mengompensasi impor minyak kita, sehingga di bidang energi ini kita positif sebesar hampir 6,8 billion secara year to date,” ujarnya.
Minyak sawit (CPO) pun masih diyakini akan perkasa di pasar ekspor 2023, termasuk di dalamnya biodiesel. Ekspornya di 2023 mencapai US$30 miliar. Adapun besi baja menjadi primadona baru ekspor Indonesia, selain nikel.
Ekspor besi baja Indonesia 2022 menembus angka US$29 miliar. Adapun ekspor nikel diperkirakan bisa menembus US$26 miliar.
Catatan ekspor 2022 juga menandai rekor surplus perdagangan tanpa jeda selama 32 bulan, sejak Mei hingga Desember 2022. Dari sisi tujuan ekspor, menurut Menko Airlangga, tak banyak perubahan. Tujuan ekspor yang terbesar tetap Tiongkok dengan kontribusi US$57,7 miliar, antara Januari–November 2022.
Pada periode yang sama pula, ekspor terbesar kedua adalah ke Amerika Serikat (AS) dengan US$21,6 miliar, dan ketiga Jepang US$21,1 miliar.
“Berikutnya ke Malaysia USD12,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan US$9,8, Singapura US$8,8, dan kita lihat ke Uni Eropa (UE) totalnya sekitar USD19,6 miliar,” ujar Menko Airlangga.
Untuk ke seluruh negara ASEAN, bila dijumlahkan ekspor Indonesia 2022 mencapai US$48,9 miliar. Ke depan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat pangsa pasar ekspornya di negara-negara ASEAN. | 2023-01-22 04:07:11 | Berita Online | solopos.com | Danang Nur Ihsan |
Indonesia Eximbank | 359,693,778 | China Masih Tujuan Utama Ekspor Indonesia Tahun Ini | Airlangga Hartarto mengatakan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Cina masih menjadi negara dengan pangsa pasar ekspor yang tertinggi tahun ini.
tirto.id
- Nilai perdagangan ekspor Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor yaitu 268 miliar dolar AS. Kinerja positif tersebut diproyeksi masih akan terus berlanjut tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China masih menjadi negara dengan pangsa pasar ekspor yang tertinggi. Sementara itu, perdagangan antarnegara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade) juga masih cukup positif.
let gpt_cpc = window.googletag || {cmd: []};
gpt_cpc.cmd.push(function() {
gpt_cpc.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/cpc', [[300, 250], [336, 280], [350, 140]], 'gpt-cpc-passback').addService(gpt_cpc.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['ekspor indonesia']).setTargeting('channel', ['news']).setTargeting('gdn_keyword', ['cina-indonesia']).setTargeting('channel_group', ['business industrial']).setTargeting('noads_content', ['false']);
gpt_cpc.pubads().enableSingleRequest();
gpt_cpc.pubads().collapseEmptyDivs();
gpt_cpc.enableServices();
gpt_cpc.display('gpt-cpc-passback');
});
“Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
let gpt_inline1 = window.googletag || {cmd: []};
gpt_inline1.cmd.push(function() {
gpt_inline1.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-1', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline1-passback').addService(gpt_inline1.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['ekspor indonesia']).setTargeting('channel', ['news']).setTargeting('gdn_keyword', ['cina-indonesia']).setTargeting('channel_group', ['business industrial']).setTargeting('noads_content', ['false']);
gpt_inline1.pubads().enableSingleRequest();
gpt_inline1.pubads().collapseEmptyDivs();
gpt_inline1.enableServices();
gpt_inline1.display('gpt-inline1-passback');
});
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan tetap tumbuh meski lebih melambat daripada tahun lalu. Nilai ekspor diproyeksi naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.
let gpt_cpc = window.googletag || {cmd: []};
gpt_cpc.cmd.push(function() {
gpt_cpc.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/cpc', [[300, 250], [336, 280], [350, 140]], 'gpt-cpc-passback').addService(gpt_cpc.pubads());
gpt_cpc.pubads().enableSingleRequest();
gpt_cpc.pubads().collapseEmptyDivs();
gpt_cpc.enableServices();
gpt_cpc.display('gpt-cpc-passback');
});
“2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. 2023 diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen,” jelas Airlangga.
Tahun lalu, berbagai komoditas ekspor utama adalah besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau
crude palm oil
(CPO).
“Batu bara bisa mengompensasi impor daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8
billion
secara
year to date
, sedangkan
iron and steel
29
billion
, dan CPO sekitar 30
billion
. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” paparnya.
Airlangga menambahkan, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif ini juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa.
Presiden juga meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.
“Kita akan melakukan revisi (PP Nomor 1 Tahun 2019), sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa,” tandas Airlangga.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};
gpt_inline2.cmd.push(function() {
gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['ekspor indonesia']).setTargeting('channel', ['news']).setTargeting('gdn_keyword', ['cina-indonesia']).setTargeting('channel_group', ['business industrial']).setTargeting('noads_content', ['false']);
gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();
gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();
gpt_inline2.enableServices();
gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');
});
Baca juga:
Bank Sampah: Ikhtiar Peduli Lingkungan yang Berbuah Cuan
Riset: 88% Masyarakat Belanja Besar-besaran saat Ramadan 2023
OJK Rilis Aturan Baru Layanan Pialang Asuransi Digital
Baca juga
artikel terkait
EKSPOR INDONESIA
atau
tulisan menarik lainnya
Andrian Pratama Taher
(tirto.id -
Ekonomi
)
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang | 2023-01-11 18:42:21 | Berita Online | tirto.id | tirto.id |
Indonesia Eximbank | 386,300,101 | Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi di LPEI Rp 2,5 Triliun, 4 Perusahaan Ini Terancam Dipidana | ['Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla', 'TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat empat perusahaan ke ranah pidana terkait pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).', 'Keempat perusahaan itu telah menerima pembiayaan dari LPEI dan kreditnya bermasalah alias macet.', 'Dari kredit macet tersebut, Kejaksaan Agung menemukan indikasi fraud atau kecurangan alias korupsi.', 'Empat perusahan itu ialah PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS.', '"Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti ini. Daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindak lanjuti secara pidana," ujar Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).', 'Menurut Burhanuddin, keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.', 'Hasil temuan fraud ini kemudian diteruskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung yang dipimpin Febrie Adriansyah.', '"Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindak lanjuti pada proses penyidikan," katanya.', 'Adapun nilai kredit macet yang diduga terdapat fraud di empat perusahaan tersebut mencapai RP 2,5 triliun.', 'Berikut merupakan rincian besaran kredit macet di setiap perusahaan yang diduga terdapat fraud di dalamnya:', 'PT RII sekitar 1,8 triliun, PT SMS 216 triliun, PT SPV 144 miliar, dan PT PRS sebesar 305 miliar.', '"Jadi itu tahap pertama. Jumlah keseluruhannya adalah 2,505119 triliun," ujar Burhanuddin.', 'Senada dengan Burhanuddin, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana juga menyampaikan bahwa tindak lanjut dari 4 perusahaan tersebut kini ada di ranah Jampidsus Kejaksaan Agung.']
Dugaan fraud sendiri merupakan hasil temuan tim terpadu yang terdiri dari LPEI, BPKP, Jamdatun dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang terdeteksi pada tahun 2019., Temuan dari tim terpadu itu per hari ini, Senin (18/3/2024) baru saja diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Burhanuddin., "Ini adalah temuan dari tiga tim gabungan. Bahwa pada hari ini baru diserahkan ke Kemenkeu. Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan Pidsus, akan kami tentukan statusnya," kata Ketut usai konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024)., Selain empat perusahaan, nantinya juga ada enam perusahaan dengan perkara serupa yang saat ini masih diperiksa tim gabungan., Keenam perusahaan tersebut belum diumumkan nama maupun inisialnya., Namun dari Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa nilai kredit macet yang terindikasi ada fraud dari 6 perusahaan itu mencapai Rp 3 miliar., "Nanti tahap kedua kalau seandainya di bidang Pidsus. Tadi ada enam perusahaan yang dinilai 3 sekian triliun. Yang 6 masih di-keep oleh tim gabungan Jamdatun, BPKP dan Inspektorat Kemenkeu," kata Ketut., Sementara dari Menkeu Sri Mulyani, mengungkapkan terus mendukung tata kelola yang baik dalam pembiayaan ekspor., Karena itulah, temuan tim gabungan ini diharapkan terus ditindak lanjuti untuk menerapkan zero tolerance terhadap segala pelanggaran hukum., "Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009" kata Menkeu Sri Mulyani. | 2024-03-18 12:35:30 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Indonesia Eximbank | 386,292,563 |
Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Ada Fraud Terindikasi Korupsi di LPEI Rp 2,5 T | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta Selatan. Kedatangannya bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Sri Mulyani mengatakan LPEI telah melakukan penelitian terhadap kredit bermasalah dan terindikasi adanya korupsi. Penelitian tersebut ditemukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
"Pada kesempatan yang baik ini kami bertandang ke Kejagung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut," kata Sri Mulyani di Lobby Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan hari ini Sri Mulyani khusus menyampaikan 4 debitur yang terindikasi korupsi dengan outstanding pinjaman mencapai Rp 2,50 triliun.
"Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud Rp 2,5 triliun," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya untuk membangun tata kelola yang baik. Bendahara Negara itu juga mendorong agar dilakukan pembersihan dalam tubuh LPEI dan neracanya.
"Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan dan harus menjalankan sesuai mandat UU Nomor 2 Tahun 2009. Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi bersama tim terpadu untuk terus melakukan pembersihan dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI," tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, LPEI adalah lembaga keuangan pemerintah yang memiliki misi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Ekspor adalah aktivitas ekonomi yang sangat penting salah satunya dengan memberdayakan UMKM dalam kegiatan menembus pasar ekspor dunia. | 2024-03-18 11:07:08 | Berita Online | Detik.com | Anisa Indraini - |
Indonesia Eximbank | 390,370,001 | KPK Cegah 4 Orang di Kasus Korupsi LPEI | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi, mengajukan pencegahan kepada sejumlah pihak dalam dugaan kasus korupsi pemberian dana fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Siapa saja mereka?
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa pencegahan diajukan KPK selama 6 bulan lamanya. Pencegahan itu diajukan lembaga antirasuah kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.
"Perlunya kehadiran para pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi di LPEI, KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama 6 bulan kedepan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 21 Mei 2024.
Ali menjelaskan, bahwa ada empat orang yang dicegah dalam dugaan kasus korupsi LPEI. Mereka semua merupakan penyelenggara negara dan pihak swasta.
"Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta," kata Ali.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengatakan, bahwa pencegahan itu dilakukan untuk memberikan keterangan dihadapan tim penyidik. Mereka diharapkan bisa kooperatif dalam proses pemeriksaan oleh lembaga antirausah.
Berdasarkan informasinya, empat orang yang dicegah itu yakni Muhammad Pradithya (Kepala Departemen Pembiayaan 3 Divisi Pembiayaan II pada LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana 4 LPEI), Jimmy Masrin (Presdir PT Caturkarsa Megatunggal / Komut PT Petro Energy) dan Newin Nugroho (Dirut PT Petro Energy).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata juga mengumumkan terkait dengan dugaan kasus korupsi pemberian dana fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Bahkan, dugaan korupsi itu sudah naik ke tahap penyidikan di KPK.
Penyampaian dugaan korupsi dana LPEI ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Pada 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," ujar Ghufron kepada wartawan, Selasa 19 Maret 2024.
Proses dugaan korupsi itu juga sempat disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) usai mendapatkan laporan langsung dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
KPK ternyata juga telah menerima laporan dugaan korupsi tersebut sejak lama. Laporan itu diterima dari masyarakat.
"Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023," kata dia.
"Perlu kami tegaskan menyikapi memang kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke Kejagung, jadi KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan," sambungnya. | 2024-05-21 20:28:11 | Berita Online | viva.co.id | Agus Rahmat |
Indonesia Eximbank | 388,605,108 | Luhut Ingin Ekspor Indonesia Langsung ke China | Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, salah satu pembahasan pada High Level Dialogue on the Cooperation Mechanism (HDCM) di Labuan Bajo adalah perihal transportasi.
Luhut ingin agar ekspor Indonesia tanpa transit di Pelabuhan Singapura. Indonesia harus bisa langsung ekspor ke China. Sebab itu, kata Luhut, perlunya ada mitra pelabuhan agar pelaksanaan ekspor secara langsung.
Rencananya, mitra tersebut adalah Pelabuhan Ningbo Zhousan Provinsi Zhejiang China. Luhut berharap rute pelayaran ekspor langsung adalah Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatra Utara - Pelabuhan Ningbo Zhousan Provinsi Zhejiang China.
"Sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Bukan apa apa, tapi ya kita kemandirian Indonesia kita harus tunjukkan juga kedepannya," jelas Luhut dikutip, Rabu (24/4).
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahwa bagi operator liner dimanapun, volume kargo tentu menjadi kriteria untuk calling disuatu pelabuhan.
"Direct export ke China sangat mungkin dilakukan. Karena saat ini mayoritas produk ekspor kita memang ke China. Jadi volumenya cukup banyak," ujar Carmelita kepada Kontan.co.id.
Menurut Carmelita, tidak logis kalau volume hanya sedikit untuk direct export ke destinasi akhir seperti Kanada. Pastilah melalui Hub International seperti Singapura.
Mengenai pelabuhan ekspor, Carmelita menilai, tergantung pelabuhan mana sebagai export point. Bisa Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok ataupun Pelabuhan Batam seperti yang baru baru ini dilakukan oleh MV SITC Hakata dan SITC Inchon, milik SITC inc, dari Batuampar Batam ke Shekou China.
"Apakah ini menambah daya saing produk? Logikanya harusnya iya. Tergantung seberapa efisien biaya pelabuhan kita dibanding melalui hub port," terang Carmelita.
| 2024-04-24 20:14:14 | Berita Online | kontan.co.id | Vendy Yhulia Susanto |
Indonesia Eximbank | 363,509,629 | Imbas Transformasi, LPEI Optimis Bisnis Perusahaan Bakal Tumbuh | Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) optimistis bisnis perusahaan akan terus tumbuh, seiring dengan proses transformasi yang dilakukan Indonesia Eximbank tersebut sejak 2020.
Head of Finance and Strategy LPEI Anwar Harsono mengatakan pihaknya juga optimis LPEI dapat memberikan kontribusi atas peningkatan ekspor nasional. Lebih lanjut, kinerja keuangan juga diharapkan membaik di tahun-tahun berikutnya.
“LPEI secara operasional masih membukukan laba sebelum CKPN yang positif di tahun 2022, namun dalam rangka prudential dan kehati-hatian LPEI meningkatkan CKPN untuk debitur-debitur bermasalah,” kata Anwar kepada Bisnis, Selasa (28/3/2023).
Namun, Anwar menyebut bahwa permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang dimiliki LPEI sebesar 32,6 persen. Angka tersebut masih terjaga kuat dengan dukungan dari pemegang saham, serta likuiditas LPEI terjaga baik.
Sebagai salah satu fokus transformasi LPEI guna mengoptimalkan kinerjanya, lembaga yang 100 persen dimiliki pemerintah itu telah melakukan penyempurnaan dan penguatan seluruh aspek pembiayaan.
Racikan penguatan tersebut di antaranya mulai dari proses underwriting sampai dengan pencairan dan monitoring.
Di sisi lain, penurunan kredit macet (non-performing loan/NPL) LPEI juga akan dilakukan secara organik dan inorganik. Untuk penurunan organik misalnya, dilakukan dengan melakukan intensifikasi restrukturisasi, collection, dan hapus buku.
“Adapun, penyelesaian kualitas aset secara inorganik diharapkan dapat memberikan solusI yang terintegrasi dan sustainable,” tambahnya.
Anwar menyatakan LPEI akan terus melanjutkan proses transformasi yang telah dimulai sejak 2020. Oleh karena itu, LPEI bekerja secara optimal untuk melaksanakan perbaikan fundamental secara komprehensif baik bersifat organik maupun inorganik untuk aspek perusahaan.
“Kami akan menyeimbangkan komposisi portofolio secara bertahap dengan pertumbuhan produk credit enhancement lebih besar dari pembiayaan, serta meningkatkan peran LPEI dalam ekosistem ekspor terkait pelaksanaan mandat penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk fokus pengembangan UMKM ekspor,” tuturnya.
Dalam proses transformasi yang dilakukan secara terintegrasi ini, LPEI berkolaborasi dengan pemegang saham, regulator, lembaga keuangan, kreditur, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, guna mendapatkan terobosan dan turnaround model bisnis yang solid bersama ekosistem ekspor.
“Kami juga akan terus memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan atau sustainable business growth, memberikan national development impact dan sesuai dengan prinsip ESG sebagai value proposition,” tandasnya.
Merujuk laporan keuangan, LPEI dan entitas anak membukukan laba periode berjalan senilai Rp84,17 miliar pada kuartal III/2022.
Perolehan laba tersebut merosot hingga 73,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 30 September 2022. Pasalnya, LPEI sempat mencetak laba senilai Rp315,92 miliar pada kuartal III/2021.
Secara rinci, turunnya laba Indonesia Eximbank lantaran pendapatan bunga dan usaha syariah neto yang menyusut 34,76 persen yoy. Nilainya turun dari Rp810,57 miliar menjadi Rp528,81 miliar.
Hal yang sama juga terjadi pada total pendapatan operasional lainnya neto yang ikut turun 33,16 persen yoy menjadi Rp119,54 miliar. Jika dibandingkan dengan kuartal III/2021, LPEI mampu membukukan nilai sebesar Rp178,83 miliar.
Sepanjang tahun berjalan, LPEI membukukan total aset senilai Rp85,3 triliun pada 30 September 2022. Asetnya turun 3,49 persen ytd dari Rp89,04 triliun pada 31 Desember 2021.
Pada sembilan bulan pertama tahun lalu, rasio pembiayaan bermasalah secara bruto atau non-performing financing (NPF) bruto yang dimiliki LPEI adalah 20,77 persen. Sementara itu, rasio NPF neto berada di level 8,85 persen pada 30 September 2022.
Sementara itu, rasio kewajiban penyedia modal minimum (KPMM) LPEI secara konsolidasi mencapai 35,76 persen pada 30 September 2022. Artinya, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPMM 8 persen yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2023-03-29 08:14:07 | Berita Online | Bisnis.com |
Rika Anggraeni |
Indonesia Eximbank | 361,311,971 | Volume Ekspor Indonesia ke China Melonjak 117,77 Persen | Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mencatat, volume ekspor Indonesia ke China secara tahunan antara Januari 2022 dan Januari 2023 naik sebesar 117,77 persen. Sementara, jika dibandingkan dengan Desember 2022 mengalami penurunan 14,58 persen.
Habibullah merincikan, volume ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok pada Januari 2022 sebesar 8,96 juta ton. Sedangkan untuk Desember 2022 mencapai 22,84 juta ton dan Januari 2023 sebesar 19,51 juta ton.
BACA JUGA: Neraca Perdagangan Indonesia di Januari 2023 Surplus USD 3,87 Miliar
BACA JUGA: BPS: Ekspor Januari 2023 Turun 6,36 Persen Jadi USD 22,31 Miliar
BACA JUGA: Yoong Motor Incar Peluang Impor Lampu Aftermarket ke Jepang
BACA JUGA: Banyak Devisa Hasil Ekspor RI Nyangkut di Singapura, Pemerintah Turun Tangan
Baca Juga
Deretan Komoditas yang Ekspornya Dilarang Jokowi, Bauksit-Timah Tunggu Waktu
Impor Indonesia Anjlok ke USD 18,44 Miliar, Terbanyak Masih dari China
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 33 Bulan Berturut-turut
"Artinya kalau kita bandingkan dua angka tersebut turun sebesar 14,58 persen secara mtm, namun naik secara yoy sebesar 117,77 persen," kata dia dalam konferensi pers pengumuman Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2023, Rabu (15/2/2023).
Adapun nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok tercatat USD 5,25 miliar pada Januari 2023 atau meningkat 49,44 persen dibanding Januari 2022 sebesar USD 3,52 miliar.
"Kalau kita bandingkan kedua angka tersebut itu karena bulannya sama tahunnya berbeda atau yoy itu naik 49,44 persen," ujarnya.
Untuk rinciannya, BPS mencatat ekspor nonmigas Januari 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 5,25 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,95 miliar dan Jepang USD 1,89 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,64 persen.
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD 3,93 miliar dan USD 1,65 miliar.
Lebih lanjut, Habibullah menyampaikan nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan pada Januari 2023 mencapai USD 22,31 miliar. Angka ini turun 6,36 persen jika dibandingkan dengan Desember 2022 yang tercatat USD 23,83 Miliar.
Penurunan ekspor pada Januari 2023 tersebut didorong oleh melorotnya ekspor nonmigas yang sebesar USD 20,83 miliar. Angka ini turun minus 6,84 persen jika dibandingkan dengan Desember 2022 yang tercatat USD 22,36 miliar.
Namun, di sisi lain ekspor migas masih mengalami peningkatan sebesar USD 1,49 miliar atau 0,98 persen persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Nilai ekspor Indonesia pada Januari 2023 tercatat USD 22,31 miliar. Angka ini turun 6,36 persen jika dibandingkan dengan Desember 2022 yang tercatat USD 23,83 Miliar.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menjelaskan, ekspor pada Januari 2023 mengalami penurunan dorong oleh melorotnya ekspor nonmigas yang sebesar USD 20,83 miliar. Angka ini turun minus 6,84 persen jika dibandingkan dengan Desember 2022 yang tercatat USD 22,36 miliar.
Kendati begitu, ekspor migas masih mengalami peningkatan sebesar USD 1,49 miliar atau 0,98 persen persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Untuk ekspor migas terjadi kenaikan 0,98 persen secara nilai naik dari USD 1,47 miliar menjadi USD 1,49 miliar. Hal lain terjadi penurunan untuk ekspor non migas month to month turun minus -6,84 persen," kata Habibullah dalam konferensi pers pengumuman Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2023, Rabu (15/2/2023).
Dia menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2023 memiliki pola yang sama jika dibandingkan dengan Desember 2022, yaitu mengalami penurunan secara bulanan.
"Penurunan ekspor secara total ini melanjutkan penurunan pada bulan sebelumnya pada Desember 2022, total ekspor turun 1,10 persen pada november 2022. Penurunan ekspor pada lima bulan ini terjadi pada sisi nilai maupun volume.
Beberapa komoditas nonmigas yang mengalami penurunan ekspor antara lain bahan bakar mineral sebesar 8,19 persen, lemak dan minyak hewan (nabati) turun 9,95 persen, besi dan baja turun 9,26 persen, bijih logam kerak dan abu turun 36,44 persen.
Di sisi lain, peningkatan terbesar ekspor nonmigas Januari 2023 terhadap Desember 2022 terjadi pada logam mulia dan perhiasan/permata sebesar USD 257,9 juta (46,54 persen).
Ekspor nonmigas Januari 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 5,25 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,95 miliar dan Jepang USD 1,89 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,64 persen.
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD 3,93 miliar dan USD 1,65 miliar.
Adapun ekspor migas mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen, hal ini didorong oleh peningkatan hasil minyak naik 71,41 persen dengan volume yang juga naik sebesar 51,4 persen.
Secara total ekspor Januari 2023 dibandingkan Januari 2022 meningkat 16,37 persen atau meningkat dari USD 19,7 miliar menjadi USD 22,31 miliar.
"Secara year on year pada Januari 2023 ekspor masih tumbuh positif sebesar 16,37 persen, namun pertumbuhan ini terlambat jika dibandingkan pertumbuhan Januari 2022," pungkasnya.
| 2023-02-15 16:14:21 | Berita Online | Liputan6.com | Tira Santia |
Indonesia Eximbank | 392,734,970 | Ekspor Indonesia Pada Mei 2024 Meningkat | TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Rabu (19/6), kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2024 meningkat dari bulan sebelumnya.
Peningkatan ini disebabkan berbagai faktor pendorong yang terjadi pada perekonomian global dalam sebulan terakhir.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah
"Pada Mei 2024, nilai ekspor mencapai 22,33 miliar dolar AS, atau naik sebesar 13,82 persen dibandingkan April 2024."
"Peningkatan nilai ekspor Mei 2024 secara bulanan utamanya didorong oleh ekspor non migas."
| 2024-06-27 17:50:40 | Berita Online | ternate.tribunnews.com | null |
Indonesia Eximbank | 360,670,066 | LPEI Dorong Eksportir di Sektor Jasa Masuk Pasar Non Tradisional | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mendorong ekspor nasional terus dilakukan ) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI. Ini dilakukan, untuk meningkatkan daya saing produk atau jasa Indonesia ke pasar global.
Menurut Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, LPEI turut melaksanakan mandat Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National interest Account (NIA). Salah satunya, membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara-negara non-tradisional (non-traditional countries).
Yakni, tidak hanya ke Negara Kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah. Namun, juga negara kawasan Afrika sebagaimana ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.1/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National interest Account (NIA) diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.
"Kami LPEI memberikan Fasilitas Penjaminan Kredit dalam kerangka atau skema Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National interest Account (NIA) Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah (“PKE/NIA Kawasan”)," ujar Maqin dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (1/2/2023).
Dukungan, kata dia, diberikan dalam bentuk Fasilitas Penjaminan Kredit PKE/NIA Kawasan atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank bjb) kepada PT Taka Hydrocore Indonesia dalam rangka mendukung perusahaan sektor jasa survey geoteknikal Indonesia melaksanakan proyek Offshore Geotechnical Survey Services Congo LNG Project Offshore Congo yang berlokasi di lepas pantai Kongo, Afrika Barat.
Maqin menjelaskan, fasilitas yang diberikan kepada PT Taka Hydrocore Indonesia dalam bentuk penjaminan dengan menggunakan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) kawasan. “Melalui penjaminan kredit bank dengan skema Penugasan Khusus Ekspor ini merupakan dukungan penuh LPEI kepada para eksportir Indonesia terutama di sektor jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan eksportir melakukan penetrasi ekspor,” papar Maqin.
Maqin mengatakan, dukungan ini pun tidak terlepas dari kerjasama antara LPEI dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) yang memberikan keuntungan bagi para eksportir untuk mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan kapasitas bisnisnya. Sehingga, peran LPEI sebagai Credit Enhancer dirasakan secara langsung manfaatnya oleh pelaku usaha.
Sonni Maulana Nurdin, Group Head Corporate Banking Bank bjb menjelaskan, kemitraan yang terjalin antara Bank bjb dan LPEI merupakan bentuk kolaborasi untuk menegaskan komitmen kedua institusi guna mendukung upaya Pemerintah untuk mendorong ekspor nasional.
“Dengan berkolaborasi dengan LPEI ini dapat menambah level confident kami dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha Indonesia. Melalui penjaminan kredit ini, kami berkomitmen turut serta berkontribusi dalam rangka mendorong ekspor nasional,” ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja bersama LPEI untuk meninjau kesiapan Kapal MV Dolphin Geo Survey di Tanjung Uncang, Kota Batam, akhir pekan ini. | 2023-02-02 05:14:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Agus Yulianto
|
Indonesia Eximbank | 361,679,494 | Ekspor Indonesia ke Jerman Meningkat pada 2022 | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai ekspor Indonesia ke enam negara bagian di Jerman, yakni Baden-Wrttemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland, meningkat signifikan. Nilai perdagangan bilateral antara kedua negara menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan sepanjang tahun 2022.
