Datasets:

masa-research

/

news_absa_v2_unannotated

like 0

Follow

masa research 6

Indonesia Eximbank

Nilai Ekspor Indonesia di Agustus 2023 Naik 5,47% MoM

Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 terpantau meningkat bila dibandingkan dengan bulan Juli 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan laporan sebesar US$ 22 miliar atau naik 5,47% secara bulanan (MoM). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, kenaikan nilai ekspor ini didorong oleh kenaikan ekspor baik itu minyak dan gas (migas) maupun non migas. "Ekspor migas senilai US$ 1,32 miliar atau naik 7,50% MoM dan ekspor non migas tercatat US$ 20,69 miliar atau naik 5,35% MoM," terang Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/9). Amalia pun memerinci. Kenaikan ekspor migas pada bulan lalu disebabkan oleh kenaikan nilai ekspor komoditas hasil minyak yang naik 40,25% MoM. Sedangkan kenaikan ekspor non migas disebabkan oleh kenaikan ekspor, terutama komoditas biji, logam, tera, dan abu (HS 26). Disusul dengan kenaikan ekspor komoditas lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), dan pakaian serta aksesoris terutama rajutan (HS 61). Namun, bila dibandingkan dengan Agustus 2022, nampaknya nilai ekspor Agustus 2023 mengalami penurunan cukup dalam, yaitu sekitar 21,21% yoy. Secara tahunan, penurunan terjadi baik pada ekspor migas maupun non migas, yang melanjutkan tren penurunan sejak awal tahun 2023. "Terutama disebabkan oleh harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dari tahun lalu," tandas Amalia.

2023-09-15 09:22:45

Berita Online

kontan.co.id

Bidara Pink

Indonesia Eximbank

Harga Komoditas Menyusut, Ekspor Indonesia pada September 2023 Turun 5,63 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja ekspor Indonesia pada September 2023 masih menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan tersebut sebesar US$ 20,76 miliar, turun 5,63% dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan secara tahunan, penurunannya mencapai 16,17%. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, nilai ekspor nonmigas mengalami penurunan secara bulanan dan tahunan, sedangkan ekspor migas meningkat secara bulanan dan tahunan. "Nilai Ekspor nonmigas mencapai US$ 19,35 miliar, turun 6,41% dibanding Agustus 2023. Penurunan ini terutama terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati yang turun 20,54%," kata Amalia dalam konferensi pers neraca perdagangan 2023, Senin (16/10/2023). Ekspor nonmigas terbesar pada September 2023 adalah ke Tiongkok yang mencapai US$ 5,17 miliar. Amerika Serikat berada di urutan kedua sebesar US$ 1,84 miliar, disusul India US$ 1,50 miliar. Kontribusi ketiga negara terebut terhadap kinerja ekspor mencapai 43,97%. Sementara itu, kenaikan ekspor migas sebesar 6,54% didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah sebesar 185,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Amalia juga mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja ekspor September 2023, antara lain dampak El Nino yang umumnya terasa kuat pada musim kemarau, yaitu pada Juli, Agustus, September, dan Oktober. Selain itu, harga-harga komoditas unggulan di pasar global juga relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Secara kumulatif, ekspor Indonesia pada periode Januari–September 2023 mencapai US$ 192,27 miliar. Hasil ini juga turun sebesar 12,34 %.

2023-10-16 11:49:13

Berita Online

beritasatu.com

BeritaSatu.com

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia USD19,2 Miliar, Merosot 29,4% di April 2023

JAKARTA - Nilai ekspor Indonesia mencapai USD19,29 miliar pada April 2023. Capaian tersebut turun 17,62% dibanding ekspor Maret 2023. Dibanding dengan April 2022 juga nilai ekspor April 2023 turun sebesar 29,40%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Imam Machdi melaporkan ekspor migas dilaporkan mengalami penurunan secara month-to-month(mtm) sebesar 5,95% atau mencapai USD1,26 miliar dibandingkan Maret 2023. Hal ini dikarenakan minyak mentah turun sebesar 59,37% dan juga gas turun sebesar 7,95%. "Pada tahun 2023, pertumbuhan ekspor secara m-to-m terendah pada bulan April. Namun, pertumbuhan ini merupakan pola musiman karena adanya momen libur lebaran," ujar Imam dalam rilis resmi BPS di Jakarta, Senin (15/5/2023). Adapun ekspor nonmigas di Maret 2023 tercatat turun sebesar 18,33% atau mencapai USD18,03 miliar dibandingkan Maret 2023. Penurunan ekspor non migas ini disebabkan oleh komoditas bahan logam mulia dan perhiasan/permata turun 52,30% atau sebesar USD573,4 juta. Kemudian, komoditas bahan bakar mineral juga turun 12,04%, begitu juga minyak hewani/nabati turun 20,45%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada biji logam, terak, dan abu sebesar USD166,8 juta atau baik 26,16%. Lanjut, Imam mengatakan, dilihat menurut sektor, total nilai ekspor Indonesia pada April 2023 mencapai USD19,29 miliar. Dengan rincian, sektor migas sebesar USD1,26 miliar, sektor pertanian sebesar USD0,29 milar, sektor tambang dan lainnya sebesar USD 4,75 miliar, dan sektor industri pengolahan sebesar USD12,99 miliar. "Secara keseluruhan ekspor non migas menyumbang 93,48% dari total ekspor April 2023," jelasnya. Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar Follow Berita Okezone di Google News

2023-05-15 11:56:44

Berita Online

okezone.com

Indonesia Eximbank

Dorong Ekspor UKM, LPEI Siap Luncurkan Digital Platform pada Agustus 2024

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank siap meluncurkan digital platform untuk mendorong ekspor Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia.  Nantinya, digital platform tersebut bakal berisikan tentang edukasi ekspor digital dan layanan jual beli online atau marketplace dengan model Bussines to Bussines (b2b). Adapun, LPEI menargetkan layanan digital tersebut meluncur di Agustus 2024.3 "Ini ada marketplace. Ada edukasi ekspor. Pelaku UKM kita kan banyak yang belum siap ekspor. Kita bikin coaching program for new eksportir. Setelah mereka bisa ekspor, masuk ke martketplace," kata Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, Rabu (1/5). Namun sayangnya, Maqin belum bisa merinci secara detail berapa target transaksi di marketplace tersebut. Yang terang, LPEI akan memfasilitasi setiap UKM yang ingin menggencarkan produknya ke pasar global. "Saya belum bisa ngomong (target transaksi) karena ini pertama kali diumumkan di Indonesia," ucapnya. Maqin menjabarkan, syarat agar UKM bisa tergabung dalam platform digital tersebut utamanya harus memiliki produk dan komitmen untuk naik kelas. "Enggak ada minimal skala usaha. Yang jelas harus punya produk dulu. Ini kita edukasi. Setelah mereka siap, produknya kita siapkan masuk ke marketplace," jelasnya. Ia menambahkan, beberapa stakeholder mulai dari kementerian, lembaga dan partner perbankan yang memiliki pelaku UKM sudah berminat masuk ke digital platform milik LPEI. "Jadi kita tidak bisa sendiri harus kerja sama dengan stakeholder. Pelaku UKM mereka yang akan masuk ke platform kita bakal diedukasi," tambahnya.

2024-05-02 08:21:10

Berita Online

kontan.co.id

Rashif Usman

Indonesia Eximbank

Kemendag berdayakan peningkatan ekspor Indonesia ke Malaysia

Ini bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga sebuah langkah maju yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberdayakan usaha kecil, dan menengah (UKM) untuk berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia, khususnya ke Malaysia dengan meresmikan pembukaan Domart di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/6). Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Domart merupakan swalayan kecil atau minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia sekaligus menyajikan makanan khas Indonesia. "Ini bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga sebuah langkah maju yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Zulkifli menyampaikan, pembukaan ini merupakan simbol kerja sama dan persahabatan antara dua negara. Menurutnya, swalayan kecil tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk Indonesia termasuk produk UKM kepada masyarakat Malaysia. "Sebaliknya, kita juga berharap Domart dapat menjadi jembatan bagi para pengusaha Indonesia untuk memasuki pasar Malaysia," kata Zulkifli. Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan UKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Swalayan kecil tersebut diharapkan menjadi bagian penting dari peningkatan ekspor Indonesia ke Malaysia. Pada 2022, ekspor nonmigas Indonesia ke Malaysia mencapai 13,6 miliar dolar AS meningkat 27,6 persen dibandingkan 2021. Ini merupakan bukti nyata dari kekuatan dan potensi pasar Indonesia. Malaysia bukan hanya sekadar negara tetangga, tetapi merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Indonesia. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, baik dari segi demografi maupun geografi, yang memungkinkan produk-produk Indonesia dapat diterima masyarakat Malaysia. Selain itu, Malaysia merupakan konsumen potensial untuk produk-produk Indonesia. Mendag dan MITI Malaysia bahas investasi rumah sakit di Indonesia Indonesia, Malaysia akan bahas regulasi deforestasi dengan Uni Eropa Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-06-07 22:35:09

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia

Indonesia Eximbank

Resesi Jepang Akan Berdampak ke Produk Ekspor Indonesia, Apa Saja?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perlambatan ekonomi atau resesi yang terjadi di Jepang saat ini bisa berpengaruh cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia. Ini karena Jepang adalah negara mitra tradisional Indonesia dan sejumlah produk diekspor ke negara matahari terbit tersebut. Bhima pun menyampaikan beberapa produk ekspor Indonesia yang mungkin terdampak diantaranya batubara, komponen elektronik, nikel, perhiasan, kayu, karet hingga perikanan. "Jadi ini adalah list barang-barang yang mungkin akan terdampak ya karena memang nilainya sangat besar dan kondisi domestik di Jepang juga semakin diperburuk oleh demografi yang semakin besar usia non produktif atau lansianya. Jadi berpengaruh ke konsumsi domestik," ujar Bhima kepada Republika, Sabtu (17/2/2024). Bhima menjelaskan, produk ekspor batubara Indonesia ke Jepang tercatat sebanyak 8,8 miliar dolar AS kemudian disusul oleh komponen elektronik senilai 1,5 miliar dolar AS dan nikel dengan 1,2 miliar dolar AS. Kemudian perhiasan senilai 1,2 miliar dolar AS dari Indonesia serta barang-barang dari kayu dan turunannya senilai satu miliar dolar AS juga dikirim ke Jepang. "Karet ya yang digunakan untuk otomotif itu satu miliar dolar AS dan perikanan ekspor ke Jepang itu 509 juta dolar AS," ujar Bhima. Karena itu, Bhima menilai pemerintah perlu melakukan beberapa langkah untuk memitigasi dampak resesi terhadap ekspor Indonesia. Pertama adalah melakukan mitigasi dengan mengalihkan produk-produk yang diekspor ke Jepang, sebagian dialihkan ke pasar alternatif. "Tentu ini membutuhkan intelijen pasar untuk membaca peluang dan fasilitasi pertemuan dengan calon buyer atau pembeli yang potensial di negara alternatif. Di sinilah peran dari atase perdagangan kedutaan besar menjadi penting," ujarnya. Di sisi lain, Bhima menilai resesi Jepang juga memberikan peluang bagi Indonesia. Hal ini karena perlambatan ekonomi dalam negerinya, membuat Jepang lebih melihat potensi investasi di luar negeri salah satunya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, prospeknya dinilai masih cukup bagus, sehingga akan membuat industri Jepang mungkin bisa lebih banyak lagi melakukan relokasi pabrik ke Indonesia atau menambah Capital Expenditure (Capex)atau belanja modal untuk perluasan pabrik termasuk elektronik dan otomotif. Kondisi ini menurut Bhima harus direspon pemerintah dengan memberikan semacam insentif lebih besar lagi bagi para pelaku usaha yang bekerja sama dengan investasi Jepang terutama di sektor padat karya. "Ini menjadi momentum tadi untuk meningkatkan relokasi industri dari Jepang ke Indonesia terutama di sektor elektronik mungkin terkait dengan pengembangan mobil hybrid dan mobil listrik, industri baterai dan perangkat elektronik serta sektor IT," ujarnya.

2024-02-17 13:14:09

Berita Online

republika.co.id

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Lida Puspaningtyas

Indonesia Eximbank

KPK Kantongi Calon Tersangka Korupsi LPEI, Begini Nasib Kasus di Kejagung

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi calon tersangka di perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), kendati belum  diumumkan secara resmi.  Untuk diketahui, KPK kali ini menggelar penyidikan tanpa sudah menetapkan tersangka. Hal itu berbeda dari biasanya, di mana KPK selalu sudah menetapkan tersangka ketika suatu perkara naik ke tahap penyidikan.  Penyidikan itu juga dilakukan sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus serupa ke Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024). Pihak KPK menyebut sudah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebelum Menkeu memberikan laporan ke Kejagung.  "Calon [tersangka] ada. Enggak usah saya sebutkan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers penyidikan kasus LPEI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (20/3/2024).  Di sisi lain, penyidik KPK pun sudah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait sebelum kasus itu resmi naik penyidikan kemarin, Selasa (19/3/2024). Permintaan klarifikasi dilakukan termasuk pada pihak pelapor kasus itu, yang enggan diungkap identitasnya oleh KPK.  Laporan itu pun disebut diterima KPK pada 10 Mei 2023. Laporan itu lalu naik ke tahap penyelidikan pada 13 Februari 2024. Lembaga antirasuah itu pun enggan menjelaskan apabila sebelumnya sudah ada koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kasus tersebut, sebelum adanya pelaporan ke Kejagung.  "KPK menerima laporan 10 Mei 2023, siapa itu, apakah Kemenkeu, kami tidak perlu menyampaikan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kesempatan yang sama.  Ghufron lalu menjelaskan, langkah pihaknya untuk menaikkan perkara LPEI ke penyidikan sehari setelah laporan Menkeu ke Kejagung guna mencegah duplikasi proses hukum maupun kerja-kerja penegak hukum di dua lembaga menjadi berulang (redundant) untuk obyek-obyek yang sama.  Meski demikian, dia membuka kemungkinan bisa jadi obyek kasus yang kini sudah ditangani KPK pada penyidikan berbeda dengan yang diterima laporannya oleh Kejagung, maupun sebaliknya.  "Mungkin [obyek kasus] ada yang sama, siapa tahu mungkin tidak ada yang sama. Kalau ada yang tidak sama, maka kemudian tetap kemudian bisa jalan. Tetap kami berkoordinasi dan saling bertukar alat bukti bahkan," tuturnya. Untuk diketahui, pihak KPK mengumumkan nilai indikasi kerugian yang berbeda pada kasus LPEI dengan yang dilaporkan ke Kejagung. Ghufron memerinci bahwa pihaknya sudah menelaah tiga dari total enam laporan menyangkut debitur LPEI bermasalah itu.  Tiga debitur terindikasi fraud yang sudah ditelaah KPK itu yakni perusahaan berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL. Indikasi kerugian pada tiga korporasi itu terhitung sekitar Rp3,45 triliun.  Sementara itu, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud senilai Rp2,5 triliun dalam kasus dugaan korupsi di LPEI.  Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan laporan ini berdasarkan dari laporan tim terpadu yang terdiri dari Jamdatun, BPKP hingga Inspektorat Keuangan di Kemenkeu. Secara terperinci, perusahaan berinisial RII diduga telah melakukan korupsi dengan nilai Rp1,8 triliun, SMR sebesar Rp216 miliar, SMU sebesar Rp144 miliar, dan PRS sebesar Rp305 miliar.  "Jumlah keseluruhannya adalah sekitar Rp2,5 Triliun," kata ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Senin (17/3/2024).