Hal itu tercermin dari nilai perdagangan yang berhasil dicatat antara Indonesia dengan enam negara bagian di Jerman, demikian menurut keterangan yang diperoleh dariKJRI Frankfurt pada Kamis (23/2/2023). Berdasarkan data dari Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis), nilai perdagangan antara Indonesia dengan enam negara bagian tersebut mencapai 4,83 miliar euro (sekitar Rp 77,9 triliun) pada 2022, atau meningkat sebesar 39,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, menurut KJRI Frankfurt, Indonesia juga mampu mencatat surplus neraca perdagangan dengan enam negara bagian Jerman itu, yakni sebesar 1,1 miliar Euro (sekitar Rp 17,74 triliun) pada 2022. Ini meningkat sebesar 38,58 persen dibandingkan surplus neraca perdagangan pada 2021.
"Sebagai sentra utama industri dan konsentrasi penduduk terbesar di Jerman, produk ekspor unggulan Indonesia sangat dominan masuk melalui enam negara bagian di bawah wilayah kerja KJRI Frankfurt," kata Acep Somantri, Konsul Jenderal RI di Frankfurt.
Enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt mencakup 63,61 persen populasi keseluruhan di Jerman. Keenamnya berkontribusi terhadap 68 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu secara keseluruhan.
"Kinerja perdagangan yang terus membaik, bahkan melebihi kinerja sebelum masa pandemi, menunjukkan aktivitas perekonomian di Jerman berangsur pulih pada 2022. Capaian dimaksud sangat menggembirakan di tengah krisis energi dan inflasi tinggi yang melanda Jerman sebagai dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina," ujar Acep.
Menurut KJRI Frankfurt, komoditas ekspor unggulan utama Indonesia ke enam negara bagian Jerman tersebut pada 2022 mencakup produk kulit olahan dan garmen, produk pangan, bahan kimia, peralatan elektronik, logam, karet dan plastik, serta material kendaraan bermotor.
| 2023-02-23 10:14:11 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Friska Yolandha |
Indonesia Eximbank | 380,442,969 |
Genjot UKM untuk Ekspor, LPEI Berikan Kredit Bunga Rendah Maksimal Rp 15 M | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank memiliki program untuk memberikan pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada usaha kecil menengah (UKM). Program itu merupakan salah satu penugasan bersama dengan Kementerian Keuangan dalam bentuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Usaha Kecil Menengah (PKE UKM).
Hal ini ditujukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. PMN dan program ini diluncurkan pertama kali pada akhir 2020, tepatnya saat pandemi COVID-19.
Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI Wahyu Bagus Yuliantok mengatakan sampai saat ini program tersebut masih dibuka untuk UKM yang ingin mengembangkan ekspor. Secara total, masuk ke tahun ketiga ini penyaluran kredit UKM tersebut sudah mencapai hampir Rp 1 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PKE UKM dana alokasikan 2020 Rp 1 triliun kita terima dan tiga tahun itu kita deliver itu bertahap. Akumulasi hampir Rp 1 triliun. Jadi diberikan nggak langsung diberikan, nggak. Posisi tiga tahun ini hampir Rp 1 triliun, jadi program ini di-create 5 tahunan. Sekarang sudah 200 pelaku usaha kecil yang diberikan (pembiayaan)," ujar dia saat media briefing di Yogyakarta, ditulis Rabu (20/12/2023).
Pria yang akrab disapa Bagus itu mengatakan pinjaman yang ditawarkan kepada UKM ini maksimal mencapai Rp 15 miliar. Dengan bunga yang ditanggung atas kredit itu hanya 6%.
"Bunganya persis dengan KUR 6%. Kalau KUR kan kayaknya sudah naik ya, tetapi ini masih tetap 6% (hanya untuk UKM)," ujarnya.
Namun, Bagus mengatakan rata-rata pembiayaan yang didapat oleh UKM sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar. Karena menurutnya kapasitas dari UKM ini memang usaha kecil yang omzetnya juga belum begitu besar.
"Rata rata yang kita deliver nggak sampai Rp 15 miliar rata-rata Rp 5 miliar. Karena size UKM ini lebih ke yang kecil bukan menengah. Kalau menengah rata-rata salesnya itu ratusan miliar. Kita sudah deliver hampir 200 pelaku UKM. Memang yang sizenya nggak mencapai Rp 50 miliar setahun omzetnya. Rata-rata yang kita berikan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar," terangnya.
Untuk jaminan atau agunannya, UKM hanya diminta untuk menjamin 10% dari limit pembiayaan yang diterima. Jadi menurutnya tidak begitu besar bagi kelasnya UKM.
"Jadi minimal agunan yang diberikan UKM ini atau limit kreditnya, dia cukup 10% dari limit kreditnya. Contoh limitnya Rp 10 miliar dia cukup agunan Rp 3 miliar. Rata-rata pabriknya (jadi jaminan) kalau nggak cukup dikombinasi dengan rumah pribadi atau mesinnya," terang dia.
Bagus mengatakan ada berbagai syarat UKM yang bisa mendapatkan pembiayaan baik modal kerja dan investasi untuk usahanya. Pertama syaratnya adalah UKM tersebut memang telah melalukan ekspor pada produknya selama 2 tahun.
Kemudian LPEI juga akan mengecek apakah risiko kredit yang dimiliki pelaku usaha tersebut atau biasa disebut BI Checking yang kini Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Jadi akan dilihat skor dari pelaku usaha tersebut terhadap kepatuhan pembayaran kredit.
Lalu, LPEI juga akan melihat bagaimana kebutuhan dari UKM itu sendiri untuk memberikan pembiayaan. Jadi melihat bagaimana kapasitas yang dibutuhkan UKM apakah untuk investasi dan modal kerja.
"Jadi kalau limitnya Rp 15 miliar, kita lihat omzetnya pasti lebih dari itu. Misalkan cycle-nya 3 bulanan, artinya di Januari dia produksi, produksi dikirim 3 bulan kemudian dia baru terima pemasukan. Itu kalau kita lihat 3 bulanan. Artinya 1 tahun ada 4, total salesnya Rp 50 miliar sampai Rp 60 miliar. Kita lihat dari situ. Tapi setiap UKM beda-beda," jelasnya.
Bagus mengatakan UKM yang ingin menjukan kredit LPEI, bisa langsung datang ke kantor-kantor cabang yang ada di berbagai kota.
" Saat ini kami hanya memiliki cabang 8, Medan, Jakarta, Batam, Solo, Balikpapan, Surabaya, Denpasar sampai ke Makassar," jelasnya.
Kemudian LPEI juga berkolaborasi dengan elemen-elemen Kementerian Keuangan untuk melalukan sosialisasi dan bisa membuka peluang UKM untuk mengajukan kredit. Lalu, LPEI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Rencananya, LPEI juga akan berkolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah(BPD). Seperti sebelumnya, LPEI telah melalukan kerja sama dengan BPD Jawa Timur.
"Kami juga kolaborasi BPD BPD. Jadi seperti pelaku usaha atau nasabah KUR pemodalannya tidak bisa lagi dijangkau KUR, bisa diberikan ke kami. Makanya kemarin kita sign in BPD Jatim, kalau ada nasabah KUR yang pembiayaannya tidak bisa lagi di-cover KUR lagi, sampaikan kepada kita, supaya kita berikan PKE ini," pungkasnya. | 2023-12-20 10:49:20 | Berita Online | Detik.com | Aulia Damayanti - |
Indonesia Eximbank | 379,220,459 | Bea Cukai Berperan, Ekspor UMKM Catat Peningkatan Berkelanjutan | ['VIVA\xa0–\xa0Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga mampu menjadi sektor yang penopang ekonomi Indonesia, berkat kontribusinya terhadap peluang lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Lantas, adakah peran Bea Cukai dalam mendorong potensi besar UMKM?.', 'Di balik potensi besarnya, UMKM tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Akses kepada modal, pelatihan, pemasaran, hingga infrastruktur yang memadai tentu sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Menjawabnya, pemerintah pun mengambil berbagai langkah startegis, salah satunya dengan kebijakan dan regulasi terkait kepabeanan.', '“Ya, pemerintah secara konsisten mendorong UMKM agar produknya mampu menjamah pasar mancanegara lewat ekspor. Bea Cukai pun menyambut hal ini dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan, bahkan kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan,” jelas Direktur Komunikasi dan BImbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.', 'Membahas kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan, faktanya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan fasilitas berupa kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah (KITE IKM). Diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.04/2019, ini merupakan kemudahan berupa pembebasan bea masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.', '“Dalam prosesnya, pelaku usaha juga diberikan kemudahan seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, hingga kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus,” rinci Nirwala.', 'Hingga September 2023, jumlah penerima fasilitas KITE IKM terus mengalami peningkatan. Tercatat 123 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia telah menggunakan fasilitas ini. Beragam kemudahannya pun telah dirasakan, termasuk anggaran fasilitas KITE IKM yang mencapai Rp40,26 miliar.', '“Ini menghasilkan realisasi ekspor impor UMKM di tahun 2023 cukup baik, masing-masing di angka USD54,66 juta dan USD13,82 juta,” imbuh Nirwala.', 'Salain itu, dalam mengawal pertumbuhan UMKM menuju ekspor, Bea Cukai secara masif juga menjalankan program Klinik Ekspor. Lewat program ini, Bea Cukai mendampingi dan memfasilitasi para pelaku UMKM potensial mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait ekspor. Saat ini, sebanyak 3.988 UMKM menjadi binaan Bea Cukai, dengan 836 di antaranya telah berhasil melakukan ekspor. Ekspor didominasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan berkebunan serta kelautan dan perikanan, tetapi juga diikuti oleh UMKM di bidang makanan dan minuman, industri pengolahan, furniture, garmen, dan kosmetik.', '“Beberapa ekspor UMKM yang berhasil diwujudkan Bea Cukai seperti, ekspor fiberglass untuk badan mobil dari Malang, tanaman hias dari Bandung, kepompong hidup dari Medan, Porang dari Pangkalpinang, kopi kapsul dari Tanjungpinang, rumput laut dari Nunukan, lulur dari Sangatta, dan kepiting segar dari Manokwari Selatan,” kata Nirwala.', 'Ke depan, Bea Cukai berkomitmen secara kontinu memberikan pelayanan dan beragam kemudahan kepada UMKM. Melalui sinergi dengan K/L terkait, business matching, komunikasi potensi pasar, bahkan pameran produk, bakal digelar untuk menyukseskan komitmen ini.', '“Bea Cukai siap mengawal peningkatan ekspor UMKM berkelanjutan,” pungkas Nirwala.']
VIVA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga mampu menjadi sektor yang penopang ekonomi Indonesia, berkat kontribusinya terhadap peluang lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Lantas, adakah peran Bea Cukai dalam mendorong potensi besar UMKM?., Di balik potensi besarnya, UMKM tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Akses kepada modal, pelatihan, pemasaran, hingga infrastruktur yang memadai tentu sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Menjawabnya, pemerintah pun mengambil berbagai langkah startegis, salah satunya dengan kebijakan dan regulasi terkait kepabeanan., “Ya, pemerintah secara konsisten mendorong UMKM agar produknya mampu menjamah pasar mancanegara lewat ekspor. Bea Cukai pun menyambut hal ini dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan, bahkan kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan,” jelas Direktur Komunikasi dan BImbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto., Membahas kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan, faktanya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan fasilitas berupa kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah (KITE IKM). Diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.04/2019, ini merupakan kemudahan berupa pembebasan bea masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM., “Dalam prosesnya, pelaku usaha juga diberikan kemudahan seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, hingga kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus,” rinci Nirwala., Hingga September 2023, jumlah penerima fasilitas KITE IKM terus mengalami peningkatan. Tercatat 123 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia telah menggunakan fasilitas ini. Beragam kemudahannya pun telah dirasakan, termasuk anggaran fasilitas KITE IKM yang mencapai Rp40,26 miliar., “Ini menghasilkan realisasi ekspor impor UMKM di tahun 2023 cukup baik, masing-masing di angka USD54,66 juta dan USD13,82 juta,” imbuh Nirwala., Salain itu, dalam mengawal pertumbuhan UMKM menuju ekspor, Bea Cukai secara masif juga menjalankan program Klinik Ekspor. Lewat program ini, Bea Cukai mendampingi dan memfasilitasi para pelaku UMKM potensial mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait ekspor. Saat ini, sebanyak 3.988 UMKM menjadi binaan Bea Cukai, dengan 836 di antaranya telah berhasil melakukan ekspor. Ekspor didominasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan berkebunan serta kelautan dan perikanan, tetapi juga diikuti oleh UMKM di bidang makanan dan minuman, industri pengolahan, furniture, garmen, dan kosmetik., “Beberapa ekspor UMKM yang berhasil diwujudkan Bea Cukai seperti, ekspor fiberglass untuk badan mobil dari Malang, tanaman hias dari Bandung, kepompong hidup dari Medan, Porang dari Pangkalpinang, kopi kapsul dari Tanjungpinang, rumput laut dari Nunukan, lulur dari Sangatta, dan kepiting segar dari Manokwari Selatan,” kata Nirwala., Ke depan, Bea Cukai berkomitmen secara kontinu memberikan pelayanan dan beragam kemudahan kepada UMKM. Melalui sinergi dengan K/L terkait, business matching, komunikasi potensi pasar, bahkan pameran produk, bakal digelar untuk menyukseskan komitmen ini., “Bea Cukai siap mengawal peningkatan ekspor UMKM berkelanjutan,” pungkas Nirwala. | 2023-12-01 16:42:29 | Berita Online | lampung.viva.co.id | Dera Fitri |
Indonesia Eximbank | 392,189,016 | Hasil Tambang Dorong Peningkatan Nilai Ekspor Indonesia | JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor Indonesia kembali meningkat secara tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2024. Kenaikan terjadi pada ekspor komoditas minyak dan gas (migas) serta non migas.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan, nilai ekspor pada Mei 2024 mencapai 22,33 miliar dollar AS. Angka ini meningkat 2,86 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 21,71 miliar dollar AS.
Jika dilihat berdasarkan komponennya, niai ekspor komoditas migas sebesar 1,42 miliar dollar AS dan non migas mencapai 20,91 miliar dollar AS. Keduanya meningkat dari Mei tahun lalu, di mana nilai ekspor migas sebesar 1,31 miliar dollar AS serta non migas 20,40 miliar dollar AS.
"Secara tahunan nilai ekspor Mei 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen," kata Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Secara lebih rinci, komoditas yang mendorong peningkatan ekspor pada Mei lalu komoditas bijih logam, kerak, dan abu (HS 26), nikel dan barang dari padanya (HS 75), serta mesin perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85).
Sementara jika dilihat secara bulanan (month to month/mtm), nilai ekspor pada Mei lalu melesat 13,82 persen. Kenaikan terjadi pada komoditas migas (5,12 persen) serta non migas (14,46) persen.
Habibullah merinci, komoditas yang mendorong peningkatan nilai ekspor secara bulanan ialah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang meningkat 26,6 persen. Kemudian, bijih logam, kerak, dan abu (HS 26) melesat 25,96 persen.
Lalu, komoditas kendaraan dan bagiannya (HSD 87) melesat 26,80 persen secara bulanan.
"Sementara peningkatan ekpsor migas teurtama disebabkan peningkatan ekspor minyak tanah dengan andil 0,34 persen," ucapnya. | 2024-06-19 13:21:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 370,061,531 | Pelatihan Gerakan Ekspor UMKM Shopee Serentak Digelar di 10 Kota | REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja memberikan sambutan dalam acara Gerakan Ekspor UMKM Shopee Serentak 10 Kota di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Pelatihan dan program baru ini diharapkan dapat membuka akses pasar ekspor bagi produk UMKM lokal, menyusul lebih dari 20 juta produk lokal yang kini tergabung dalam Program Ekspor Shopee dan dapat dibeli pembeli di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin. | 2023-07-26 16:28:16 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Prayogi/ Red: Mohamad Amin Madani |
Indonesia Eximbank | 380,632,279 | Nilai Ekspor UMKM di Perbatasan Indonesia - Malaysia Capai 92 Milyar Rupiah | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor wilayah Ditjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mencatatkan nilai devisa ekspor khusus UMKM di wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia saat ini sudah semakin baik.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC, Beni Novri menyampaikan Nilai Devisa Ekspor UMKM melalui perbatasan pada bulan Januari – 19 Desember tahun 2023, mencapai Rp 92.814.795.922,.
"Nilai tersebut menunjukan tren meningkat jika dibandingkan dengan Devisa Ekspor pelaku UMKM 2022," ungkapnya, 21 Desember 2023.
Jumlah tersebut ia jabarkan berasal dari berbagai komoditas di wilayah perbatasan, pertama KPPBC TMP C Sintete menyumbang devisa ekspor mencapai Rp 17.756.131.360, lalu KPPBC TMP C Entikong sebesar Rp 69.315.438.769.
Kemudian, KPPBC TMP C Jagoi Babang sebesar Rp 1.544.575.793, dan KPPBC TMP C Nanga Badau sebesar Rp 4.198.650.000.
Beni memaparkan komoditas dominan yang diekspor di perbatasan antara lain Hasil Tembakau, makanan olahan, ikan dan Krustasea, Moluska, Sayuran dan akar, Kopi, Teh, Mate dan Rempah.
Lalu Minuman dan Cuka, Buah-buahan, gula dan Kembang Gula, Olahan Serelia, Tepung, Pati, Pakaian, Aksesori Pakaian, serta beragam rajutan. (*) | 2023-12-22 20:35:47 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Ferryanto |
Indonesia Eximbank | 390,978,580 | LPEI meluncurkan Credit Reviewer Development Program (CRDP) |
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membuka kesempatan kepada para talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung melalui program Credit Reviewer Development Program (CRDP).
Kepala Divisi Human Capital LPEI Sumarno menjelaskan, program tersebut merupakan program pendidikan dan pengembangan calon pegawai yang dikhususkan dalam kompetensi bidang kerja Credit Risk Management untuk memenuhi kebutuhan masa depan LPEI dalam rangka transformasi digital dan inovasi sesuai mandat lembaga.
“Program ini merupakan komitmen kami untuk terus memperkuat organisasi dan tata kelola lembaga sebagai bagian dari proses transformasi guna meningkatkan peran strategis kami dalam mendukung ekspor nasional agar berjalan optimal,” kata Sumarno di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Amar Bank akan bagikan dividen Rp55 miliar
Baca juga: Neta jalin kerja sama dengan Permata Bank untuk pembayaran dealer
Sumarno menambahkan, LPEI membuka pintu bagi para talenta muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif yang dirancang untuk mengembangkan para profesional muda menjadi pemimpin masa depan di industri keuangan.
LPEI menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, kompetitif, dan menyenangkan, serta kesempatan untuk menjadi profesional muda yang kuat di bidang dasar perbankan, khususnya terkait manajemen risiko kredit.
Sebagai informasi, LPEI merupakan Lembaga keuangan khusus Pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang didirikan oleh Undang-Undang no 2 tahun 2009 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendorong ekspor nasional.
Sebagai informasi program ini dibuka dari tanggal 13-27 Mei 2024 tanpa dipungut biaya apapun.
Adapun kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Lulusan S1/S2 dengan bidang studi yang relevan (point plus untuk Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Teknik, MIPA, Pertanian)
2. Universitas lokal atau luar negeri dengan reputasi baik minimum IPK 3,25 dari 4,00
3. Fresh graduates are welcomed
4. Usia Maksimum saat seleksi: S1: Usia maksimal 25 tahun di Mei 2024; S2: Usia maksimal 27 tahun di Mei 2024
5. Tidak ada anggota keluarga inti yang saat ini bekerja di lembaga ini
6. Skor/Prediksi Tes TOEIC minimal 700/TOEFL minimal 550/IELTS minimal 6.5
Untuk penjelasan lebih dalam, para pelamar dapat mengunjungi website resmi LPEI melalui Indonesiaeximbank.go.id.
| 2024-05-31 06:21:07 | Berita Online | mataram.antaranews.com | Bayu Saputra |
Indonesia Eximbank | 364,930,954 | Kinerja Ekspor Indonesia Dibayangi Ancaman Default AS, Ini Sektor yang Terdampak | Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terancam gagal bayar utang alias default. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Selasa (25/4/2023).
Yellen mengatakan, kegagalan Kongres AS untuk menaikkan plafon utang pemerintah, dan berdampak pada gagal bayar utang AS, akan memicu bencana ekonomi yang akan mendorong suku bunga AS lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang.
Mengutip Reuters, Yellen, dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California, mengatakan default utang AS akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, mendorong pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit menjadi lebih tinggi.
Lalu jika benar terjadi, apa dampaknya bagi Indonesia?
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kegagalan bayar utang AS dapat menyebabkan krisis di negara tersebut.
Efeknya dapat mempengaruhi negara mitra dagang, salah satunya Indonesia, yang juga merupakan eksportir sejumlah komoditas dan produk ke Negeri Paman Sam.
"Sinyal ekonomi AS yang mengalami dobel crisis yakni krisis gagal bayar utang dan ancaman resesi ekonomi semakin terlihat, dan harus menjadi warning bagi ekonomi negara berkembang seperti Indonesia," ucap Bhima kepada Tribunnews, Sabtu (29/4/2023).
"AS merupakan mitra dagang yang penting, dan hub manufaktur Indonesia selain ke China, Jepang, dan India," sambungnya.
Sejumlah sektor yang terpengaruh, lanjut Bhima, diantaranya seperti ekspor pakaian jadi, alas kaki, produk olahan karet, Crude Palm Oil atau CPO, furnitur, produk perikanan, hingga produk barang dari kulit.
"Sepanjang 2017-2021 ekspor pakaian jadi saja sudah -3 persen ke pasar AS, alas kaki -1 persen, dan barang dari kulit -3 persen," ucap Bhima.
"Bagaimanapun juga AS adalah mitra ekspor tradisional dengan porsi sebesar 9,2 persen sepanjang Januari-Maret 2023," tambahnya.
Efek lanjutannya, pemutusan hubungan kerja akan terjadi imbas turunnya permintaan di sektor-sektor manufaktur.
"Kondisi penurunan permintaan ekspor bisa sebabkan phk massal meluas sepanjang 2023, tidak hanya di sektor manufaktur tapi juga basis komoditas perkebunan dan tambang," pungkasnya.
AS Terancam Default, Janet Yellen Singgung Bencana Ekonomi, Analis Sebut Ada Dampak ke Rupiah
36 menit lalu
Amerika Terancam Nggak Mampu Bayar Utang, Rupiah Bisa Melesat ke Rp 14.500
19 jam lalu
Soal Dedolarisasi, Ekonom Ungkap Sederet Plus Minus Dampaknya Buat RI
4 hari lalu
Ekspor Indonesia Merosot 11,33 Persen Secara Tahunan di Maret 2023
Senin, 17 April 2023
| 2023-04-29 11:14:17 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Indonesia Eximbank | 362,445,977 | Biaya dan Waktu Kirim Jadi Tantangan Pelaku Ekspor UMKM Soloraya | SOLOPOS.COM - Di era digital pemasaran online bisa menjadi pilihan UMKM. (ilustrasi/Freepik)
Solopos.com, SOLO – Ekspor produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Soloraya harus menghadapi masalah biaya yang mahal dan waktu tempuh yang cukup panjang. Mereka harus merogoh kocek hingga ratusan ribu bahkan puluhan juta hanya untuk biaya ekspedisi dengan jangka waktu tempuh hingga beberapa bulan.
Salah satunya adalah Nur Handayani Solopos.com Jumat (10/3/2023), pengrajin tas anyaman asal Dukuh Pucuk, Desa Sepat, Kecamatan Masran, harus merogoh kocek hingga Rp200.000 per kilogram. Ia memilih menggunakan Pos Indonesia, karena menurutnya yang paling mudah adalah menggunakan Pos.
PromosiKonsisten Jaga Kualitas, Blesscon Raih Top Brand Award 3 Tahun Berturut-turut
“Untuk mengirim ada yang saya sendiri, ada yang lewat reseller, saya memilih menggunakan pos karena enggak ribet dan murah, perkilogram Rp200.000 maksimal 20 kilogram. Untuk waktunya bisa 45 sampai 60 hari,” ulas Nur.
Sedangkan kisah berbeda dinyakan oleh Satria, pengusaha mebel berbahan rotan ini harus melalui jalur ekspedisi darat terlebih dulu baru melakukan ekspor melalui Jakarta atau Pelabuhan Tanjung Mas. Hal ini dilakukan karena menekan ongkos kirim ekspedisi yang mahal.
“Kalau langsung berangkat dengan ekspedisi dari Solo itu bisa lebih mahal dan malah bisa lebih lama sampai ke negara tujuan karena di sortir dulu. Kalau langsung, misalkan berangkatnya dikirim lewat jalur darat ke Jakarta atau Tanjung Mas dulu bisa lebih murah 30 sampai 40 persen. Ada jalan tol juga cukup membantu,” ucapnya.
Dalam memilih perusahaan ekspedisi, Satria menyebut juga perlu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah keamanan dan jarak tempuh yang paling singkat.
“Ada yang kami kirim lewat DHL kadang Pos Indonesia, tergantung negara tujuan, karena mengejar waktu tempuh ekspedisi yang paling singkat, karena mengirimnya bisa makan waktu bulanan bahkan sampai satu tahun. Selain itu karena keamanan juga karena kan ini barang mebel yang cukup riskan dan dimensinya juga besar, bisa habis puluhan juta hanya untuk biaya kirim,” jelas Satria.
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai V, Agung Setijono, kepada Solopos.com Rabu (8/3/2023) menyadari masalah jarak tempuh dan ongkos ekspedisi yang mahal bisa diatasi apabila Bandara Adi Soemarmo bisa dibuka untuk perjalanan luar negeri.
“Potensi besar itu untuk mendorong ekspor UMKM itu di Bandara Adi Soemarmo, Soloraya ini entitas produknya sudah well prepared, tinggal bagaimana mengirimnya. Pengalaman kami dari Bea Cukai Solo dalam mendampingi pengiriman ekspor itu bisa sampai berbulan-bulan bagkan sampai satu tahun,” jelas Agung. | 2023-03-10 11:49:09 | Berita Online | solopos.com | Gigih Windar Pratama, Anik Sulistyawati |
Indonesia Eximbank | 391,109,517 | Gelar Berani Mendunia, LPEI Ajak Eksportir Indonesia Naik Kelas | Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank menggelar acara Forum Berani Mendunia yang digelar pada hari ini, Sabtu (1/6/2024) di Relief Sarinah, Jakarta Pusat.
Forum Berani Mendunia tersebut mengumpulkan anggota ekosistem ekspor Indonesia yang terdiri dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) serta praktisi eksportir di Indonesia.
Tak hanya itu, LPEI juga turut mengundang para buyer (pembeli) dari negara lain di antaranya Belanda, Dubai, China hingga Vietnam. Dalam kesempatan tersebut, LPEI mengajak para ekosistem bersatu untuk membawa UKM Indonesia naik kelas dan mendunia.
Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyinggung pentingnya peran UKM dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Di mana porsinya mencapai 61% dari pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Tanah Air atau sekitar Rp9.580 triliun. Tak hanya itu, UKM juga membuka lapangan pekerjaan yang luas dengan sekitar 117 juta pekerja.
“Saya yakin ekosistem kita bahwa dengan bersatu akhirnya bisa membuat UKM berani mendunia,” kata Riyani di Jakarta, Sabtu (1/6/2025).
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Nurhadi menyebut forum Berani Mendunia tersebut menjadi wadah untuk mengolaborasikan para pemangku kepentingan dan mitra kerja untuk membangun kapasitas supaya mendunia dan sustainable. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan devisa negara.
Pada kesempatan tersebut, LPEI turut memperkenalkan market place Komoditas Indonesia Go Internasional (KomodoIn) yang akan dilaunching pada Agustus depan.
Marketplace tersebut merupakan wadah bagi ekosistem eksportir yang ditawarkan oleh LPEI untuk membuat UKM lebih mudah naik kelas dan mendunia.
Head Digital Project KomodoIn Lutpi Ginanjar menjelaskan bahwa nama KomodoIn terinspirasi dari nama hewan Komodo asal Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, memiliki makna kekuatan serta sustainabilty (berkelanjutan).
Dalam market place tersebut, Lutpi mengatakan LPEI melakukan empat tahapan edukasi, kurasi, inkubasi, hingga transaksi.
“Kami memper-simple alat edukasi kita, di mana kita alihkan dengan e-learning sehingga [para pelaku UKM] dapat memiliki manfaat dari pembelajaran yang dilakukan,” katanya.
Edukasi tersebut terdiri dari skill pengembangan ekspor dan skill produk development. Menurutnya apabila UKM mampu untuk ekspor, tetapi produknya belum memenuhi standar internasional juga tidak ada komplit. Oleh sebab itu, lanjut dia, KomodoIn menawarkan dua solusi tersebut.
“Pengetahuan ekspornya kita kembangkan, dan pengembangan produknya kita terus upgrade sesuai permintaan buyer,” katanya.
Tidak hanya itu, KomodoIn juga menyediakan eksporpedia yang membantu para eksportir menemukan istilah-istilah sulit terkait ekspor. Kemudian, ada juga virtual assitant yang dapat memberikan konsultasi expert bagi para pelaku UKM.
KomodoIn juga menyediakan market place global, di mana para UKM nantinya dapat memasarkan melalui layanan tersebut dengan lebih aman, mudah, dan luas.
“Rata-rata hari ini bertransaksi melalui expo, apakah itu salah? Tidak sama sekali. Tapi kita sebagai pebisnis membutuhkan suistainabilty transaksi, memperbanyak market, memperbanyak buyer,” ungkapnya. | 2024-06-02 12:28:06 | Berita Online | Bisnis.com | Media Digital |
Indonesia Eximbank | 364,464,835 | Harga Komoditas Terus Melandai, Ekspor Indonesia Tertekan | JAKARTA, KOMPAS – Kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2023 menurun lantaran landainya harga komoditas sejalan dengan penurunan permintaan pasar global. Akan tetapi, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan rekor surplus 35 bulan berturut-turutnya dengan dibukanya kembali ekonomi China. Selain itu, diharapkan pula terbentuk stabilisasi harga minyak lewat rencana pengurangan produksi oleh negara-negara pengekspor minyak dunia.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi, dalam paparannya di Jakarta, Senin (17/4/2023), menjelaskan, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 turun 11,33 persen secara tahunan, dari 26,50 miliar dollar AS pada Maret 2022 menjadi 23,50 miliar dollar AS pada Maret 2023.
Secara rinci, kontraksi terjadi di sektor migas sebesar 4,76 persen dan di sektor nonmigas yang turun 11,70 persen. “Nilai ekspor tahunan di Maret 2023 mengalami kontraksi, setelah ada perlambatan mulai Februari 2023,” ujar Imam.
Penurunan nilai ekspor pada Maret 2023 terjadi karena adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hal ini mulai tampak sejak akhir 2022. Secara global, penurunan harga komoditas terjadi akibat tekanan inflasi di banyak negara serta masih agresifnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya.
Tekanan pada perekonomian global ini membuat negara-negara di dunia menahan laju konsumsinya. Harga minyak kelapa sawit misalnya turun secara tahunan dari 1.344 dollar AS per metrik ton (mt) pada Maret 2022 menjadi 972 dollar AS per mt pada Maret 2023. Harga batubara juga turun dari 197 dollar AS per mt menjadi 187,2 per mt, sedangkan gas alam turun dari 4,3 dollar per juta british thermal unit (MMBTU) menjadi 2,3 dollar per MMBTU.
“Meski secara tahunan turun, secara bulanan (month to month) angka ini naik dari Februari 2023, yaitu dari 21,38 miliar dollar AS menjadi 23,50 milliar dollar AS. Salah satu alasannya juga karena adanya jumlah hari yang berbeda antara Februari dan Maret,” ujarnya.
Permintaan yang melemah juga terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia yang berada dalam zona kontraksi yaitu di bawah 50. Indeks PMI China berada di angka 50, sementara Jepang dan Amerika Serikat dengan indeks sama yaitu 49,2. Hanya India yang indeksnya berada di luar zona kontraksi yaitu 56,4.
Dalam konferensi pers terpisah, Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, PMI manufaktur secara global memang mengalami kontraksi. Aktivitas manufaktur di hampir 60 persen negara G20 dan ASEAN masih berada di zona kontraktif, hanya India dan Indonesia yang berada di zona ekspansif.
“Prediksi pada tahun 2023 memang negara-negara maju akan mengalami pelambatan ekonomi karena laju inflasi. Secara global indeks PMI berada pada 49,6, dan ini dalam posisi arah melemah ke bawah. Hanya sekitar 13 persen dari negara di dunia yang PMI nya ekspansif,” jelasnya.
Sama halnya dengan ekspor, nilai impor juga mengalami penurunan secara tahunan dari 21,96 milliar dollar AS pada Maret 2022, menjadi 20,59 milliar dollar AS pada Maret tahun ini. Meski demikian, secara bulanan, nilai impor meningkat dari 15,92 milliar dollar AS pada Februari 2023 menjadi 20,59 milliar dollar AS.
“Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan impor bulan Maret secara bulanan memiliki pola yang sama, yaitu menguat dan tertinggi sepanjang tahun,” jelas Imam.
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan neraca perdagangan Indonesia masih surplus. Capaian ini membuat neraca perdagangan Indonesia sudah surplus selama 35 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada bulan Maret 2023 ini, surplus tercatat sebesar 2,91 milliar dollar AS.
Meski tercatat baik, surplus Maret 2023 melemah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,46 milliar dollar AS. Besaran surplus ini juga lebih rendah secara tahunan dibandingkan Maret 2022 yaitu 4,54 milliar dollar AS.
Surplus neraca perdagangan ini ditopang oleh surplus nonmigas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, serta besi dan baja sebesar 4,58 milliar dollar AS. Sementara defisit terjadi pada minyak mentah dan produk hasil olahan minyak sebesar 1,68 miliar dollar AS.
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menjelaskan, permintan global dan tingginya suku bunga acuan menjadi penyebab utama penurunan harga komoditas yang akhirnya menekan kinerja ekspor Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia dinilai akan cenderung terus menurun khususnya pada semester kedua tahun ini.
Akan tetapi, tren surplus masih bisa berlanjut karena penurunan harga komoditas akan terjadi secara bertahap seiring pembukaan ekonomi China. Rencana negara-negara eksportir minyak atau OPEC+, untuk mengurangi produksi hingga November 2023, juga diharapkan membuat harga komoditas kembali stabil. Situasi krisis energi yang membaik diharapkan menjaga tren positif tersebut.
“Kami berpendapat posisi neraca transaksi berjalan Indonesia akan defisit, tetapitetap dalam batas yang aman yaitu 1,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023, atau masih di bawah acuan defisit PDB sebesar 3 persen. Untuk impor mungkin dapat meningkat seiring pertumbuhan permintaan dalam negeri,” ujar Faisal. | 2023-04-17 21:21:06 | Berita Online | Kompas.id | Raynard Kristian Bonanio Pardede |
Indonesia Eximbank | 373,318,351 | Digiasia Bios Gandeng LPEI, dan Blitznet Dukung Pengembangan Ekspor UKM Indonesia | Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya untuk memperkuat posisi UKM Indonesia di pasar Internasional, Digiasia Bios dengan bangga mengumumkan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Blitznet, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli bahan baku di Indonesia.
Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis situs digital ekspor yang akan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia.
Sasaran utama adalah meningkatkan daya saing UKM, terutama para debitur dan mitra binaan LPEI, sejalan dengan arahan Presiden Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengembangkan kegiatan ekspor berbasis situs digital.
Joseph Lumban Gaol, Deputy CEO Digiasia Bios, menjelaskan pihaknya memberikan dukungan teknologi Fintech as A Service sebagai pengungkit utama yang terintegrasi dengan platform perdagangan B2B kelas dunia.
Dengan pengalaman melayani puluhan bisnis, pihaknya juga akan memberikan pendampingan dalam penyusunan profil profesional dari pelaku usaha berorientasi ekspor untuk ditampilkan pada aplikasi.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan infrastruktur LPEI dalam rangka pengembangan aplikasi yang terintegrasi," kata dia dalam keterangannya, Selasa (12/9).
Aplikasi yang dikembangkan dari kemitraan ini akan berbentuk Integrated Export Digital Platform LPEI yang didukung dengan sistem Embedded Finance as a Service (EFaaS). Aplikasi ini akan didukung juga dengan solusi Blitzpro dan Digital Export Marketplace yang dimiliki oleh platform Blitznet.
Riyani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI, menyatakan pihaknya menciptakan ekosistem yang akan mempersiapkan UKM Indonesia untuk melakukan ekspor dan membantu mereka menjalin hubungan dengan pasar Internasional.
"Dukungan finansial dari LPEI dan platform digital yang handal dari Digiasia Bios dan Blitznet akan memberikan peluang bagi UKM dalam meningkatkan daya saing mereka dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang secara global,” paparnya.
Menarik Dibaca: Katalog Promo Hypermart Dua Mingguan sampai 13 September 2023, Cek Sebelum Berakhir!
.box, .section { position: relative; word-wrap: break-word; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; border-top: 3px solid #f0f0f0; } .grid-row .column-6{ width: 30%; float: left; padding: 4px; } h2.box__title{border-top: 0!important;margin: 0!important;padding: 5px!important; border-radius: 0; box-shadow: 0 calc(4px / 2) 4px 0 rgba(0,0,0,0)!important;color: #083262; font-size: 20px; font-weight: bold;} .media__image,.media__text{float: left;width: 100%; display: block;} .media__image img{border-radius: 5px;width: 100%; height: 150px!important;object-fit: cover;} h3.media__title{margin: 5px 0;font-size: 14px;height: 80px; overflow: hidden;} h3.media__title a{color: #000;font-size: 14px; font-family: Raleway,sans-serif; font-weight: 400; } .media__subtitle{color: #ef672f;margin-top: 5px;} figcaption { display: none; } @media (max-width:450px) { .media__image img{height: 120px;} h3.media__title{min-height: 80px!important;} .grid-row .column-6{width: 50%} }
Berita Terkait Peluang Usaha Dorong Transformasi Digital, Digiasia Bios Gandeng Jabar Telematika Peluang Usaha Jadi Perusahaan EFaas Pertama di Indonesia, Digiasia Bios Siap Perluas Teknologi Keuangan Fintech Digiasia Bios Targetkan Rencana IPO di Bursa AS Terealisasi Kuartal II Press Release Resmikan Domart, Mendag Zulkifli Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malasia Industri Dukung Tranformasi Digital UKM, AWS Luncurkan Program AWS Lift Press Release Dukung Inklusi Keuangan, Maybank Indonesia Gandeng CARInih
Reporter: Tendi Mahadi Editor: Tendi Mahadi | 2023-09-12 16:02:04 | Berita Online | kontan.co.id | Tendi Mahadi |
Indonesia Eximbank | 390,351,098 |
KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi di LPEI | KPK melakukan pengajuan pencegahan ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 4 orang dalam dugaan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan.
"Perlunya kehadiran para pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi di LPEI, KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama 6 bulan ke depan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
Ali menyebut dari 4 orang yang dicegah terdiri dari pihak penyelenggara negara dan swasta. Dia menjelaskan pencegahan ini dimaksudkan guna mempermudah proses penyelidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta. Kaitan dibutuhkannya keterangan para pihak dimaksud untuk memberikan keterangan di hadapan tim penyidik, perlu kami ingatkan agar bersikap kooperatif," ungkap Ali.
Sebelumnya, KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di LPEI. KPK mengatakan 20 orang telah diperiksa terkait kasus tersebut.
"Beberapa orang sudah dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK terkait LPEI ini. Kurang lebih ada 20 orang yang sudah dipanggil untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).
KPK belum memerinci sosok para pihak yang telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di LPEI. Ali mengatakan KPK masih dalam proses melengkapi hasil penyidikan.
"Saat ini masih terus melengkapi hasil penyelidikan yang kemudian naik dalam proses penyidikan yang sudah dikeluarkan surat penyidikan umum tersebut," katanya.
Di pertengahan bulan Maret lalu, KPK menyatakan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). KPK mengatakan laporan dugaan korupsi di LPEI ini telah diterima sejak Mei 2023.
"Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023, kemudian kami telaah dan kemudian dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari, kemudian telah dilakukan penyelidikan pada 13 Februari 2024 tersebut dan pada hari ini tadi segenap penyelidikan, penyidikan, penuntutan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (19/3). | 2024-05-21 16:21:06 | Berita Online | news.detik.com | Kurniawan Fadilah - |
Indonesia Eximbank | 359,411,787 | Setahun, Ekspor UMKM Tembus Rp 5,8 M | MALANG KOTA – Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang yang berhasil mengekspor produknya. Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan (diskopindag) mengungkap, dari hasil ekspor sepanjang 2022 yang mencapai 622 ribu dollar atau Rp 9,7 miliar, 60 persen di antaranya berasal dari UMKM. Dengan demikian, ekspor UMKM saja menembus Rp 5,8 miliar. Di antara produk yang diekspor adalah keripik, batik, kerajinan rajut, handicraft, olahan kayu, dan rotan. Barang-barang tersebut dipasok ke sejumlah negara. Mayoritas Singapura, Malaysia, dan Belgia
Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang Burhanuddin Al Jundi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong angka ekspor di sektor UMKM. “Berkaitan dengan legalitas, kami memfasilitasi secara gratis kepada binaan UMKM,” terang Jundi, kemarin. Diskopindag siap mengurusi legalitas, mulai dari BPOM hingga sertifikasi halal secara gratis untuk UMKM di Kota Malang. Saat ini, kata Jundi, ada 19.000 UMKM yang menjadi binaan diskopindag.
Namun dari belasan ribu UMKM binaan diskopindag, kata Jundi, hanya sebagian yang sudah mencapai pasar ekspor. Pihaknya menargetkan penghasilan ekspor di tahun ini mencapai Rp 10 miliar. “Satu tahun ini penambahan 10 UMKM ekspor saja sudah sangat bagus,” katanya. Menurutnya, hambatan terbesarnya saat ini adalah pemerataan pendampingan dan sosialisasi mengenai prosedur ekspor. “Tahun ini kami akan fokuskan untuk pemerataan pendampingan hingga sosialisasi ekspor melalui RW-RW,” kata dia.
Sementara itu, kantor Bea Cukai Malang juga berperan dalam meningkatkan jumlah UMKM eksportir. ”Selama satu semester (tahun 2022) program ini sudah menggandeng empat UMKM di Malang untuk melakukan ekspor di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, hingga Belgia,” tutur Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Dwi Prasetyo Rini, kemarin.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Joko Budi Santoso SE ME mengatakan, nilai ekspor UMKM masih bisa dioptimalkan lagi melalui trading house di Malang Creative Centre (MCC). Trading house sebagai sarana mediasi antara produsen dengan calon buyer atau pembeli. “Dalam upaya meningkatkan pasar ekspor, fasilitas promosi dan pemasaran oleh pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan,” terang dia. (kr1/dan)
MALANG KOTA – Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang yang berhasil mengekspor produknya. Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan (diskopindag) mengungkap, dari hasil ekspor sepanjang 2022 yang mencapai 622 ribu dollar atau Rp 9,7 miliar, 60 persen di antaranya berasal dari UMKM. Dengan demikian, ekspor UMKM saja menembus Rp 5,8 miliar. Di antara produk yang diekspor adalah keripik, batik, kerajinan rajut, handicraft, olahan kayu, dan rotan. Barang-barang tersebut dipasok ke sejumlah negara. Mayoritas Singapura, Malaysia, dan Belgia
Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang Burhanuddin Al Jundi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong angka ekspor di sektor UMKM. “Berkaitan dengan legalitas, kami memfasilitasi secara gratis kepada binaan UMKM,” terang Jundi, kemarin. Diskopindag siap mengurusi legalitas, mulai dari BPOM hingga sertifikasi halal secara gratis untuk UMKM di Kota Malang. Saat ini, kata Jundi, ada 19.000 UMKM yang menjadi binaan diskopindag.
Namun dari belasan ribu UMKM binaan diskopindag, kata Jundi, hanya sebagian yang sudah mencapai pasar ekspor. Pihaknya menargetkan penghasilan ekspor di tahun ini mencapai Rp 10 miliar. “Satu tahun ini penambahan 10 UMKM ekspor saja sudah sangat bagus,” katanya. Menurutnya, hambatan terbesarnya saat ini adalah pemerataan pendampingan dan sosialisasi mengenai prosedur ekspor. “Tahun ini kami akan fokuskan untuk pemerataan pendampingan hingga sosialisasi ekspor melalui RW-RW,” kata dia.
Sementara itu, kantor Bea Cukai Malang juga berperan dalam meningkatkan jumlah UMKM eksportir. ”Selama satu semester (tahun 2022) program ini sudah menggandeng empat UMKM di Malang untuk melakukan ekspor di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, hingga Belgia,” tutur Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Dwi Prasetyo Rini, kemarin.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Joko Budi Santoso SE ME mengatakan, nilai ekspor UMKM masih bisa dioptimalkan lagi melalui trading house di Malang Creative Centre (MCC). Trading house sebagai sarana mediasi antara produsen dengan calon buyer atau pembeli. “Dalam upaya meningkatkan pasar ekspor, fasilitas promosi dan pemasaran oleh pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan,” terang dia. (kr1/dan) | 2023-01-04 18:56:59 | Berita Online | jawapos.com | Mardi Sampurno |
Indonesia Eximbank | 386,312,376 | 6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini |
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada 6 perusahaan yang terindikasi fraud dalam kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Diketahui, 6 perusahaan ini merupakan debitur tahap kedua yang dilaporkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hari ini Senin (18/3). | 2024-03-18 14:56:08 | Berita Online | merdeka.com | Anisyah Al Faqir |
Indonesia Eximbank | 388,489,661 | LPEI buka akses pasar ribuan produk UKM ke Kanada |
Ekspor perdana ini merupakan kelanjutan dari pengiriman sampel dan pameran Toronto Gift Show 2024 pada Januari 2024, ....
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkolaborasi dengan Atase Perdagangan Ottawa, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver, Diaspora Indonesia di Kanada, dan Maharani Craft (Alumni CPNE – Binaan LPEI) untuk mengantarkan mitra binaan UKM LPEI menembus pasar Kanada.
Sebanyak 19 mitra binaan UKM dari Bali, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi eksportir baru Indonesia dengan mengekspor lebih dari 3.300 produk handicraft dan kriya. Pelepasan bersama secara simbolik berlangsung di Bandung, Jawa Barat.
“Ekspor perdana ini merupakan kelanjutan dari pengiriman sampel dan pameran Toronto Gift Show 2024 pada Januari 2024, di mana Diaspora Indonesia, Hartati Suganda, pemilik Cantiq Living bertindak sebagai pembeli dan memasarkan produk ramah lingkungan dan home decor buatan Indonesia di pasar Kanada,” kata Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi di Jakarta, Selasa.
LPEI berikan pendampingan kepada 139 perajin batik di Madura
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi menyatakan bahwa LPEI tidak hanya menciptakan UKM ekspor baru, tetapi juga memberikan solusi untuk mengurangi hambatan biaya logistik UKM dan mendorong ekspor berkelanjutan dengan membangun ekosistem ekspor.
Kolaborasi LPEI dengan ekosistem ekspor diharapkan dapat meningkatkan ekspor mitra binaan LPEI secara berkelanjutan serta memberikan harga produk Indonesia yang lebih kompetitif.
"Pelepasan ekspor ini merupakan bukti bahwa ekosistem ekspor yang dibangun oleh LPEI telah berjalan dengan baik. LPEI, sebagai fasilitator perluasan pasar bagi pelaku ekspor, mendukung berbagai kegiatan business matching yang berkolaborasi dengan ekosistem ekspor dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk mempertemukan dan mempromosikan produk UKM Indonesia kepada pembeli di luar negeri," ujar Maqin.
Mewakili Cantiq Living, Utomo Kuntjoro mengapresiasi dukungan konkret yang diberikan oleh LPEI dalam mempertemukan UKM dengan diaspora Indonesia.
"Saya berharap hubungan mutualisme yang baik antara pelaku UKM, diaspora Indonesia, Atdag dan ITPC dalam ekosistem ekspor ini dapat mengatasi hambatan produk UKM Indonesia sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar global," katanya.
LPEI bantu 104 pelaku UKM perluas pasar ekspor di awal 2024
Beberapa UKM yang berhasil mengekspor produk mereka ke Kanada antara lain Greater Goods, Sakha, Riani Rattan, Sheo Home Living, Maharani Craft, Machastore, Bali Handy, Orchid, Sahana Craft, dan Matahari Cahaya Dewata dari Bali; Mawar Ketak dan Unique Lombok dar NTB; Mendong Jaya, Studio Dapur, dan Dilmoni Citra Mebel Indonesia dari Cirebon Jawa Barat; serta Multi Kreatif Furnindo, Sabila Craft dari Jawa Tengah, dan Sabila Artshop serta Raya Craft dari Cirebon.
Pada kesempatan yang sama, pemilik Maharani Craft Irene Setiawati juga mengapresiasi komitmen LPEI yang turut memajukan UKM Indonesia dengan memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha.
Saat ini Maharani Craft telah mengekspor produk ke lima negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Belanda.
“Maharani Craft memperluas akses pasar baru ke Kanada sehingga membawa dampak signifikan bagi kami untuk terus melakukan ekspor yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM Indonesia," tutur Irene.
Indonesia jadi tuan rumah forum UMKM APEC di Bali
Sepanjang 2023, LPEI telah menyalurkan pembiayaan untuk UKME dan UMBE sebesar Rp14,5 triliun dengan lebih dari 170 negara tujuan ekspor dan menghasilkan 613 eksportir baru.
untuk Penyaluran Khusus Ekspor (PKE), LPEI telah membantu lebih dari 90 produk untuk ekspor ke berbagai negara.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-04-23 12:14:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Indonesia Eximbank | 373,806,901 | Dongkrak Performa Ekspor UMKM di Kancah ASEAN | ['SEBAGAI salah satu mesin berkapasitas jumbo yang menggerakkan roda perekonomian nasional, performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) domestik tampak mumpuni.', 'Melansir ASEAN Investment Report 2022, jumlah UMKM Tanah Air telah mencapai 65,46 juta unit pada 2021.', 'Tak ayal, pelaku UMKM mampu mendominasi struktur unit usaha di Indonesia dengan kontribusi sebesar 99 persen.', 'Tak hanya itu, pada tahun yang sama, UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan telah menyumbang 60,3\xa0persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).', 'Lantas, bagaimana kinerja ekspor UMKM Indonesia di antara negara-negara ASEAN?', 'Secara populasi, Indonesia memang bertengger di posisi teratas dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di kawasan ASEAN. Namun, besarnya populasi UMKM tersebut belum tercermin dalam kinerja ekspornya.', 'Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional tercatat hanya meraih 15,7 persen. Angka ini masih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura 41 persen, Thailand 29 persen, dan Myanmar 24 persen.', 'Rendahnya pangsa pasar yang mampu digarap oleh pelaku UMKM domestik salah satunya disebabkan hambatan biaya transaksi.', 'Berbicara transaksi perdagangan internasional, pelaku usaha tentu diperhadapkan dengan perkara perbedaan mata uang.', 'Secara umum, kegiatan ekspor memerlukan rantai proses transaksi yang cukup panjang, di mana salah satu pihak perlu melakukan proses jual beli valuta asing terlebih dahulu dengan menukarkan uangnya ke dollar AS, baru kemudian dapat dikonversikan ke mata uang negara mitra dagang.']
Panjangnya rantai proses transaksi berimplikasi terhadap biaya konversi mata uang yang mesti ditanggung pihak eksportir maupun buyer, apalagi kondisinya semakin kompleks ketika terjadi fluktuasi nilai tukar greenback yang cukup tinggi., Tak heran, biaya transaksi ekspor kerap menimbulkan risiko keuangan tersendiri bagi pelaku UMKM Tanah Air., Menyikapi persoalan transaksi ekspor-impor di Indonesia, pemerintah mulai menggandeng para pemimpin negara ASEAN 5, yakni Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand guna memperkuat kerja sama sistem pembayaran di negara kawasan., Kerja sama ini menyepakati penguatan Regional Payment Connectivity (RPC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang berlangsung pada 10-11 Mei 2023., Langkah sinergis ini ditempuh demi mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif., Hingga saat ini, Bank Indonesia (BI) telah menjalin kerja sama dengan Bank of Thailand (BOT) disusul Bank Negara Malaysia (BNM) dalam rangka meluncurkan interkoneksi pembayaran kedua negara berbasis QR Code., Kerja sama transaksi mata uang secara bilateral antara BI dengan BOT dan BNM berefek pada pemangkasan rantai proses transaksi., Pendek kata, pada saat melakukan transaksi dengan mitra dagang, eksportir UMKM dapat langsung menukarkan uang Rupiah ke mata uang Bath Thailand ataupun Ringgit Malaysia tanpa harus melakukan konversi ke Dollar AS lagi., Alhasil, kemudahan proses transaksi ini turut berimbas pada menurunnya biaya transaksi seiring berkurangnya ketergantungan terhadap konversi mata uang Negeri Paman Sam., Terkini, BI telah menjalin kolaborasi serupa dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan tengah berlangsung pada tahap piloting. | 2023-09-19 13:00:14 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 386,294,002 |
Sambangi Kejagung, Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Kredit LPEI Senilai Rp 2,5 T | Suara.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, pihaknya baru saja menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024) hari ini.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani di ruang kerjanya.
Burhanuddin menjelaskan, dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI.
Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.
Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp 2,505 triliun.
“Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp 2,505 triliun,” kata Burhanuddin sebagaimana dilansir Antara.
Usai menerima laporan tersebut dari Menkeu Sri Mulyani Jaksa Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah untuk diselidiki.
Kejaksaan Agung mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pihaknya menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di LPEI.
“Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri.