2024-03-20 11:28:08

Berita Online

Bisnis.com

Dany Saputra

Indonesia Eximbank

Kejagung sebut dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang melibatkan empat debitur perusahaan, yang sudah terdeteksi sejak lama, yakni sekitar 2019. "Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," kata Burhanuddin usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.   Dugaan tindak pidana korupsi pada LPEI itu resmi dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jaksa Agung pagi tadi. Total ada empat debitur yang dilaporkan dengan nilai kredit macet total Rp2,505 triliun.   Keempat debitur tersebut, yakni PT RII senilai Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.   Selain itu, Burhanuddin juga menyampaikan bahwa laporan ini baru tahap pertama. Akan ada tahap kedua yang melibatkan enam perusahaan dengan nilai kredit mencapai Rp3 triliun.   Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumeda, bahwa dugaan ini hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan LPEI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.   "Ini adalah temuan dari 3 tim gabungan ya, tadi sudah jelaskan tadi, yaitu ada BPKP, ada Jamdatun dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan," kata Ketut menerangkan.   Menurut Ketut, kenapa kasus ini baru dilaporkan sekarang, karena awalnya kasus diserahkan kepada Jamdatun Kejaksaan Agung. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian ditemukan dugaan tindak pidana.   "Ternyata ada mengandung unsur fraud ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari LPEI kepada para debitur tadi. Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, makanya kami serahkan ke Pidsus (Pidana khusus) untuk recovery  aset," katanya. Karena baru diserahkannya penanganan perkara tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), kata Ketut, maka Kejaksaan Agung belum menentukan status penanganan perkara apakah sudah penyelidikan atau penyidikan. Status akan ditentukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh Tim Penyidik Jampidsus. "Nanti setelah serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh teman-teman Jampidsus akan ditentukan statusnya," katanya. Adapun keempat perusahaan yang disebutkan tadi, adalah debitur LPEI yang bergerak di bidang kelapa sawit, bidang batu bara, nikel dan shipping atau perusahaan perkapalan. Ketut juga menyampaikan, bahwa untuk tahap pertama ada empat perusahaan yang dilaporkan. Akan ada laporan tahap kedua yang diduga melibatkan enam perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan Rp85 miliar.   "Untuk tahapan pertama tetap empat perusahaan. Nanti untuk tahap kedua, kalau seandainya diserahkan nanti ke Jampidsus ini masih kami imbau, tadi disampaikan oleh Jaksa Agung, itu ada enam perusahaan dengan nilai kreditnya Rp3 triliun," kata Ketut. Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu Hasbi Hasan akan ajukan pembelaan pribadi atas tuntutan Jaksa KPK     Pewarta: Laily Rahmawaty Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2024

2024-03-18 12:14:09

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

KPK Tegaskan Tak Rebutan Perkara Dugaan Korupsi LPEI dengan Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan lembaganya tidak berebut perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK telah menangani perkara tersebut sejak tahun lalu.  "Bukan saling merebut. Kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara," kata Alex, Rabu (20/3/2024). Sebelumnya diberitakan, KPK mengumumkan bahwa mereka tengah melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi LPEI sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat laporan ke Kejagung.  Informasi selengkapnya dapat disimak dalam video berikut.  Video Jurnalis: Talitha Yumnaa  Penulis Naskah: Talitha Yumnaa Video Editor: Talitha Yumnaa  Produser: Nursita Sari  #JernihkanHarapan #srimulyani #kejagung #kpk 

2024-03-20 20:07:58

Berita Online

Kompas.com

Kompas.com

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia USD 104,25 Miliar di Januari-Mei 2024, Turun Dibanding Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi ekspor Indonesia pada periode Januari-Mei 2024 mencapai USD 104,25 miliar. Angka ini justru turun dari periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, torehan ekspor itu turun sebesar 3,52 persen dari periode Januari-Mei 2023 lalu. BACA JUGA: Nelayan Tradisional Dorong Hilirisasi Sektor Perikanan BACA JUGA: Produk Ikan Indonesia Sulit Masuk Pasar Eropa, Ternyata Ini Gara-garanya BACA JUGA: Indonesia jadi Negara Eksportir Ikan Hias Terbesar ke-2 Dunia, Siapa Nomor Wahid? BACA JUGA: Gelar Forum Ekspor Jadi Cara BNI Bantu UMKM Tembus Pasar Global Baca Juga Data BPS: Ekspor Mei 2024 Tembus USD 22,33 Miliar, Naik 13,82% Bakal Jadi Tren, LPEI Dorong Produk Organik Indonesia Mendunia KKP Bentuk Badan Pengendalian Mutu Hasil Produk Kelautan Sebelum Diekspor, Simak Manfaatnya "Total ekspor pada periode Januari-Mei 2024 mencapai USD 104,25 miliar atau turun sebesar 3,52 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya," kata Habibullah dalam konferensi pers BPS, Rabu (19/6/2024). Advertisement Data yang dikumpulkannya mencatat, ekspor Januari-Mei 2023 sebesar USD 108,05 miliar. Dengan besaran ekspor migas USD 6,58 miliar dan ekspor non migas USD 101,47 miliar. Sementara, pada Januari-Mei 2024 tercatat sebesar USD 104,25 miliar. Dengan besaran ekspor migas USD 6,67 miliar dan ekspor non migas USD 97,58 miliar. Ini artinya terjadi kenaikan 1,35 persen pada ekspor migas. "Penurunan ini didorong oleh penurunan ekspor non migas. Ekspor non migas mencapai USD 97,58 miliar atau turun 3,84 persen sedangkan ekspor migas mencapai USD 6,67 miliar atau naik sebesar 1,35 persen," terangnya. Jika dilihat menurut sektor, penurunan nilai ekspor non migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan serta pertambangan dan lainnya. Industri pengolahan memberikan andil penurunan sebesar 0,44 persen terhadap penurunan total ekspor. "Sementara itu, sektor pertambangan dan lainnya menjadi pendorong utama atas terjadinya penurunan ekspor Januari-Mei 2024 dengan andil penurunan sebesar 3,26 persen," ucapnya. Lebih lanjut, Habibullah juga mencatat ekspor non migas Indonesia ke China mengalami penurunan pada periode ini.  "Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non migas ke Tiongkok tercatat sebesar USD 22,37 miliar atau turun sebesar 11,75 persen dibandingkan Januari-Mei 2023," katanya. Sementara itu, Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, pada Januari-Mei 2024 ekspor non migas ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Sementara ke Amerika Serikat dan India mengalami peningkatan. Nilai ekspor RI ke AS mencapai USD 10,22 miliar atau naik dari USD 9,45 miliar pada Januari-Mei 2023. Kemudian, ekspor ke India mencapai USD 8,85 miliar atau naik dari USD 7,74 miliar pada periode Januari-2023. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan nilai ekspor pada Mei 2024 lalu. Tercatat, nilai ekspor Mei 2024 mencapai USD 22,33 miliar, angka ini meningkat dari bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, nilai ekspor itu naik sebesar 13,82 persen dari capaian ekspor pada April 2024. "Pada mei 2024 nilai ekspor mencapai 22,33 miliar USD atau naik sebesar 13,82 persen dibanding April 2024," kata Habibullah dalam Konferensi Pers, Rabu (19/6/2024). Dia mencatat, capaian ini didorong oleh besaran nilai ekspor migas tercatat sebesar USD 1,42 miliar atau naik 5,12 persen. Serta, ekspor non migas yang naik sebesar 14,46 persen dengan nilai USD 20,91 miliar. "Peningkatan nilai ekspor Mei secara bulanan tetutama didorong oleh peningkatan ekspor non migas," kata dia. Diantaranya komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau kode HS 85, sebesar 26,66 persen dengan andil 1,34 persen. Bijih logam terak dan abu kode HS 26, sebesar 25,96 persen dengan andil 1,09 persen. Serta, kendaraan dan bagiannya kode HS 87, sebesar 26,80 persen dengan andil 1,00 persen. "Sementara peningkatan ekspor migas terutama didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak tanah dengan nilai andil sebesar 0,34 persen," ucapnya. Tak cuma secara bulanan, Habibullah juga mencatat nilai ekspor Indonesia juga naik jika dilihat secara tahunan.  "Secara tahunan, nilai ekspor Mei 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen," ungkapnya. Pada Mei 2023 lalu, nilai ekspor mencapai USD 21,71 miliar. Ini ditopanh oleh ekspor migas sebesar USD 1,31 miliar, non migas USD 20,40 miliar.  Sementara itu, komoditas penyumbang peningkatan ekspor tahunan ini didorong ekspor non migas. Terutama pada bijih logam, terak dan abu, atau kode HS 26, nikel dan barang daripadanya kode HS 75, dan mesin perlengkapan elektrik serta bagiannya kode HS 85

2024-06-19 12:49:14

Berita Online

Liputan6.com

Arief Rahman Hakim

Indonesia Eximbank

KPK Minta Kasus Dugaan Korupsi LPEI Dihentikan, Begini Tanggapan Kejagung

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta penghentian penanganan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung diketahui baru menganalisis kasus ini setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan hasil audit dari tim khusus.Atas hal itu, Kejagung mempersilakan KPK melakukan koordinasi dengan penyidik Jampidsus soal penanganan kasus. Pasalnya, sampai sekarang data dari Kemenkeu masih dianalisa penyidik. Baca Juga KPK Tangani Dugaan Korupsi LPEI, Kejagung Diminta Setop Usut Laporan Sri Mulyani "Silakan teman-teman KPK kalau mau koordinasi, kasus yang dimaksud yang mana. Kami terbuka dan tidak mau ada tumpang tindih penanganan perkara di antara aparat penegak hukum sesuai dengan MoU yang sudah kita sepakati," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Rabu (20/3/2024).Ketut menegaskan kalau kasus dugaan kecurangan (fraud) di LPEI punya banyak objek perkara. Maka dari itu, kata dia, belum tentu apa yang ditangani KPK dengan Kejagung tumpang tindih. Baca Juga KPK: Kasus Dugaan Korupsi Dana LPEI Masuk Penyidikan Ketut mengatakan, sebelumnya pada 2021 Jampidsus telah menangani tiga perkara di LPEI dengan objek hukum berbeda. Saat ini satu di antaranya telah inkrah dan ada perhitungan kerugian negara dari BPKP. "Sedangkan yang kemarin (diberikan datanya oleh Sri Mulyani) masih dipelajari dan ditelaah," katanya.Ketut menambahkan, ada tiga bagian yang diaudit dan bakal ditindaklanjuti aparat penegak hukum dari hasil tim gabungan Kemenkeu, BPKP, dan Jamdatun Kejagung. Ketut menambahkan, penyerahan kepada Jampidsus pun baru tahap pertama dengan objek hukum empat perusahaan.Selain itu, lanjutnya, kasus LPEI bahkan juga ditangani Bareskrim Polri dalam objek hukum tindak pidana umum. Sehingga, Ketut mempertanyakan penghentian yang mana dimaksudkan KPK. "Jadi kami perlu koordinasi dalam penanganan perkara ini. Mekanismenya sudah ada," katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan fraud debitur LPEI kepada Kejagung, Senin, 18 Maret 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim terpadu, yang melibatkan Kejagung, Kemenkeu, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada 4 debitur diduga melakukan fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun.Adapun Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, menuturkan, laporan tersebut merupakan tahap pertama dari hasil temuan. Menurut dia, masih ada temuan tahap kedua dengan nilai outstanding fraud sekitar Rp3 triliun serta melibatkan 6 perusahaan. Sementara, kasus ini ternyata sempat dilaporkan kepada KPK pada Mei 2023. Lihat Juga: Syahrul Yasin Limpo Minta Pindah ke Rutan Salemba, Oksigennya Kurang karena Paru-parunya Tinggal Setengah (cip)

2024-03-20 16:21:16

Berita Online

sindonews.com

Irfan Ma'ruf

Indonesia Eximbank

Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Asal Bogor Ini Kisahkan Perjalanannya

POSBELITUNG.CO - Bisnis online memang sedang merajalela. Bahkan, tak dipungkiri bisnis online melalui e-commerce menjadi berkah dan sumber rezeki bagi banyak orang, terutama para UMKM lokal.  Seperti halnya yang terjadi pada salah satu UMKM lokal asal Bogor yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online sepatu bernama Patris yang didirikan oleh pria bernama Ricco Antonius.  Perjalanan usahanya dimulai saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Saat itu, Patris sempat dilanda dilema waktu memutuskan untuk mendirikan bisnis sepatu di saat orang-orang harus tinggal di rumah karena kebijakan lockdown. Namun siapa sangka, penjualan sepatu toko Patris Official yang dimulainya itu berkembang pesat hingga berhasil bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. “Awalnya pas mau seriusin bikin bisnis sepatu sendiri agak bingung. Lagi pandemi kan orang harus di rumah ya, tapi kok malah bikin bisnis sepatu. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat dari dulu, dan keluarga juga sudah berpengalaman soal bisnis sepatu (offline), akhirnya kita putuskan kali ini jual online di Shopee aja,” ungkap Ricco. Ricco meyakini bahwa Shopee memiliki jangkauan pembeli yang sangat luas. Selain itu, mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang telah beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka.  “Memang kita memilih untuk langsung menjual produk Patris secara online di Shopee supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Kita merasa bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belanja kebutuhannya di Shopee, jadi kita yakin kalau Shopee dapat mendatangkan banyak pembeli untuk kita. Dari segi aplikasi untuk penjual, Shopee sangat mudah untuk digunakan,” jelas Ricco. Perjalanan Patris di Shopee berkembang pesat selama tiga tahun terakhir. Mereka memulai sebagai Star Seller dan mampu naik ke kategori Star+ Seller hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Tidak hanya itu, bahkan Patris berhasil mencapai kategori ‘Mall’ yang merupakan kategori tertinggi untuk penjual di Shopee, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Keberhasilan ini tentunya didorong oleh penjualan yang konsisten, penilaian toko yang tinggi, dan respons cepat terhadap pertanyaan pembeli. Salah satu langkah penting dalam perjalanan Patris adalah bergabung dengan Program Ekspor Shopee. Dalam satu tahun terakhir, mereka telah berhasil mengekspor produk Patris ke Malaysia dan Singapura. Meskipun saat ini Patris masih lebih fokus pada pasar lokal melalui Shopee, mereka memiliki rencana untuk lebih aktif dalam menjelajahi pasar ekspor ke negara lainnya di masa depan. Program Ekspor Shopee membawa manfaat besar bagi Patris. Mereka hanya perlu mengirim pesanan ke gudang ekspor Shopee tanpa harus memikirkan perizinan dan cukai. Hal ini memungkinkan Patris untuk fokus pada apa yang mereka lakukan, yakni menciptakan sepatu wanita berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.  Dalam sejarah bisnis Patris, dari pandemi yang awalnya menjadi tantangan hingga kesuksesan di platform Shopee dan Program Ekspornya, satu hal yang tetap konsisten adalah semangat mereka untuk terus berkembang dan memastikan bahwa produk mereka tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi. Melalui dedikasi mereka, Patris adalah contoh sukses bagaimana platform digital dapat menjadi mitra ideal bagi penjual yang ingin mengembangkan bisnis mereka secara daring, baik di pasar lokal maupun internasional. Kisah UMKM lokal Patris dalam menjajaki pasar ekspor diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM lain di Indonesia. Pasalnya, pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor yang berfokus pada UMKM di Indonesia.  Adapun satgas ini berfokus untuk melakukan pengembangan pasar ekspor dan menetapkan strategi peningkatan dalam perannya di ekspor UMKM dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasional.  Ricco berharap, kesuksesan Patris kuasai pasar ekspor bersama Shopee ini dapat juga membuka jalan bagi UMKM lokal untuk mendunia, sejalan dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan sektor ekspor dalam negeri.   

2023-10-11 07:56:54

Berita Online

belitung.tribunnews.com

Fransisca Andeska

Indonesia Eximbank

Riwayat Pendidikan Sri Mulyani: Mentereng! Pantas On Fire Berani Lapor Kasus LPEI

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana senilai Rp 2,5 triliun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan itu diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin pada Senin (18/3/2024) kemarin. Jaksa Agung menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak tahun 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 4 perusahaan yang menerima pembiayaan dari LPEI terkait kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT RII dengan dugaan fraud Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Menariknya sehari setelah laporan Sri Mulyani ke Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa pihaknya telah mengusut kasus itu dan sudah naik ke tingkat penyidikan. Meski begitu, KPK menegaskan tidak kebut-kebutan dengan Kejagung dalam penanganan perkara tersebut.  Gara-gara lapor kasus LPEI, latar belakang Sri Mulyani termasuk riwayat pendidikannya ikut disorot. Simak penjelasan berikut ini. Sri Mulyani bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 1975 lalu lulus di tahun 1978. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Semarang dan lulus tahun 1981.  Sri Mulyani lalu meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1986. Dia kemudian menempuh pendidikan S2 dan dapat gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat pada tahun 1992. Dengan pendidikan mentereng, gelarnya menjadi Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. Pada tahun 2001, Sri Mulyani pergi ke Atlanta, Georgia, AS untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Selain itu dia juga mengajar tentang ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University, AS. Sri Mulyani lalu menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara dari tahun 2002 sampai 2004. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu di tahun 2004. Setelah itu, Sri Mulyani ditunjuk jadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah SBY dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, Sri Mulyani pun kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Pada 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk jadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia. Namun pada 27 Juli 2016, dia dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali jadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani adalah kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat. Belum setahun sejak menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik 2017 oleh majalah Finance Asia. Pada 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu presiden Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Di periode kedua bersama Jokowi, Sri Mulyani dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Selain pandemi Covid-19, Sri Mulyani juga berhadapan dengan tergerusnya kepercayaan publik pada kementerian yang dia pimpin karena dua peristiwa pada 2023. Peristiwa yang dimaksud adalah penganiayaan David Ozora Latumahina oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Kasus itu berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu di media sosial. Selain itu pengungkapan oleh Mahfud MD atas adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Kontributor : Trias Rohmadoni

2024-03-20 11:00:23

Berita Online

suara.com

Ruth Meliana, Suara.Com

Indonesia Eximbank

KPK Sebut Negara Rugi Rp 3,4 Triliun Akibat Kredit Bermasalah LPEI di 3 Perusahaan

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada tiga perusahaan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3,451 triliun. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT PE dengan jumlah kerugian mencapai Rp800 miliar, PT RII Rp1,6 triliun, dan PT SMYL Rp1,051 triliun. “Total kerugian yang tercatat dari ketiga perusahaan mencapai Rp3,451 triliun,” ucap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/3/2024).     Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian sebesar itu disebabkan oleh praktik yang mirip dengan kasus kredit macet di sektor perbankan. Marwata menjelaskan bahwa masalah pembayaran kredit ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dari komite kredit atau lembaga terkait dalam memberikan kredit kepada debitur. Sebagai contoh, PT PE mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) sebanyak tiga kali dengan jumlah total yang signifikan.     Namun, dalam pemberian kredit kepada PT PE, KPK menemukan adanya penyimpangan, termasuk pengabaian terhadap security coverage ratio dan penggunaan laporan keuangan yang diduga dimanipulasi. Selain itu, aset-aset yang dijadikan jaminan juga tidak memenuhi syarat yang berisiko menyebabkan perusahaan itu mengalami gagal bayar. KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit di LPEI, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan dugaan fraud debitur LPEI ke Kejaksaan Agung sebelumnya.     Namun, KPK belum dapat memastikan kesamaan perkara yang sedang diusut dengan yang dilaporkan oleh Kejaksaan Agung. Informasi ini mengungkap bahwa perkara yang dilaporkan oleh Sri Mulyani berkaitan dengan indikasi kecurangan empat perusahaan dengan kerugian mencapai Rp2,5 triliun. (*) Ikuti kami di

2024-03-20 13:42:44

Berita Online

toraja.tribunnews.com

redaksi

Indonesia Eximbank

LPEI Catat Pertumbuhan Lini Asuransi yang Signifikan pada Tahun 2022

Reporter: Maria Gelvina Maysha | Editor: Tendi Mahadi KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Segmen asuransi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi salah satu penopang pertumbuhan positif kinerja ekspor Indonesia tahun 2022 dengan menorehkan pertumbuhan 319%. “Pertumbuhan ini walaupun tidak hanya dari sisi pembiayaan, ada juga yang lain nih kayak penjaminan, asuransi yang tumbuhnya sangat signifikan sekali,” ujar Head of Strategic Planning & Finance LPEI Anwar Harsono dalam media briefing LPEI, Senin (27/3). Anwar menyebut bahwa segmen asuransi tumbuh sangat signifikan, sekitar 3 kali lipat daripada periode sebelumnya. Pertumbuhan segmen asuransi ini tentu mengejutan karena memang LPEI ini dulunya cuma dikenal dengan segmen pembiayaan. “Asuransi ini seperti macan tidur yang belum dibangunkan, karena ternyata sebagai credit enhancer ini peranannya sangat besar,” imbuh Anwar. Di tahun 2023 ini, LPEI akan mengembangkan asuransi untuk menjawab tantangan ekspor. Melalui fasilitas asuransi, lembaga tersebut akan memperluas layanan dan dukungan kepada perbankan dalam bentuk credit enhancer. Adapun di tahun 2022 kinerja ekspor di Indonesia tercatat tetap solid dengan perolehan sebesar US$ 291,98 miliar. Ada pertumbuhan 26,07 % year on year (YoY) dari 2021 yang sebesar US$ 231,61 miliar.

2023-03-29 05:42:16

Berita Online

kontan.co.id

Maria Gelvina Maysha

Indonesia Eximbank

KPK Lakukan Penyidikan Kasus LPEI yang Dilaporkan Menkeu ke Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke tingkat penyidikan. KPK telah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI sejak Mei 2023.

2024-03-19 19:42:22

Berita Online

20.detik.com

detikUpdate

Indonesia Eximbank

Ekonom: Konsentrasi negara tujuan ekspor Indonesia meningkat 54 persen

Jakarta (ANTARA) - Ekonom LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo mengatakan, konsentrasi negara tujuan ekspor Indonesia meningkat sebesar 54 persen selama periode 2018-2022. Mengacu pada Trade and Industry Brief LPEM FEB UI, terdapat enam negara yang selalu menjadi negara tujuan ekspor Indonesia, di antaranya Amerika Serikat, China, Jepang, India, Singapura, serta Malaysia. “Selama setidaknya lima tahun terakhir, kontribusi lima negara tujuan utama ekspor Indonesia meningkat dari 50,9 persen pada tahun 2018 menjadi lebih dari 54 persen pada tahun 2022,” kata Revindo di Jakarta, Kamis. Konsentrasi pasar ekspor yang tinggi dapat meningkatkan risiko keberlanjutan ekspor Indonesia terhadap guncangan ekonomi di keenam negara tersebut. Namun, perkembangan tersebut juga menunjukkan belum optimalnya utilisasi berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun regional yang dimiliki Indonesia. Di satu sisi, jika ditinjau dari aspek mitra dagang utama Indonesia, terjadi penurunan konsentrasi negara asal impor utama dari yang sebelumnya 54,5 persen pada 2021, menjadi 54,1 persen pada 2022. “Nah, kita lihat kalau dari sisi impor, konsentrasi impor dari kontribusi lima negara asal impor itu artinya cukup baik. Semakin tersebar sumber barang kita ini, juga berkah dari pandemi,” jelas Revindo. Dari segi impor, LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan impor sebesar 27 persen pada kuartal I-2023. Angka tersebut lebih besar bila dibandingkan kuartal I-2022. Dengan presentasi neraca tersebut, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan tetap menjadi salah satu kontributor ketahanan sektor eksternal Indonesia yang tumbuh paling cepat dibandingkan sektor lainnya. Mendag: Negara di Benua Afrika potensial jadi tujuan ekspor KKP: 98 persen produk perikanan RI diterima negara tujuan ekspor Pewarta: Bayu Saputra Editor: Nurul Aulia Badar COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-05-04 20:14:11

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Bayu Saputra

Indonesia Eximbank

Selama 2023, LPEI Bina 868 Desa Devisa Jadi Eksportir Baru

REPUBLIKA.CO.ID, WONOSARI -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 868 desa devisa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 609 di antaranya telah menjadi eksportir baru. Desa devisa merupakan program pemberdayaan komunitas (cluster) petani/perajin/koperasi, maupun UKM yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan mengatasi hambatan ekspor komunitas, antara lain penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, prosedur ekspor, perizinan dan sertifikasi, serta akses pasar. Kemudian, akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas, baik secara komersial, PKE, dan atau program memitraan. Kepala Departemen Pengembangan Komoditas dan Industri LPEI, Nilla Meiditha menjelaskan, desa devisa yang dirancang secara terintegrasi dan terpadu oleh LPEI yang melibatkan pemangku kepentingan sebagai ekosistem ekspor untuk memberikan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan kepada para petani/ perajin/pelaku usaha. Melalui program ini, kehadiran negara dan pemanfaatan APBN serta peran pemerintah untuk penguatan UMKM dapat dirasakan oleh masyarakat. "Sampai November 2023, LPEI memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 868 desa devisa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan komoditas kopi, kakao, rempah, perikanan dan hasil laut, fashion, kelapa dan turunan, makanan dan minuman, furnitur serta home decor," jelas Nilla dalam kunjungan ke desa devisa kakao di Kabupaten Bantul. Dipaparkan, desa devisa merupakan cerminan kolaborasi LPEI dengan kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Keuangan dibawah naungan Kemenkeu Satu. Secara akumulasi November 2023, LPEI berhasil memfasilitasi lahirnya 609 eksportir baru, sebagai upaya nyata memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Menurut Nilla, setiap tahun LPEI selalu melakukan kajian untuk menentukan produk unggulan ekspor yakni pada 2023, salah satunya kakao. Dusun Doga, Kalurahan Nglanggran di Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu desa devisa yang menjadi binaan LPEI. Dengan lahan perkebunan seluas 10,5 hektare atau setara 4.000 pohon kakao, desa ini mampu memproduksi hingga 20 ton kakao per tahun. Masyarakat desa telah berhasil menghasilkan beragam produk turunan kakao, termasuk kakao fermentasi, kakao bar, dan kakao nibs. "Peran LPEI lebih mempersiapkan agar desa devisa kakao Nglanggran bisa melakukan kegiatan ekspor," katanya. Pada 19 Mei 2023, Desa Nglanggeran diresmikan LPEI sebagai Desa Devisa Kakao Gunungkidul sekaligus sebagai awal dilaksanakan program pelatihan dan pendampinggan. Desa Devisa Gunungkidul merupakan kolaborasi Kemenkeu Satu (Kementerian Keuangan, PT SMF, dan LPEI) bersama Koperasi Amanah Doga Sejahtera untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa. LPEI melalui program Desa Devisa Gunungkidul memberikan pelatihan manajemen ekspor, pendampingan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pendampingan terkait sertifikasi organik kepada 60 petani kakao dan Koperasi Amanah Doga Sejahtera. "Harapannya, kegiatan ini akan membantu Desa Devisa Kakao Gunungkidul untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kapasitas produksi, serta memenuhi persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar," tegas dia.  

2023-12-25 08:56:08

Berita Online

republika.co.id

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Yusuf Assidiq

Indonesia Eximbank

BPS catat ekspor Indonesia pada Juli capai 20,88 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya. "Nilai ekspor Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar AS atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya," ujar ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Rilis Berita BPS yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan bahwa jika melihat lebih rinci maka ekspor migas Juli senilai 1,23 miliar dolar AS atau turun 2,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu ekspor nonmigas Juli 2023 mencapai 19,65 miliar dolar AS atau naik 1,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya. "Kinerja ekspor Juli ini lebih didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas terutama pada barang dari besi dan baja sebesar 47,33 persen, kemudian kenaikan ekspor nikel dan barang daripadanya sebesar 43,29 persen, serta berbagai produk kimia yang naik sebesar 11,14 persen," katanya. Penurunan ekspor migas sebesar 2,61 persen dikarenakan menurunnya nilai ekspor komoditas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perkembangan ekspor nonmigas menurut sektor pada Juli 2023, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 370 juta dolar AS. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya memberikan kontribusi sebesar 3,43 miliar dolar AS dan industri pengolahan sebesar 15,85 miliar dolar AS. Secara bulanan sektor yang nilai ekspornya naik adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan. Sementara sektor pertambangan mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS sebut ekspor Indonesia pada Juli 2023 capai 20,88 miliar AS

2023-08-15 14:49:09

Berita Online

jabar.antaranews.com

Pewarta: Aji Cakti

Indonesia Eximbank

Menkeu dan Jaksa Agung Selidiki Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI Sebesar Rp2,504 Triliun

['JAKARTA, iNewsTangsel.id -\xa0Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta stafnya untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).', 'Jaksa Agung menjelaskan bahwa kredit ini terbagi dalam beberapa tahap (Batch), dengan Batch 1 melibatkan 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud total Rp2,504 triliun, di antaranya PT RII (Rp1,8 triliun), PT SMS (Rp216 miliar), PT SPV (Rp144 miliar), dan PT PRS (Rp305 miliar).', '"Perusahaan-perusahaan ini akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk proses penyidikan," ujar Jaksa Agung.', 'Selanjutnya, Jaksa Agung mengumumkan bahwa akan ada Batch 2 dengan 6 perusahaan diduga fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, yang akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) untuk pemulihan aset.', 'Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 untuk segera menyelesaikan kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan untuk menghindari proses pidana.'] Perlu dicatat bahwa laporan mengenai kredit LPEI ini terdeteksi sejak tahun 2019 dan hingga saat ini status debitur perusahaan-perusahaan tersebut masih belum ditentukan., Para perusahaan debitur ini bergerak dalam sektor kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel. Menteri Keuangan menyatakan bahwa kunjungan ini menunjukkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait keuangan negara, mirip dengan penanganan kasus dalam Satgas BLBI., Selanjutnya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa LPEI akan terus menyelidiki kredit-kredit yang bermasalah serta bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu., "Negara mendukung LPEI dalam meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik dan zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009," tambahnya.

2024-03-18 17:35:56

Berita Online

tangsel.inews.id

Hasiholan

Indonesia Eximbank

Kinerja Ekspor Indonesia Turun Enam Bulan Berturut-turut

Nilai ekspor pada Februari 2023 sebesar 21,4 miliar dollar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih rendah 4,15 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 22,32 miliar dollar AS. Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (20/12/2022). JAKARTA, KOMPAS — Akibat melesunya perdagangan komoditas, kinerja ekspor Indonesia pada Februari 2023 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dengan demikian, tren merosotnya nilai ekspor Indonesia telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik merilis, Rabu (15/3/2023), nilai ekspor pada Februari 2023 sebesar 21,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut lebih rendah 4,15 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 22,32 miliar dollar AS. Ini menunjukkan tren penurunan nilai ekspor Indonesia telah berlangsung selama enam bulan sejak September 2022. Nilai ekspor pada September 2022 sebesar 24,8 miliar dollar AS atau anjlok 10,58 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Februari 2023, nilai ekspor nonmigas tercatat sebanyak 20,21 miliar dollar AS atau menurun 3 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. ”Kinerja tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai kelompok bahan bakar mineral sebesar 6,51 persen, kelompok logam mulia, perhiasan, dan permata turun 30 persen, kelompok bijih logam, kerak, dan abu turun 29,86 persen, serta alas kaki turun 13,78 persen,” ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers yang diadakan secara hibrida, Rabu (15/3). Berdasarkan sektornya, nilai ekspor industri pengolahan pada Februari 2023 sebesar 15,52 miliar dollar AS atau turun 0,86 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai ekspor hasil tambang anjlok 9,46 persen menjadi 4,35 miliar dollar AS. Ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga merosot 9,62 persen menjadi 340 juta dollar AS. Kapal nelayan bersandar di Dermaga Ujung, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (21/2/2023). . Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Habibullah menggarisbawahi, nilai ekspor pada Februari 2023 tumbuh melambat, yakni 4,51 persen. Pertumbuhan tahunan nilai ekspor pada Januari 2023 mencapai 16,43 persen. Adapun pertumbuhan tahunan nilai ekspor pada Februari 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 8,64 persen dan 34,2 persen. Sementara itu, nilai impor pada Februari 2023 sebesar 15,92 miliar dollar AS. Angka tersebut lebih rendah 13,68 persen dibandingkan dengan bulan Januari 2023 yang sebesar 18,44 miliar dollar AS. Penurunan itu lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,15 persen. Berdasarkan penggunaannya, nilai impor bahan baku/penolong mencapai 11,79 miliar dollar AS. Nilai ini jeblok 15,09 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Adapun impor barang konsumsi merosot 14,54 persen menjadi 1,36 miliar dollar AS, sedangkan impor barang modal turun 6,64 persen menjadi 2,76 miliar dollar AS. Dengan demikian, Habibullah menyebutkan, neraca perdagangan pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar 5,48 miliar dollar AS. Surplus tersebut telah terjadi selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari sisi pelaku industri, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, penurunan kinerja perdagangan tersebut, baik ekspor maupun impor, sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu. ”Interaksi antara tren penurunan permintaan global dengan upaya menormalisasi suplai dan harga komoditas berdampak pada penyusutan pertumbuhan ekspor komoditas Indonesia,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (15/3/2023). Dia juga menggarisbawahi dalamnya penurunan impor bahan baku dan penolong menjelang periode Ramadhan-Lebaran 2023. Penurunan tersebut merupakan anomali yang patut diwaspadai karena impor dibutuhkan industri pengolahan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri pada periode tersebut. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang industri, perdagangan, dan investasi, Ariyo DP Irhamna, berpendapat, turunnya kinerja ekspor dan impor merupakan imbas dari deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia. ”Apabila kinerja industri menurun, perdagangan industri juga akan menurun. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh gagal mengatasi masalah deindustrialisasi kalau ingin lepas dari jebakan negara kelas menengah,” tuturnya. Surplus dagang Dengan kinerja ekspor dan impor itu, Habibullah menyebutkan, neraca perdagangan pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar 5,48 miliar dollar AS. Surplus tersebut telah terjadi selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari sisi nilainya, surplus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2022 dan Januari 2023 yang masing-masing sebesar 3,83 miliar dollar AS dan 3,88 miliar dollar AS. Sepanjang Januari-Februari 2023, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus sebesar 9,35 miliar dollar AS. Secara keseluruhan, ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Faisal Rachman, menilai, surplus neraca perdagangan ke depannya cenderung menyusut lantaran kinerja ekspor terdampak penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, ada peluang yang dapat dimanfaatkan dari pemulihan ekonomi China.

2023-03-15 20:43:14

Berita Online

Kompas.com

M PASCHALIA JUDITH J, MUHAMMAD FAJAR MARTA

Indonesia Eximbank

Nilai Ekspor Indonesia Pada Oktober 2023 Mencapai US$22,15 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 22,15 miliar dolar AS atau naik 6,67 persen dari bulan sebelumnya sebesar 20,76 miliar dolar AS kenaikan tersebut didorong oleh ekspor nonmigas. Editor : Abdullah Azzam

2023-11-16 18:25:22

Berita Online

Bisnis.com

Abdullah Azzam ,

Indonesia Eximbank

Nilai Ekspor Indonesia ke Israel Rp2,21 Triliun, Jauh Tinggi Dibanding ke Palestina Rp37,21 Miliar

BANGKAPOS.COM- Segini perbandingan nilai ekspor komoditas dari Indonesia ke Israel dan Palestina. Diketahui hingga saat ini konflik tengah terjadi di Israel dan Palestina. Sebagai informasi Indonesia rupanya mengekspor berbagai komoditas ke dua negara tersebut. Bahkan, nilai ekspor Indonesia ke Israel jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor ke Palestina. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai 140,57 juta dollar AS, pada periode Januari -Oktober 2023. Nilai tersebut setara sekitar Rp 2,21 triliun (asumsi kurs Rp 15.699 per dollar AS). "Share ekspor Israel dari Januari sampai Oktober 2023 adalah sebesar 0,07 persen terhadap total ekspor Indonesia ke Israel," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 15/11/2023).  Jika dilihat secara historis, nilai ekspor itu masih lebih rendah dibanding nilai ekspor sepanjang tahun lalu sebesar 185,18 juta dollar AS. Komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Israel pada tahun ini ialah lemak dan minyak hewan atau nabati, yakni sebesar 39,18 juta dollar AS. Kemudian, ekspor alas kaki secara kumulatif nilainya mencapai 12,91 juta dollar AS dan ekspor mesin atau perlengkapan elekterik dan bagiannya mencapai 10,85 juta dollar AS. Sementara itu, nilai ekspor dari Indonesia ke Palestina hanya mencapai 2,37 juta dollar AS. Nilai ini setara sekitar Rp 37,21 miliar. "Share ekspor ke Palestina sebesar 0,0011 persen terhadap total ekspor Indonesia jadi kecil sekali," katanya. Meskipun kecil, nilai ekspor Indonesia ke Palestina tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya yang secara keseluruhan tahun mencapai 820.000 dollar AS. Palestina pada tahun ini ialah berbagai makanan olahan, yakni sebesar 1,85 juta dollar AS. Kemudian, olahan dari sayuran, buah, dan kacang nilainya sebesar 230.000 dollar AS dan olahan dari tepung nilai ekspornya sebesar 130.000 dollar AS. Sebagai informasi, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kedua negara masih bisa melakukan aktivitas perdagangan. Pasalnya, hubungan dagang tidak bersifat kerja sama antar pemerintah, melainkan hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha. "Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023). (Bangkapos.com/Vigestha Repit/Kompas.com)

2023-11-16 11:36:36

Berita Online

bangka.tribunnews.com

Hendra

Indonesia Eximbank

Ada Fraud Rp2,5 Triliun, Sri Mulyani Beri Peringatan ke LPEI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akibat adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud senilai Rp2,5 triliun.   Bendahara Negara tersebut menekankan agar jajaran direksi LPEI saat ini dan seluruh manajemennya mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini dan sekaligus membangun tata kelola korporasi yang baik. “Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik,” ujarnya dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).   Dari total indikasi fraud hampir senilai Rp2,5 triliun, terdapat empat perusahaan yang diduga telah melakukan korupsi.  Perusahaan pertama dengan nilai indikasi fraud paling tinggi mencapai Rp1,8 triliun berinisial RII. Selanjutnya perusahaan SMR Rp216 miliar, SMU senilaiRp144 miliar, dan PRS senilai Rp305 miliar.  Jumlah kerugian negara ini hampir setara dengan realisasi pelaksanaan program Kartu Prakerja pada 2023 yang mencapai Rp2,76 triliun, maupun penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) pada kuartal I/2023 hingga kuartal III/2023 yang senilai Rp2,01 triliun.  Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa LPEI terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah dengan bekerja sama bersama instansi terkait, salah satunya Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.  “LPEI membentuk tim Terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPEI, ini tadi yang disebutkan oleh pak Jaksa Agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih,” tuturnya.  Sebagai diketahui, LPEI atau Indonesia Eximbank merupakan salah satu special mission vehicle (SMV) milik Kemenkeu untuk mengembangkan potensi ekspor Indonesia.  Sejak 2009 hingga 2022, LPEI mengelola pembiayaan senilai Rp77,4 triliun untuk kegiatan ekspor Indonesia.  Nilai penjaminan mencapai Rp10,8 triliun unutk memberikan perlindungan bagi pelaku kegiatan ekspor, serta asuransi senilai Rp8 triliun untuk melinduki pelaku ekspor dari risiko kegiatan ekspor. 