Sri juga menyampaikan bahwa pihaknya terus menegaskan kepada Direksi LPEI yang saat ini untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik. | 2024-03-18 11:21:21 | Berita Online | suara.com | Bangun Santoso, Suara.Com |
Indonesia Eximbank | 386,353,280 |
Dugaan Korupsi Triliunan di LPEI Bikin Sri Mulyani Lapor Kejaksaan | ['Dugaan korupsi penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencuat. Hal ini dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin', 'Dalam mengusut dugaan korupsi ini, Kemenkeu telah membentuk tim terpadu bersama LPEI, BPKP, JAMDatun dan Inspektorat Kemenkeu. Kredit-kredit bermasalah di LPEI seluruhnya akan diinvestigasi.', 'Terungkap bahwa ada 4 debitur yang diduga terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun. Sri Mulyani mendorong agar LPEI bersih dari korupsi.', '\r\nADVERTISEMENT\r\n', '\r\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT\r\n', '"Pada kesempatan yang baik pada hari ini kami bertandang ke Kejaksaan dan pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik hati menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur tersebut," kata Sri Mulyani, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).', '"Hari ini kami khusus menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun," tambahnya.', 'Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan empat perusahaan yang terindikasi fraud. Berikut empat perusahaan tersebut:', '1. RII sebesar Rp 1,8 triliun2. SMS Rp 216 miliar3. SPV Rp 144 miliar4. PRS Rp 305 miliar', '"Jumlah keseluruhannya adalah Rp 2.505.119.000.000 triliun. Ini tahap pertama, nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin.', 'Dia kemudian mengingatkan agar perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP segera menindaklanjuti masalah ini. Dia menegaskan jika ada perusahaan yang tidak menindaklanjuti masalah ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.', '"Saya ingin ingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera tindaklanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti kami tindaklanjuti secara pidana," kata Burhanuddin.', 'Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..', '\n ']
Kejaksaan Agung pun mengungkap empat bidang usaha dari perusahaan yang dilaporkan itu. Dari kelapa sawit hingga nikel., "Perusahaan-perusahaan yang empat ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (18/3).,
ADVERTISEMENT
,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
, Ketut mengatakan ada empat perusahaan yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, enam perusahaan lainnya masih dalam proses audit oleh BPKP, Inspektorat Keuangan Kemenkeu, dan Jamdatun., "Untuk tahapan pertama ada empat perusahaan. Lalu nanti kalau diserahkan ke Jaksa agung, itu ada enam perusahaan dengan nilai Rp 3 triliun," ujarnya., Disebut akan ada batch kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan 85 miliar. Burhanuddin mengatakan hal itu masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset., Burhanuddin mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur batch kedua yang sedang diperiksa oleh BPKP agar segera menindaklanjuti., "Saya ingin imbau nanti kepada nanti beberapa PT, ada 6 perusahaan. Tolong segera tindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi, antara BPKP kemudian dari Inspektoratnya, dari JAMDatun, tolong ini laksanakan sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap duanya, itu sebesar Rp 3 triliun," kata Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3)., Namun Burhanuddin belum mengungkap keenam perusahaan debitur yang sedang diperiksa oleh BPKP., Burhanuddin mengingatkan agar perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP segera menindaklanjuti masalah ini. Dia menegaskan jika ada perusahaan yang tidak menindaklanjuti masalah ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum., "Saya ingin mengingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera tindaklanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti kami tindaklanjuti secara pidana," kata Burhanuddin., | 2024-03-19 04:35:08 | Berita Online | news.detik.com | Tim detikcom - |
Indonesia Eximbank | 379,447,279 | Sinergi LPEI Dengan Pemerintah Dorong Produk Sumbar Berani Mendunia |
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Provinsi Sumatra Barat memiliki potensi besar dalam pasar ekspor, diperkuat oleh kekayaan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Keberagaman kuliner seperti rendang, serta beragam kerajinan, fashion, dan rempah-rempah, memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatra Barat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Barat mencapai 193,53 juta dolar AS pada bulan Oktober 2023. Produk unggulan ekspor meliputi Crude Palm Oil (CPO), produk kimia, dan karet. Pakistan tetap menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat pada Kuartal II/2023, dengan pangsa sebesar 34,53 persen, diikuti oleh India dan Bangladesh dengan masing-masing 31,80 persen dan 9,71 persen.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih besar dari Sumatera Barat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding). LPEI dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi, BUMDesa, BUMDESMA, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor di Provinsi Sumatra Barat.
“Saya berharap implementasi MoU ini dapat berjalan dengan cepat karena kerja sama ini akan meningkatkan ekspor produk Sumatera Barat ke mancanegara, sehingga akan memberikan penguatan pada perekonomian di daerah,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Kementerian Keuangan, melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatra Barat, Syukriah HG, juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. MoU antara LPEI dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat diarahkan untuk memberdayakan UMKM yang siap ekspor.
“Mimpi kita bersama menjadikan tidak hanya satu nagari (desa) devisa di Sumatera Barat, namun banyak nagari (desa) menjadi kota dan kabupaten devisa di Sumatera Barat. Insya Allah bisa,” kata Syukriah.
Direktur Pelaksana Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar, menjelaskan potensi besar Sumatra Barat untuk pasar ekspor. Salah satunya adalah rendang yang telah diakui menjadi salah satu makanan terlezat di dunia. Contohnya, di Bulgaria terdapat satellite kitchen yang memiliki kebutuhan memproduksi 30 ton rendang per bulan untuk didistribusikan ke berbagai negara di Eropa.
Untuk itu, LPEI akan memberikan pendampingan kepada pelaku ekspor di Sumatra Barat lewat Coaching Program for New Exporters (CPNE), Program Desa Devisa untuk pengembangan ekspor dan pendapatan devisa yang berkelanjutan melalui komoditas unggulan desa, dan Marketing Handholding untuk membuka pasar ekspor bagi pelaku usaha di Provinsi Sumatra Barat.
“Tentunya, pendampingan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat tidak dapat LPEI lakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang apik semua pihak untuk dapat membangun fondasi program-program pengembangan ekspor untuk menjadikan Desa Devisa yang ada di Sumatra Barat dapat merebak dan sukses mengangkat ekonomi masyarakat,” katanya. | 2023-12-05 10:56:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Ichsan Emrald Alamsyah |
Indonesia Eximbank | 387,902,326 | Bantu Carikan Buyer, LPEI Dorong UKM Perluas Pasar Ekspor |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membantu 104 eksportir Indonesia guna mendapatkan buyer baru dari berbagai negara. Total nilai kesepakatan bisnisnya mencapai Rp 1 miliar.
LPEI mendorong berbagai produk Indonesia mulai dari fashion, dekorasi rumah atau home decor, furnitur, makanan dan minuman, hingga komoditas rempah agar berani mendunia. Sejak Januari sampai Maret 2024, LPEI telah mengadakan 14 sesi business matching yang melibatkan 500 lebih pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berorientasi ekspor dengan potensi buyer dari berbagai negara, termasuk Kanada, Belanda, Uni Emirat Arab, Jerman, hingga Australia.
"Kami berkolaborasi erat dengan Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Asosiasi Ekspor, Export Center Surabaya, serta Diaspora Indonesia. Itu untuk memfasilitasi UKM dalam mengakses pasar global," ujar Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Ilham Mustafa dalam keterangan resmi, Jumat (5/4/2024).
Itu dinilai menjadi salah satu upaya LPEI dalam mendukung pemerintah demi meningkatkan ekspor nasional. Selain menghubungkan dengan calon pembeli internasional, LPEI juga memberikan pemahaman dan wawasan ke pelaku UKM terkait identifikasi peluang bisnis baru serta pembentukan kerja sama berkelanjutan.
"Tujuan utama kami memberdayakan pelaku UKM agar dapat bersaing secara global melalui ekspansi pasar luar negeri. Sekaligus memperkaya pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan buyer luar negeri," jelas dia.
Salah satu UKM yang mendapatkan buyer luar negeri ekspor yakni CV Sabila Multi Kreasindo yang memproduksi home decor dan kriya asal Magelang, Jawa Tengah. CV Sabila Multi Kreasindo berhasil mendapatkan pesanan home decor dengan volume satu kontainer berukuran 20 feet ke Amerika Serikat.
Selain CV Sabila Multi Kreasindo, ada Unikayo, UKM asal kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berhasil mendorong produk rendang berani mendunia dalam business matching yang diselenggarakan oleh LPEI. Laurencia De Richo sebagai pemilik bersyukur dapat bertemu dengan LPEI dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan dapat membantu menggapai mimpinya menembus pasar global.
Unikayo merupakan bisnis kuliner asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Produk utama Unikayo merupakan bumbu rendang instan (rendang paste) dan produk turunan rendang saji dalam berbagai varian, seperti rendang sapi iris, rendang jamur tiram suir, dan rendang ikan tuna. Dalam business matching tersebut, Unikayo mendapatkan pesanan Pre-Order (PO) 20 kilogram bumbu rendang instan (rendang paste) ke Selandia Baru. | 2024-04-11 23:35:15 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ahmad Fikri Noor |
Indonesia Eximbank | 386,373,643 | Sri Mulyani Ungkap Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI, Berikut 4 Daftar Perusahaan yang Diduga Terlibat | TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan (shipping), diduga terlibat fraud dan merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 triliun.
Frau pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2,5 triliun itu diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani pun mengungkap temuan dugaan 4 debitur bermasalah terindikasi fraud ini dan menyerahkannya tindakan selanjutnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Temuan itu merupakan hasil dari pendalaman yang dilakukan oleh Tim terpadu kasus dugaan korupsi di LPEI tahun 2019-2023.
"Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Adapun inisial dari keempat debitor yang terindikasi melakukan fraud itu ialah:
Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, keempat perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda-beda.
"Perusahaan yang empat ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, di bidang batu bara, nikel, dan shipping atau perkapalan," tutur dia, ditemui di tempat yang sama.
Sri Mulyani bilang, tim terpadu kasus dugaan korupsi di LPEI telah menyerahkan temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk diidentifikasi lebih dalam.
"Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Lebih lanjut Burhanuddin bilang, saat ini Tim terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI sedang memeriksa 6 perusahaan lain yang juga diduga melakukan fraud, dengan nilai outstanding Rp3,85 triliun.
"Kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan Jamdatun, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana," ucap dia.
Sebagai informasi, laporan kredit terindikasi fraud di LPEI itu sebenarnya terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani
Ikuti kami di | 2024-03-19 10:49:24 | Berita Online | muria.tribunnews.com | Yayan Isro Roziki |
Indonesia Eximbank | 362,790,190 | Ekspor Indonesia di Februari Melambat | Ekspor Indonesia di Februari Melambat
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada bulan Februari 2023 mencapai USD21.40 miliar. Angka ini turun 4,15% dibanding ekspor Januari2023.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah menjelaskan, untuk ekspor minyak dan gas (migas), terjadi penurunan secara month-to-month (mtm) sebesar 20,26% atau mencapaiUSD20,21dibanding-kan Januari 2023. Penurunan ini disebabkan oleh nilai hasil minyak turun 43,87%, nilai gas turun 14,78%.
"Nilai ekspor kembali me-
lambat secara bulanan di Februari 2023 tetapi tidak sedalam bulan sebelumnya," ujar Habibullah dalam rilis resmi BPS di Jakarta, kemarin.
Adapun ekspor nonmigas di Februari2023tercatatturunsebe-sar 3% atau mencapai USD20.21 miliar dibandingkan Januari 2023. Penurunan ekspor nonmigas ini disebabkan oleh komoditas bahan bakar mineral sebesar USD277,0jutaatauturun6>51%.
Kemudian, komoditas logam mulia dan perhiasan permata turun 30,07%. Lalu biji logam, terak dan abu turun 29,86%.Demikianjugaalaskaki
turun 13,78%. Untuk komoditas mesin dan peralatan mekanis turun 11,93%.
Habibullah mengatakan menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Februari 2023 turun 0,26% dibanding periode yang sama tahun 2022. Begitu pula ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 1,95%. Sedangkan ekspor hasil tambang dan lainnya naik58,76%.
Lebih lanjut Habibullah menerangkan, ekspor nonmigas Fe-bruari2023yangterbesaradalah ke China yaitu USD5,04 miliar, disusul Amerika Serikat (AS)
USD1,91 miliar dan Jepang USD1.74 miliar. Kontribusi ketiga negara mitra dagang utama RI tersebut mencapai 42,99%. "Sementara, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD3.97 miliar danUSDl,25 miliar,"ungkapnya. Di sisi lain, jika dilihat menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar untuk periode Januari-Februari 2023 berasal dari Jawa Barat senilai USD6,00 miliar (13,72%), diikuti Kalimantan Timur USS5,10 miliar (11,67%) dan Jawa Timur USD3,83miliar(8,75%). ■ advenia elisabeth | 2023-03-16 00:00:00 | Koran Nasional | Naperville Sun | 8,75% |
Indonesia Eximbank | 376,040,807 | LPEI Biayai PTDI Buat Ekspor 6 Pesawat NC212i ke Filipina | Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Pembiayaan ini untuk ekspor 6 unit pesawat terbang NC212i yang dipesan oleh Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP) Filipina senilai USD79 juta.
Pembiayaan LPEI ke PTDI tersebut dilakukan dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National Interest Account (NIA) untuk mendukung industri manufaktur alat transportasi strategis nasional.
Direktur Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi menjelaskan, ekspor 6 pesawat PTDI ini merupakan kebanggaan Indonesia karena PTDI dapat memproduksi produk industri strategis yang bernilai teknologi tinggi dan LPEI sebagai instrumen Pemerintah hadir memberikan solusi pembiayaannya.
“Pembiayaan yang dilakukan LPEI kepada PTDI merupakan wujud negara hadir untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Ekspor pesawat terbang akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata global, terutama perusahaan Indonesia yang tergabung dalam industri strategis kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi,” kata Maqin dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).
LPEI melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi. “Hal ini sejalan dengan strategi LPEI untuk memperkuat ekosistem ekspor Indonesia”, katanya.
Penugasan Khusus Ekspor (PKE) merupakan mandat yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dianggap sangat penting oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.
Sampai saat ini, LPEI telah menyalurkan program PKE senilai Rp12 triliun untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia, Wildan Arief, menjelaskan bahwa PTDI memberikan apresiasi tinggi atas dukungan LPEI dalam program penjualan pesawat terbang NC212i produksi PTDI ke Filipina.
Filipina telah memesan pesawat terbang produksi PTDI untuk kedua kalinya, yang merupakan bukti pesawat terbang produksi PTDI memiliki performa yang tinggi dan andal.
“Kami berharap, adanya solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa Indonesia. Kami harap PTDI dapat bangkit kembali, terbang tinggi melintasi langit, dan terus berkibar,” kata Wildan Arief.
Pesawat NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpit dan autopilot, yang dilengkapi dengan winglet, ramp door dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya.
Sejak tahun 2014, PTDI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i dan hingga saat ini terhitung sebanyak 123 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri, dari total sebanyak 606 unit populasi pesawat NC212 series di dunia.
Perjanjian pembiayaan LPEI terhadap PTDI merupakan pemberian fasilitas ketiga yang dilakukan LPEI sejak 2018 lalu.
Sebelumnya, LPEI telah memberikan dua fasilitas modal kerja ekspor untuk mendukung pelaksanaan kontrak PTDI dengan Nepal berupa 1 unit CN235-220 Military Transport senilai USD30 juta dan kontrak PTDI dengan Senegal berupa 1 unit CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) senilai USD24 juta, yang mana kedua unit pesawat tersebut telah berhasil dikirimkan pada tahun 2021. | 2023-10-19 15:21:16 | Berita Online | Liputan6.com | Arthur Gideon |
Indonesia Eximbank | 387,315,954 | LPEI Prediksi Bisa Untung Tahun Ini | LPEI Prediksi Bisa Untung Tahun Ini
Manajemen LPEI buka-bukaan kondisi yang dialami perusahaan dan strategi perbaikan yang disiapkan agar bisa mencetak laba
Adrianus Octaviano
JAKARTA. Kredit bermasalah dalam portofolio Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), atau juga dikenal sebagai Eximbank, sejatinya bukan cerita baru. Namun, dampaknya masih berlanjut pada kinerja terbarunya.
Terlebih, Kementerian Keuangan bersama Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap ada empat debitur bermasalah LPEI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Nilainya Rp 2,5 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan periode 2023, LPEI tercatat merugi Rp 18,1 triliun. Kerugian meroket hingga 481% dari Rp 3,1 triliun pada 2022. Penyebab utamanya, pencadangan melonjak hingga sebesar 703% secara tahunan jadi Rp 16,9 triliun.
Sebetulnya, pendapatan LPEI naik signifikan. Pendapatan bunga bersih entitas ini mencapai Rp 923 miliar, atau tumbuh 19,1%. Pendapatan operasional lainnya tumbuh 39,2% jadi Rp 259 miliar.
Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan, kinerja perusahaan 2023 sebelum pencadangan masih positif sebesar Rp 402 miliar, tumbuh 87% secara tahunan. Namun, Eximbank harus melakukan pencadangan untuk memperkuat LPEI agar menjadi lebih baik.
Apalagi, non performing loan (NPL) net juga sudah susut dari 10,4% pada 2022 ke level 4,5%. "Pencadangan besar ini tidak akan kembali dilakukan pada 2024. Kami perkirakan tahun ini kinerja akan positif," kata Riyani kepada KONTAN, Senin (1/4).
Riyani bilang, bersih-bersih aset dari warisan lama merupakan fokus LPEI sejak dirinya bergabung dengan lembaga ini. Sedangkan NPL untuk kredit baru tercatat nihil.
Riyani mengatakan, perbaikan aset juga terbantu adanya anak usaha, PT Indonesia Eximbank Prima Aset (IPA), yang mengurusi aset-aset buruk LPEI, termasuk hapus
buku. Total hapus buku kredit LPEI pada 2023 mencapai Rp 2,2 triliun. Recovery rate ditargetkan hingga30%.
Untuk permodalan, Riyani menyebut CAR akan naik jadi 30% saat penambahan modal
negara (PNM) Rp 10 triliun cair pada September mendatang. Tahun lalu, CAR LPEI turun jadi 18% dari 33%.
Riyani menegaskan, PMN ini akan digunakan sebagai sumber dana untuk penyalur-
an pembiayaan khusus yang sudah dimandatkan Kementerian Keuangan.
Kredit bermasalah LPEI yang saat ini dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung merupakan kredit komersial, di
mana sumber pendanaannya bukan dari PMN. "Ke depan, LPEI telah menyiapkan strategi untuk melanjutkan transformasi bisnis, terutama pada penguatan SDM dan tata kelola risiko," kata Riyani. ■ | 2024-04-02 00:00:00 | Koran Nasional | harian kontan | Riyani |
Indonesia Eximbank | 378,194,861 | Bank Jatim dan LPEI Teken MoU untuk Tingkatkan Transaksi Ekspor | Liputan6.com, Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menjalin sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai wujud komitmen untuk memajukan perekonomian daerah maupun nasional, termasuk dalam mendorong peningkatan transaksi ekspor.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto dan Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi bertempat di Ruang Semeru bankjatim Kantor Pusat, Kamis (16/11).
BACA JUGA: Forum Treasury Talk Jadi Cara Bank Jatim Tingkatkan Sinergi Antar BPD Seluruh Indonesia
BACA JUGA: Konsisten Jalankan SDGs, Bank Jatim Boyong Penghargaan Gold Rank ASRRAT 2023
BACA JUGA: Bank Jatim Catat Laba Bersih Rp 1,09 Triliun hingga Kuartal III 2023
Baca Juga
Livoli Divisi Utama 2023: Petrokimia Gresik dan Popsivo Polwan Lolos ke Final Four
Hasil Livoli Divisi Utama 2023: Putri Petrokimia Gresik Gebuk Juara Bertahan Bank Jatim
Livoli Divisi Utama Berlanjut ke Seri Kedua, Tayang Ekslusif di MOJI dan Vidio
Turut hadir juga menyaksikan penandatanganan MoU yaitu Direktur Utama bankjatim Busrul Iman, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso.
Busrul menjelaskan, bankjatim sudah berkomitmen akan terus mewujudkan kemajuan ekonomi, termasuk dalam mendorong peningkatan ekspor. Oleh karena itu, MoU yang dijalin antara bankjatim dengan LPEI terkait Layanan Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi baik di Jawa Timur maupun Indonesia.
”Pada intinya, kami akan terus memperkuat sinergi dengan LPEI untuk mendorong pemanfaatan transaksi keuangan demi mendukung kegiatan ekspor,” tegasnya.
Busrul memaparkan, ruang lingkup kerja sama antara bankjatim dengan LPEI cukup luas. Yaitu meliputi funding, lending, dan layanan jasa keuangan. Untuk funding, hal-hal yang dikerjasamakan antara lain cash management service untuk pengelolaan devisa hasil ekspor debitur-debitur LPEI, pelayanan pembukaan rekening bagi eksportir kelolaan LPEI, pengelolaan dana operasional bagi eksportir kelolaan LPEI, potensi layanan Jatim Prioritas bagi eksportir kelolaan LPEI (sesuai dengan ketentuan), dan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah serta valuta asing.
Kemudian di sisi lending, kerja samanya mencakup layanan pembiayaan bersama (co-financing) modal kerja dan inevstasi bagi eksportir kelolaan LPEI atau bankjatim. Terakhir, layanan jasa keuangan yang di dalamnya ada potensi transaksi trade finance (L/C, SKBDN, remmitance).
"Kerja sama ini turut menjadi bagian dalam pengembangan bisnis bankjatim dan sekaligus mendorong pengembangan bisnis LPEI ke depan,” tegas Busrul.
Menurutnya, peningkatan ekspor memang harus terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab, dengan surplusnya neraca perdagangan akan memutar roda perekonomian serta ikut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan ketika ada peningkatan permintaan barang dan jasa.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan, kerja sama dengan bankjatim merupakan langkah strategis yang akan membantu LPEI dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah yang merupakan para eksportir. Pihaknya meyakini sinergi dan kolaborasi yang dibangun bersama bankjatim dapat mendorong terciptanya pelaku usaha yang berdaya saing serta berkontribusi kepada ekspor nasional secara berkelanjutan.
"Besar harapan kami, kerja sama ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan,” tuturnya.
Riyani menuturkan, keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian melalui ekspor menjadi dasar yang kuat bagi LPEI untuk menjalin kerja sama dengan bankjatim sebagai pilot project demi meningkatkan peran kedua lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa Jawa Timur yang berkelanjutan.
”Kami akan memberikan dukungan kepada bankjatim dalam meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kerja sama pembiayaan, penjaminan, asuransi, cash management system, pengembangan desa pendulum devisa, serta jasa perbankan lainnya,” ungkapnya.
(*) | 2023-11-17 10:28:12 | Berita Online | Liputan6.com | Gilar Ramdhani |
Indonesia Eximbank | 373,412,880 | Koperasi binaan LPEI di Gresik raup Rp450 juta dari ekspor tenun |
Selama pendampingan, penjualan koperasi naik sampai 29 persen. Selama 2023 penjualan koperasi nyampai Rp450 juta
Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Staf Fungsional Ahli Bidang Jasa Konsultasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Gerald Setiawan Grisanto mengungkapkan Program Desa Devisa berhasil membawa Koperasi Produsen Wedani Giri Nata (WGN) meraup Rp450 juta dari hasil ekspor kerajinan tenun sepanjang 2023.
Koperasi binaan LPEI tersebut menaungi 550 orang penenun di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
"Selama pendampingan, penjualan koperasi naik sampai 29 persen. Selama 2023 penjualan koperasi
nyampai
Rp450 juta," ujar Gerald dalam konferensi pers di Gresik, Jawa Timur, Rabu.
Sampai saat ini, ia menjelaskan Desa Devisa Tenun Gresik memiliki kapasitas produksi mencapai
146.400
lembar sarung per bulan, dan telah melakukan
indirect export
ke beberapa negara, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Arab Saudi.
Dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, pendampingan yang diberikan LPEI bersama fasilitator kepada penenun melalui berbagai program, diantaranya pelatihan manajerial koperasi, pelatihan akuntansi keuangan, pelatihan desain dan produk, pelatihan peningkatan kualitas, serta memfasilitasi pameran pada event G20.
Melalui Program Desa Devisa, Gerald menyebut para pelaku usaha mendapatkan manfaat, diantaranya peningkatan kapasitas produksi sebesar 14 persen, peningkatan penjualan sebesar 29 persen, serta bertambahnya buyer baru yang berasal dari Yaman, Arab Saudi dan Somalia.
LPEI mencatat sudah terdapat 412 Program Desa Devisa yang terbagi dalam lima industri, diantaranya industri kopi, perikanan dan hasil laut, kakao, rempah, kelapa dan produk turunan, fashion batik dan tenun, serta furniture dan home dekor.
Dalam kesempatan sama, Pembina Koperasi WGN Ariyatin menjelaskan, harga kerajinan tenun berupa kain ataupun baju di Koperasi WGN berkisar antara Rp200 sampai Rp1,5 juta, tergantung bahan dasar dari kain tersebut.
"Kalau motifnya ada songket dan corak ikat, songket (pembuatannya) lebih lama, ikat lebih cepat," ujar Ariyatin.
LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dibentuk bertujuan untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi.
Pemkot Kediri usulkan tiga kelurahan jadi Desa Devisa ke LPEI
BSI sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dorong ekspor
LPEI jajaki potensi ekspor Indonesia ke Amerika Latin, Karibia
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-09-13 19:14:08 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Muhammad Heriyanto |
Indonesia Eximbank | 374,077,015 | Mendag Zulkifli Hasan Minta Perwakilan Dagang Kreatif Cari Cara Dongkrak Ekspor Indonesia | Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri secara virtual. Dalam arahan ini, Mendag meminta kepada Perwakilan Perdagangan (Perwadag) di Luar Negeri untuk meningkatkan nilai ekspor nonmigas Indonesia.
Zulkifli Hasan meminta perwakilan dagang mencari cara, inisiatif, serta kreativitas baru sehingga mendongkrak kinerja ekspor Indonesia.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Minta Perwakilan Perdagangan Kreatif Dongkrak Ekspor
BACA JUGA: Pedagang Pasar Tanah Abang Minta TikTok Shop Ditutup, Ini Respon Mendag
BACA JUGA: Mendag Dukung Jenama Modest Fashion Indonesia Melenggang di London Fashion Week
BACA JUGA: Mendag Ajak Charly Van Houten Bagi-Bagi Beras ke Warga Lampung
BACA JUGA: Mendag Kunjungi Pasar Natar Bandar Lampung: Harga Terlalu Murah, Petani Bisa Bangkrut
Baca Juga
Mendag Minta Produsen Tak Cuma Bikin Obat tetapi Juga Bahan Baku
Mendag Zulkifli Hasan Dapat Penghargaan Sebagai Tokoh Pendorong Kinerja Ekspor
Mendag Zulkifli Hasan Raih Penghargaan Tokoh Pendorong Kinerja Ekspor
“Saya minta kepada para Perwadag untuk memulai cara-cara baru yang kreatif dan mengambil inisiatif baru agar ekspor nonmigas kita bisa meningkat dengan mengembangkan pasar-pasar nontradisional baru seperti India, Pakistan, Bangladesh, hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah, bahkan Afrika yang populasinya mencapai 1,4 miliar jiwa,” ungkap Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2023).