2024-03-18 12:35:08

Berita Online

Bisnis.com

Annasa Rizki Kamalina

Indonesia Eximbank

Buka Akses Pasar, LPEI Kolaborasi dengan Bank Ekspor-Impor Malaysia

Merdeka.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkolaborasi dengan Export-Import Bank of Malaysia (MEXIM) untuk memperkuat kerja sama di bidang investasi dan keuangan. Kedua perusahaan bahkan telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama. Penandatanganan yang dilakukan pada 8 Januari 2023 ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia selama 8-10 Januari 2023. "MoU ini akan memungkinkan kedua lembaga mengatasi tantangan pembangunan ekonomi," kata Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso di Jakarta, Selasa (10/1). Riyani mengatakan, kerja sama ini sangat berpotensi untuk mengatasi tantangan ekonomi melalui penyediaan produk-produk inovatif berorientasi pasar secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, kerja sama yang ditandatangani oleh Riyani dan President/Chief Executive Officer MEXIM, Arshad Ismail itu juga bertujuan meningkatkan kapasitas kedua pihak sehingga Indonesia dan Malaysia mampu membuka akses pasar yang lebih luas. Akses pasar yang lebih luas dalam hal ini yaitu bukan hanya antar negara Indonesia dan Malaysia melainkan juga akan bekerjasama untuk membuka pasar dengan negara-negara lainnya. "LPEI dan MEXIM bersama-sama akan mendukung investasi bisnis serta tetap tangguh di pasar yang kompetitif," ujar Riyani. Sinergi ini sekaligus diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efisien bagi rujukan proyek-proyek yang saling menguntungkan dalam rangka mengeksplorasi peluang pertukaran informasi. Pertukaran informasi itu mengenai kegiatan ekspor, kerja sama benchmarking, pelatihan bisnis dan secondment dalam kredit, penjaminan risiko, perluasan jangkauan nasabah serta penyediaan layanan seperti L/C confirmation, L/C insurance, trade refinancing dan reinsurance facilities. Hal itu seiring LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI yang bertugas mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir memperluas kapasitas bisnis melalui mandat pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. Sementara MEXIM merupakan Export Credit Agency milik Pemerintah Malaysia yang memiliki mandat memberikan pembiayaan efektif dan solusi takaful untuk kegiatan ekspor impor Malaysia. "MEXIM dan Indonesia Eximbank akan semakin erat dalam menjalin hubungan karena kami menghargai kesempatan untuk berkolaborasi dan memperkuat kerja sama yang kami miliki," kata Arshad. Advertisement

2023-01-10 15:21:49

Berita Online

merdeka.com

Merdeka

Indonesia Eximbank

Diduga Ada Mafia Aset, Gempara Minta Aparat Periksa Pejabat LPEI

JawaPos.com–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali didemo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aksi kali ini dilakukan ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Gempara). Koordinator aksi Romario Simbolon menyebut, LPEI yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan diduga telah merusak iklim usaha. Dengan dugaan modus operandi seperti menjual jaminan aset dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, lalu aset tersebut diduga dibeli kembali oleh oknum LPEI. ”Dimana target oknum LPEI tersebut, adalah mempailitkan debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI. Praktik merugikan debitur agar menguasai aset debitur diduga dilakukan berlangsung selama bertahun-tahun,” papar Romario Simbolon. Baca Juga: Anies: Pemberian BLT itu Solusi Jangka Pendek Berdasar data direktori MA, terdapat 117 kasus yang menyeret LPEI. Para debitur dari berbagai daerah di antaranya Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta, menggugat LPEI ke pengadilan. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-desktopInArticle'); }); ”Rangkaian 117 kasus ini sebenarnya dapat menjadi bukti permulaan dan pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memeriksa, memanggil para direksi LPEI,” ujar Romario Simbolon. ”Kami para aktivis mahasiswa dan pemuda menginginkan agar iklim usaha dapat berjalan baik dengan fondasi kepercayaan dari masyarakat, bersihkan para mafia aset dari LPEI. Kemudian agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar diukur secara transparan sehingga tidak merugikan pelaku usaha,” tambah Romario. Baca Juga: Perkuat Literasi Keuangan, PNM Ajak Nasabah Lakukan 5 Hal untuk Lindungi Data Pribadi Dia menambahkan, jika persoalan di tubuh LPEI tidak segera diatasi, patut diduga bahwa kementerian keuangan telah lalai. Dalam rilis yang disampaikan massa aksi, diketahui ada 5 poin yang menjadi tuntutan mereka yakni meminta menteri keuangan segera usut tuntas oknum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terlibat dalam mafia aset. Kemudian massa aksi juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa direksi LPEI. ”Segera bubarkan LPEI, Karena Dugaan Merugikan Negara,” tulis massa aksi dalam rilis yang dibagikan saat aksi, Selasa (7/11). Baca Juga: FIF Catatkan Laba Bersih Rp 3 Triliun Hingga Kuartal III-2023 Lalu mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan proses pelelangan aset di bawah NJOP. Kemudian terakhir, mereka meminta agar ada reshuffle menteri keuangan jika tidak mampu mengatasi sengkarut persoalan di LPEI.

2023-11-08 13:42:46

Berita Online

jawapos.com

Latu Ratri Mubyarsah

Indonesia Eximbank

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

['', 'JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mulai mengusut dugaan tindak pidana fraud atau penyelewengan terkait korupsi pembiayaan ekspor yang difasilitasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).', 'Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan ini usai menerima kunjungan dan laporan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal temuan dugaan korupsi atau fraud tersebut.', '"Tadi pagi ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mana sebenernya tindakan ini sudah cukup lama," kata Burhanuddin usai pertemuan dengan Sri Mulyani di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (18/3/2024).', 'Adapun temuan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung ini adalah hasil pemeriksaan dari Tim Gabungan Terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI.', 'Hasil temuan itu mengungkapkan ada dugaan pembiayaan bermasalah terindikasi fraud yang melibatkan empat perusahaan debitur sejak 2019-2023.', 'Burhanuddin mengatakan, indikasi fraud yang melibatkan empat perusahaan ini mencapai Rp 2,5 trilun.', 'Rinciannya, empat Perusahaan debitur itu yakni PT RII dengan nilai sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar.', 'Kemudian, PT SPV sebesar Rp 144 miliar dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar.', '"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,505,119 triliun. teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap Burhanuddin.', 'Adapun keempat perusahaan yang terindikasi fraud ini bergerak di bidang nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga perkapalan.', 'Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejagung, penyidik akan melakukan serangkaian pendalaman untuk menentukan statusnya.', 'Dalam pemeriksaan Kejagung nantinya pihak dari LPEI akan turut diperiksa terkait perkara ini.', 'Burhanuddin juga telah melimpahkan dugaan fraud ini untuk ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung untuk didalami lebih jauh.', 'Meski begitu, menurut dia, masih ada enam perusahaan debitur lain yang juga diduga terlibat fraud.', 'Akan tetapi, Burhanuddin menyebut kasus keenam perusahaan itu masih diperiksa oleh tim gabungan.'] Jika hasil pemeriksaan tim gabungan menyatakan ada indikasi fraud di enam perusahaan itu, tentunya kasusnya akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Agung., "Akan ada gelombang kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar," ujar Burhanuddin., Dia pun mengingatkan enam perusahaan tersebut segera memenuhi kesempatan dan arahan dari tim gabungan., "Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti ini, daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana, sampai saat ini masih pemeriksaan," kata dia., Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan kepada manajemen LPEI., Dia menekankan tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap pelanggaran hukum di LPEI., "Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009," kata Sri Mulyani., Bendahara negara juga menegaskan, direksi dan manajemen LPEI harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan komitmen penuh pemberantasan korupsi., Hal ini, kata dia, terkait LPEI memiliki peranan penting dalam aktivitas ekspor nasional., "Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangu tata kelola yang baik," ucap Sri Mulyani.

2024-03-19 12:07:10

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

Berdayakan Perempuan, LPEI Dorong Produk Home Decor dan Kerupuk Asal Jatim Tembus Ekspor

Berdayakan Perempuan, LPEI Dorong Produk Home Decor dan Kerupuk Asal Jatim Tembus Ekspor Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan kolaborasi strategis untuk mendorong potensi produk dari Desa Devisa di Jawa Timur agar menembus pasar ekspor. Pada Akhir Januari 2024 lalu, LPEI dan Pemprov Jawa Timur membuat tiga cluster baru Desa Devisa di Bojonegoro dan Gresik dengan fokus produk kerajinan home decor, produk rotan, dan kerupuk. LPEI akan melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada 640 perajin dari 22 desa di Bojonegoro dan Gresik, yang tercakup dalam tiga cluster Desa Devisa. Pendampingan program Desa Devisa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses pasar tujuan ekspor hingga akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut. Lebih dari 70% dari para perajin yang terlibat dalam program ini adalah perempuan, memberikan dukungan yang kuat terhadap peran perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan mengidentifikasi potensi ekspor pada tiga produk tersebut, LPEI melalui program Desa Devisa memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan terhadap UKM Ekspor, perajin, dan mitra binaan agar bisa menembus pasar ekspor. "Kolaborasi antara LPEI danPemprov Jawa Timur ini menciptakan peluang besar bagi para perajin dan mitra binaan di Bojonegoro dan Gresik untuk meningkatkan daya saing produk lokal untuk berani mendunia menuju pasar ekspor dan memiliki dampak sosial, lingkungan, dan berkelanjutan. Program ini mencerminkan komitmen bersama LPEI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengangkat potensi produk unggulan Indonesia ke pasar dunia," kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Ilham Mustafa. LPEI akan terus memberikan dukungan teknis kepada para perajin, termasuk penerapan standar produksi ekspor, benchmarking ke pabrik-pabrik yang telah sukses menembus pasar internasional, dan mengajak mitra binaan untuk berpartisipasi dalam pameran internasional,           seperti Ambiente di Jerman. Klaster Desa Devisa Bojonegoro terletak di Kecamatan Kasiman, menghasilkan kerajinanhomedecor unikdari limbah kulit jagung yang diolah oleh 63 perajin. Para perajin yang sebagian besar ibu-ibu mendapatkan pelatihan untuk mengolah limbah kulit jagung menjadi berbagai produk kerajinan seperti lamp sheet, wall decor, dan cermin dinding hias. Dalam satu bulan, para perajin menghasilkan ber- bagai produk home decor hingga 5.000 barang per bulan dengan harga jual antara Rp40.000 - Rp200.000 per produk. CV Grandis Home sebagai mitra binaan LPEI akan menyerap hasil kerajinan un luk dijual ke pasar ekspor di Belanda dan Korea Selatan. Sementara Desa Devisa Rotan di Gresik berpusat di Desa Domas yang telah terkenal memproduksi kerajinan rotan seperti kursi, meja, dan produk anyaman lainnya sejak 1994. Sekitar 350 perajin, di mana 70% diantaranya perempuan, memproduksi berbagai kerajinan rotan sesuai keinginan pembeli, baiki tu dari segi desain modem maupun klasik. Produk ini dipasarkan oleh Koperasi Produsen Kri-ya Giri Sejahtera yang menjadi mitra binaan LPEI untuk memasarkan produk hingga ekspor ke Jepang. Program ketiga adalah Desa Devisa Kerupuk Ikan yang dikelola oleh BUMDes Pahala di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Sekitar 225 perajin kerupuk di BUMDes Pahala mengolah ikan segar menjadi kerupuk. Untuk menjaga kualitas dan rasa kerupuk, perajin menggunakan komposisi ikan lebih banyak, untuk satu kilogram kerupuk dibutuhkan dua kilogram ikan segar. Pen- dampingan LPEI kepada Desa Devisa Kerupuk Ikan menargetkan untuk menembus pasar ekspor ke Thailand, Malaysia, dan Belanda dalam waktu dekat Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang erat an -tara LPEI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga tahun 2023, LPEI bersama Pemprov JawaTimur memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 149 Desa Devisa yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan Desa Devisa terbanyak di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dalam Gebyar Ekspor Jatim Berdaya 2023 mengatakan Desa Devisa LPEI tidak hanya mendorong ekspor namun juga berupaya untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal Jawa Timur. Potensi ekspor provinsi Jawa Timur yang sangat besar, mencapai USD 20 miliar per tahun, menjadikannya provinsi ketiga terbesarden-gan nilai ekspor tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pada akhir tahun lalu LPE! juga' memperkuat kemitraan dalam membangun ekosistem ekspor dengan menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) tentang pengembangan ekspor nasionaLatmtu

2024-02-12 00:00:00

Koran Nasional

Harian Ekonomi Neraca

Bank Jatim

Indonesia Eximbank

LPEI Buka Suara soal Dugaan Fraud Rp 2,5 T yang Dilaporkan Sri Mulyani

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) buka suara terkait temuan empat debiturnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi/fraud senilai Rp 2,5 triliun. Temuan itu dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Kejaksaan Agung pada Senin (18/3). Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debiturnya yang bermasalah secara hukum. "LPEI menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah," kata Riyani dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2024). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT LPEI menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga dan profesional dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan. Sebelumnya, Sri Mulyani ke Kejagung menyerahkan hasil pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana pada LPEI. Pada tahap awal terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman mencapai Rp 2,5 triliun. "Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud Rp 2,5 triliun," ucap Sri Mulyani di Lobby Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3). Debitur tersebut yakni PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Mereka terdiri dari korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel dan perkapalan. Selain itu, masih ada enam debitur lainnya di tahap kedua yang sedang didalami dengan indikasi fraud senilai Rp 3 triliun. Saat ini prosesnya masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam rangka recovery asset. "Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), tolong segera tindaklanjuti ini daripada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjut secara pidana," tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kesempatan yang sama. Laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan.

2024-03-19 09:49:16

Berita Online

Detik.com

Anisa Indraini -

Indonesia Eximbank

EKSPOR INDONESIA TEMBUS USD291 MILIAR

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor hingga 26% sepanjang Tahun 2022 dari ekspor Indonesia mengantongi 291 Miliar Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun lalu. Ekspor Indonesia menunjukkan kinerja yang impresif secara sektoral Indonesia mencatatkan ekspor non Migas sebesar 275 Miliar Dolar Amerika Serikat angka ini tumbuh 25,8% dari tahun 2021 secara rinci ekspor hasil pertambangan mencatatkan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 71,2% kemudian diikuti oleh hasil industri pengolahan yang mencapai 16,45% dan ekspor hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh 10,5% lonjakan ekspor Indonesia juga tidak terlepas dari tingginya harga komoditas pertambangan yang menjadi Komoditas utama ekspor Indonesia dengan perkembangan ekspor impor tersebut neraca perdagangan bulan Desember 2022 mencatatkan surplus sebesar 3,89 Miliar Dolar dan melanjutkan trend surplus selama 32 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Secara kumulatif total surplus periode Januari hingga Desember 2022 mencapai 54,46 Miliar Dolar atau merupakan surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu jika dibagi per provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan sumbangan ekspor terbesar yaitu mencapai 38,5 Miliar Dolar selanjutnya adalah Kalimantan Timur yang menyumbang ekspor hingga 36,4 Miliar Dolar, Ekspor Riau juga menjadi kontributor tertinggi keempat yakni mencapai 22,61 Miliar Dolar Amerika Serikat.