Untuk diketahui, Rakornis Perwadag di Luar Negeri berlangsung di Den Haag, Belanda pada 20—22 September 2023. Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas dan Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto.
Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,17 persen. Ekspor Indonesia masih surplus, namun terjadi penurunan; meskipun impor Indonesia juga menurun. Hal ini disebabkan pelambatan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 3,27 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2 persen hingga 5,5 persen. Namun, hal ini tergantung pada peran dan kinerja Perwadag. Saya minta Saudara-saudara untuk bekerja keras habis-habisan, mati-matian agar ekspor nonmigas kita tidak turun, bahkan lebih,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.
Selain itu, lanjut Zulkifli Hasan berharap agar para Perwadag dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan Uni Eropa.
“Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa hanya satu per tiga dibandingkan Vietnam dan Thailand. Namun, banyak masalah yang tidak produktif. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan Uni Eropa,” urai Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan juga mendorong Perwadag dan Duta Besar di Eropa untuk membantu penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan penghapusan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi.
“Kinerja Perwadag diharapkan untuk terus mampu meningkatkan ekspor nonmigas. Jadilah duta-duta merah putih yang tangguh dimanapun saudara ditugaskan,” tandas Mendag Zulkfili Hasan.
Zulkifli Hasan berharap kerja keras para Perwadag untuk menyukseskan gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 yang akan berlangsung Oktober mendatang. “Saya berharap Saudara-saudara bekerja keras untuk mengajak buyers sebanyak-banyaknya datang ke tanah air agar TEI tahun ini lebih besar transaksinya,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
Dubes Mayerfas mengatakan, sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan ekspor, KBRI di Den Haag akan meresmikan Indonesia House of Amsterdam dalam waktu dekat.
“Indonesia House of Amsterdam akan menjadi pusat promosi dagang dan investasi Indonesia untuk Belanda dan kawasan Eropa,” urainya.
Selain itu, Dubes Mayerfas mengungkapkan, jaringan diaspora terbesar di dunia ada di Belanda. Dari 1,7 juta diaspora Indonesia di Belanda, hampir 1.000 orang adalah pelaku usaha. Saat ini, terdapat Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda dengan anggotanya mencapai 600 orang.
“Diaspora Indonesia diharapkan dapat mengimpor, memasarkan, sekaligus mendistribusikan produk-produk Indonesia di Belanda dan kawasan Eropa, serta mengambil porsi dari para importir Belanda dan Eropa,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menyampaikan, Rakornis ini merupakan Rapat Koordinasi yang pertama kali dilaksanakan pasca-pandemi Covid-19. Rakornis ini juga sebagai sarana konsolidasi Perwadag di Luar Negeri dalam rangka peningkatan kinerja ekspor sebagai respons terhadap perkembangan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.
“Saat ini ekspor Indonesia mengalami penurunan walaupun masih tetap surplus. Namun, Kemendag sebagai ujung tombak peningkatan ekspor nonmigas, mengantisipasi lebih dini sehingga mengumpulkan Perwadag di Luar Negeri untuk meningkatkan kinerja ekspor. Melalui Rakornis ini, diharapkan dapat dihasilkan output yang bermanfaat untuk meningkatkan ekspor,” pungkas Suhanto.
Pada Rakornis ini dilaksanakan sesi panel diskusi yang membahas antara lain kinerja perdagangan luar negeri dan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja ekspor, makroekonomi dan prediksi perdagangan, target ekspor serta target perjanjian Perwadag, isu-isu strategis perdagangan, serta fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) terhadap Perwadag dan Pembinaan Perwadag Berbasis Manajemen Risiko.
Adapun para narasumber yang dihadirkan yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Inspektur Jenderal Kemendag Frida Adiati, serta Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Mardyana Listyowati.
Rakornis diikuti sekitar 56 Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang terdiri atas Duta Besar WTO, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Atase/Konsul/Kabid Perdagangan, serta Kepala dan Wakil Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). | 2023-09-22 15:42:15 | Berita Online | Liputan6.com | Arthur Gideon |
Indonesia Eximbank | 386,511,093 | LPEI Punya Utang Jatuh Tempo Rp 1,59 Triliun |
Reporter: Avanty Nurdiana
| Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki obligasi jatuh tempo senilai Rp 1,59 triliun. Surat utang itu akan jatuh tempo pada 23 April 2024. Manajemen perusahaan yang kerap disebut dengan Indonesia Eximbank ini mengaku telah memiliki kesiapan dana untuk membayar obligasi jatuh tempo.
Sekretaris Perusahaan LPEI Chesna F. Anwar, dalam keterbukaan informasi di BEI, memaparkan, dana yang digunakan untuk membayar surat utang jatuh tempo berada di instrumen keuangan yang likuid, di antaranya penempatan pada bank.
"Pemenuhan kewajiban keuangan secara tepat waktu dan tepat jumlah merupakan komitmen manajemen Indonesia Eximbank," jelas dia.
Adapun surat utang yang jatuh tempo tersebut adalah obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2019 seri C dengan nilai Rp 1,52 triliun. Satu lagi adalah sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap III tahun 2019 sebesar Rp 66 miliar. Berdasarkan laporan keuangan LPEI per September 2023, penempatan pada bank tercatat Rp 10,14 triliun.
| 2024-03-21 03:56:08 | Berita Online | kontan.co.id | null |
Indonesia Eximbank | 387,115,127 | KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi di Kasus Kredit Ekspor LPEI | Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Kasus LPEI menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan sejumlah perusahaan ke Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menyangkut dugaan perusahaan penerima kredit ekspor yang berbuat curang dan merugikan negara.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya saat ini mengusut kasus tersebut dengan dengan skema penyidikan umum.
“Nanti dalam perjalanannya ketika penyidikan umum itu menemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum baik itu orang per orang ataupun korporasi, ya kami akan umumkan nanti tersangkanya,” ujar Ali kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).
Ali menuturkan, sampai saat ini KPK belum mengetahui apakah obyek perkara yang ditangani lembaga antirasuah dengan Kejaksaan Agung sama. Sebab, Korps Adhyaksa juga telah menerima sejumlah laporan menyangkut dugaan korupsi LPEI.
Ali mengatakan, pihaknya tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi.
“Kami melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan Agung terlebih sudah menangani perkara itu sebelumnya,” tutur Ali.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menerima aduan dugaan korupsi LPEI itu sejak 10 Mei 2023.
Aduan itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK sebelum akhirnya dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan.
KPK kemudian menggelar ekspose dan menyepakati kasus itu naik ke penyidikan pada 19 Maret 2024. KPK menduga, negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut.
Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi "
| 2024-03-29 17:42:18 | Berita Online | kontan.co.id | Kompas.com |
Indonesia Eximbank | 364,551,667 | Mendag: Kinerja Ekspor Indonesia Maret 2023 Makin Baik | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan kinerja ekspor Maret 2023 makin baik sehingga berhasil mencatatkan surplus sebesar 2,91 miliar dolar AS.
Surplus perdagangan Maret 2023 pun melanjutkan tren surplus secara beruntun sejak Mei 2020. Surplus tersebut terdiri atas surplus neraca nonmigas sebesar 4,58 miliar dolar AS dan defisit neraca migas sebesar 1,68 miliar dolar AS.
"Neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2023 surplus sebesar 2,91 miliar dolar AS. Surplus pada Maret 2023 pun melanjutkan tren surplus beruntun sejak Mei 2020," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/4/2023).
Lebih lanjut, dilihat dari perdagangan dengan negara mitra Indonesia, kontribusi tertinggi terhadap surplus Maret 2023 adalah perdagangan dengan India yang mencapai 0,90 miliar dolar AS, Amerika Serikat 0,81 miliar dolar AS, dan Filipina 0,81 miliar dolar AS.
Sementara itu, perdagangan dengan Australia, Thailand, dan Singapura menghasilkan defisit terbesar yang masing-masing sebesar 0,51 miliar dolar AS, 0,39 miliar dolar AS, dan 0,34 miliar dolar AS.
Secara kumulatif, neraca perdagangan periode Januari-Maret 2023 surplus sebesar 12,25 miliar dolar AS. Capaian surplus perdagangan tersebut melampaui surplus pada periode Januari-Maret tahun lalu yang sebesar 9,33 miliar dolar AS.
Surplus perdagangan periode Januari-Maret 2023 ini terdiri atas surplus nonmigas 16,57 miliar dolar AS dan defisit migas 4,31 miliar dolar AS.
Nilai total ekspor Indonesia pada Maret 2023 mencapai 23,50 miliar dolar AS. Nilai ini menguat 9,89 persen dibanding bulan lalu (MoM) walaupun menurun 11,33 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).
Peningkatan nilai ekspor pada Maret 2023 tersebut didorong peningkatan ekspor migas 12,79 persen dan nonmigas 9,71 persen dibandingkan Februari 2023. Peningkatan ekspor pada Maret 2023 pun merupakan perbaikan dibandingkan dengan pada Januari dan Februari 2023.
Salah satu faktor penyebab naiknya nilai ekspor pada Maret 2023 adalah peningkatan permintaan dari negara utama tujuan ekspor. Terdapat kenaikan antara lain dari Vietnam 24,43 persen, Tiongkok (15,24 persen), India (13,25 persen), Singapura (9,15 persen), Taiwan (7,95 persen), dan Korea Selatan (7,84 persen MoM).
"Kinerja ekspor nonmigas Maret 2023 secara bulanan terbilang cukup baik karena mencatatkan pertumbuhan pada seluruh sektor. Pada bulan Maret ini, ekspor sektor pertambangan naik sebesar 18,43 persen, kemudian ekspor sektor pertanian naik 11,72 persen, dan ekspor sektor industri pengolahan meningkat sebesar 7,22 persen MoM," kata Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, beberapa produk ekspor nonmigas dengan peningkatan nilai terbesar pada Maret 2023 antara lain bahan logam mulia, perhiasan/permata, bijih, terak dan abu logam, tembaga dan barang daripadanya, bahan kimia organik, serta olahan dari tepung.
Ekspor nonmigas Indonesia ke mayoritas 30 negara utama pada Maret 2023 tercatat naik dibandingkan bulan lalu. Beberapa negara tujuan ekspor utama dengan peningkatan ekspor nonmigas tertinggi pada Maret 2023 antara lain Swiss yang melonjak (214,33 persen), Rusia (70,32 persen), Italia (58,89 persen), Belgia (40,80 persen), dan Spanyol (40,06 persen).
Pada Maret 2023, ekspor nonmigas ke kawasan Amerika Selatan maupun Asia Barat menguat, masing-masing sebesar 66,59 persen dan 160,11 persen. Ekspor nonmigas ke kawasan Eropa Barat juga naik sebesar 50,05 persen (MoM).
Selain itu, ekspor nonmigas Indonesia ke seluruh wilayah Asia, kecuali Asia Tengah, juga meningkat. Peningkatan terjadi di kawasan Asia Timur (9,99 persen), Asia Tenggara (2,9 persen), Asia Selatan (4,27 persen), dan Asia Lainnya (13,73 persen) MoM.
"Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Asia masih menjadi pasar yang menjanjikan bagi ekspor nonmigas Indonesia," kata Mendag. | 2023-04-19 21:42:10 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Lida Puspaningtyas |
Indonesia Eximbank | 369,566,184 | Kinerja Ekspor Indonesia Anjlok, Luhut: Karena Ekonomi China Melemah | Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait penurunan kinerja ekspor Indonesia pada Juni 2023.
Luhut memaparkan, pelemahan kinerja ekspor Indonesia dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan ekonomi China. Dia mengatakan, penurunan ekspor Indonesia pun tidak terhindarkan mengingat interkoneksi rantai pasok global.
"Semua kan global supply chain, pasti kita juga akan turun. Tidak bisa dihindari," kata Luhut saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa (18/7/2023).
Luhut mengatakan, pihaknya akan terus melakukan efisiensi guna menjaga kinerja ekspor ke depannya. Salah satu bentuk efisiensi dilakukan pemerintah melalui digitalisasi anggaran.
Luhut menyebut, digitalisasi anggaran telah menimbulkan dampak positif pada upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah.
“Tahun ini procurement kita Rp1.600 triliun, kalau bisa 90 persen digitalisasi kita akan menghemat 30 persen dari sana,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total nilai ekspor Indonesia pada Juni 2023 mencapai US$20,61 miliar.
Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menyampaikan bahwa kinerja ekspor tersebut mengalami penurunan sebesar 5,08 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).
Ekspor migas dan nonmigas, keduanya mencatatkan penurunan masing-masing sebesar 3,64 persen mtm dan 5,17 persen mtm.
“Penurunan ekspor nonmigas karena penurunan nilai ekspor pada beberapa komoditas, seperti bahan bakar mineral yang turun 11,45 persen mtm, juga nikel dan barang turunannya 41,33 persen turunnya,” katanya dalam konferensi pers, Senin (17/7/2023).
Secara tahunan, Atqo menyampaikan bahwa kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar 21,18 persen (year-on-year/yoy).
“Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas baik secara tahunan maupun bulanan, seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan kita,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News | 2023-07-18 13:42:07 | Berita Online | Bisnis.com |
Lorenzo Anugrah Mahardhika |
Indonesia Eximbank | 386,298,353 |
Temui Jaksa Agung, Sri Mulyani Laporkan 4 Debitur Bermasalah di LPEI | Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Senin (18/3). Sri Mulyani melaporkan 4 debitur yang terindikasi fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). | 2024-03-18 12:14:19 | Berita Online | 20.detik.com |
detikUpdate |
Indonesia Eximbank | 386,418,401 | Dugaan ”Fraud” Kredit LPEI, Nilai Jaminan Lebih Kecil dari Pinjaman | JAKARTA, KOMPAS — Dugaan terjadinya fraud atau penyimpangan dalam penyaluran kredit sebesar Rp 2,5 triliun oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI salah satunya adalah nilai jaminan yang lebih kecil dari kredit yang disalurkan. Kejaksaan Agung menyebut fraud itu ditemukan pada 2019.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan, penyaluran kredit yang terindikasi fraud tersebut baru tahap pertama. ”Ini baru tahap pertama. Bahkan, kemungkinan ada tahap kedua, tahap ketiga,” kata Ketut ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Hal itu dikatakan Ketut setelah sehari sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani melaporkan empat perusahaan yang bertindak sebagai debitor LPEI yang penyaluran kreditnya bermasalah karena terindikasi terjadi fraud. Nilai kredit terhadap empat perusahaan yang terindikasi fraud berjumlah Rp 2,5 triliun.
Menurut Ketut, salah satu bentuk indikasi fraud adalah penggunaan jaminan (collateral) perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh LPEI. Adapun nilai kredit yang diterima antara satu debitor dan debitor lain berbeda-beda. Indikasi fraud lainnya adalah penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran.
”Ada perusahaan yang diberi kredit Rp 7 triliun, ada perusahaan yang menerima puluhan triliun. Tapi, antara jaminan yang diberikan dan pinjamannya tidak sesuai,” ujar Ketut.
Terdapat empat perusahaan yang penyaluran kreditnya terindikasi fraud dengan total nilai Rp 2,5 triliun. Mereka adalah PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan. Meski demikian, Ketut tidak merinci nama lengkap keempat perusahaan itu.
Menurut Ketut, kredit terhadap perusahaan tersebut disalurkan pada 2015 oleh tim gabungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Selain empat perusahaan tersebut, lanjut Ketut, terdapat penyaluran kredit bagi enam perusahaan yang juga bermasalah dengan nilai Rp 3 triliun.
Menurut Ketut, kredit yang disalurkan kepada keenam perusahaan tersebut juga mengalami masalah (non-performing loan/NPL). Pada jumpa pers kemarin, Jaksa Agung sempat mengingatkan keenam perusahaaan itu agar segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama tim gabungan. Jika tidak, kredit bermasalah yang dialami keenam perusahaan itu akan dibawa ke ranah pidana.
Setelah adanya laporan dari Menkeu tersebut, kata Ketut, Kejagung akan segera menindaklanjuti untuk menemukan unsur pidananya melalui pemanggilan saksi. Setelah itu, penyidik akan menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Secara terpisah, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, berpandangan, sebuah perkara dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi ketika memenuhi unsurnya, yakni barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau merugikan keuangan negara. Salah satu tanda suatu perkara masuk tindak pidana korupsi adalah terjadinya fraud.
”Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh fraud, kecurangan, maka itu termasuk tindak pidana korupsi. Kalau bukan karena fraud, bisa jadi itu risiko bisnis yang tidak bisa dijerat tipikor, tetapi perdata,” kata Zaenur.
Zaenur menduga, laporan Menkeu tersebut akan bergulir menjadi perkara korupsi karena jumlah kerugian keuangan negaranya sangat besar dan indikasi awalnya adalah terjadi fraud. Ketika terjadi fraud, bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. | 2024-03-19 20:00:13 | Berita Online | Kompas.id | null |
Indonesia Eximbank | 386,418,469 |
Dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung, Perkara Korupsi LPEI Naik Penyidikan di KPK | Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia atau LPEI ke penyidikan. Sebagaimana diketahui kasus tersebut juga dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung pada Senin (18/3).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, KPK sudah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI pada 10 Mei 2023. Kemudian 13 Februari 2024 ditingkatkan ke penyelidikan.
"Dari penelaahan disampaikan ke Direktorat Penyelidikan KPK pada tanggal 13 Februari dan kemudian telah dilakukan penyelidikan pada tgl 13 Februari 2024 tersebut," kata Ghufron saat menggelar konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Lalu pada Selasa, 19 Maret 2023 KPK meningkatkannya ke penyidikan, atau sehari setelah Sri Mulyani melaporkan ke Kejagung. Ghufron menyebut hal itu dilakukan, setelah melalui sejumlah prosedur hukum yang berlaku.
"Pada hari ini segenap dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan. Maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan TPK adalah pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," tegas Ghufron.
Dikatakannya, hal itu perlu mereka sampaikan menyikapi langkah yang diambil Sri Mulyani yang melapor ke Kejagung.
"Sehingga ini KPK perlu tegaskan, bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi apda penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan," ujar Ghufron.
Laporan Sri Mulyani ke Kejagung
Laporan dugaan korupsi di LPEI dilaporkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung RI, ST Burhanudin di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Sri Mulyani menyebut laporan ini merupakan hasil penelitian tim terpadu yang meliputi LPEI, BPKP, Jamdatun dan Irjen Kemenkeu. Berdasar hasil penelitian ditemukan adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud atau korupsi senilai Rp2,5 triliun.
"Kami bertandang ke Kejaksaan dan Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur," tuturnya.
Sementara Burhanudin mengungkap bahwa dugaan korupsi ini terjadi sejak 2019 lalu. Empat perusahaan yang terlibat di antaranya PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. | 2024-03-19 20:00:22 | Berita Online | suara.com | Erick Tanjung, Yaumal Asri Adi Hutasuhut, Suara.Com |
Indonesia Eximbank | 361,326,167 | Intip Desa Devisa Bulu Mata Palsu yang LPEI Resmikan di Purworejo | Fun Fact Teman Bisnis | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank meresmikan Desa Devisa Bulu Mata di Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis, 9 Februari 2023 lalu. Program Desa Devisa Bulu Mata Purworejo ini merupakan proyek kolaborasi LPEI bersama PT Astra Internasional Tbk, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kepala Departemen Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Nilla Meiditha menjelaskan, LPEI mendampingi perajin bulu mata palsu di Purworejo karena komoditasnya berorientasi ekspor. Bulu mata palsu, lanjut Nila, merupakan salah satu dari delapan komoditas utama yang diprioritaskan oleh LPEI untuk didampingi.
Simak liputan selengkapnya dalam tayangan berikut ini.
Penulis Naskah & Narator: Meylis Maurent
Video Editor: Meylis Maurent
Produser: Bambang Jatmiko & Meylis Maurent
Penulis Artikel: Bayu Apriliano/Kontributor
Editor Artikel: Wahyu Adityo Prodjo
Link Artikel Terkait: https://umkm.kompas.com/read/2023/02/09/143000483/tingkatkan-kapasitas-ekspor-lpei-resmikan-desa-devisa-bulu-mata-di-purworejo?page=all
| 2023-02-15 20:57:03 | Berita Online | Kompas.com | null |
Indonesia Eximbank | 386,436,559 | KPK Mengaku Terima Laporan Dugaan Korupsi LPEI dan Ditelaah Sejak Mei 2023 |
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, mereka juga telah membuka penyidikan atas kasus dugaan korupsi menyangkut pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke sejumlah perusahaan.
Adapun perkara ini sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung mengenai dugaan fraud di LPEI senilai Rp 2,5 triliun.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI ini sejak 10 Mei 2023.
Setelah diproses di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan, kasus itu akhirnya diselidiki pada 13 Februari 2024.
Setelah dirapatkan penyelidik, penyidik, penuntut umum, hingga pimpinan dalam forum ekspose, akhirnya disepakati perkara itu naik ke penyidikan hari ini, Selasa (19/3/2024).
“Bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan,” ujar Ghufron dalam konferensi pers di KPK, Selasa.
Ghufron menuturkan, dalam perkara ini pihaknya belum menetapkan tersangka. Artinya, ekspose tersebut baru menyepakati perubahan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Padahal, sebelumnya ketika meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, KPK selalu menetapkan tersangka, mengacu pada Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang KPK.
“Kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya,” kata Ghufron.
Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan dugaan kecurangan 6 perusahaan ekspor ke Kejaksaan Agung. Aduan itu langsung disampaikan ke Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.
Adapun temuan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung ini adalah hasil pemeriksaan dari Tim Gabungan Terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI.
Indikasi kecurangan oleh 6 perusahaan itu mencapai Rp 2,5 triliun dengan rincian empat Perusahaan debitur itu yakni PT RII dengan nilai sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar.
Kemudian, PT SPV sebesar Rp 144 miliar dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. "Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.505.119 triliun. Teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap Burhanuddin, Senin (18/3/2024). | 2024-03-20 05:14:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 386,412,588 | OJK Angkat Suara soal Dugaan Fraud Empat Debitur Bermasalah LPEI | Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penyelesaian dugaan fraud empat debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui jalur hukum dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan upaya Kemenkeu tersebut merupakan suatu langkah yang strategis untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari debitur-debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya terhadap LPEI.
Menurut Agusman, OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga akan terus melanjutkan pengawasan secara off-site maupun pemeriksaan langsung (on-site) terhadap LPEI.
“OJK juga berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai pengawasan LPEI,” kata Agusman dalam keterangannya dikutip Selasa (19/3/2024).
Pada 18 Maret kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyambangi Kejagung untuk melaporkan dugaan korupsi di LPEI. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani melaporkan empat debitur perusahaan yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman mencapai Rp2,5 triliun pada tahap pertama.
Mereka di antaranya PT RII senilai Rp1,8 triliun, SMR sebesar Rp216 miliar, PT SMI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada manajemen LPEI untuk meningkatkan tanggungjawab serta tata kelola perusahaan yang baik.
"Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPEI yang bermasalah secara hukum.
“LPEI menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah,” tutur Riyani dalam keterangan resminya, Senin (18/3/2024).
Riyani mengatakan LPEI juga senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga dan profesional dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan.
Adapun, LPEI sebagai lembaga keuangan di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu, adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.
LPEI adalah lembaga keuangan sui generis berstatus badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga keuangan sui generis, LPEI juga diawasi OJK sesuai POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. | 2024-03-19 18:21:07 | Berita Online | Bisnis.com | Pernita Hestin Untari |
Indonesia Eximbank | 386,412,136 | Setelah Kejagung, Giliran KPK Umumkan Usut Kasus Korupsi di LPEI | KPK turut mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Selasa (19/3). Bahkan, pengusutan yang dilakukan KPK sudah sejak 2023 dan kini sudah naik ke tingkat penyidikan.
Pengumuman pengusutan kasus ini dilakukan oleh KPK setelah sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penanganan kasus yang sama, Senin (18/3) kemarin. Kala itu, Kejagung menerima laporan dari Menkeu Sri Mulyani.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023. Kemudian, pada 13 Februari 2024, kasusnya naik ke tahap penyelidikan.
Pada hari ini, KPK menggelar ekspose. Hasilnya, disepakati penanganan perkara naik ke tahap penyidikan.
"Pada hari ini, tadi genap dari penyelidikan, Penyidikan, penuntutan. Di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan, maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Ghufron dalam konferensi pers di kantornya.
Pengumuman penyidikan ini, kata Ghufron, menyikapi laporan Sri Mulyani ke Kejagung. Sehingga, KPK berharap kasus yang ditangani oleh Kejagung tidak bentrok.
"Perlu kami tegaskan menyikapi memang secara tegas kami bahwa kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejagung sehingga ini kami KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan," kata dia.
Ghufron menegaskan, jika KPK sudah menangani kasus terlebih dahulu, maka penegak hukum lain harus menyetop proses hukum yang mereka lakukan. Hal tersebut mengacu pada UU KPK.
"...dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagai termasuk pada Pasal Satu, Kepolisan dan Kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan," kata Ghufron.
"Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan. Itu ketentuan pasal 50 ya berkaitan dengan status penyidikannya," pungkasnya. | 2024-03-19 18:08:13 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Indonesia Eximbank | 391,149,896 | LPEI Kenalkan KomodoIn, Solusi UKM Jangkau Pasar Global | Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank memperkenalkan market place KomodoIn.
Ini merupakan website yang khusus dirancang sebagai sarana edukasi, mempertemukan seller dan buyer, serta mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi untuk menjangkau pasar global.
KomodoIn akan diluncurkan pada Agustus mendatang, yang diharapkan menjadi solusi bagi para UKM untuk berani menjadi eksportir.
“Jadi ini melalui KomodoIn ini diharapkan nantinya dapat semakin mensupport UMKM naik kelas. Selama ini sudah kami lakukan secara konvesional melalui capacity development, CPNE [program khusus rintisan eksportir baru] dan community development, desa devisa. Kali ini kami mau upscale dengan digital,” Direktur Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Nurhadi ditemui usai Acara Forum Berani Mendunia yang digelar di Relief Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
Solusi berbasis website tersebut, Maqin mengatakan bahwa fitur yang disuguhkan untuk membantu UKM lebih lengkap dibandingkan cara konvensional. Beberapa di antaranya ada eksporpedia, digital e-learning, hingga market place.
Maqin menjelaskan bagi para pelaku UKM yang belum siap ekspor, mereka akan masuk ke edukasi e-learning terlebih dahulu. Dalam tahap tersebut, para pelaku UKM diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai eksportir.
Nantinya, bagi pelaku yang sudah siap eskpor akan dipertemukan dengan pembeli (buyer) internasional melalui market place.
“Dipajang produknya, jadi memang dalam KomodoIn ini keunggulannya tidak hanya komunitas supplier saja tapi juga ada komunitas buyer yang sudah kami bangun bersama,” katanya.
Tak hanya itu, pelaku UKM juga bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dan asuransi untuk memproteksi cash flow dari LPEI. Maqin mengatakan ke depan pihaknya juga akan membuka kolaborasi dengan partner.