2023-01-26 13:28:24

Televisi

BeritaSatu - Siang

ROLANDO SAMBUAGA

Indonesia Eximbank

Nilai Ekspor Indonesia Pada Oktober 2023 Mencapai US$22,15 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 22,15 miliar dolar AS atau naik 6,67 persen dari bulan sebelumnya sebesar 20,76 miliar dolar AS kenaikan tersebut didorong oleh ekspor nonmigas. Editor : Abdullah Azzam

2023-11-16 18:25:22

Berita Online

Bisnis.com

Abdullah Azzam ,

Indonesia Eximbank

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar Ekspor UKM ke Kanada

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pertama kalinya berhasil membawa mitra binaan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menembus pasar ekspor ke Kanada. Kali ini, LPEI berkolaborasi dengan Atase Perdagangan (Atdag) Ottawa, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver, Diaspora Indonesia di Kanada dan Maharani Craft (Alumni CPNE – Binaan LPEI).   Terhitung sebanyak 19 mitra binaan UKM berasal dari Bali, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi eksportir baru Indonesia dengan mengekspor produk handy craft dan kriya yang mencapai lebih dari 3.300 produk. Pelepasan ekspor dilakukan bersama secara simbolik di Bandung, Selasa (23/4/2024), ekspor perdana ini adalah kelanjutan dari pengiriman sampel dan pameran Toronto Gift Show 2024 yang berlangsung pada Januari 2024 yang lalu.  Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi menjelaskan tugas LPEI tidak hanya membuat UKM ekspor baru, tetapi juga memberikan solusi untuk mengurangi hambatan biaya logistik UKM serta mendorong ekspor berkelanjutan dengan menciptakan ekosistem ekspor. Harapan dari kerja sama LPEI dengan ekosistem ekspor adalah mampu meningkatkan ekspor mitra binaan LPEI secara berkelanjutan serta menetapkan harga produk Indonesia yang lebih kompetitif. "Pelepasan ekspor ini merupakan bukti bahwa ekosistem ekspor yang dibangun oleh LPEI telah berjalan dengan baik. LPEI, sebagai fasilitator perluasan pasar bagi pelaku ekspor, mendukung berbagai kegiatan business matching yang berkolaborasi dengan ekosistem ekspor dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk mempertemukan dan mempromosikan produk UKM Indonesia kepada pembeli di luar negeri," ujar Maqin dikutip dari siaran pers, Selasa (23/4/2024). Diaspora Indonesia, Hartati Suganda, pemilik Cantiq Living, bertindak sebagai pembeli dan mempromosikan produk ramah lingkungan dan home decor buatan asli Indonesia di pasar Kanada. Utomo Kuntjoro, yang mewakili Hartati Suganda menghadiri acara pelepasan ekspor tersebut, memberikan apresiasi terhadap dukungan nyata diberikan oleh LPEI dalam mempertemukan UKM dengan diaspora Indonesia. Utomo menyampaikan harapannya hubungan mutualisme ini mampu menangani masalah hambatan produk UKM Indonesia sehingga produk dalam negeri bisa bersaing di pasar global. "Saya berharap hubungan mutualisme yang baik antara pelaku UKM, diaspora Indonesia, Atdag dan ITPC dalam ekosistem ekspor ini dapat mengatasi hambatan produk UKM Indonesia sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar global," ujar Utomo Kuntjoro. Pemilik Maharani Craft Irene Setiawati juga memberikan apresiasi terhadap komitmen yang dimiliki LPEI dalam memajukan UKM Indonesia serta memperluas pasar ekspor. "Kami mengapresiasi komitmen LPEI dalam memajukan UKM Indonesia dengan memperluas jangkauan pasar ekspor bagi pelaku UKM,” ujar Irene. Dia juga menjelaskan Maharani Craft telah berhasil mengekspor produknya ke beberapa negara berkat dukungan LPEI terhadap UKM Indonesia sehingga memberikan dampak yang signifikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM Indonesia. “Saat ini Maharani Craft telah ekpspor ke lima negara, antara lain Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Belanda. Berkat dukungan LPEI terhadap UKM berorientasi ekspor, seperti Maharani Craft, memperluas akses pasar baru ke Kanada, sehingga membawa dampak signifikan bagi kami untuk terus melakukan ekspor yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM Indonesia,” lanjut ujarnya. Seperti diketahui, LPEI telah menyalurkan pembiayaan untuk UKM ekspor (UKME) dan Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) sepanjang tahun 2023 sebesar Rp14,5 triliun dengan lebih dari 170 negara tujuan ekspor serta menciptakan sebanyak 613 eksportir baru. Untuk Penyaluran Khusus Ekspor (PKE), LPEI sudah membantu lebih dari 90 produk untuk diekspor ke berbagai negara. Bali • Greater Goods• Sakha • Riani Rattan• Sheo Home Living• Maharani Craft• Machastore• Bali Handy• Orchid• Sahana Craft• Matahari Cahaya Dewata Nusa Tenggara Barat • Mawar Ketak• Unique Lombok Cirebon Jawa Barat • Mendong Jaya• Studio Dapur• Dilmoni Citra Mebel Indonesia• Raya Craft• Sabila Artshop Jawa Tengah • Multi Kreatif Furnindo• Sabila Craft (Ahmadi Yahya)

2024-04-23 14:56:06

Berita Online

Bisnis.com

Redaksi

Indonesia Eximbank

LPEI Ubah Susunan Pengurus, Anak Buah Sri Mulyani Masuk

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mengumumkan perubahan susunan pengurus. Hal itu seiring adanya pelantikan Anggota Dewan Direktur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (19/6). Pelantikan Anggota Dewan Direktur dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban. Penetapan susunan pengurus LPEI ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2023. Dalam hal ini Rijani Tirtoso diangkat kembali menjadi Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI. Mantan Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas pun diangkat menjadi Anggota Dewan Direktur. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Ada nama baru dalam kepengurusan LPEI, yakni Yon Arsal yang diangkat menjadi Anggota Dewan Direktur. Yon Arsal merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (20/6/2023), berikut susunan pengurus lengkap Indonesia Eximbank per 19 Juni 2023. Seperti diketahui, Indonesia Eximbank merupakan lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN). Pembiayaan Ekspor Nasional diberikan oleh Indonesia Eximbank kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah RI. Tujuan pemberian pembiayaan ekspor nasional adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis serta menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

2023-06-20 19:49:07

Berita Online

Detik.com

Anisa Indraini -

Indonesia Eximbank

Dukung Eksportir Indonesia Mendunia, LPEI Perkuat Sinergi bersama Perbankan

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melakukan pertemuan intensif dengan jajaran pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Dalam rangkaian pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah, LPEI menjelaskan berbagai langkah transformasi berkelanjutan sejak 2020 yang meliputi pembaruan model bisnis dengan penguatan kolaborasi ekosistem ekspor, penguatan tata kelola, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia.  Pada pertemuan dengan masing-masing jajaran pimpinan perbankan di Indonesia, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk, LPEI juga membahas sinergi memperkuat dukungan kepada eksportir Indonesia baik UKM maupun korporasi. “Sebagai mitra strategis bagi LPEI, pertemuan dengan jajaran pimpinan bank nasional dan internasional menjadi langkah yang positif untuk memperkuat kolaborasi bisnis yang lebih produktif, mendukung pertumbuhan ekspor masa depan, dan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso. LPEI berkomitmen menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit dan development impact terhadap ekspor, pendapatan dan penambahan lapangan kerja, serta konsisten melaksanakan mandat yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong ekspor nasional. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta ini juga menunjukkan upaya bersama antara LPEI dan mitra-mitra perbankan untuk mendukung ekspor Indonesia melalui berbagai langkah konkret dan kolaboratif secara professional. Riyani menegaskan LPEI sebagai lembaga keuangan khusus negara berkomitmen menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegritas, serta menerapkan zero tolerance terhadap korupsi dan tindakan melawan hukum. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso menyatakan bahwa akan tetap mendukung dan menjalin hubungan bisnis dengan LPEI. “Kami mendukung LPEI untuk mengambil langkah penyehatan portofolio bisnis, serta melakukan transformasi yang berfokus pada pengembalian fungsi LPEI sebagai government agency dengan penerapan GCG”, ungkap Sunarso. Senada dengan BRI, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu menyatakan sinergi antara BTN dan LPEI akan terus dikembangkan untuk mendorong dan memperluas ekosistem ekspor, serta meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kegiatan ekspor. “BTN confident, BTN dan LPEI akan terus melanjutkan kerjasama yang telah terjalin cukup lama,” kata Nixon LP Napitupulu.

2024-03-27 19:21:08

Berita Online

kontan.co.id

Aurelia Lucretie

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp 2,5 Triliun ke Jaksa Agung

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Dalam kunjungannya, Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan korupsi di empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Burhanuddin menjelaskan, kerugian akibat dugaan korupsi ini senilai Rp 2,5 triliun. Dia kemudian memerinci empat perusahaan yang diduga melakukan fraud. "(Perusahaan) RII sebesar Rp 1,8 triliun. SMR sebesar Rp 216 miliar, ini nama PT atau perusahaannya. PT SRI sebesar Rp 1,44 miliar. Terakhir, PT PRS sebesar Rp 300,5 miliar," ungkap dia. "Jumlah keseluruhannya Rp 2,505 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama," tambah Burhanuddin. Selesai memberikan pernyataan, Jaksa Agung langsung menyerahkan laporan itu untuk ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penyerahan secara simbolis itu disaksikan oleh awak media. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis Naskah: Michaela Winda Saputra Video Jurnalis: Michaela Winda Saputra Video Editor: Michaela Winda Saputra Produser: Nursita Sari #JaksaAgung #SriMulyani #MenteriKeuangan #KPEI #JernihkanHarapan Media Sosial Kompas.com: Facebook: https://www.facebook.com/KOMPAScom/ Instagram: https://www.instagram.com/kompascom/ LINE: https://line.me/ti/p/@kompas.com TikTok: https://tiktok.com/@kompascom iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

2024-03-18 12:35:18

Berita Online

Kompas.com

Kompas.com

Indonesia Eximbank

LPEI Dorong UMKM di Indonesia Mendunia

RADAR JOGJA – Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kaya akan komoditas dengan potensi besar untuk menembus pasar ekspor. Namun, masih sedikit pelaku UMKM yang telah sukses mengantarkan produknya berkompetisi di kancah global. Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keungan RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) hadir untuk mendorong pelaku UMKM menjadi eksportir yang berkapasitas dan berdaya saing global agar mampu membawa produknya masuk ke mancanegara. Salah satu di antaranya melalui program Jasa Konsultasi. Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembangaan, Chesna F. Anwar mengatakan, pelaku UMKM di Indonesia menjadi salah satu peyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kepada UMKM untuk menjajaki pasar ekspor supaya dapat meningkatkan kontribusinya. “Jangan pernah takut mengeksplor produk-produk yang ingin dibawa menjadi lokal yang mendunia, karena untuk mencari potensinya LPEI bisa bantu,” ujar Chesna dalam acara “Bronis UMKM” yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Chesna melanjutkan, sebagai upaya membantu pelaku UMKM menggali potensi produknya, LPEI memiliki beragam program yang dipayungi oleh Jasa Konsultasi, seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Desa Devisa, dan Marketing Handholding. Program CPNE ditujukan untuk melatih dan mendampingi UMKM berorientasi ekspor agar mampu menghasilkan produk yang bermutu dan dapat bersaing di pasar global. Para peserta akan diberikan modul-modul khusus guna membekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjadi eksportir baru. Adapun Desa Devisa merupakan program berbasis community development dengan tujuan untuk mengembangkan potensi komoditas primadona desa sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. “Ujung dari Desa Devisa itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan devisa itu masuk ke desa dengan produk unggulan sehingga kesejahteraan masyarakat di situ meningkat,” jelas Chesna. Program lainnya, yaitu Marketing Handholding membukakan akses pasar dengan memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui marketplace global, sekaligus pemahaman dan wawasan mengenai strategi digital marketing. Pada kesempatan yang sama, Chesna juga menjelaskan beberapa kiat sukses bagi pelaku UMKM yang tertarik terjun ke dunia ekspor. Menurutnya, rasa ingin tahu untuk mempelajari pasar-pasar luar negeri merupakan aspek penting yang perlu diasah oleh calon eksportir. “Yang saya lihat, UMKM sukses itu adalah yang membuka dirinya untuk mendengarkan terhadap arahan-arahan tentang buyer mereka supaya mereka bisa mendiversifikasi produknya agar buyer meminati produk tersebut,” kata Chesna. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran mimpi dalam menggerakkan semangat pelaku UMKM, khususnya generasi muda, untuk menjadi eksportir yang mendunia. “Yang paling harus dipunyai itu adalah mimpi. Mimpi bahwa adik-adik itu akan mendominasi dunia karena dibalik mimpi itu ada cerita mengenai kerja keras,” tutup Chesna. Hingga Desember 2022, LPEI telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 3.500 pelaku UMKM dan berhasil melahirkan 224 eksportir baru yang telah sukses ekspor negara Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Kanada, Amerika Serikat bahkan hingga ke negara-negara di Asia Timur, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Adapun sampai dengan Desember 2022, LPEI telah mencetak 178 Desa Devisa yang terdiri dari berbagai klaster, antara lain, kopi, udang, lada, hingga furniture dan home décor. (pra)

2023-02-20 16:35:49

Berita Online

jawapos.com

Bisnis

Indonesia Eximbank

Ini 4 Debitur yang Diduga Terlibat Korupsi Dana Ekspor LPEI Rp 2,5 Triliun

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pembiayaan ekspor yang diberikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mereka adalah debitur pembiayaan ekspor LPEI dengan nilai pinjaman mencapai Rp 2,504 triliun. Empat perusahaan itu adalah: Burhanuddin belum menegangkan lebih jauh mengenai konstruksi dan keterlibatan perusahaan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa empat perusahaan ini adalah merupakan kelompok pertama penerima kredit dari LPEI yang sedang diusut Kejagung. “Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp 2,504 triliun,” kata Burhanuddin dalam keterangan persnya, Senin (18/3). “Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” tambahnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menambahkan soal debitur yang dimaksud. Tanpa menyebutkan identitasnya, perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. "Nanti, setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan pidsus akan kami tentukan statusnya. Dan perusahaan-perusahaan ini adalah korporasi bergerak di bidang kelapa sawit, bidang batu bara nikel, dan shipping atau perkapalan," ungkap Sumedana. Menurut Sumedana, bakal ada batch (kelompok) dua yang diusut Kejagung. Ada enam perusahaan dalam kelompok dua ini. Mereka juga terindikasi bermasalah dalam pemberian dana ekspor tersebut. Namun, saat ini masih dalam pemeriksaan tim BPKP, Jamdatun, dan Kementerian Keuangan. Nilai pinjaman untuk enam perusahaan ini mencapai Rp 3,085 triliun. “Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun) dalam rangka recovery asset,” kata Sumedana.

2024-03-18 14:35:29

Berita Online

Kumparan.com

kumparanNEWS

Indonesia Eximbank

Menjadi Tren Masa Depan, LPEI Dorong Produk Organik Indonesia Berani Mendunia

<p>Tribunjogja.com - Potensi makanan organik global diprediksi mencapai USD546,97 juta pada 2032 mendatang dengan compound annual growth rate (CAGR) 11,6 persen dari 2023-2032.</p> <p>Dengan segala kekayaan alamnya, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi lahan pertanian subur yang mendukung potensi ekspor produk hasil bumi organik seperti buah-buahan dan rempah-rempah.</p> <p>Data Biro Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh tim Economist Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menunjukkan secara ekspor nasional tahun 2023, produk buah-buahan berkontribusi sebesar USD637,93 juta dengan total volume ekspor meningkat 10,28 persen YoY yang mencapai 1,20 juta ton.</p> <p>Sedangkan untuk rempah-rempah mencapai USD613,79 juta dengan peningkatan volume hingga 26,75 persen yang mencapai 157,79 ribu ton.</p> <p>Kinerja ekspor komoditas buah-buahan dan rempah Indonesia pada periode Januari-Maret 2024 juga terbilang cemerlang,</p> <p>Produk buah-buahan dapat mencapai nilai ekspor hingga USD262,44 juta (naik 65,37 persen YoY dari USD158,70 juta pada periode Januari-Maret 2023) dan produk rempah mencapai USD178,47 juta, meningkat 13,58 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun 2023.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa buah-buahan dan rempah asal Indonesia menjadi incaran pasar internasional.</p> <p>Sejalan dengan peningkatan ekspor produk pertanian organik ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI terus mendorong ekspor produk organik ke berbagai negara, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.</p> <p>PT Mega Inovasi Organik (MIO) menjadi salah satu debitur LPEI yang mendorong produk organik Indonesia berani mendunia.</p> <p>Pemilik sekaligus Direktur Mega Inovasi Organik, Dippos Naloanro mengatakan sejak didirikan pada 2011 lalu, MIO memiliki visi untuk membangun ekosistem pertanian organik di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Saat pandemi Covid-19 lalu, ketika permintaan pangan turun namun produk organik di seluruh dunia tetap tumbuh 10 persen karena pasar sudah mulai paham dan peduli tentang isu-isu kesehatan, terutama bahan-bahan kimia yang digunakan dalam sebuah produk. Menurut saya dalam 20 tahun ke depan produk organik akan take over karena dunia ke arah produk organik,&rdquo; kata Anro.</p> <p>Anro mengatakan potensi ekspor produk organik sangat besar, sebagai contoh untuk jenis buah segar markisa organik dapat diserap hingga 1 ton per minggu oleh pasar Eropa.</p> <p>Menurutnya, produk organik digemari pasar internasional karena lebih sehat dan bebas dari bahan kimiawi yang memiliki dampak pada kesehatan.</p> <p>Untuk itu, Mega Inovasi Organik terus menggandeng para mitra petani untuk melakukan edukasi dan membina para petani untuk melakukan sertifikasi produk organik untuk pangsa pasar ekspor dan dalam negeri.</p> <p>Saat ini Mega Inovasi Organik telah bermitra lebih dari 2.500 petani dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan berbagai produk organik terintegrasi dalam satu lahan, mulai dari gula kelapa, buah-buahan organik, rempah-rempah, hingga beras untuk pasar ekspor Eropa, Amerika Serikat, dan Asia.</p> <p>Anro menjelaskan, PT MIO menerapkan konsep pertanian organik terintegrasi dimana dalam satu lahan petani diarahkan untuk menanam berbagai macam produk organik yang diminati pasar Eropa dan Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi hasil pertanian.</p> <p>Dalam satu lahan seluas 2.000-3.000 meter persegi, petani menanam gula kelapa, buah-buahan seperti markisa, manggis, mangga, nanas, sirsak, bumbu dan rempah seperti daun pandan, vanila, jahe, kunyit, dan temulawak.</p> <p>Hasilnya, pendapatan petani mitra binaan PT MIO meningkat.</p> <p>Sebelum menjadi petani organik, petani hanya mendapatkan Rp3-4 juta per bulan dari penjualan gula cetak. PT MIO meminta petani melakukan pertanian organik dan mengolahnya hingga menjadi gula semut sehingga pendapatan naik mencapai Rp7 juta per bulan.</p> <p>&ldquo;Itu baru satu produk dari gula kelapa pendapatan petani meningkat 30-40 persen. Dengan membangun konsep terintegrasi petani biasanya mengelola lahan dengan 4 jenis produk organik. Saya pernah menghitung kasar jika petani memiliki lahan 3.000 meter persegi ditanamkan berbagai produk organik maka bisa mendapatkan penghasilan Rp80-90 juta per tahun,&rdquo; katanya.</p> <p>Selain melakukan kerja sama dari sisi pengembangan hasil pertanian, PT MIO juga melakukan pelatihan dan pemantauan rutin kepada setiap petani agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar organik yang telah ditentukan.</p> <p>Di sisi lain, PT MIO menjamin akan terus menyerap setiap hasil produk yang dihasilkan oleh mitra petani yang telah menjalankan praktek pertanian standar organik.</p> <p>Contohnya adalah tanaman rempah endemik asal Sumatera Utara, andaliman yang hanya tumbuh di sekitar Danau Toba.</p> <p>Andaliman merupakan rempah - rempah sejenis lada yang memiliki aroma yang lebih kuat dan kaya rasa dibandingkan Sichuan pepper dan disukai oleh masyarakat Jerman.</p> <p>Andaliman tumbuh liar di sekitar danau Toba dengan pohon yang penuh akan duri.</p> <p>Saat panen tiba, tidak jarang petani terluka saat memanjat dan memanen andaliman. Sayangnya perjuangan petani tidak sebanding dengan harga jual saat musim panen.</p> <p>Sebelum masa panen, harga andaliman dijual hingga Rp150.000 per kilogram.</p> <p>Namun saat musim panen raya satu tahun sekali di setiap Mei-Agustus harga andaliman terjun bebas ke harga terendah Rp10.000 per kilogram.</p> <p>&ldquo;Saya katakan ke mitra petani di Danau Toba, andaliman ini memiliki pasar di Eropa. Kita akan beli harganya empat kali lipat dari harga pasar di saat panen raya. Mereka semua riang gembira karena mereka dapat menikmati harga bagus di saat panen raya andaliman,&rdquo; katanya.</p> <p>Selain andaliman, PT MIO juga ikut melestarikan tanaman rempah endemik lainnya, yaitu kemukus yang hanya tumbuh di Jawa Tengah.</p> <p>&ldquo;Kemukus ini memiliki pangsa pasar niche di Eropa. Beberapa customer mengolahnya untuk menjadi campuran minuman ataupun campuran rempah dalam mengolah makanan daging untuk lebih kaya rasa,&rdquo; katanya.</p> <p>Anro mengucapkan terima kasih kepada LPEI yang telah mendukung PT MIO untuk mendorong produk organik Indonesia ke pasar dunia.</p> <p>&ldquo;LPEI berperan dalam mendukung eksportir seperti saya karena kecepatan mereka memberikan fasilitas keuangan bagi kami, dan kami terbantu. Kolaborasi ini dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi yaitu LPEI dapat membantu komunitas-komunitas petani ini menjadi komunitas petani penghasil devisa seperti konsep Desa Devisa LPEI agar petani dapat lebih bertumbuh lagi produksi dan kualitasnya,&rdquo; katanya.</p> <p>Kepala Divisi NIA, Trade Finance &amp; Financing (NTF) LPEI, Berlianto Wibowo mengatakan &ldquo;LPEI mendukung para pelaku usaha berorientasi ekspor untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian fasilitas PKE. Program PKE ini menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang mungkin sulit dilaksanakan secara komersial, tetapi dianggap penting oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan atau program ekspor nasional.&rdquo;</p> <p>Hingga bulan April 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE hingga Rp 15.2 triliun dengan total lebih dari 90 negara tujuan ekspor.</p> <p>Salah satu upaya dalam mendukung pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), LPEI memberikan dukungan melalui fasilitas PKE UKM yang hingga April 2024 telah disalurkan senilai Rp 1.023 miliar.</p> <p>Berlianto menyebutkan bahwa LPEI terus berkomitmen untuk mendukung agar produk lokal Indonesia untuk berani mendunia dengan memberikan berbagai fasilitas unggulan bagi para pelaku usaha.</p> <p>Anro juga berpesan kepada anak muda yang ingin terjun ke pertanian organik agar segera menikmati setiap aktivitas yang dijalankan dan biarkan berproses. &ldquo;</p> <p>Just do it, kalau kita punya mimpi turunkan dalam aktivitas dan nikmati aktivitas itu setiap hari. Jangan pikirkan pasarnya dulu nanti akan datang sendiri selama kita menikmati. Jangan berharap saya dapat cuan besar secara cepat, tidak ada proses instan,&rdquo; katanya. ( Tribunjogja.com )</p>

2024-06-15 09:58:17

Berita Online

jogja.tribunnews.com

Gaya Lufityanti

Indonesia Eximbank

Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, Sri Mulyani Beri Peringatan ke LPEI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan kepada manajemen Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini disampaikan setelah Sri Mulyani menyampaikan temuan dugaan debitor bermasalah terindikasi curang alias fraud di LPEI senilai Rp 2,5 triliun. Bendahara negara menegaskan, direksi dan manajemen LPEI harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan komitmen penuh pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat pentingnya peranan LPEI dalam aktivitas ekspor nasional. "Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangu tata kelola yang baik," kata dia, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). "Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009," sambungnya. Selain itu, Sri Mulyani meminta kepada manajemen LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi bersama-sama dengan Tim terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI. Tim terpadu itu dibentuk untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait kredit-kredit bermasalah di LPEI. "Dengan Tim terpadu antara LPEI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah di LPEI," tuturnya. Adapun Tim terpadu tersebut telah menemukan dugaan debitor bermasalah terindikasi fraud di LPEI senilai Rp 2,5 triliun. Nilai kerugian itu melibatkan 4 debitor. Secara lebih rinci, keempat debitor itu ialah PT RII dengan nilai sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Temuan tersebut pun diserahkan secara langsung oleh Sri Mulyani kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk diteliti lebih dalam. "Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun," ucap Sri Mulyani. Sebagai informasi, laporan kredit LPEI itu terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.

2024-03-18 15:42:08

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia Turun Lagi Jadi USD22,3 Miliar di Januari 2023

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,31 miliar di Januari 2023. Angka ini turun 6,36% dibanding ekspor Desember 2022. Adapun ekspor nonmigas di Januari 2023 tercatat turun sebesar 6,84% atau mencapai USD20,83 miliar dibandingkan Desember 2022. "Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekspor bulan Januari memiliki pola yang sama bila dibandingkan dengan Desember, yaitu mengalami penurunan secara month to month," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi, M. Habibullah dalam rilis resmi BPS di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Dia menjelaskan penurunan ekspor nonmigas ini melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya yakni Desember 2022. Selain itu Habibullah menyebut, pada Desember 2022 ekspor nonmigas turun 1,10% terhadap November 2022. Adapun penurunan ekspor nonmigas pada lima bulan terakhir ini terjadi baik dari sisi nilai maupun volume. "Penunuran ekspor nonmigas sebesar 0,84% pada Januari 2023 terhadap bulan sebelumnya disebabkan penurunan bahan bakar mineral atau kode HS 27 sebesar 8,19%, biji logam, kerak dan abu sebesar 36,44%, komoditas lemak hewani nabati sebesar 9,95%, besi dan baja sebesar 9,26%," paparnya. Follow Berita Okezone di Google News

2023-02-15 11:59:58

Berita Online

okezone.com

Advenia Elisabeth,

Indonesia Eximbank

Workshop Pendanaan Ekspor UMKM di Jember Ambil Langkah Maju Jangkau Pasar Internasional

  RADARJEMBER.ID – Workshop pendanaan ekspor UMKM ini diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Java Lotus Hotel Jember pada hari Rabu (23/08/2023).   Dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari berbagai UMKM seperti pelaku ekraf, makanan, pakaian, dan lainnya. Kegiaran ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang startegi pendanaan yang dapat mendukung proses ekspor barang-barang produksinya.   Kepala Diskop UKM Jawa Timur, Dra. Sartini, M.M yang juga hadir dalam acara tersebut berbagi informasi mengenai instrument pendanaan, termasuk pinjaman ekspor, modal ventura, serta program dukungan pemerintah yang dapat membantu UMKM meraih pasar global.   Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal bagi UMKM Indonesia agar dapat memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi global sembari memperkaya warisan budaya Indonesia.   Salah satu UMKM membagikan pandangannya mengenai workshop ini. “Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk mengikuti workshop ini. Ekspansi internasional selalu menjadi Impian kami, tetapi kendala finansial sering kali menjadi hambatan utama. Melalui workshop ini, kami memperoleh wawasan yang berharga tentang cara-cara untuk mengatasi kendala ini dan merencanakan langkah-langkah mendukung untuk mengaktifkan proses ekspor kami,” ungkap Dyah Putri Aisyah selaku dari UMKM Rumah Batik Sidomulyo.   Rumah Batik Sidomulyo sendiri telah dikenal dengan batiknya yang khas serta kualitasnya yang diakui menarik  oleh para konsumen  seperti motif kopi dan pinus. Mereka berharap dengan mengikuti workshop ini mereka dapat memperluas jangkauan produk hingga ke pasar internasional dengan tetap mempertahankan seni dan budaya Indonesia dalam setiap karyanya. (mm1/bud) Editor: Radar Digital

2023-08-29 20:37:41

Berita Online

radarjember.jawapos.com

Radar Digital

Indonesia Eximbank

Dorong Peningkatan Transaksi Ekspor, Bank Jatim dan LPEI Lakukan MoU

['VIVA\xa0–\xa0PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan perekonomian daerah maupun nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kolaborasi yang dijalin dengan banyak pihak. Salah satunya yang terbaru yaitu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lewat penandatanganan MoU pada hari Kamis (16/11). Bertempat di Ruang Semeru bankjatim Kantor Pusat, MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Treasury &amp; Global Services bankjatim Edi Masrianto dan Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi. Turut hadir juga menyaksikan penandatanganan MoU yaitu Direktur Utama bankjatim Busrul Iman, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso.', 'Busrul menjelaskan, bankjatim sudah berkomitmen akan terus mewujudkan kemajuan ekonomi, termasuk dalam mendorong peningkatan ekspor. Oleh karena itu, MoU yang dijalin antara bankjatim dengan LPEI terkait Layanan Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi baik di Jawa Timur maupun Indonesia.', '”Pada intinya, kami akan terus memperkuat sinergi dengan LPEI untuk mendorong pemanfaatan transaksi keuangan demi mendukung kegiatan ekspor,” tegasnya.', 'Busrul memaparkan, ruang lingkup kerja sama antara bankjatim dengan LPEI cukup luas. Yaitu meliputi funding, lending, dan layanan jasa keuangan. Untuk funding, hal-hal yang dikerjasamakan antara lain cash management service untuk pengelolaan devisa hasil ekspor debitur-debitur LPEI, pelayanan pembukaan rekening bagi eksportir kelolaan LPEI, pengelolaan dana operasional bagi eksportir kelolaan LPEI, potensi layanan Jatim Prioritas bagi eksportir kelolaan LPEI (sesuai dengan ketentuan), dan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah serta valuta asing.', 'Kemudian di sisi lending, kerja samanya mencakup layanan pembiayaan bersama (co-financing) modal kerja dan inevstasi bagi eksportir kelolaan LPEI atau bankjatim. Terakhir, layanan jasa keuangan yang di dalamnya ada potensi transaksi trade finance (L/C, SKBDN, remmitance).', '"Kerja sama ini turut menjadi bagian dalam pengembangan bisnis bankjatim dan sekaligus mendorong pengembangan bisnis LPEI ke depan,” tegas Busrul.', 'Menurutnya, peningkatan ekspor memang harus terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab, dengan surplusnya neraca perdagangan akan memutar roda perekonomian serta ikut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan ketika ada peningkatan permintaan barang dan jasa.', 'Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Riyani Tirtoso juga mengatakan, kerja sama dengan bankjatim merupakan langkah strategis yang akan membantu LPEI dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah yang merupakan para eksportir. Pihaknya meyakini sinergi dan kolaborasi yang dibangun bersama bankjatim dapat mendorong terciptanya pelaku usaha yang berdaya saing serta berkontribusi kepada ekspor nasional secara berkelanjutan.', '”Besar harapan kami, kerjasama ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan,” tuturnya.', 'Riyani menuturkan, keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian melalui ekspor menjadi dasar yang kuat bagi LPEI untuk menjalin kerja sama dengan bankjatim sebagai pilot project demi meningkatkan peran kedua lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa Jawa Timur yang berkelanjutan.', '”Kami akan memberikan dukungan kepada bankjatim dalam meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kerja sama pembiayaan, penjaminan, asuransi, cash management system, pengembangan desa pendulum devisa, serta jasa perbankan lainnya,” ungkapnya.'] VIVA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan perekonomian daerah maupun nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kolaborasi yang dijalin dengan banyak pihak. Salah satunya yang terbaru yaitu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lewat penandatanganan MoU pada hari Kamis (16/11). Bertempat di Ruang Semeru bankjatim Kantor Pusat, MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Treasury &amp; Global Services bankjatim Edi Masrianto dan Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi. Turut hadir juga menyaksikan penandatanganan MoU yaitu Direktur Utama bankjatim Busrul Iman, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono, serta Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso., Busrul menjelaskan, bankjatim sudah berkomitmen akan terus mewujudkan kemajuan ekonomi, termasuk dalam mendorong peningkatan ekspor. Oleh karena itu, MoU yang dijalin antara bankjatim dengan LPEI terkait Layanan Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi baik di Jawa Timur maupun Indonesia., ”Pada intinya, kami akan terus memperkuat sinergi dengan LPEI untuk mendorong pemanfaatan transaksi keuangan demi mendukung kegiatan ekspor,” tegasnya., Busrul memaparkan, ruang lingkup kerja sama antara bankjatim dengan LPEI cukup luas. Yaitu meliputi funding, lending, dan layanan jasa keuangan. Untuk funding, hal-hal yang dikerjasamakan antara lain cash management service untuk pengelolaan devisa hasil ekspor debitur-debitur LPEI, pelayanan pembukaan rekening bagi eksportir kelolaan LPEI, pengelolaan dana operasional bagi eksportir kelolaan LPEI, potensi layanan Jatim Prioritas bagi eksportir kelolaan LPEI (sesuai dengan ketentuan), dan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah serta valuta asing., Kemudian di sisi lending, kerja samanya mencakup layanan pembiayaan bersama (co-financing) modal kerja dan inevstasi bagi eksportir kelolaan LPEI atau bankjatim. Terakhir, layanan jasa keuangan yang di dalamnya ada potensi transaksi trade finance (L/C, SKBDN, remmitance)., "Kerja sama ini turut menjadi bagian dalam pengembangan bisnis bankjatim dan sekaligus mendorong pengembangan bisnis LPEI ke depan,” tegas Busrul., Menurutnya, peningkatan ekspor memang harus terus diupayakan secara konsisten oleh seluruh stakeholders. Sebab, dengan surplusnya neraca perdagangan akan memutar roda perekonomian serta ikut mendorong penciptaan lapangan pekerjaan ketika ada peningkatan permintaan barang dan jasa., Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Riyani Tirtoso juga mengatakan, kerja sama dengan bankjatim merupakan langkah strategis yang akan membantu LPEI dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah yang merupakan para eksportir. Pihaknya meyakini sinergi dan kolaborasi yang dibangun bersama bankjatim dapat mendorong terciptanya pelaku usaha yang berdaya saing serta berkontribusi kepada ekspor nasional secara berkelanjutan., ”Besar harapan kami, kerjasama ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan,” tuturnya., Riyani menuturkan, keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian melalui ekspor menjadi dasar yang kuat bagi LPEI untuk menjalin kerja sama dengan bankjatim sebagai pilot project demi meningkatkan peran kedua lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa Jawa Timur yang berkelanjutan., ”Kami akan memberikan dukungan kepada bankjatim dalam meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk kerja sama pembiayaan, penjaminan, asuransi, cash management system, pengembangan desa pendulum devisa, serta jasa perbankan lainnya,” ungkapnya.

2023-11-17 06:14:25

Berita Online

lampung.viva.co.id

Dera Fitri

Indonesia Eximbank

LPEI Dukung INKA Ekspor Gerbong Kereta ke Selandia Baru

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) atau Indonesia Eximbank memberikan dukungan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT INKA Multi Solusi (IMS) sebagai anak usaha dari PT INKA (Persero) untuk memproduksi ratusan gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon yang dipesan oleh UGL Australia. Barang itu akan dioperasikan oleh Kiwi Rail sebagai pengguna akhir di Selandia Baru . LPEI memberikan fasilitas total USD 11,9 juta kepada IMS, terdiri dari fasilitas pembiayaan senilai USD 7,7 juta dan fasilitas penjaminan USD 4,2 juta. Dukungan ini diberikan kepada industri strategis nasional agar berdaya saing di pasar global, melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi (ATP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/2021 tahun 2021. Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, mengatakan solusi LPEI melalui program PKE Alat Transportasi bertujuan untuk medorong produk industri strategis Indonesia berdaya saing global. Menurutnya, ekspor ini menjadi kebanggaan Indonesia yang berhasil memproduksi gerbong kereta barang berkualitas dan bernilai tinggi, serta menciptakan kepercayaan dari negara lain terhadap berbagai produk industri strategis dari Tanah Air. “Dukungan LPEI terhadap industri strategis alat transportasi kepada PT INKA (Persero) dan IMS merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Capaian ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara produsen gerbong kereta api berkualitas dunia,” kata Maqin melalui keterangan tertulis, Kamis (1/2). Selain mendorong penerimaan devisa negara, Maqin mengharapkan dukungan ini dapat menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan developmental impact dan bisnis yang berkelanjutan ( sustainability ). Direktur Operasi PT INKA (Persero), I Gede Agus Prayatna, mengatakan pihaknya sebagai BUMN akan terus tampil ke depan untuk menghasilkan produk kereta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Pesanan dari UGL Australia akan membuat PT INKA berkontribusi berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia. “Ini membuktikan bahwa INKA grup bisa berkontribusi di kancah luar negeri terutama untuk pasar-pasar yang quality sensitive. Kami beranggapan bahwa pasar Selandia Baru merupakan pasar yang tingkat memiliki quality sensitive yang cukup tinggi,” ujar I Gede Agus Prayatna. PT IMS mendapatkan pesanan sebanyak 450 gerbong barang CFT senilai USD 17 juta dari UGL Australia. Sejumlah 60 unit dari 450 gerbong datar akan dikirim menuju Selandia Baru untuk batch pertama pada 31 Januari 2024. Gerbong datar buatan IMS untuk UGL Australia berupa underframe tanpa instalasi komponen bogie dan coupler. Adapun spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi dua tipe yaitu ukuran 40ft dan 50ft yang didesain UGL denganberat kosong sekitar 15,2-17,2 ton dengan maksimum daya angkut 62,9 ton. Gerbong dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Port Chalmers, Selandia Baru. Dukungan LPEI terhadap industri strategis nasional melalui program PKE telah mencapai Rp 1,1 triliun. Khusus PKE Alat Transportasi, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Dirgantara Indonesia senilai USD 55,9 juta untuk mendukung proyek pengadaan 6 unit pesawat NC212i yang dipesan Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP). Selain dukungan Beyond Financing, LPEI juga memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Nusantara Turbin Propulsi (PT NTP), untuk mendukung pelaksanaan kontrak pemeliharaan pesawat dengan total fasilitas sekitar USD 1,46 juta. “Ini merupakan wujud konkrit LPEI dalam melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dimandatkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemanfaatan APBN untuk mendorong ekspor nasional," ungkap Maqin. "LPEI akan terus berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membawa produk Indonesia berani mendunia.” tambahnya.