“Jadi enggak semata-mata monopoli LPEI, tapi kami nanti akan kolaborasi. Makanya di dalam KomodoIn ini ada payment gateway, serta brand transaction yang akan kolaborasi dengan bank-bank komersial. Goalnya negara hadir dengan platform ini untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UKM,” ungkapnya.
Maqin mengatakan pihaknya berharap KomodoIn menjadi solusi bagi UKM, sehingga tidak ada kendala lagi bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas hingga bertemu buyer.
Salah satu pelaku UKM Nurjannah Dongoran, Founder CV Ikaperksi Agro Industri mengungkap salah satu tantangan yang dihadapi oleh dirinya saat pertama kali merintis bisnis adalah mencari buyer.
Tidak pernah terpikirkan dirinya justru kecap ‘Oishi’ buatannya bisa diekspor ke luar negeri yakni Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dan Mesir. Selain itu, tantangan lainnya yakni edukasi tentang ekspor hingga dirinya mengikuti program CPNE dari LPEI.
“Selain cari buyer, [tantangannya] waktu memulai awal itu pengetahuan tentang ekspor, masih minim , modal nekat, ngitung-ngitung harga enggak bisa, enggak pernah terbesit untuk ekspor. Tapi waktu itu yang diperoleh validasi semua [buyer luar negeri] justru suka, kalau di lokal komentarnya macam-macam,” katanya. | 2024-06-03 09:00:08 | Berita Online | Bisnis.com | Media Digital |
Indonesia Eximbank | 378,052,707 | Sepanjang 2023 Kinerja Ekspor Indonesia Anjlok 12,15 Persen | ['\n JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 mengalami surplus USD3,48 miliar, terutama berasal dari sektor nonmigas USD5,31 miliar. Neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 42 bulan berturut-turut.\n \n Baca Juga\n \n \n \n \n \n \n Joss! Neraca Dagang Indonesia Surplus 42 Bulan Beruntun\n \n \n Sayangnya, secara kumulatif hingga Oktober 2023, total surplus neraca perdagangan tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tercatat bahwa neraca perdagangan kumulatif periode Januari-Oktober 2023 adalah USD31,22 miliar. "Angka ini menurun USD14,22 miliar dibandingkan angka surplus USD45,44 miliar di periode yang sama tahun lalu," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam rilis BPS di Jakarta, Rabu (15/11/2023).BPS juga mengungkap, nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai USD22,15 miliar atau naik 6,76% dibanding ekspor September 2023 (MtM). Namun jika dibandingkan kinerja Oktober 2022 nilai ekspor itu justru turun 10,43% (YoY).Sementara itu, nilai impor Indonesia Oktober 2023 mencapai USD18,67 miliar, naik 7,68% dibandingkan September 2023. Namun impor itu turun 2,42% dibandingkan Oktober 2022.Ekspor nonmigas Oktober 2023 tercatat mencapai USD20,78 miliar, naik 7,42% dibanding September 2023, dan turun 11,36% jika dibanding ekspor nonmigas Oktober 2022 (YoY)."Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023 mencapai USD214,41 miliar atau turun 12,15% dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor non-migas mencapai USD201,25 miliar atau turun 12,74%," jelas Pudji.Dia menambahkan, peningkatan terbesar ekspor non-migas Oktober 2023 terhadap September 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar USD673,1 juta (24,61%), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar USD86,8 juta (7,48%)."Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2023 turun 10,30% dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,44% dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 20,80 persen," jelas Pudji.\n \n Lihat Juga: Ekonomi Tak Stabil, Pengangguran Kaum Muda Membeludak 7,86 Juta Orang\n \n ']
Ekspor nonmigas Oktober 2023 terbesar adalah ke China yaitu USD5,78 miliar, disusul India USD1,87 miliar dan Amerika Serikat USD1,82 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 45,63%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD3,66 miliar dan USD1,26 miliar.
Baca Juga
Kisah Pemuka Yahudi Memeluk Islam, Pelajaran Berharga yang Diabadikan Al-Qur'an
"Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Oktober 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai USD30,76 miliar (14,35%), diikuti Kalimantan Timur USD23,48 miliar (10,95%) dan Jawa Timur USD18,26 miliar (8,51%)," pungkas Pudji.
Lihat Juga: Usai Peternak Unggas Menjerit, Bapanas Tugaskan Bulog Impor 250.000 Ton Jagung
(uka)
| 2023-11-15 14:07:37 | Berita Online | sindonews.com | Michelle Natalia |
Indonesia Eximbank | 362,647,474 | Bertolak ke India, Mendag Zulhas Perjuangkan Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia | JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) bertolak ke India, Senin (13/3/2023).
Di sana dirinya dijadwalkan melakukan kunjungan kerja selama dua hari yaitu pada 13-14 Maret 2023 untuk memperjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia.
"Asia Selatan, khususnya India, merupakan pasar potensial nontradisional yang harus digarap intensif. Untuk itu, kami akan bertemu beberapa pihak memperjuangkan produk-produk unggulan Indonesia dengan pemangku kepentingan India," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam siaran resminya, Senin (13/3/2023).
Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Tawarkan Produk Unggulan Indonesia ke India
Mendag Zulhas juga dijadwalkan bertemu Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjajaki perundingan perdagangan bilateral dengan India.
Kedua menteri juga akan membahas isu-isu perdagangan bilateral dan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan, Industri, dan Investasi G20 di Bali, September 2022.
Mendag Zulkifli Hasan juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri negara sahabat yang turut hadir dalam KTT Kemitraan CII 2023 serta bertemu dengan sejumlah pelaku usaha India dan pimpinan asosiasi bisnis India.
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi, Mendag Tandatangani ICA 2022
Sebagai informasi, pada 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dollar AS atau naik 55,68 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,01 miliar dollar AS.
Pada 2022, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar 23,38 miliar dollar AS sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dollar AS.
Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dollar AS.
Produk ekspor utama Indonesia ke India di antaranya batubara, minyak kelapa sawit dan turunannya, besi paduan, asam lemak monokarboksilat industri, serta bijih tembaga dan konsentratnya.
Sementara produk utama impor Indonesia dari India di antaranya produk besi setengah jadi, tebu atau gula bit, kacang tanah, daging kerbau beku, serta paduan ferro.
Apa nama Danau Vulkanik di Indonesia, yang menjadi salah satu danau terbesar di Dunia?
Dapatkan saldo e-wallet untuk 10 orang yang beruntung dengan mengikuti Kuis Travel berikut ini!
Di Provinsi manakah Sirkuit International Mandalika sebagai salah satu venue dari gelaran MotoGP dan Superbike 2022?
Apakah candi Budha terbesar di dunia yang terdapat di Indonesia dan menjadi warisan budaya dunia?
Dibawah ini, manakah suku yang bukan berasal dari Pulau Kalimantan?
Pulau apakah yang dijuluki 'The Last of Paradise' di Indonesia?
E-mail
Isi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah ya
No. Handphone
Nama Lengkap
Provinsi Domisili
Kota/Kabupaten Domisili
Tahun Lahir
Apakah Anda sudah terlindungi dengan Asuransi?
Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan?
Terima kasih atas partisipasinya! | 2023-03-13 20:04:25 | Berita Online | Kompas.com | Kompas.com |
Indonesia Eximbank | 379,482,992 | LPEI dan Pemprov Sumbar Kolaborasi Dorong Produk Berorientasi Ekspor | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding).
LPEI dan Pemprov Sumatera Barat sepakat berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi, BUMDesa, BUMDESMA, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor di Provinsi Sumatera Barat.
Direktur Pelaksana Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar, menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk pasar ekspor. Salah satunya rendang yang telah diakui menjadi salah satu makanan terlezat di dunia.
"Contohnya di Bulgaria terdapat satellite kitchen yang memiliki kebutuhan memproduksi 30 ton rendang per bulan untuk didistribusikan ke berbagai negara di Eropa," ujar Chesna dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).Dia menerangkan, LPEI akan memberikan pendampingan kepada pelaku ekspor di Sumatera Barat lewat sejumlah program. Di antaranya Coaching Program for New Exporters (CPNE), Program Desa Devisa untuk pengembangan ekspor dan pendapatan devisa yang berkelanjutan melalui komoditas unggulan desa, dan Marketing Handholding untuk membuka pasar ekspor bagi pelaku usaha di Provinsi Sumatera Barat.
Karena itu, kerja sama ini dilakukan karena LPEI tidak bisa sendirian dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat.
"Diperlukan kolaborasi yang apik semua pihak untuk dapat membangun fondasi program-program pengembangan ekspor untuk menjadikan Desa Devisa yang ada di Sumatera Barat dapat merebak dan sukses mengangkat ekonomi masyarakat," katanya.
Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pasar ekspor, diperkuat oleh kekayaan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Keberagaman kuliner seperti rendang, serta beragam kerajinan, fashion, dan rempah-rempah, memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Barat mencapai USD193,53 juta pada Oktober 2023. Produk unggulan ekspor meliputi Crude Palm Oil (CPO), produk kimia, dan karet.
Pakistan tetap menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat pada triwulan II 2023, dengan pangsa sebesar 34,53 persen, diikuti oleh India dan Bangladesh dengan masing-masing 31,80 persen dan 9,71 persen.
"Saya berharap implementasi MoU ini dapat berjalan dengan cepat karena kerja sama ini akan meningkatkan ekspor produk Sumatera Barat ke mancanegara, sehingga akan memberikan penguatan pada perekonomian di daerah," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Sementara itu, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Menurutnya, MoU antara LPEI dan Pemprob Sumatera Barat memang khusus diarahkan untuk memberdayakan UMKM yang siap ekspor.
"Mimpi kita bersama menjadikan tidak hanya satu nagari (desa) devisa di Sumatera Barat, namun banyak nagari (desa) menjadi kota dan kabupaten devisa di Sumatera Barat. Insya Allah bisa," kata Syukriah. | 2023-12-05 18:35:08 | Berita Online | cnnindonesia.com | LPEI |
Indonesia Eximbank | 386,302,322 | Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp 2,5 Triliun ke Jaksa Agung | Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Dalam kunjungannya, Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan korupsi di empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Burhanuddin menjelaskan, kerugian akibat dugaan korupsi ini senilai Rp 2,5 triliun. Dia kemudian memerinci empat perusahaan yang diduga melakukan fraud.
"(Perusahaan) RII sebesar Rp 1,8 triliun. SMR sebesar Rp 216 miliar, ini nama PT atau perusahaannya. PT SRI sebesar Rp 1,44 miliar. Terakhir, PT PRS sebesar Rp 300,5 miliar," ungkap dia.
"Jumlah keseluruhannya Rp 2,505 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama," tambah Burhanuddin.
Selesai memberikan pernyataan, Jaksa Agung langsung menyerahkan laporan itu untuk ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penyerahan secara simbolis itu disaksikan oleh awak media.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis Naskah: Michaela Winda Saputra
Video Jurnalis: Michaela Winda Saputra
Video Editor: Michaela Winda Saputra
Produser: Nursita Sari
#JaksaAgung #SriMulyani #MenteriKeuangan #KPEI #JernihkanHarapan
Media Sosial Kompas.com:
Facebook: https://www.facebook.com/KOMPAScom/
Instagram: https://www.instagram.com/kompascom/
LINE: https://line.me/ti/p/@kompas.com
TikTok: https://tiktok.com/@kompascom
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L | 2024-03-18 13:00:28 | Berita Online | Kompas.com | null |
Indonesia Eximbank | 382,064,101 | BPS Ungkap Biang Kerok Ekspor Indonesia Anjlok 11,33% pada 2023 | Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2023, anjlok hingga 11,33% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 (year-on-year/yoy).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mejelaskan total ekspor pada periode tersebut mencapai US$258,82 miliar, lebih rendah dari 2022 yang mencapai US$291,90 miliar. Dia mengatakan bahwa penurunan ekspor nonmigas secara kumulaitf terjadi untuk semua sektor.
“Penurunan nilai ekspor nonmigas secara kumulatif terjadi di semua sektor, terdalam di sektor pertambangan dan lainnya sebesar 20,68% [yoy],” ujarnya dalma konferensi pers, Senin (15/1/2024).
Pudji menyampaikan bahwa penurunan ini sejalan dengan penurunan harga beberapa komoditas pertambangan di pasar global secara tahunan.
Adapun, komoditas pertambangan memberikan kontribusi sebesar 76,98% terhadap total ekspor nonmigas.
Sementara itu, penurunan dari kinerja sektor industri pengolahan tercatat sebagai pendorong utama atas kinerja ekspor secara keseluruhan tahun 2023.
“Komoditas nonmigas yang mengalami penurunan nilai ekspor, diantaranya bahan bakar mineral HS27, lemak dan minyak hewani/nabati HS 15, dan berbagai produk kimia yaitu HS 38,” lanjutnya.
Sementara untuk periode Desember 2023, secara tahunan atau year-on-year (yoy), kinerja ekspor juga anjlok sebesar 5,76%. Menurutnya, kontraksi ini didorong utamanya oleh penurunan ekspor nonomigas pada golongan barang bahan bakar mineral HS 27 yang turun 16,49%.
Kemudian diikuti penurunan ekspor lemak dan minyak hewani/nabati HS 15 yang turun 23,42%, serta nikel dan barang daripadanya atau HS 75 turun 30,44%.
Meski demikian, jika melihat secara bulanan (month-to-month/mtm), ekspor pada Desember 2023 tercatat naik 1,06%.
Perbesar | 2024-01-15 12:21:07 | Berita Online | Bisnis.com | Annasa Rizki Kamalina |
Indonesia Eximbank | 386,489,193 | ICW Minta Kejagung Batasi Langkah Hukum Soal Kasus LPEI | JAKARTA, KOMPAS - Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Kejaksaan Agung untuk membatasi langkah hukumnya dalam memproses laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang kredit bermasalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. ICW beralasan, kasus terkait LPEI telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, pada Rabu (20/3/2024) mengatakan, KPK telah menerima aduan masyarakat tentang pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada 10 Mei 2023 yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan pada 13 Februari 2024. Kemudian, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan perkara itu ke penyidikan pada Selasa (19/3/2024) kemarin.
Sehari sebelumnya, pada Senin (18/3/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan persoalan penyaluran kredit LPEI bermasalah yang diduga terindikasi fraud kepada Jaksa Agung. Terdapat 4 perusahaan selaku debitur dengan total kredit senilai Rp 2,5 triliun.
Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan, yakni PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar.
"Sebagai langkah awal, ICW mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar membatasi langkah hukumnya agar sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan," kata Kurnia.
Kurnia beralasan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain, termasuk Kejaksaan Agung, tidak lagi berwenang melakukan hal yang sama. Sebagaimana telah dinyatakan KPK, mereka telah meningkatkan status perkara fasilitas kredit LPEI ke tahap penyidikan. Sementara, laporan dari Menkeu tersebut hingga kini masih dipelajari Kejagung.
Oleh karena itu, menurut Kurnia, sejak tanggal 19 Maret 2023, aparat penegak hukum lain seperti kepolisian atau Kejaksaan Agung, tidak lagi berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Jika kemudian terdapat dalih yang menyebutkan, misalnya, subyek hukum perkaranya berbeda, Kurnia menilai, hal itu tidak relevan karena fakta peristiwa pidananya kemungkinan besar sama.
Pihaknya, lanjut Kurnia, justru mempertanyakan langkah Menkeu yang lebih memilih melaporkan dugaan fraud tersebut kepada Jaksa Agung, alih-alih ke KPK. "Apakah Menteri Keuangan tidak mengetahui bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara itu? Kalaupun tidak tahu, mengapa memilih Kejaksaan Agung ketimbang KPK untuk melaporkan dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi tersebut?" katanya.
Menurut Kurnia, pihaknya mempertanyakan langkah Menkeu tersebut karena dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK, mestinya KPK juga meminta keterangan dari pihak LPEI. Sudah barang tentu, hal itu kemudian dikoordinasikan juga oleh LPEI dengan Menkeu, termasuk memberikan laporan kepada Menkeu.
Namun demikian, alih-alih mendatangi KPK untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan di sana, Menkeu justru mendatangi Kejagung. "Dari sini muncul pertanyaan kembali, apakah Menteri Keuangan sudah berkoordinasi dengan LPEI terkait permasalahan di internal lembaga tersebut?" ujar Kurnia.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, kasus terkait LPEI lebih dari satu. Ia merinci, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menangani 3 perkara terkait LPEI yang kini sudah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, terdapat satu perkara yang kini tengah dilakukan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak hanya itu, lanjut Ketut, ada perkara terkait LPEI yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Adapun persoalan kredit bermasalah yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa hari lalu merupakan perkara baru. "(Laporan kredit bermasalah) Yang kemarin (dilaporkan Menkeu), sekali lagi, masih dipelajari dan ditelaah" ujar Ketut.
Menurut Ketut, pihaknya tidak menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK. Namun, agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara, pihaknya berharap KPK mau berkoordinasi dengan Kejagung.
Koordinasi tersebut sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati di antara Kejaksaan Agung dengan KPK. "Jadi, kami perlu koordinasi dalam penanganan perkara ini. Mekanismenya sudah ada," ujar Ketut. | 2024-03-20 18:49:06 | Berita Online | Kompas.id | null |
Indonesia Eximbank | 359,789,089 | LPEI hadirkan Program Desa Devisa sasar petani Sendoyan |
Pontianak (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hadirkan Program Desa Devisa yang menyasar petani di Desa Sendoyan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dalam rangka membuka peluang ekspor lada Sambas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditas yang sesuai dengan standar ekspor.
“Kolaborasi LPEI dengan institusi lain diharapkan dapat memperkuat program pendampingan yang akan diberikan kepada para petani lada Sambas sehingga dapat mempercepat tercapainya mandat kami untuk memperkuat ekspor nasional,” ujar Perwakilan LPEI, Fahmi Lubis di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Program Desa Devisa merupakan proyek kolaborasi LPEI bersama BNI dan Rumah BUMN Wilayah Kalbar. Dalam desa devisa klaster lada Sambas mendampingi sebanyak 629 petani lada yang memiliki lahan produktif seluas 213 hektare dan kapasitas produksi 200 ton biji kering per tahunnya.
"Lada Sambas sendiri memiliki keunikan berupa karakteristik cita rasa dan aroma khas. Keunggulan ini menjadi modal bagi lada Sambas untuk merambah pasar ekspor, ditambah dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada petani dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu memproduksi lada yang lebih berkualitas dari yang lain," jelas dia.
Ia menambahkan melalui Koperasi Srikandi Jaya Sambas lada Sambas saat ini telah di pasarkan dalam bentuk olahan lada bubuk dengan merk “Batu Layar” dan telah menembus pasar Malaysia.
"Dalam program ini ada pelatihan diberikan kepada petani dan koperasinya yang akan dilakukan secara berkesinambungan hingga produk lada Sambas menembus pasar internasional. Kedepannya, LPEI juga akan terus bersinergi membangun desa-desa melalui Program Desa Devisa untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam rantai ekspor global," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Desa Sendoyan yang juga merupakan Ketua Koperasi Srikandi Jaya Sambas, Juliansyah menyambut baik Program Desa Devisa karena menjadi jawaban untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas di daerahnya.
"Program tersebut mulai budidaya dan termasuk peluang ekspor dihadirkan. Tentu ini sangat membantu kami. Apalagi saat ini kami telah memiliki Sentra IKM Lada yang merupakan implementasi Inperes Tahun 2021. Kami akan memaksimalkan program ini untuk kemajuan petani dan desa," jelas dia.
| 2023-01-13 18:35:09 | Berita Online | antaranews.com | null |
Indonesia Eximbank | 359,476,512 | Bayar Obligasi, Indonesia Eximbank (BEXI) Siapkan Dana Rp1,65 Triliun | JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (BEXI) menyiapkan dana sebesar Rp1,65 triliun untuk membayar pokok obligasi.
Kepala Divisi Institusi Finansial & Treasuri Emalia Tisnamisastra mengatakan kesiapan ini berkaitan menjelang jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2018 Seri B.
Adapun surat utang ini akan jatuh tempo pada 14 Februari 2023.
"Dana yang disediakan sesuai dengan jumlah pokok obligasi yang akan jatuh tempo," kata Emalia di keterbukaan informasi, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas
Follow Berita Okezone di Google News
| 2023-01-06 09:07:16 | Berita Online | okezone.com |
Dinar Fitra Maghiszha,
|
Indonesia Eximbank | 359,616,383 | LPEI Teken Nota Kesepahaman dengan Eximbank Malaysia | LPEI Teken Nota Kesepahaman dengan Eximbank Malaysia
JAKARTA, ID - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menandatangani Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding/MoU) dengan the Export-Import Bank of Malaysia (Mexim). Penandatanganan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia pada tanggal 8-10 Januari 2023.
Penandatanganan MoU ini dilakukan Direktur Eksekutif LPEI Ri-yani Tirtoso bersama President/Chief Executive Officer Mexim Arshad Ismail, dan disaksikan oleh Chairman Mexim Dato' Azman Mahmud di Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Penandatanganan MoU tersebut dilanjutkan dengan seremoni pertukaran MoU yang disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar bin Ibrahim dan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, bertepatan pada acara Letter ofintent Handover & MoUExchange Ceremony.
"MoU antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank dan Mexim akan memungkinkan kedua lembaga untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dengan menyediakan produk-produk inovatif yang berorientasi pasar secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Riyani dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).
Menurut Riyani, kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak sehingga Indonesia dan Malaysia mampu membuka akses pasar yang lebih luas, yaitu bukan hanya antar negara Indonesia dan Malaysia, melainkan kedua negara ini juga akan bekerjasama untuk membuka pasar dengan negara-negara lainnya. "LPEI dan Mexim bersama-sama akan mendukung investasi bisnis serta tetap tangguh di pasar yang kompetitif," ucap dia.
Lebih lanjut Riyani mengatakan, kerja sama LPEI dengan Mexim diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efisien bagi rujukan proyek-proyek yang saling menguntungkan dalam rangka mengeksplorasi peluang pertukaran informasi terkait kegiatan ekspor.
Selain itu juga terkait kerja sama benchmarking, pelatihan bisnis dan secondment dalam kredit, penjaminan risiko, memperluas jangkauan nasabah, serta kerja sama dalam penyediaan layanan kedua belah pihak seperti L/C confirmation, L/C insurance, trade refinancing, reinsurance facilities.
Sementara itu, Arshad mengatakan, Mexim dan Indonesia Eximbank akan semakin erat dalam menjalin hubungan karena menghargai kesempatan untuk berkolaborasi dan memperkuat kerja sama yang dimiliki.
"Indonesia Eximbank merupakan mitra yang sangat penting dan kami berharap dapat mempertahankan dialog dan komunikasi yang aktif untuk bisnis dan proyek rujukan yang berkelanjutan," ujar dia. (ris) | 2023-01-10 00:00:00 | Koran Nasional | Investor Daily Indonesia | ris |
Indonesia Eximbank | 378,050,880 | BPS catat nilai ekspor Indonesia Oktober 2023 capai 22,15 miliar dolar |
Ekspor migas tercatat 1,37 miliar dolar AS atau turun 2,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu ekspor nonmigas mengalami kenaikan 7,42 persen dengan nilai ekspor 20,78 miliar dolar AS.
Jakarta (ANTARA) -
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 22,15 miliar dolar AS, naik 6,76 persen dibandingkan ekspor September 2023 yang sebesar 20,75 miliar dolar AS.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor tersebut turun sebesar 10,43 persen dibandingkan capaian pada Oktober 2022 (yoy).
"Ekspor migas tercatat 1,37 miliar dolar AS atau turun 2,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu ekspor nonmigas mengalami kenaikan 7,42 persen dengan nilai ekspor 20,78 miliar dolar AS," kata Pudji dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Rabu.
BPS: Neraca perdagangan Oktober 2023 surplus 3,48 miliar dolar AS
Pudji menjelaskan kenaikan ekspor bulan Oktober 2023 ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral, logam mulia, dan perhiasan atau permata serta alas kaki.
Sementara itu, penurunan ekspor migas sebesar 2,38 persen didorong oleh penurunan ekspor minyak mentah yang turun 11,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara tahunan, nilai ekspor Oktober 2023 mengalami penurunan cukup dalam, yakni sebesar 10,43 persen didorong penurunan ekspor non migas dan melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun. "Terutama disebabkan harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang lebih rendah dibandingkan kondisi tahun lalu," katanya.
Ekspor nonmigas Oktober 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 5,78 miliar dolar AS, disusul India 1,87 miliar dolar AS dan Amerika Serikat 1,82 miliar dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 45,63 persen.
"Dari tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia, peningkatan pangsa ekspor secara bulanan maupun tahunan hanya terjadi pada negara Tiongkok," imbuhnya.
Pada Oktober 2022, pangsa ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok sebesar 26,48 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia. Namun pada Oktober 2023, naik menjadi 27,83 persen.
Indonesia-China punya kontrak ekspor produk perikanan 25 juta dolar AS
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,66 miliar dolar AS dan 1,26 miliar dolar AS, tercatat lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023 mencapai 214,41 miliar dolar AS atau turun 12,15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara ekspor nonmigas mencapai 201,25 miliar dolar AS atau turun 12,74 persen.
Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2023 terhadap September 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 673,1 juta dolar AS (24,61 persen). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 86,8 juta dolar AS (7,48 persen).
Menurut sektornya, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Oktober 2023 turun 10,30 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,44 persen dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 20,80 persen.
Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Oktober 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 30,76 miliar dolar AS (14,35 persen), diikuti Kalimantan Timur 23,48 miliar dolar AS (10,95 persen) dan Jawa Timur 18,26 miliar dolar AS (8,51 persen).
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-11-15 13:49:10 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Ade irma Junida |
Indonesia Eximbank | 378,223,162 | Kejayaan Batu Bara dan CPO Meredup, Ekspor Indonesia Bakal Terus Turun hingga 2025 |
JAKARTA - Turunnya nilai ekspor per Oktober sebesar 10,43% secara year on year dipengaruhi oleh melandainya harga komoditas unggulan seperti minyak sawit ( CPO ) dan batu bara. Tren penurunan nilai ekspor bisa berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya dikarenakan windfall kedua komoditas tersebut telah berakhir.
Baca Juga
Sepanjang 2023 Kinerja Ekspor Indonesia Anjlok 12,15 Persen
Bahkan untuk CPO saja harganya secara tahunan per Oktober 2023 lalu sudah turun 22,7% sebesar USD865 per ton. Hingga akhir tahun diprediksi harga CPO tidak bisa balik ke angka USD1.000per ton."Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, harga CPO itu bisa USD1.200-1300 per ton, tapi hingga tahun ini terus turun. Bahkan diprediksikan sampai 2025 harga CPO akan terus menurun. Bukan hanya CPO, juga harga batu bara acuan juga anjlo. Dua hal ini yang menjadi triger paling besar pelemahan ekspor," ujar Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, dalam Market Review IDXChannel, Jumat (17/11/2023).Menurut Andry, terkait CPO, World Bank sudah mempresentasikan bahwa harga komoditas itu baru bisa tembus USD920 per ton. Harga CPO belum bisa menyentuh USD1.000 per ton, sehingga kemungkinan sampai akhir tahun ekspor akan terus menurun.Di samping itu, kondisi pelemahan ekonomi di negara mitra dagang seperti China juga perlu diwaspadai oleh pemerintah. Pelemahan ekonomi China mampu menjadi salah satu sentimen negatif terkoreksinya kinerja ekspor Indonesia. Andry melanjutkan, pada kuartal III-2023 yang lalu pertumbuhan ekonomi China berada di angka 4,39%. Angka itu turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal II sebelumnya.