2024-02-01 18:49:33

Berita Online

Kumparan.com

kumparanBISNIS

Indonesia Eximbank

Pos Indonesia dan Bank BCA Kolaborasi, Garap Kiriman Dokumen Ekspor Impor

JAKARTA, iNewsCimahi.id - Pos Indonesia dan Bank BCA sepakat melakukan kerja sama bisnis terkait pengiriman dokumen ekspor impor, untuk mempermudah pengurusan  dokumen administrasi para pelaku usaha.Kerja sama kedua belah pihak disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, Kamis (14/9/2023). Hadir melakukan penandatanganan, Senior Vice President (SVP) Enterprise Business Pos Indonesia Arifin Muchlis beserta jajaran serta SVP Financial Institutions Group I Bank BCA Venantia Sri Visiani.Menurut Arifin, melalui kerja sama tersebut, nantinya pengiriman dokumen ekspor impor Bank BCA di beberapa kantor cabang utama (KCU) akan menggunakan layanan Pos di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia didukung lebih dari 1 juta jaringan, dengan 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, 4.308 Kantor Cabang Pembantu, serta 42.000 lebih Agen Pos.Kerja sama ini meliputi  pengiriman surat yang berisikan dokumen ekspor untuk pengiriman dokumen domestik. Menurut dia, dari PKS ini, ada sekitar 70 hingga 90 Kantor Cabang Utama (KCU) BCA yang akan dilayani layanan Pos berupa kiriman Next Day dan Reguler."Entri kolekting akan dilakukan pihak BCA dengan menggunakan aplikasi khusus milik Pos Indonesia. Kiriman dokumen tersebut, selanjutnya akan di pick up oleh petugas pos. Kami juga menyediakan sampul plastik untuk melindungi dokumen tersebut," jelas Arifin.Dengan menggunakan aplikasi khusus,  pihak BCA bisa nengakses secara mandiri. Petugas BCA melakukan entrian kolekting di KCU BCA masing-masing, tanpa terbatas wilayah.Untuk penggunaannya, Pos Indonesia telah menyiapkan standar operasi prosedur (SOP) bersama sebagai petunjuk teknis bagi petugas entri di KCU BCA. Pos Indonesia juga akan memberikan pelatihan entri bagi petugas BCA."Setiap kantor cabang Pos di seluruh Indonesia siap berkoordinasi dengan KCU BCA di daerah-daerah untuk menghandle pengiriman ini. Kami sudah menunjuk Kantor Pos KCU Jakarta Centrum sebagai SMP (Sentral Layanan Pelanggan) untuk melakukan koordinasi teknis layanan ini," jelas dia.Arifin berharap, kerja sama dengan Bank BCA bisa terus dikembangkan, tidak terbatas pada pengiriman dokumen ekspor impor, tetapi juga kerja sama layanan logistik. Saat ini, Pos Indonesia memiliki layanan logistik dengan daya jangkau hingga daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta terhubung dengan jaringan pos di 222 negara.Tak hanya dengan BCA, Pos Indonesia juga juga dipercaya menjadi perusahaan ekspedisi untuk melakukan pengiriman dokumen oleh Mahkamah Agung (MA), pengiriman bahan ajar universitas terbuka dari para penerbit, dan kerja sama lainnya.Oleh pemerintah dan lembaga, Pos Indonesia dipercaya mendistribusikan berbagai bantuan pangan seperti beras, telur, hingga ayam kepada jutaan masyarakat Indonesia. Juga berhasil mendistribusikan bantuan tunai selama beberapa periode program. 

2023-09-16 09:56:45

Berita Online

cimahi.inews.id

Arif Budianto

Indonesia Eximbank

Ini 4 Perusahaan yang Terindikasi Fraud Rp 2,5 T di LPEI

Kejagung RI akan mengusut dugaan korupsi pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dilaporkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Ada 4 perusahaan terindikasi fraud yang bergerak di bidang nikel hingga perkapalan.

2024-03-18 12:49:28

Berita Online

20.detik.com

detikUpdate

Indonesia Eximbank

Kinerja Ekspor Indonesia Tertekan Resesi Global

Kinerja Ekspor Indonesia Tertekan Resesi Global JAKARTA. Alarm waspada menyala dari pasar global. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi, dengan pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Misalnya Jepang, salah satu pemain ekonomi utama dunia. Negara Matahari Terbii itu mencatat, pertumbuhan kuar-tal IV-2023 melorot 0,4% year-on-year (yoy), melanjutkan kontraksi 3,3% yoy di kuartal sebelumnya. Selanjutnya, perekonomian Inggris selama tiga bulan terakhir 2023 turun 0,3% yoy, bahkan lebih dalam dari penyusutan 0,1% yoy pada kuartal III-2023. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, performa kedua negara itu akan berdampak ke Indonesia, terutama daii jalur perdagangan dan investasi. Namun, David memberikan catatan, negara yang paling memberikan dampak kepada aktivitas perekonomian Indonesia adalah Jepang. &quot;Negara ini memiliki porsi cukup besar pada perdagangan dan investasi. Namun, kalau Inggris lebih kecil,&quot; terang dia kepada KONTAN, Minggu (18/2). Dari sisi perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Jepang di sepanjang 2023 tercatat seni-lai US$ 18,88 miliar, menyusut 19% dibandingkan realisasi ekspor 2022. Angka ekspor ke Jepang pada tahun lalu memegang porsi 7,63% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari sisi penanaman modal asing (PMA), Jepang menduduki peringkat keempat sebagai negara yang paling banyak membenamkan investasinya di Indonesia. Dana investasi dari Jepang di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar US$ 4,6 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mewanti-wanti, resesi Jepang akan berdampak signifikan pada Indonesia. &quot;Dampaknya akan dirasakan dari sisi perdagangan dan investasi,&quot; terang dia, kemarin. Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang antara lain batubara, bijih tembaga, produk peralatan dan mesin elektronik, serta nikel. Dengan melihat produk tersebut, &quot;Sektor pertambangan dan industri pengolahan khususnya industri logam dasar dan mesin serta perlengkap- an akan terkena dampak signifikan penurunan pertumbuhan ekonomi Jepang,&quot; ungkap Josua. Jika penurunan ekspor berlanjut, kata dia, tak menutup kemungkinan ada risiko penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia. Bahkan, risiko defisit neraca perdagangan. Bidik pasar anyar Untuk menjaga agar performa perdagangan dan investasi Indonesia tetap terjaga, David Sumual pun menyarankan Indonesia mendiversifikasi negara mitra dagangnya. &quot;Perlu diversifikasi negara-negara. Jangan fokus ke satu atau dua negara saja, tetapi lebih terdistribusi,&quot; tegas dia. Indonesia juga harus lebih aktif menjemput bola. Dalam hal ini, bisa dengan memanfaatkan situasi yang ada. David mengambil contoh. Indonesia bisa mengimpor balian baku dari China. Mengingat saat ini balian baku China melimpah dan bisa diperoleh dengan harga murah. Kemudian, ba-han baku itu diolah di dalam negeri. Bahkan bisa juga mengundang investor yang mau menanamkan modal di Indonesia untuk mengolah balian baku tersebut. Balian baku yang sudah diolah menjadi barang jadi, kemudian diekspor ke negara seperti Amerika Serikat (AS) atan negara lain yang mengurangi produk dari China &quot;Jadi Indonesia bisa juga menangkap kesempatan untuk rerouting. Atau mungkin bahasa yang lebih awam di masyarakat, kita menjadi reseller, atau distributor dalam tanda kutip,&quot; tambah David. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswyo-no mengungkapkan pemerintah telah memetakan potensi penumnan ekspor ke depan. Pemerintah pun bersiap menjajaki pasar baru dalam upaya diversifikasi negara tujuan ekspor di luar negara tradisional. &quot;Harus ada upaya ekstra untuk mengejar ekspor,&quot; kata dia, belum lama ini. Dari hasil diskusi dengan dunia usaha, pemerintah membidik setidaknya 12 negara non tradisional potensial, seperti negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan, juga Timur Tengah. Selain itu, pemerintah menggali lebih dalam kerja sama perdagangan yang sudah terjalin, seperti perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pa-siflk (CPTPP).

2024-02-19 00:00:00

Koran Nasional

harian kontan

CPTPP

Indonesia Eximbank

Data BPS: Ekspor Indonesia Naik Tipis di Desember 2023, Nilainya USD 22,41 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai USD 22,41 miliar pada Desember 2023. Perolehan ini naik tipis 1,89 persen dibandingkan pada bulan November 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudhi Ismartini menyebut, kenaikan ekspor pada bulan Desember didorong oleh peningkatan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral yang naik sebesar 10,07 persen dan biji logam perak dan abu naik 37,37 persen.  "Sementara kenaikan ekspor migas sebesar 15,28 persen didorong oleh peningkatan nilai ekspor hasil minyak yang naik sebesar 78,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya," ujar Pudji pada Rilis BPS, Jakarta, Senin (15/1).  Pudji menjelaskan, secara tahunan nilai ekspor pada Desember 2023 mengalami penurunan cukup dalam yakni sebesar 5,76 persen.  Katanya, kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral yang turun 16,49 persen, lemak dan minyak hewani atau nabati turun 23,42 persen dan nikel dan barang daripadanya turun 30,44 persen.  Untuk total ekspor non migas menurut sektor pada Desember 2023 sebesar USD 20,93 miliar. Jika dirinci menurut sektor, antara lain sektor pertanian kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar USD 0,35 miliar, sektor pertambangan dan lainnya USD4,83 miliar dan sektor industri pengolahan sebesar USD 15,75 miliar. Pada bulan Desember 2023 nilai ekspor non-migas mengalami penurunan secara tahunan pada semua sektor, penurunan terdalam terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yaitu turun 12,20 persen. "Kemudian secara bulanan semua sektor mengalami penurunan kecuali sektor pertambangan dan lainnya. Kenaikan ekspor sektor pertambangan dan lainnya ini mampu mendorong kinerja ekspor non migas sehingga secara total ekspor non migas naik 1,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya," terang Pudji. Lebih lanjut, ekspor industri pengolahan turun cukup besar dibandingkan bulan sebelumnya di antaranya adalah minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kendaraan bermotor roda empat dan lebih, suku cadang kendaraan motor roda empat atau lebih serta sepatu olahraga.

2024-01-15 12:35:08

Berita Online

merdeka.com

Idris Rusadi Putra

Indonesia Eximbank

LPEI Bakal Luncurkan E-Commerce Serupa Amazon-Alibaba, UKM RI Bersiap Ekspansi ke Pasar Global

Gunungkidul – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berencana meluncurkan aplikasi e-commerce di tahun 2024 ini serupa dengan Amazon dan Alibaba yang telah menjadi pendahulunya. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan, tujuan peluncuran aplikasi e-commerce itu adalah untuk menggempur pasar internasional, dengan produk-produk hasil usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air. "Kalau China punya Alibaba, AS punya Amazon. Tapi karena kita belum punya platform digital market place yang cross border, maka rencananya kita akan bangun dan kita akan launching tahun ini," kata Maqin dalam acara diskusi di kawasan Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis, 2 Mei 2024. Dengan aplikasi e-commerce tersebut, Maqin berharap para pelaku UKM akan mendapatkan edukasi pengembangan produk, pelatihan ekspor, hingga ruang pemasaran di level internasional. "Hal itu karena jangkauan peredaran pasarnya memang didesain untuk penggunaan lintas batas," ujarnya. Maqin memastikan, jangkauan ke pasar internasional itu sangat dimungkinkan. Apalagi LPEI sudah memiliki pasar ekspor bagi pelaku UKM di 118 negara. Antara lain seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Belanda, Malaysia, hingga kawasan Asia Selatan. Bahkan, melalui program layanan desa devisa LPEI, saat ini sudah ada 26 produk ekspor UKM yang masuk pasar internasional. Misalnya seperti Kakao, Kopi, Bulu Mata, Peti Mati, Craft Eceng Gondok, Daun Kelor, hingga Gula Semut. Bahkan, lanjut Maqin, produk bulu mata yang digunakan penyanyi internasional Katy Perry, merupakan hasil produksi UKM asal Bantul. Karenanya, Dia berharap bahwa dengan adanya platform digital milik LPEI yang bakal menjadi tandingan Alibaba dan Amazon itu, produk-produk UKM nasional bisa semakin diserap pasar internasional. Meski demikian, Maqin mengaku masih belum bisa mengungkap lebih jauh detail informasi terkait platform e-commerce tersebut, karena dalam waktu dekat aplikasi itu baru akan diluncurkan ke publik.  "Sehingga yang jelas pelaku UKM akan dengan gampang dari mana saja berada bisa mengaksesnya, mengikuti program edukasi ekspor, dan pasarkan produknya secara crossborder. Pada saatnya launching kita akan undang dan mohon doanya," ujarnya.

2024-05-02 12:07:11

Berita Online

viva.co.id

Fikri Halim

Indonesia Eximbank

VIDEO: LPEI Kucurkan Rp10 T untuk Pembiayaan Ekspor Pelaku Usaha

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesian Eximbank telah menggelontorkan dana sebesar Rp10 triliun untuk pembiayaan ekspor pelaku usaha pada tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan ekspor ke berbagai negara, termasuk negara yang bukan traditional market RI seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

2023-06-06 12:21:17

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

Menjadi Tren Masa Depan, LPEI Dorong Produk Organik Indonesia Berani Mendunia

Jakarta, Beritasatu.com - Potensi makanan organik global diprediksi mencapai US$ 546,97 juta pada 2032 mendatang dengan compound annual growth rate (CAGR) 11,6% dari 2023-2032. Dengan segala kekayaan alamnya, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi lahan pertanian subur yang mendukung potensi ekspor produk hasil bumi organik seperti buah-buahan dan rempah-rempah. Data Biro Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh tim Economist Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menunjukkan secara ekspor nasional tahun 2023, produk buah-buahan berkontribusi sebesar US$ 637,93 juta dengan total volume ekspor meningkat 10,28% YoY yang mencapai 1,20 juta ton. Sedangkan untuk rempah-rempah mencapai US$ 613,79 juta dengan peningkatan volume hingga 26,75% yang mencapai 157,79 ribu ton. Kinerja ekspor komoditas buah-buahan dan rempah Indonesia pada periode Januari-Maret 2024 juga terbilang cemerlang. Produk buah-buahan dapat mencapai nilai ekspor hingga US$ 262,44 juta (naik 65,37% YoY dari USD158,70 juta pada periode Januari-Maret 2023) dan produk rempah mencapai US$ 178,47 juta, meningkat 13,58% YoY dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa buah-buahan dan rempah asal Indonesia menjadi incaran pasar internasional. Sejalan dengan peningkatan ekspor produk pertanian organik ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI terus mendorong ekspor produk organik ke berbagai negara, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.PT Mega Inovasi Organik (MIO) menjadi salah satu debitur LPEI yang mendorong produk organik Indonesia berani mendunia. Pemilik sekaligus Direktur Mega Inovasi Organik, Dippos Naloanro mengatakan sejak didirikan pada 2011 lalu, MIO memiliki visi untuk membangun ekosistem pertanian organik di Indonesia. “Saat pandemi Covid-19 lalu, ketika permintaan pangan turun namun produk organik di seluruh dunia tetap tumbuh 10% karena pasar sudah mulai paham dan peduli tentang isu-isu kesehatan, terutama bahan-bahan kimia yang digunakan dalam sebuah produk. Menurut saya dalam 20 tahun ke depan produk organik akan take over karena dunia ke arah produk organik,” kata Anro. Anro mengatakan potensi ekspor produk organik sangat besar, sebagai contoh untuk jenis buah segar markisa organik dapat diserap hingga 1 ton per minggu oleh pasar Eropa. Menurutnya, produk organik digemari pasar internasional karena lebih sehat dan bebas dari bahan kimiawi yang memiliki dampak pada kesehatan. Untuk itu, MIO terus menggandeng para mitra petani untuk melakukan edukasi dan membina para petani untuk melakukan sertifikasi produk organik untuk pangsa pasar ekspor dan dalam negeri. Saat ini MIO telah bermitra lebih dari 2.500 petani dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan berbagai produk organik terintegrasi dalam satu lahan, mulai dari gula kelapa, buah-buahan organik, rempah-rempah, hingga beras untuk pasar ekspor Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Anro menjelaskan, PT MIO menerapkan konsep pertanian organik terintegrasi di mana dalam satu lahan, petani diarahkan untuk menanam berbagai macam produk organik yang diminati pasar Eropa dan Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi hasil pertanian. Dalam satu lahan seluas 2.000-3.000 meter persegi, petani menanam gula kelapa, buah-buahan seperti markisa, manggis, mangga, nanas, sirsak, bumbu dan rempah seperti daun pandan, vanila, jahe, kunyit, dan temulawak. Hasilnya, pendapatan petani mitra binaan PT MIO meningkat. Sebelum menjadi petani organik, petani hanya mendapatkan Rp 3-4 juta per bulan dari penjualan gula cetak. PT MIO meminta petani melakukan pertanian organik dan mengolahnya hingga menjadi gula semut sehingga pendapatan naik mencapai Rp 7 juta per bulan. “Itu baru satu produk dari gula kelapa pendapatan petani meningkat 30-40%. Dengan membangun konsep terintegrasi petani biasanya mengelola lahan dengan 4 jenis produk organik. Saya pernah menghitung kasar jika petani memiliki lahan 3.000 meter persegi ditanamkan berbagai produk organik maka bisa mendapatkan penghasilan Rp80-90 juta per tahun,” tambahnya. Selain melakukan kerja sama dari sisi pengembangan hasil pertanian, PT MIO juga melakukan pelatihan dan pemantauan rutin kepada setiap petani agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar organik yang telah ditentukan. Di sisi lain, PT MIO menjamin akan terus menyerap setiap hasil produk yang dihasilkan oleh mitra petani yang telah menjalankan praktek pertanian standar organik. Contohnya adalah tanaman rempah endemik asal Sumatra Utara, andaliman yang hanya tumbuh di sekitar Danau Toba. Andaliman merupakan rempah - rempah sejenis lada yang memiliki aroma yang lebih kuat dan kaya rasa dibandingkan sichuan pepper dan disukai oleh masyarakat Jerman. Andaliman tumbuh liar di sekitar danau Toba dengan pohon yang penuh akan duri. Saat panen tiba, tidak jarang petani terluka saat memanjat dan memanen andaliman. Sayangnya perjuangan petani tidak sebanding dengan harga jual saat musim panen. Sebelum masa panen, harga andaliman dijual hingga Rp 150.000 per kilogram. Namun saat musim panen raya satu tahun sekali di setiap Mei-Agustus harga andaliman terjun bebas ke harga terendah Rp 10.000 per kilogram. “Saya katakan ke mitra petani di Danau Toba, andaliman ini memiliki pasar di Eropa. Kita akan beli harganya empat kali lipat dari harga pasar di saat panen raya. Mereka semua riang gembira karena mereka dapat menikmati harga bagus di saat panen raya andaliman,” jelasnya. Selain andaliman, PT MIO juga ikut melestarikan tanaman rempah endemik lainnya, yaitu kemukus yang hanya tumbuh di Jawa Tengah. “Kemukus ini memiliki pangsa pasar niche di Eropa. Beberapa customer mengolahnya untuk menjadi campuran minuman ataupun campuran rempah dalam mengolah makanan daging untuk lebih kaya rasa,” lanjutnya. Anro mengucapkan terima kasih kepada LPEI yang telah mendukung PT MIO untuk mendorong produk organik Indonesia ke pasar dunia. “LPEI berperan dalam mendukung eksportir seperti saya karena kecepatan mereka memberikan fasilitas keuangan bagi kami, dan kami terbantu. Kolaborasi ini dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi yaitu LPEI dapat membantu komunitas-komunitas petani ini menjadi komunitas petani penghasil devisa seperti konsep Desa Devisa LPEI agar petani dapat lebih bertumbuh lagi produksi dan kualitasnya,” ujar Anro. Kepala Divisi NIA, Trade Finance &amp; Financing (NTF) LPEI, Berlianto Wibowo mengatakan LPEI mendukung para pelaku usaha berorientasi ekspor untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian fasilitas PKE. “Program PKE ini menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang mungkin sulit dilaksanakan secara komersial, tetapi dianggap penting oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan atau program ekspor nasional,” kata Berlianto. Hingga bulan April 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE hingga Rp 15,2 triliun dengan total lebih dari 90 negara tujuan ekspor. Salah satu upaya dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), LPEI memberikan dukungan melalui fasilitas PKE UKM yang hingga April 2024 telah disalurkan senilai Rp 1.023 miliar. LPEI terus berkomitmen untuk mendukung agar produk lokal Indonesia untuk berani mendunia dengan memberikan berbagai fasilitas unggulan bagi para pelaku usaha.