Baca Juga
Tenggelam Digempur SUV, Pasar Mobil MPV di Indonesia Belum Kiamat
"Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan deflasi 0,2%, ini menjadi suatu hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah jika berbicara ekspor, padahal rekan bisnis kita terbesar adalah China," pungkasnya.
Lihat Juga: Joss! Neraca Dagang Indonesia Surplus 42 Bulan Beruntun
(uka)
| 2023-11-17 18:46:59 | Berita Online | sindonews.com | Iqbal Dwi Purnama |
Indonesia Eximbank | 375,806,187 | LPEI, DJKN, dan DJBC bersinergi tingkatkan potensi ekspor vanili NTT |
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersinergi untuk meningkatkan potensi ekspor vanili di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sinergi tersebut diwujudkan melalui dukungan kualitas mutu produk, kapasitas produksi, dan perluasan pasar ekspor vanili bagi 200 petani dari 20 desa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, NTT.
“Upaya pengembangan komoditi vanili tidak hanya terbatas pada dukungan pembiayaan, tetapi juga harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas produk, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan,” ujar Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LPEI Rini Satriani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
LPEI melihat produsen dan eksportir vanili Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pasokan yang tidak stabil akibat cuaca dan iklim yang fluktuatif.
Di samping itu, Indonesia berada di peringkat ketujuh dalam hal ekspor vanili dunia, dengan kontribusi sekitar 2,63 persen terhadap total ekspor vanili dunia. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen utama vanili.
Kendati demikian, Rini menyebut Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor vanili.
Hal itu menimbang peningkatan harga vanili di Perancis sebesar 10 persen, membuat negara-negara pengimpor cenderung memilih ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia. Kenaikan tersebut berdampak pada peningkatan volume ekspor vanili Indonesia yang naik sebesar 0,41 persen.
Selain kenaikan harga vanili Perancis, ekspor vanili Indonesia juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti PDB per kapita Indonesia, PDB per kapita negara tujuan ekspor, jarak ekonomi, dan nilai tukar.
Potensi dari faktor jarak ekonomi tercermin pada negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, yang memilih ekspor vanili dari Indonesia dibandingkan dengan negara pesaing seperti Madagaskar, Perancis, dan Jerman.
Berbagai potensi tersebut yang menjadi landasan LPEI, DJKN, dan DJBC memberikan dukungan kepada petani vanili di NTT.
“Upaya ini diharapkan dapat membantu petani vanili meningkatkan kualitas produksi dan membuka peluang ekspor yang lebih luas di masa depan,” kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Sofyan Irianto Naibaho.
LPEI mendorong penerapan ESG untuk transformasi ekosistem ekspor
NTB gencarkan penanaman vanili organik untuk pasar ekspor
BI NTB terus berikan pendampingan klaster vanili untuk genjot ekspor
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-10-16 19:14:09 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Imamatul Silfia |
Indonesia Eximbank | 369,500,844 | BPS: Ekspor Indonesia Juni 2023 capai 20,61 miliar AS |
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa nilai ekspor Indonesia pada Juni 2023 mencapai 20,61 miliar dolar AS atau turun 5,08 persen dibanding dengan ekspor Mei 2023 yang sebesar 21,72 miliar dolar AS.
Sekretaris utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, dibanding Juni 2022 nilai ekspor turun sebesar 21,18 persen. Ekspor nonmigas Juni 2023 mencapai 19,34 miliar dolar AS, turun 5,17 persen dibanding Mei 2023, dan turun 21,33 persen jika dibanding ekspor nonmigas Juni 2022.
"Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 441,3 juta dolar AS, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar 834,9 juta dolar AS," ujar Atqo dalam acara Rilis Berita BPS di Jakarta, Senin.
Atqo menyebut, komoditas lainnya yang juga menurun nilai ekspornya adalah nikel dan barang daripadanya 285,9 juta dolar AS (41,33 persen), logam mulia dan perhiasan/permata 238,3 juta dolar AS (41,41 persen), bijih logam, terak, dan abu 224,5 juta dolar AS(34,64 persen), serta kapal, perahu, dan struktur terapung 133,3 juta dolar AS (94,31 persen).
Komoditas yang meningkat selain lemak dan minyak hewan/nabati adalah besi dan baja 149,2 juta dolar AS (7,36 persen), ampas dan sisa industri makanan 64,0 juta dolar AS (41,90 persen), bahan kimia anorganik 61,9 juta dolar AS (61,58 persen) serta pakaian dan aksesorinya (rajutan) 36,2 juta dolar AS (11,65 persen).
Selama Januari-Juni 2023, ekspor dari sepuluh golongan barang di atas memberikan kontribusi 54,33 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor sepuluh golongan barang tersebut turun 7,12 persen terhadap periode yang sama tahun 2022.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS catat ekspor Indonesia Juni 2023 capai 20,61 miliar AS | 2023-07-17 13:56:09 | Berita Online | jabar.antaranews.com | Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia |
Indonesia Eximbank | 363,618,304 | LPEI bersama Bea Cukai Resmikan Desa Devisa Rotan Sukoharjo | MEDAN, SUKUTPOS.CO – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Indonesia Development Design Center (IDDC) Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah meluncurkan Desa-Desa Devisa Rotan Sukoharjo (1/3).
Desa yang terletak di tengah Pulau Jawa ini memiliki potensi dan keunikan dari hasil kerajinan rotan yang telah menghidupi mayoritas warga desa selama 96 tahun.
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Indonesia, LPEI memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultansi ekspor.
Desa Devisa merupakan salah satu program unggulan melalui Jasa Konsultasi LPEI dalam memberdayakan UKM berbasis pengembangan komunitas. Desa Devisa Rotan Sukoharjo menjadi Desa Devisa ke-195 yang didampingi oleh LPEI.
Kepala Kantor Cabang LPEI Surakarta, Irwan Prasetiyawan, menjelaskan pendampingan yang dilakukan LPEI di Desa Devisa Rotan Sukoharjo menyasar setidaknya 30 UKM kerajinan rotan.
“Kegiatan ini mencakup beberapa materi pendampingan terkait perizinan, prosedur dan dokumen ekspor, akses pasar, hingga pengembangan desain produk kerajinan rotan,” ucap Irwan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).
Para pengrajin di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo juga tak lepas dari berbagai tantangan dalam mengelola desa secara mandiri. Gejolak usaha masih terus dirasakan bahkan setelah hampir 1 abad berjaya. Apalagi, permintaan yang tinggi membuat para pengrajin kesulitan dalam
hal kapasitas produksi dan pengembangan produk.
“Kendala kita selama ini terjebak pada pengembangan inovasi dari desain yang sudah ada. Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki tim risetnya sendiri, para pengrajin memerlukan ‘pengungkit’ untuk melahirkan ide segar pengembangan produknya,” ucap Ketua Koperasi Trangsan Manunggal Jaya, Suparji.
Ia mengungkapkan terlebih, proses pembuatan kerajinan rotan yang berkualitas butuh perhatian, waktu, dan ketelitian. Pihaknya memerlukan pendampingan dari mentor yang bisa mengarahkan.
“Adanya pendampingan dari LPEI sangat kami sambut baik dengan harapan dapat membantu, meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha pengrajin desa ke pasar global,” kata Suparji.
Sebelumnya, Desa Trangsan telah terbukti meningkatkan kontribusinya terhadap devisa negara dari tahun ke tahun.
Kepala Seksi PKC V Bea Cukai Surakarta, Agung Setijono mengungkapkan Desa Trangsan menyumbang devisa lebih dari USD 3 juta di tahun 2019, USD 5,4 juta di tahun 2020, dan USD 5,7 juta di tahun 2021.
“Program Desa Devisa Rotan Sukoharjo ini dapat menjadi batu loncatan bagi Desa Trangsan untuk meningkatkan kontribusi devisanya secara berkelanjutan,” ucap Agung.
Saat ini, Desa Trangsan memiliki 220 usaha pengrajin kayu rotan yang aktif memproduksi 150 kontainer kerajinan rotan setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung, terdapat total 5.000 hingga 6.000 pekerja berkontribusi dalam kegiatan produksi setiap harinya dan lebih dari 60% penduduk desa adalah kelompok pengrajin.
“Harapannya program Desa Devisa Rotan Sukoharjo, bisa menjadi bahan bakar semangat dan lokomotif untuk menggerakkan UKM pengrajin rotan yang ada di Desa Trangsan, menambah pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan penjualan di skala ekspor,” tutur Irwan.
MEDAN, SUKUTPOS.CO – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Indonesia Development Design Center (IDDC) Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah meluncurkan Desa-Desa Devisa Rotan Sukoharjo (1/3).
Desa yang terletak di tengah Pulau Jawa ini memiliki potensi dan keunikan dari hasil kerajinan rotan yang telah menghidupi mayoritas warga desa selama 96 tahun.
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Indonesia, LPEI memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultansi ekspor.
Desa Devisa merupakan salah satu program unggulan melalui Jasa Konsultasi LPEI dalam memberdayakan UKM berbasis pengembangan komunitas. Desa Devisa Rotan Sukoharjo menjadi Desa Devisa ke-195 yang didampingi oleh LPEI.
Kepala Kantor Cabang LPEI Surakarta, Irwan Prasetiyawan, menjelaskan pendampingan yang dilakukan LPEI di Desa Devisa Rotan Sukoharjo menyasar setidaknya 30 UKM kerajinan rotan.
“Kegiatan ini mencakup beberapa materi pendampingan terkait perizinan, prosedur dan dokumen ekspor, akses pasar, hingga pengembangan desain produk kerajinan rotan,” ucap Irwan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).
Para pengrajin di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo juga tak lepas dari berbagai tantangan dalam mengelola desa secara mandiri. Gejolak usaha masih terus dirasakan bahkan setelah hampir 1 abad berjaya. Apalagi, permintaan yang tinggi membuat para pengrajin kesulitan dalam
hal kapasitas produksi dan pengembangan produk.
“Kendala kita selama ini terjebak pada pengembangan inovasi dari desain yang sudah ada. Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki tim risetnya sendiri, para pengrajin memerlukan ‘pengungkit’ untuk melahirkan ide segar pengembangan produknya,” ucap Ketua Koperasi Trangsan Manunggal Jaya, Suparji.
Ia mengungkapkan terlebih, proses pembuatan kerajinan rotan yang berkualitas butuh perhatian, waktu, dan ketelitian. Pihaknya memerlukan pendampingan dari mentor yang bisa mengarahkan.
“Adanya pendampingan dari LPEI sangat kami sambut baik dengan harapan dapat membantu, meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha pengrajin desa ke pasar global,” kata Suparji.
Sebelumnya, Desa Trangsan telah terbukti meningkatkan kontribusinya terhadap devisa negara dari tahun ke tahun.
Kepala Seksi PKC V Bea Cukai Surakarta, Agung Setijono mengungkapkan Desa Trangsan menyumbang devisa lebih dari USD 3 juta di tahun 2019, USD 5,4 juta di tahun 2020, dan USD 5,7 juta di tahun 2021.
“Program Desa Devisa Rotan Sukoharjo ini dapat menjadi batu loncatan bagi Desa Trangsan untuk meningkatkan kontribusi devisanya secara berkelanjutan,” ucap Agung.
Saat ini, Desa Trangsan memiliki 220 usaha pengrajin kayu rotan yang aktif memproduksi 150 kontainer kerajinan rotan setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung, terdapat total 5.000 hingga 6.000 pekerja berkontribusi dalam kegiatan produksi setiap harinya dan lebih dari 60% penduduk desa adalah kelompok pengrajin.
“Harapannya program Desa Devisa Rotan Sukoharjo, bisa menjadi bahan bakar semangat dan lokomotif untuk menggerakkan UKM pengrajin rotan yang ada di Desa Trangsan, menambah pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan penjualan di skala ekspor,” tutur Irwan. | 2023-03-30 18:00:44 | Berita Online | sumutpos.jawapos.com | SumutPos |
Indonesia Eximbank | 386,375,339 | Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejagung, Lukman: Saya Membacanya Sri Mulyani Tidak Percaya KPK | FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pelaporan itu dilayangkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Senin (18/3).
Pegiat Media Sosial Lukman Sinamdjuntak mengomentari hal tersebut. Ia menyoroti kenapa bendahara negara itu tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya membacanya, Sri Mulyani tidak percaya KPK,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Selasa (19/3/2024).
Diketahui, laporan itu diserahkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurut Sri Mulyani, dirinya secara khusus membahas dugaan korupsi pengunaan dana di LPEI. "Hari ini kita khusus membahas LPEI," kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur, yang diduga melakukan penyimpangan. Karena itu, Sri Mulyani meminta Kejaksaam menindaklanjuti dugaan korupsi itu. "Ini agar mandat LPEI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi penjaminan dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional dan dengan integritas," tegas Sri Mulyani.(Arya/Fajar) | 2024-03-19 11:07:53 | Berita Online | fajar.co.id | Zaki Rif'an |
Indonesia Eximbank | 359,633,033 | Kerja Sama Bidang Investasi dan Keuangan Antar Negara, LPEI Gaet Eximbank Malaysia | <p>Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto<br />KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna meningkatkan kerja sama bidang investasi dan keuangan lintas negara, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan the Export-Import Bank of Malaysia (MEXIM). <br />Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak sehingga Indonesia dan Malaysia untuk membuka akses pasar yang lebih luas. <br />Tidak hanya antar negara Indonesia dan Malaysia, melainkan kedua negara ini juga akan bekerjasama untuk membuka pasar dengan negara-negara lainnya. LPEI dan MEXIM bersama-sama akan mendukung investasi bisnis serta tetap tangguh di pasar yang kompetitif. <br />Baca Juga: LPEI Terima Kucuran Modal PMN Rp 1 Triliun <br />“MoU (Memorandum of Understanding) antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank dan MEXIM akan memungkinkan kedua lembaga untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dengan menyediakan produk-produk inovatif yang berorientasi pasar secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Riyani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI dalam keterangan tertulis pada Senin (9/1). <br />Kerja sama LPEI dengan MEXIM ini diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efisien bagi rujukan proyek-proyek yang saling menguntungkan dalam rangka mengeksplorasi peluang pertukaran informasi terkait kegiatan ekspor. <br />Lalu kerja sama benchmarking, pelatihan bisnis dan secondment dalam kredit, penjaminan risiko, memperluas jangkauan nasabah. Juga kerja sama dalam penyediaan layanan kedua belah pihak seperti L/C confirmation, L/C insurance, trade refinancing, reinsurance facilities. <br /> Arshad Ismail, Chief Executive Officer Exim Bank Mayalsia mengatakan, MEXIM dan Indonesia Eximbank akan semakin erat dalam menjalin hubungan. Lantaran menghargai kesempatan untuk berkolaborasi dan memperkuat kerja sama yang dimiliki. <br />"Indonesia Eximbank merupakan mitra yang sangat penting dan kami berharap dapat mempertahankan dialog dan komunikasi yang aktif untuk bisnis dan proyek rujukan yang berkelanjutan," tuturnya. <br />Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, LPEI terus mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam memperluas kapasitas bisnis mereka melalui mandat pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. <br />Sedangkan MEXIM merupakan Export Credit Agency milik pemerintah Malaysia yang memiliki mandat memberikan pembiayaan yang efektif dan solusi takaful untuk kegiatan ekspor impor Malaysia. LPEI dan MEXIM juga tergabung dalam beberapa forum internasional, salah satunya adalah The Asian Exim Banks Forum. <br />Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekspor, LPEI Gandeng BRI Sediakan Produk Asuransi Ekspor <br />Penanda tanganan kerja sama ini dilakukan pada pada tanggal 8 Januari 2023 bertempat di Jakarta. Penandatanganan MoU ini dilakukan Riyani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI bersama Arshad Ismail, President/Chief Executive Officer, dan disaksikan oleh Chairman MEXIM Dato' Azman Mahmud. <br />Dilanjutkan dengan seremoni pertukaran MoU yang disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar bin Ibrahim dan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, bertepatan pada acara Letter of Intent Handover & MoU Exchange Ceremony.</p>
<p><br />Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News</p> | 2023-01-10 15:44:28 | Berita Online | kontan.co.id | admin |
Indonesia Eximbank | 378,358,085 | Dorong Ekspor, Bank Jatim dan LPEI Bekerja Sama | Dorong Ekspor, Bank Jatim dan LPEI Bekerja Sama
SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Tujuannya, meningkatkan transaksi ekspor.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, ekspor merupakan salah satu pendukung ekonomi nasional, terutama Jawa Timur. Oleh karena itu, nota kesepahaman yang dijalin dengan LPEI diharapkan bisa menjadi akselerator terhadap kinerja penjualan
barang ke luar negeri. "Ruang lingkup kerja sama meliputi funding, lending, dan layanan jasa keuangan," ucapnya akhir pekan lalu (18/11).
Unvjkfunding, hal-hal yang dikerjasamakan antara lain cash management service untuk pengelolaan devisa hasil ekspor debitur-debitur LPEI. Serta, pelayanan pembukaan rekening bagi eksportir kelolaan LPEI.
Di sisi lending, ada layanan pembiayaan bersama (co-financing) modal kerja dan investasi bagi eksportir kelolaan LPEI atau Bank Jatim. "Kami juga bekerja
sama layanan jasa keuangan. Di sana ada potensi transaksi trade finance seperti L/C, SKBDN, dan remittance? terangnya. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso Riyani Tirto-so menambahkan, pening-
katan ekspor memang harus terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab, surplusnya neraca perdagangan ikut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. "Kolaborasi yang dibangun ber-
sama Bank Jatim dapat mendorong kinerja pelaku ekspor," harapnya. Ekspor menjadi kontributor PDB terbesar kedua untuk Jatim. Porsinya mencapai 45,84 persen pada kuartal III 2023. (bil/c6/dio) | 2023-11-20 00:00:00 | Koran Nasional | Jawa Pos | bil/c6/dio |
Indonesia Eximbank | 363,607,957 | Berdayakan 6.000 pengrajin, LPEI bersama Bea Cukai resmikan Desa Devisa Rotan Sukoharjo |
Medan (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Indonesia Development Design Center (IDDC) Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah meluncurkan Desa Devisa Rotan Sukoharjo (1/3).
Desa yang terletak di tengah Pulau Jawa ini memiliki potensi dan keunikan dari hasil kerajinan rotan yang telah menghidupi mayoritas warga desa selama 96 tahun.
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Indonesia, LPEI memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultansi ekspor. Desa Devisa merupakan salah satu program unggulan melalui Jasa Konsultasi LPEI dalam memberdayakan UKM berbasis pengembangan komunitas.
Desa Devisa Rotan Sukoharjo menjadi Desa Devisa ke-195 yang didampingi oleh LPEI.
Irwan Prasetiyawan, Kepala Kantor Cabang LPEI Surakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima di Medan, Kamis (30/3), menjelaskan, “Pendampingan yang dilakukan LPEI di Desa Devisa Rotan Sukoharjo menyasar setidaknya 30 UKM kerajinan rotan. Kegiatan ini mencakup beberapa materi pendampingan terkait perizinan, prosedur dan dokumen ekspor, akses pasar, hingga pengembangan desain produk kerajinan rotan.”
Para pengrajin di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo juga tak lepas dari berbagai tantangan dalam mengelola desa secara mandiri. Gejolak usaha masih terus dirasakan bahkan setelah hampir 1 abad berjaya. Apalagi, permintaan yang tinggi membuat para pengrajin kesulitan dalam hal kapasitas produksi dan pengembangan produk.
“Kendala kita selama ini terjebak pada pengembangan inovasi dari desain yang sudah ada. Tidak seperti perusahaan besar yang memiliki tim risetnya sendiri, para pengrajin memerlukan ‘pengungkit’ untuk melahirkan ide segar pengembangan produknya. Terlebih, proses pembuatan kerajinan rotan yang berkualitas butuh perhatian, waktu, dan ketelitian. Kita memerlukan pendampingan dari mentor yang bisa mengarahkan. Adanya pendampingan dari LPEI sangat kami sambut baik dengan harapan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha pengrajin desa ke pasar global,” ucap Suparji, Ketua Koperasi Trangsan Manunggal Jaya.
Sebelumnya, Desa Trangsan telah terbukti meningkatkan kontribusinya terhadap devisa negara dari tahun ke tahun.
Kepala Seksi PKC V Bea Cukai Surakarta, Agung Setijono, mengungkapkan, “Desa Trangsan menyumbang devisa lebih dari USD 3 juta di tahun 2019, USD 5,4 juta di tahun 2020, dan USD 5,7 juta di tahun 2021. Program Desa Devisa Rotan Sukoharjo ini dapat menjadi batu loncatan bagi Desa Trangsan untuk meningkatkan kontribusi devisanya secara berkelanjutan.”
Saat ini, Desa Trangsan memiliki 220 usaha pengrajin kayu rotan yang aktif memproduksi 150 kontainer kerajinan rotan setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung, terdapat total 5.000 hingga 6.000 pekerja berkontribusi dalam kegiatan produksi setiap harinya dan lebih dari 60% penduduk desa adalah kelompok pengrajin.
“Harapannya program Desa Devisa Rotan Sukoharjo bisa menjadi bahan bakar semangat dan lokomotif untuk menggerakkan UKM pengrajin rotan yang ada di Desa Trangsan, menambah pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan penjualan di skala ekspor,” tutup Irwan. | 2023-03-30 15:28:09 | Berita Online | sumut.antaranews.com | null |
Indonesia Eximbank | 380,504,714 | Perluas kerja sama ekosistem pembiayaan, LPEI berencana gandeng lebih banyak BPD |
Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berencana untuk menjalin kerja sama dengan lebih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna memperluas ekosistem pembiayaan ekspor terhadap UKM.
Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI Wahyu Bagus Yuliantok menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPD Jatim dan BPD Jawa Barat dan Banten (BJBR).
“Ke depan kita nanti sama BPD Jogja, BPD Jateng, lalu Sumut sampai Sulselbar,” kata Bagus dalam acara Media Gathering di Yogyakarta, Rabu.
Hal itu juga dilakukan agar LPEI dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di setiap daerah.
Bagus menjelaskan, rencana tersebut menjadi salah satu fokus LPEI dalam menjalankan program Penugasan Khusus Ekspor Usaha Kecil Menengah (PKE UKM).
PKE UKM menjadi program yang bertujuan untuk menggenjot ekspor UKM melalui akses terhadap pembiayaan, penjaminan, konsultasi serta asuransi ekspor.
Ia mengungkapkan, dana yang digelontorkan melalui PKE UKM saat ini mencapai hampir Rp1 triliun yang menjangkau 200 pelaku usaha kecil.
Dalam skema pembiayaan UKM, LPEI menetapkan plafon pinjaman kepada UKM maksimal mencapai Rp15 miliar dengan bunga hanya 6 persen.
Namun, Bagus menuturkan bahwa sejauh ini rata-rata pembiayaan yang disalurkan untuk UKM berada di kisaran Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.
Untuk agunan sendiri, LPEI menetapkan 30 persen dari pembiayaan yang diterima. Hal itu karena menurut Bagus, berdasarkan kapasitas bisnis rata-rata UKM masih cenderung belum mempunyai omzet yang besar.
"Size UKM ini lebih ke yang kecil bukan menengah. Kalau menengah rata-rata sales-nya itu ratusan miliar. Kita sudah deliver hampir 200 pelaku UKM. Memang yang size-nya nggak mencapai Rp50 miliar setahun omzetnya. Rata-rata yang kita berikan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar," jelasnya.
Bagus menyampaikan bahwa program PKE UKM juga mampu menjadi salah satu strategi bagi Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap/MIT) dengan konsisten mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen.
Sampai dengan 2023, LPEI telah menggelontorkan total dana Rp8,7 triliun untuk semua program PKE.
Saat ini ada 7 PKE yang berjalan, di antaranya yaitu program PKE Kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan, PKE UKM, PKE Trade Finance, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, PKE Pariwisata KEK Mandalika dan PKE Destinasi Pariwisata Superprioritas.
Program PKE tersebut juga dapat mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM berorientasi ekspor agar tetap bersaing di pasar internasional dan menjadi bagian dari rantai pasok global.
Hingga 30 November 2023, total akumulasi disbursement PKE telah mencapai Rp12,96 triliun, untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara tujuan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perluas ekosistem pembiayaan, LPEI berencana gandeng lebih banyak BPD | 2023-12-21 07:00:14 | Berita Online | sultra.antaranews.com | Bayu Saputra |
Indonesia Eximbank | 369,476,172 | UU Antideforestasi UE Bisa Hambat Ekspor Indonesia | UU Antideforestasi UE Bisa Hambat Ekspor Indonesia
AKARTA, ID - Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (UE) atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR)
dapat menghambat ekspor Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Sebab, para pelaku ekspor sangat sulit mengikuti aturan terkait
ketertelusuran dan geotagging terkait apakah suatu produk terlibat deforestasi atau tidak.
Oleh Leonard AL Cahyoputra
Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menerangkan, kedua aturan tersebut akan sangat sulit dipraktikkan di lapangan bagi hampir seluruh negara berkembang. Hal ini karena gap digital literacy dan gap adopsi penggunaan teknologi untuk traceability yang sangat besar di negara maju. Sejauh ini yang bisa melakukan traceability terhadap produk perkebunan mayoritas adalah negara maju seperti New Zealand atau Australia untuk produk buah-buahannya. "Ini juga dimudahkan karena mereka sudah mengadopsi smart farming yang banyak mengadopsi cukup banyak teknologi pertanian sehingga traceability lebih mudah," ucap dia kepada Investor Daily, Jakarta, Sabtu (15/7/2023). Shinta memperkirakan yang bisa mengikuti UU anti deforestasi UE hanya perusahaan-perusahaan besar karena kebutuhan adopsi teknologinya. Untuk perusahaan kecil atau petani plasma akan jauh lebih sulit, sehingga sebetulnya kebijakan ini sangat tidak ramah terhadap perkembangan inklusifitas ekonomi atau perdagangan.
"Ini berkaca dari pengalaman implementasi kebijakan traceability di sektor perikanan yang sudah lebih dulu meminta traceability asal produk untuk mencegah IUU fishing. Di perikanan pun yang diterapkan bukan dalam bentuk geotagging yang tentunya jadi lebih sulit dipraktikkan karena digital literacy kita masih rendah," kata dia.
Shinta menghimbau pemerintah agar opsi gugatan hukum mengenai UU tersebut dijadikan sebagai opsi terakhir yg diambil, bila semua upaya diplomasi lain untuk mengubah atau mengurangi
dampak kebijakan UU anti deforestasi UE terhadap Indonesia sudah gagal. Dia menerangkan, lebih baik dimaksimalkan dulu mekanisme konsultasi, dialog, lobbying dan diplomasinya dengan pihak UE, baik parlemen maupun Komisi Eropa dan perwakilan di tiap-tiap negara UE yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan ini.
Shinta menjelaskan, Kadin mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya diplomasi pemerintah mengenai isu deforestasi ini, khususnya dim menyampaikan aspek-aspek yang bisa memberatkan pelaku usaha/ eksportir dan bagaimana harapan dunia atas kebijakan ini. Dia mengungkapkan, pihaknya turut menyampaikan keberatan atas kebijakan ini ke stakeholders perdagangan di UE dan berupaya bekerja sama untuk mengatasi aturan ini agar tidak menjadi hambatan perdagangan.
"Secara internal, kami juga memfasilitasi pertukaran informasi, pembentukan pemahaman yang baik dan mengedukasi sesama pelaku usaha terkait kebijakan ini, agar dalam periode transisi ini kita semua bisa bersiap-siap melakukan penyesuaian internal yang dibutuhkan agar tidak terkena rintangan perdagangan," ucap Shinta.
Dia mengatakan, bisa saja diplomasi yang dilakukan bisa membuat Indonesia mengatasi tantangan ini dengan bentuk kerjasama ekonomi baru yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Shinta meyakini andai produk ekspor Indonesia terkena sanksi, yang merana bukan hanya eksportir Indonesia, tetapi juga pasar UE. "Ini karena semua beban compliance atas regulasi ini sudah pasti akan ditransfer oleh eksportir ke konsumen di negara tujuan ekspor. Sehingga harga produk di pasar mereka akan lebih mahal. Ini tentu tidak diinginkan oleh mereka krn mereka masih inflasi tinggi."
kata Shinta.
Shinta mengaku Kadin belum melakukan perhitungan kerugian akibat UU ini karena cakupannya sangat luas, bukan hanya CPO atau produk-produk perkayuan tapi komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan.
"Jadi bukan hanya produk yang disebutkan saja, tetapi berpotensi dikenakan pada produk turunannya juga seperti kertas, furnitur, ban, dan lainnya," kata dia.
Shinta mengatakan, ekspor CPO tiap tahunnya memiliki nilai ekspor sebesar USS 3,5 miliar ke Uni Eropa. Begitu juga dengan karet sekitar US$ 1 miliar, ekspor furnitur sekitar USS 600
juta, belum termasuk produk-produk flooring dari kayu yang volume ekspornya tiap tahun meningkat.
"Belum ditambah juga produk-produk ekspor emerging lain seperti produk olahan kopi, cacao atau CPO dalam bentuk makanan dan minuman (mamin) yang kalau ditambah tentu bisa menggelembungkan angka perkiraan dampak negatifnya untuk Indonesia," ujar dia.
Kerugian Capai US S 7 Miliar
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan potensi kerugian Indonesia akibat implementasi akibat Undang-Undang anti deforestasi European Union Deforestation-Free Regula-
tions (EUDR) mencapai 7 miliar dolar AS.
Airlangga menjelaskan kebijakan EDURini menyasar pada tujuh komoditas yang harus terjamin bebas dari deforestasi, yakni kelapa sawit, karet, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu serta produk turunannya. "Potensi kerugian bisa sampai 7 miliar dolar AS tapi kalau mereka bisa menerapkan standar, jadi kita bisa ada kesepakatan itu tetap bisa berjalan," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Airlangga menjelaskan bahwa implementasi EUDR akan menyulitkan 15-17 juta petani small holders karena komoditas tersebut harus di-
verifikasi berdasarkan uji kelayakan lahan (due dilligence).
EUDR juga mewajibkan penerapan "geolocation" lahan kelapa sawit yang akan mengklasifikasikan negara tersebut dalam 3 kategori yakni berisiko rendah, berisiko sedang, dan berisiko tinggi.
Di sisi lain, eksportasi komoditas perkebunan Indonesia telah memenuhi standar global produksi yang berkelanjutan, contohnya standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pada produk kelapa sawit dan turunannya, serta Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu dan turunannya.
Ia menilai standar tersebut dapat diadopsi dalam implementasi kebijakan EUDR, sehingga tidak lagi diperlukan kewajiban geolocation plot. Jika negara tersebut diklasifikasikan sebagai tinggi risiko (high risk), 8 persen dari produk yang diekspor harus lulus verifikasi bebas deforestasi, kemudian 6 persen jika risiko standar (standards risk) dan 4 persen untuk risiko rendah.
"Dalam berbagai kasus tentu mereka perlu verifikasi dan itu ada ongkosnya. Siapa yang menanggung?," kata Airlangga.
Indonesiapun sudah mengusulkan adanya joint mission bersama Malaysia untuk membentuk satuan tugas (task force) guna melakukan pembahasan dan mengkaji agar kebijakan EUDR tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan dan petani small holders.
Adapun kerangka kebijakan EUDR telah lama dirundingkan di parlemen Eropa, namun baru diundangkan pada April 2023. EUDR baru resmi berlaku pada 16 Mei 2023, namun Uni Eropa memberikan masa transisi bagi perusahaan besar untuk mengimplementasikan aturan baru itu dalam waktu 18 bulan, sementara perusahaan kecil mendapatkan fase transisi 24 bulan. (ant) | 2023-07-17 00:00:00 | Koran Nasional | Investor Daily Indonesia | ant |
Indonesia Eximbank | 363,877,855 | LPEI Gandeng BRI untuk Sinergi Dorong Ekspor Nasional | Suara.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melakukan courtesy meeting dengan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) yang berlokasi di Gedung BRI 2 lantai dasar.
LPEI yang diwakili oleh Chesna F. Anwar, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan dan Agus Windiarto Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional bertemu langsung dengan jajaran pimpinan BRI yang diwakili oleh Agus Noorsanto, Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Trihartono Kadiv Sindikasi Dan Jasa Keuangan Non Bank.
"Pertemuan kali ini dalam rangka memberikan update kinerja tahun 2022 dan proses transformasi LPEI ke depan serta perluasan kerjasama dengan BRI," kata Chesna ditulis Selasa (4/4/2023).
Sebagaimana diketahui, BRI merupakan Bank dengan distribution network atau cabang terluas di Indonesia sehingga LPEI dapat memanfaatkan jaringan BRI tersebut untuk dapat menunjang pengembangan program pembiayaan, asuransi, trade finance, dan jasa konsultasi segmen UKM.
Program Desa Devisa yang merupakan salah satu inisiatif jasa konsultasi adalah program pendampingan yang diinisiasi oleh LPEI berbasis komunitas dengan produk sesuai prioritas atau yang memiliki potensi tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan mengembangkan komoditas unggulan desa untuk diekspor.
Dengan adanya kolaborasi antara LPEI dengan BRI, maka diharapkan semakin banyak desa-desa lain yang dapat dijadikan Desa Devisa.
Selain pengembangan kerjasama untuk pembentukan desa devisa, LPEI dan BRI juga akan mengintensifkan program kerjasama yang telah berjalan sejak awal LPEI berdiri yaitu meliputi pemberian fasilitas Kredit, kerjasama Counter Bank Guarantee, Program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) serta Trade Credit Insurance (TCI).
LPEI mengharapkan dukungan BRI untuk pengembangan transaksi bisnis lain seperti co-financing dapat direalisasikan dalam waktu dekat. | 2023-04-04 15:21:11 | Berita Online | suara.com | Iwan Supriyatna |
Indonesia Eximbank | 386,293,828 | Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu |
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kejaksaan Agung, Senin.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani di ruang kerjanya, Senin.
Burhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI.
Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.
Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp2,505 triliun.
“Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin.
Usai menerima laporan tersebut dari Menkeu Sri Mulyani Jaksa Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah untuk diselidiki.
Kejaksaan Agung mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pihaknya menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di LPEI.
“Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri.
Sri juga menyampaikan bahwa pihaknya terus menegaskan kepada Direksi LPEI yang saat ini untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik. | 2024-03-18 11:21:09 | Berita Online | bengkulu.antaranews.com | ANTARA News Bengkulu |
Indonesia Eximbank | 386,414,407 | KPK: Kasus Dugaan Korupsi Dana LPEI Masuk Penyidikan |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masuk ke proses penyidikan. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Baca Juga
LPEI Buka Suara Soal Adanya Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun
"Pada 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," ujar Ghufron. Diketahui, pengumuman tersebut berselang sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan kasus yang menyeret LPEI ke Kejaksaan Agung 9Kejagung). Ghufron pun menjelaskan pihaknya telah lama menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut. "Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023," katanya."Perlu kami tegaskan menyikapi memang kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke Kejagung, jadi KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan," sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, dibahas laporan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)."Hari ini kita khusus membahas LPEI," kata Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
Baca Juga
4 Debitur Terduga Korupsi LPEI Capai Rp2,5 Triliun
LPEI sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor, telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI."Kita berusaha melakukan bersih-bersih," ucapnya.
Lihat Juga: KPK Cecar 4 Anggota DPRD Kota Bandung soal Dugaan Titipan Paket Pekerjaan
(kri)
| 2024-03-19 18:56:19 | Berita Online | sindonews.com | Nur Khabibi |
Indonesia Eximbank | 372,991,983 | BI optimistis WIES dongkrak ekspor UMKM Sumbar hingga 10 persen |
Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) optimistis kegiatan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) yang diadakan di Kota Padang mampu mendongkrak nilai ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga 10 persen.
"WIES ini salah satunya untuk memacu UMKM kita dan mungkin bisa meningkatkan nilai ekspor Sumbar menjadi 10 persen," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Kamis.
Nilai total ekspor Sumbar khususnya dari sektor UMKM masih terbilang kecil yakni di kisaran empat hingga enam persen.
Oleh karena itu, forum pertemuan pengusaha-pengusaha muslim dari berbagai negara di Sumbar diharapkan menstimulasi nilai ekspor UMKM.
"WIES ini sangat bagus, makanya BI mendukung agar ekspor produk dari Sumbar ini meningkat," katanya.
Menurut dia, beberapa produk UMKM asal Sumbar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan diekspor ke luar negeri. Sebagai contoh bumbu rendang, gambir, kayu manis, kopi dan lain sebagainya.
Gambir dan bumbu rendang ini sudah banyak peminatnya. Khusus gambir BI menyarankan ekspornya ke negara tujuan baru.
Melalui WIES 2023 BI berharap adanya komitmen dan kerja sama yang dibangun antara Indonesia khususnya Provinsi Sumbar dengan delegasi negara peserta untuk menampung beragam produk UMKM asal Ranah Minang dan provinsi lainnya.
Selain peran agregator atau negara-negara peserta WIES, eks Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta tersebut mengatakan seyogianya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga bisa mengambil peran dalam memasarkan produk UMKM Tanah Air ke beberapa negara.
"PPI ini bisa berperan sebagai agregator dan mengumpulkan produk UMKM dan mengekspornya ke luar negeri," ucapnya
Guna meningkatkan daya saing dan nilai ekspor UMKM Sumbar, Endang mendorong pemerintah setempat untuk menguatkan
branding
produk asal Sumbar. Sebab, meskipun produk dalam negeri sudah dikenal masyarakat Indonesia, namun negara lain belum tentu mengetahuinya.
"Malaysia dan Singapura mungkin sudah tahu produk kita, namun negara-negara timur tengah belum tentu. Sebab,
branding
produk itu belum begitu kuat," jelasnya.
Sapta Nirwandar: RI punya potensi besar sebagai industri halal dunia
Sumbar paparkan sejumlah peluang bisnis pada negara peserta WIES
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023
| 2023-09-07 17:42:10 | Berita Online | antaranews.com | Pewarta: Muhammad Zulfikar |
Indonesia Eximbank | 377,842,545 | Era Suku Bunga Tinggi Akan Menghambat Ekspor Indonesia | TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Era suku bunga tinggi secara global mungkin berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke depan.
Ekonom Bahana TCW Emil Muhamad mengungkapkan, dampak suku bunga tinggi ini bahkan sudah terlihat pada kinerja ekspor Indonesia pada kuartal III-2023.
"Ekspor Indonesia sudah turun 4,26 persen yoy pada kuartal III-2023. Bahkan, rasio kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) turun ke 21,3 %," terang Emil.
Padahal pada periode sama tahun sebelumnya, atau pada kuartal III-2022, sumbangan ekspor kepada PDB masih sebesar 25,5 %.
Selain berdampak pada kinerja ekspor, era suku bunga tinggi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Padahal seperti diketahui, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kuartal III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06 % yoy, dengan kontribusi pada pertumbuhan sekitar 52,62 %. Lebih rendah dari capaian pertumbuhan kuartal III-2023 yang sebesar 5,39 % yoy.
Namun, selain karena suku bunga tinggi, Emil juga melihat bahwa perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga disebabkan oleh lambatnya realisasi belanja pemerintah.
| 2023-11-12 23:29:06 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Indonesia Eximbank | 370,217,995 | BI: Masih Ada Ruang Tingkatkan Ekspor UMKM | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengungkapkan masih terdapatnya ruang untuk meningkatkan kontribusi UMKM pada ekspor Indonesia. Hal itu menurutnya turut membuktikan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Aida menyampaikan BI terus berkomitmen untuk memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. “Ini melalui berbagai instrumen kebijakan dan didukung dengan sinergi yang erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya, termasuk dalam mendorong pengembangan UMKM,” kata Aida dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).
Dalam meningkatkan kinerja ekspor UMKM diperlukan tiga langkah strategis. Aida mengatakan pertama yaitu konsistensi untuk memperkenalkan produk UMKM yang berkualitas premium dari seluruh Indonesia kepada pasar ekspor.
Langkah kedua yaitu inovasi dalam menghasilkan produk UMKM yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya untuk langkah strategis ketiga yakni sinergi dengan seluruh stakeholders untuk ditumbuh kembangkan secara konsisten.
Untui pengembangan UMKM, Aida menegaskan, Bank Indonesia berkomitmen melaksanakan tiga pilar kebijakan. “Pilar pertama yaitu penguatan korporatisasi untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha terintegrasi,” ucap Aida.
Pilar kedua, lanjut dia, peningkatan kapasitas baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha termasuk dengan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas. Lalu pilar ketiga yaitu dukungan terhadap akses pembiayaan agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing. | 2023-07-28 20:14:09 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ahmad Fikri Noor |
Indonesia Eximbank | 386,310,499 |
Ini 4 Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun, Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
|
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, empat perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga korupsi dengan total senilai Rp 2,5 triliun.
Hal ini disampaikan Burhanuddin selepas menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024).
"(Perusahaan) RII sebesar Rp 1,8 triliun. SMR sebesar Rp 216 miliar, ini nama PT atau perusahaannya. PT SRI sebesar Rp 1,44 miliar. Terakhir, PT PRS sebesar Rp 300,5 miliar," ungkap Burhanuddin.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membeberkan, empat perusahaan debitur LPEI itu bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.
Ketut mengatakan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) segera menindaklanjuti laporan Sri Mulyani.
"4 ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan shipping perusahaan perkapalan," ungkap Ketut.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis Naskah: Michaela Winda Saputra
Video Jurnalis: Michaela Winda Saputra
Video Editor: Michaela Winda Saputra
Produser: Nursita Sari
#SriMulyani #LPEI #JaksaAgung #JernihkanHarapan
Media Sosial Kompas.com:
Facebook: https://www.facebook.com/KOMPAScom/
Instagram: https://www.instagram.com/kompascom/
LINE: https://line.me/ti/p/@kompas.com
TikTok: https://tiktok.com/@kompascom
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L | 2024-03-18 14:35:18 | Berita Online | Kompas.com | Kompas.com |
Indonesia Eximbank | 387,583,977 | LPEI bantu 104 pelaku UKM perluas pasar ekspor di awal 2024 |
Tujuan utama kami adalah memberdayakan pelaku UKM agar dapat bersaing secara global melalui ekspansi pasar luar negeri
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank telah membantu 104 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pembeli
(buyer)
baru dari berbagai negara dengan kesepakatan nilai bisnis hingga Rp1 miliar.
LPEI mendorong berbagai produk Indonesia mulai dari fesyen, dekorasi rumah, perabotan, makanan dan minuman hingga komoditas rempah untuk mendunia.
Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Ilham Mustafa mengatakan dalam rentang Januari-Maret 2024, LPEI telah mengadakan 14 sesi
business matching
yang melibatkan lebih dari 500 pelaku UKM berorientasi ekspor dengan potensi
buyer
dari berbagai negara, termasuk Kanada, Belanda, Uni Emirat Arab, Jerman, hingga Australia.
"Kami berkolaborasi erat dengan atase perdagangan,
Indonesian Trade Promotion Center
(ITPC), asosiasi ekspor,
Export Center Surabaya
, serta diaspora Indonesia untuk memfasilitasi UKM dalam mengakses pasar global. Hal ini merupakan salah satu upaya LPEI dalam rangka mendukung pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional," ujar Ilham di Jakarta, Jumat.
Selain menghubungkan dengan calon pembeli internasional, LPEI juga memberikan pemahaman dan wawasan kepada pelaku UKM tentang identifikasi peluang bisnis baru serta pembentukan kerja sama yang berkelanjutan.
"Tujuan utama kami adalah memberdayakan pelaku UKM agar dapat bersaing secara global melalui ekspansi pasar luar negeri, sekaligus memperkaya pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan
buyer
luar negeri," tambah Ilham.
Salah satu UKM yang mendapatkan
buyer
luar negeri ekspor adalah CV Sabila Multi Kreasindo yang memproduksi dekorasi rumahan dan kriya asal Magelang, Jawa Tengah.
CEO CV Sabila Multi Kreasindo Syarif Ihsanuddin mengatakan bahwa pihaknya berhasil mendapatkan pesanan dekorasi rumahan dengan volume satu kontainer berukuran 20 kaki (feet) ke Amerika Serikat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada LPEI yang sudah memfasilitasi
Business Matching
dengan
buyer
dari Amerika Serikat sehingga produk kami terpilih dan menembus negara tersebut,” ujarnya.
Selain CV Sabila Multi Kreasindo, ada Unikayo, UKM asal kota Payakumbuh, Sumatera Barat yang juga berhasil mendorong produk rendang berani mendunia dalam
business matching
yang diselenggarakan oleh LPEI.
Laurencia De Richo sebagai pemilik bersyukur dapat bertemu dengan LPEI dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan dapat membantu produknya menembus pasar global.
Unikayo merupakan bisnis kuliner asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Produk utama Unikayo adalah bumbu rendang instan (rendang paste) dan produk turunan rendang saji dalam berbagai varian, seperti rendang sapi iris, rendang jamur tiram suir, dan rendang ikan tuna.
Dalam
business matching
tersebut, Unikayo mendapatkan pesanan pra pemesanan
(pre-order/PO)
20 kilogram bumbu rendang instan (rendang paste) ke Selandia Baru.
“Kami bersyukur bisa bertemu LPEI yang dapat membina dan membimbing UKM untuk bisa ekspor. Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya dimentori oleh praktisi ekspor yang berpengalaman, didampingi selama proses
offering
dengan calon
buyer
bahkan dibantu untuk dicarikan potensial
buyer
lainnya,” pungkas Laurencia.
Acara
business matching
ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, pertanian, teknologi, dan produk kreatif. Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengakselerasi pertumbuhan ekspor Indonesia di pasar global.
Pemerintah Indonesia fasilitasi penjajakan bisnis UKM di Arab Saudi
Kemendag fasilitasi ekspor perdana UKM binaan senilai Rp3,6 miliar
Pembiayaan LPEI bantu UKM gula kelapa tembus ekspor ke sepuluh negara
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-04-05 14:56:10 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Indonesia Eximbank | 384,308,951 | Menilik Dampak Resesi Jepang ke Kinerja Ekspor Indonesia | ['', 'JAKARTA, KOMPAS.com - Jepang masuk ke dalam jurang resesi setelah perekonomiannya mengalami kontraksi pada periode Oktober-Desember 2023.', ' Resesi teknis terjadi karena Jepang telah mencatat penurunan berturut-turut pada produk domestik bruto (PDB) secara kuartalan yang kedua.', ' Dikutip dari CNBC, PDB Jepang sementara mengalami kontraksi 0,4 persen secara tahunan pada Kuartal IV-2023. Pada kuartal sebelumnya, PDB Jepang sudah mulai mengalami pelemahan 2,9 persen.', ' Ekonomi Jepang juga susut 0,1 persen pada kuartal IV dibandingkan kuartal sebelumnya. Angka tersebut lebih lemah dari ekspektasi ekspansi senilai 0,3 persen.', ' Tren ini berlanjut setelah pada Kuartal III-2023 ekonomi Jepang juga merosot 0,4 persen secara kuartalan. ', ' Di sisi lain, kosumsi swasta turun 0,2 persen secara kuartalan pada kuartal IV-2023. Angka tersebut berbeda dibandingkan perkiraan median yang memproyeksikan ekspansi sebesar 0,1 persen.', 'Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, resesi Jepang ini berdampak ke kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya, Jepang merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia.', ' Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 Indonesia. Pada Januari lalu, nilai ekspor Indonesia ke Negeri Sakura mencapai 1,46 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 22,78 triliun. ', ' "Jadi situasi resesi yang ada di Jepang bisa berpengaruh cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia, karena Jepang adalah negara mitra dagang tradisional," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (16/2/2024).', '\xa0', '', ' Sebagai informasi, salah satu pertanda masuknya suatu negara ke dalam resesi ialah adanya penurunan aktivitas perekonomian sehingga dari sisi permintaan pun melemah. Hal ini yang kemudian akan membuat pelemahan ekonomi Jepang berdampak ke Indonesia.', ' Jika melihat data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebenarnya telah turun signifikan pada Januari lalu.', ' Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Jepang ambles 22,73 persen secara tahunan dari nilai ekspor 1,89 miliar dollar AS atau setara Rp 29,49 triliun pada Januari 2023.', ' Bhima memperkirakan, sejumlah komoditas utama ekspor nasional yang bakal terdampak oleh resesi Jepang yaitu batu bara, komponen elektrik, nikel, perhiasan, barang-barang dari kayu dan turunannya, karet, hingga perikanan.', ' "Ini daftar barang yang akan terdampak, karena nilainya sangat besar dan kondisi domestik di Jepang semakin diperburuk oleh demografi yang semakin besar usia non produk atau lansianya sehingga berpengaruh terhadap konsumsi," ucapnya.']
, Merespons pelemahan ekonomi Jepang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah perlu mencari negara tujuan ekspor baru guna mengantisipasi penurunan aktivitas dagang dengan Jepang., "Kita melihat bahwa ke depan kita harus buka pasar baru," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/2/2024)., Oleh karenanya, Airlangga bilang, pemerintah tengah berupaya menjajaki kerja sama bersifat keanggotaan multilateral, seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)., "Kita bahkan sedang mengkaji membuka market dengan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), kita melihat Kanada dan Amerika Latin juga bisa terbuka," tuturnya., Pada saat bersamaan, pemerintah akan menjaga motor utama perekonomian nasional, yakni konsumsi rumah tangga, untuk meminimalisir dampak dari potensi perlambatan aktivitas dagang. , "Konsumsi masih akan terus dijaga karena itu yang negara lain tidak punya. Kalau negara lain enggak punya, kita punya, kita harus perkuat itu," ucap Airlangga. | 2024-02-17 11:35:10 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Indonesia Eximbank | 367,331,294 | LPEI dan Indonesia Re Kolaborasi Dorong Ekspor Nasional | REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menyelaraskan sinergi antar lembaga pemerintah melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terkait penyaluran kegiatan usaha untuk mendukung ekspor nasional.
Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan nota kesepahaman ini dapat semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin sejak 2014 serta membuka kerja sama lainnya di masa depan, baik dalam bidang pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi.
"Kami percaya kerja sama yang dilaksanakan ini dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, khususnya dalam kegiatan ekspor," ujarnya dalam keterangan tulis, Jumat (9/6/2023).
Sementara itu, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin Norhadi menambahkan kerja sama ini dapat mendukung fungsi kedua belah pihak dalam menjalankan perannya dan berkolaborasi untuk mendukung ekspor nasional.
Menurutnya komitmen kedua institusi dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam hal penyediaan layanan dan fasilitas yang saling melengkapi diharapkan dapat memfasilitasi nasabah LPEI dan Indonesia Re di seluruh Indonesia. Sekaligus mendorong terciptanya para pelaku usaha berorientasi ekspor yang makin berdaya saing, dengan usaha yang berkelanjutan dapat mendukung penguatan ekonomi nasional.
"Kami berharap ke depan peluang kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan dan kami siap untuk menggali potensi kerja sama lainnya bersama Indonesia Re,” ucapnya.
Maqin menyebut kerja sama ini juga dapat memperkuat posisi LPEI dalam meningkatkan bisnis asuransi untuk mendorong ekspor nasional.
Asuransi merupakan bisnis yang penting untuk mendorong ekspor karena memberikan proteksi terhadap tagihan ekspor sehingga akan menjaga arus kas para eksportir agar bisnis mereka tetap berjalan dengan lancar.
“Maka demikian, kerja sama ini tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Indonesia Re agar dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kredibilitas sebagai BUMN yang memiliki integritas tinggi dalam bidang reasuransi,” ucapnya. | 2023-06-09 21:21:11 | Berita Online | republika.co.id |
Rep: Novita Intan / Red: Ichsan Emrald Alamsyah |
Indonesia Eximbank | 359,685,933 | Nilai Perdagangan Ekspor Tahun 2022 Baik, Ekspor Indonesia Relatif Kuat | JAKARTA - Nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor yaitu USD268 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) berkontribusi dalam peningkatan tersebut.“Batu bara bisa mengompensasi impor daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel 29 billion, dan CPO sekitar 30 billion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen. “Tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan (2023) diproyeksikan, karena kita basisnya sudah tinggi, ekspornya naik di 12,8 (persen), impornya 14,9 persen,” tambahnya. Airlangga menambahkan, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif ini juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Presiden juga meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki. “Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur,” kata Airlangga. “Kita akan melakukan revisi (PP Nomor 1 Tahun 2019), sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa,” lanjutnya. Terkait negara tujuan ekspor, menurut Airlangga, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi. Sementara itu, perdagangan antarnegara anggota ASEAN (Intra-ASEAN Trade) juga masih cukup tinggi. “Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden,” imbuhnya. Lihat Juga: Kutuk BUMN yang Tekor, Erick Thohir: Gak Bisa Nyumbang (uka) | 2023-01-11 16:07:12 | Berita Online | sindonews.com | I. Husni Isnaini |
Indonesia Eximbank | 380,575,570 | DESTINASI SUPERPRIORITAS: Kawasan Marina Labuan Bajo, NTT, yang difoto dari atas beberapa waktu lalu. LPEI dan BCA memberikan fasilitas pembiayaan de | DESTINASI SUPERPRIORITAS: Kawasan Marina Labuan Bajo, NTT, yang difoto dari atas beberapa waktu lalu. LPEI dan BCA memberikan fasilitas pembiayaan dengan nilai Rp 1,05 triliun kepada PT Indonesia Ferry Property (IFPRO) untuk pengembangan destinasi pariwisata superprioritas hu. | 2023-12-22 00:00:00 | Koran Nasional | Jawa Pos | IFPRO |