2024-06-14 11:42:06

Berita Online

beritasatu.com

BeritaSatu.com

Indonesia Eximbank

Info Terbaru Kejaksaan Agung soal Dugaan Korupsi di LPEI Rp 2,5 Triliun yang Dilaporkan Sri Mulyani

['Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla', 'TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menyampaikan informasi terbaru soal dugaan korupsi fasilitas pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 2,5 triliun.', 'Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya fraud atau kecurangan yang terjadi sejak tahap kajian.', 'Kasus ini mengemuka setelah dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu ke Kejaksaan Agung.', 'Diketahui fasilitas pembiayaan itu diterima oleh empat perusahaan, yakni\xa0PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS yang bergerak di bidang\xa0kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.', 'Keempat perusahaan tersebut kemudian tak sanggup membayar kredit alias mengalami kredit macet.', 'Dari situlah terindikasi ada fraud.', '"Ya kan semuanya diawali dari kajian," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, Minggu (24/3/2024).', 'Dalam tahap kajian itu, menurut Kuntadi, modus-modus yang dilakukan beragam.', 'Di antaranya terdapat prasyarat yang tidak lengkap hingga penggunaan fasilitas pembiayaan yang tak sesuai pengajuan.', '"Ada yang kajian-kajian ketika pengajuan persyaratannya enggak lengkap, fiktif, dan juga penggunaannya enggak sesuai dengan pengajuannya. Macam-macam," katanya.', 'Kuntadi juga mengungkapkan bahwa konstruksi peristiwanya tak jauh berbeda dengan kasus korupsi pembiayaan ekspor LPEI yang sudah divonis pada tahun 2022 lalu.', '"Kita kan sudah ada perkara korupsi dari LPEI. Indikasinya enggak jauh-jauh beda dengan itu," kata Kuntadi.', 'Hingga kini, seluruh temuan masih didalami Kejaksaan Agung di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.'] Statusnya pun belum dinaikkan ke tahap penyidikan sejak dilaporkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Senin (18/3/2024) lalu., "Sifatnya laporan. Jadi masih dalam kajian. Kalau memang ada kecukupan (alat bukti) ya kita dalami," katanya., Adapun nilai kredit macet yang diduga terindikasi fraud ini mencapai RP 2,5 triliun., Berikut merupakan rincian besaran kredit macet di setiap perusahaan yang diduga terdapat fraud di dalamnya:, PT RII sekitar 1,8 triliun, PT SMS 216 triliun, PT SPV 144 miliar, dan PT PRS sebesar 305 miliar., "Jadi itu tahap pertama. Jumlah keseluruhannya adalah 2,505119 triliun," ujar Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers Senin (18/3/2024), setelah Sri Mulyani menyerahkan laporan kepadanya., Kemudian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyampaikan bahwa dugaan fraud ini merupakan hasil temuan tim terpadu yang terdiri dari LPEI, BPKP, Jamdatun dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang terdeteksi pada tahun 2019., Selain empat perusahaan yang sudah disebutkan, nantinya juga ada enam perusahaan dengan perkara serupa yang saat ini masih diperiksa tim terpadu., Keenam perusahaan tersebut belum diumumkan nama maupun inisialnya., Namun dari Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa nilai kredit macet yang terindikasi ada fraud dari 6 perusahaan itu mencapai Rp 3 miliar., "Nanti tahap kedua kalau seandainya di bidang Pidsus. Tadi ada enam perusahaan yang dinilai 3 sekian triliun. Yang 6 masih di-keep oleh tim gabungan Jamdatun, BPKP dan Inspektorat Kemenkeu," kata Ketut dalam konferensi pers Senin (18/3/2024).

2024-03-24 10:56:26

Berita Online

tribunnews.com

Indonesia Eximbank

Terkait Korupsi LPEI, KPK Cegah 4 Orang Swasta dan Penyelenggara Negara Bepergian ke Luar Negeri

Suara.com - Penyidikan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berupa fraud atau kecurangan masih terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, KPK mencegah empat orang yang diduga mengetahui perkara ini bepergian ke luar negeri. "Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip Suara.com, Rabu (22/6/2024). Pencegahan yang dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan saat keempatnya dipanggil untuk diperiksa. Pencegahan berlangsung selama enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. "Perlu kami ingatkan agar (para saksi yang dicegah) bersikap kooperatif," ujar Ali. Dugaan korupsi LPEI berupa fraud atau kecurangan terkait dengan kredit modal kerja ekspor. Kasus ini sempat menjadi kontroversi karena dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan ke Kejagung disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Maret 2024. Jaksa Agung ST Burhanudin menyebut dugaan korupsi ini terjadi sejak 2019 lalu. Empat perusahaan yang terlibat di antaranya PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Sementara KPK mengaku sudah menerima laporan pada 10 Mei 2023, naik penyelidikan pada 13 Februari 2024, dan ditingkatkan ke penyidikan pada 19 maret 2024. KPK belum mengungkap secara detail kronologi perkaranya, termasuk para pihak yang dijadikan tersangka.

2024-05-22 06:57:31

Berita Online

suara.com

Dwi Bowo Raharjo, Yaumal Asri Adi Hutasuhut, Suara.Com

Indonesia Eximbank

Kinerja Ekspor Indonesia Februari 2023 Turun 4,15 Persen

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total nilai ekspor Indonesia pada Februari 2023 mencapai US$21,40 miliar atau turun 4,15 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyampaikan nilai tersebut turun sebesar 4,15 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), namun tidak sedalam penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,31 persen. “Nilai ekspor kembali melambat secara bulanan pada Februari 2023 tapi tidak sedalam bulan sebelumnya. Pada Januari 2023 ekspor total turun 6,31 persen terhadap Desember 2022,” katanya dalan konferensi pers, Rabu (15/3/2023). Habibullah menjelaskan, eskpor migas secara bulanan turun sebesar 20,26 persen mtm, sedangkan ekspor nonmigas tutun sebesar 3 persen mtm. Penurunan nonmigas disebabkan terutama oleh penurunan ekspor pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 6,51 persen, komoditas logam mulia dan perhiasan permata sebesar 30,07 persen, serta bijih logam terak dan abu 29,86 persen. “Demikian juga komoditas alas kaki yang turun 13,78 persen, serta mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya turun 11,93 persen,” jelasnya. Di sisi lain, Habibullah mengatakan penurunan ekspor migas disebabkan oleh penurunan nilai hasil minyak sebesar 43,87 persen dan nilai gas yang turun sebesar 14,78 persen mtm. Secara tahunan, Habibullah mengatakan nilai ekspor pada Februari 2023 masih tumbuh positif sebesar 4,51 persen (year-on-year/yoy). Jika dirincikan, ekspor migas masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 19,27 persen yoy dan ekspor nonmigas tumbuh sebesar 3,76 persen yoy. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

2023-03-15 11:35:07

Berita Online

Bisnis.com

Maria Elena

Indonesia Eximbank

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar

Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan 2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Audit tentang kerugian negara itu terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2023-2019 dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menyerahkan langsung LHP dua perkara tersebut kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI. “Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara. Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar. Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar. Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

2024-02-02 11:21:16

Berita Online

solopos.com

Mariyana Ricky P.D

Indonesia Eximbank

Jaksa Agung Bertemu Menkeu Bahas Dugaan Korupsi Pemberian Kredit LPEI Yang Libatkan Sepuluh Perusahaan Ini

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, di Kejaksaan RI, Senin (18/03/2024). Kunjungan itu untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud sebesar Rp 2,504 triliun. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. “Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar Jaksa Agung.

2024-03-18 13:35:21

Berita Online

beritasatu.com

Sidik Purwoko

Indonesia Eximbank

LPEI Mencetak Usaha Masyarakat Desa Hingga ke Pasar Global

Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI berhasil mencetak usaha masyarakat desa hingga ke pasar global lembaga di bawah kementerian keuangan ini melakukan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 5 komoditi UMKM di 1035 Desa direktur pelaksana pengembangan bisnis LPI Makin Nurhadi mengatakan pihaknya telah melakukan pembiayaan pelatihan dan pendampingan kepada para UMKM hingga tembus ke-65 negara. Sementara itu ketua badan usaha milik desa ataupun Desa Nglanggeran Gunung Kidul Yogyakarta Ahmad Nasrudin mengatakan setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari LPEI komoditi Kakao atau coklat yang dimiliki masyarakat desa Nglanggeran berhasil tembus ke Negara Swiss. Dalam memberdayakan potensi desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Gunung Kidul Yogyakarta ada 3 lembaga atau perusahaan di bawah kementerian keuangan yang berkontribusi memajukan ekonomi Desa yaitu pusat investasi pemerintah atau PIP kementerian keuangan Indonesia atau LPEI dan PT sarana multi Griya finansial atau PT SMF.

2024-05-03 13:59:32

Radio

RRI Jakarta Pro 4 92.8 fm

Penyiar

Indonesia Eximbank

Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Ini Kisahkan Perjalanannya

    RADARSEMARANG.ID, Jakarta - Bisnis online melalui e-commerce menjadi berkah dan sumber rezeki bagi banyak orang, terutama pegiat UMKM lokal. Usaha sepatu asal Bogor bernama Patris, yang didirikan oleh pria bernama Ricco Antonius menjadi salah satu UMKM yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online. Memulai bisnis sepatu saat pandemi, nyatanya penjualan toko Patris Official malah berkembang pesat hingga berhasil bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Patris, sempat dilanda dilema waktu memutuskan untuk mendirikan bisnis sepatu di saat orang-orang harus tinggal di rumah karena kebijakan lockdown. “Awalnya pas mau seriusin bikin bisnis sepatu sendiri agak bingung. Lagi pandemi kan orang harus di rumah ya, tapi kok malah bikin bisnis sepatu. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat dari dulu, dan keluarga juga sudah berpengalaman soal bisnis sepatu (offline), akhirnya kita putuskan kali ini jual online di Shopee aja,” ungkap Ricco.   Ricco meyakini bahwa Shopee memiliki jangkauan pembeli yang sangat luas. Selain itu, mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia telah beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. “Memang kita pilih untuk langsung menjual produk Patris secara online di Shopee supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Kita merasa bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belanja kebutuhannya di Shopee, jadi kita yakin kalau Shopee dapat mendatangkan banyak pembeli untuk kita. Dari segi aplikasi untuk penjual, Shopee sangat mudah untuk digunakan,” jelas Ricco. Baca Juga: Shopee Pertegas Komitmen untuk Ekspor UMKM, Dukung Produsen Batik Lokal Berdaya Saing Global Perjalanan Patris di Shopee berkembang pesat selama tiga tahun terakhir. Mereka memulai sebagai Star Seller dan mampu naik ke kategori Star+ Seller hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Tidak hanya itu, bahkan Patris berhasil mencapai kategori ‘Mall’ yang merupakan kategori tertinggi untuk penjual di Shopee, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Keberhasilan ini tentunya didorong oleh penjualan yang konsisten, penilaian toko yang tinggi, dan respons cepat terhadap pertanyaan pembeli. Salah satu langkah penting dalam perjalanan Patris adalah bergabung dengan Program Ekspor Shopee. Dalam satu tahun terakhir, mereka telah berhasil mengekspor produk Patris ke Malaysia dan Singapura.

2023-10-11 06:15:08

Berita Online

jawapos.com

Sugiyanto

Indonesia Eximbank

LPEI Berpotensi Lukai Keuangan Negara

['SENIN (18/3) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan terjadinya fraud pada lembaga yang berada di bawah naungannya kepada Kejaksaan Agung. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).', 'Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa terdapat indikasi fraud yang melibatkan empat perusahaan dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun.', 'Hal ini tidak mengagetkan karena BPK sebenarnya telah melaporkan kejadian ini terlebih dahulu. Pada 1 Februari 2024, BPK menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN), salah satunya adalah pemeriksaan investigatif pada LPEI.', 'Hasil dari pemeriksaan investigatif BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang bermuara pada tindak pidana. Tindak pidana ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.', 'Sebelum menyelam lebih jauh, perlu diketahui bahwa LPEI memberikan empat produk utama, yaitu pembiayaan, asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi.', 'Produk-produk tersebut bertujuan membantu eksportir, baik badan maupun perorangan, agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memuluskan ekspor Indonesia. Agar tetap stay on track, LPEI dibina langsung oleh Kementerian Keuangan.', 'Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2009, modal awal LPEI berasal dari kekayaan negara yang tertanam pada PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).', 'Dalam rangka meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha, pemerintah juga rutin melakukan penyertaan modal setiap tahunnya melalui APBN.', 'Penambahan modal LPEI juga bersumber dari kapitalisasi modal atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan. Modal LPEI berhasil tembus ke Rp 22,03 triliun pada tahun 2019.', 'Modal tersebut tampaknya digunakan dengan baik oleh LPEI. Per tahun 2022, LPEI menorehkan pencapaian yang luar biasa dengan berhasil melakukan pembiayaan kepada pelaku ekspor senilai Rp 87,49 triliun.', 'Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 549 debitur di berbagai bidang, mulai dari ekstraktif maupun manufaktur. LPEI juga mencatat nilai ekspor mengalami peningkatan 7,6 persen yoy pada tahun 2021.', 'Kesuksesan tersebut bukan berarti membuat LPEI bersih dari potensi fraud. Pada tahun anggaran 2016, BPK mendapatkan 17 temuan pemeriksaan dan memberikan 40 rekomendasi kepada LPEI.', 'LPEI telah menindaklanjuti 38 atau 95 persen seluruh rekomendasi tersebut pada akhir tahun anggaran 2019. Terdapat sebanyak dua rekomendasi yang belum selesai/sesuai oleh LPEI.', 'BPK kembali melakukan pemeriksaan di tahun 2019 kepada LPEI. BPK menemukan berbagai hal terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.', 'Pertama, pengelolaan pembiayaan debitur bermasalah belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga Non Performing Financing (NPF) neto LPEI melebihi batas yang ditetapkan oleh OJK.'] NPF LPEI per Semester I 2019 mencapai 10,39 persen, padahal ambang batas yang ditetapkan oleh OJK hanya sebesar 5,39 persen., Pembiayaan yang disalurkan saat itu berjumlah Rp 104,61 triliun, dimana 15 persen dari total merupakan pembiayaan bermasalah yang disalurkan kepada 96 debitur., OJK pun memberikan peringatan kepada LPEI untuk segera mereformasi proses bisnis lembaga agar tidak terjadi penyimpangan yang semakin jauh., Dalam investasi, kita mengenal istilah “Don’t put egg in one basket” yang mengisyaratkan diperlukan adanya diversifikasi dalam dunia keuangan., Prinsip ini sepertinya tidak diterapkan oleh LPEI karena banyak instrumen pembiayaan yang diberikan hanya menitikberatkan pada beberapa sektor saja., Akibatnya, NPF LPEI pada sektor perindustrian, agraris, dan pertambangan secara berturut-turut sebesar 29,92 persen, 56,28 persen, dan 28,5 persen. Ketiga sektor ini sangat volatil akan berbagai risiko, sehingga sangat rentan terjadi peningkatan NPF., Selain itu, terdapat potensi kerugian bagi LPEI sebesar Rp 2,1 Triliun atas suatu grup perusahaan., LPEI terlihat seperti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap grup perusahaan ini dengan selalu menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan., LPEI juga kurang cermat dalam mempertimbangkan kinerja keuangan debitur-debitur yang tergabung pada grup perusahaan ini., Karena hal tersebut, BPK menginstruksikan Kepala Divisi Internal Audit melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kelalaian ini sangat janggal., Selain dari produk pembiayaan, LPEI juga mengalami permasalahan dalam produk penjaminan. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya pendapatan klaim sebesar 20.911.011 dollar AS atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan ke salah satu perusahaan yang seharusnya diperoleh segera setelah pembayaran klaim dilakukan., Permasalahan pada produk jaminan disebabkan karena LPEI tidak optimal dalam mengambil langkah-langkah mitigasi risiko atas kegagalan penjaminan., Banyaknya temuan dan potensi fraud yang ditemukan oleh BPK tersebutlah yang melatar belakangi BPK untuk memberikan laporan kepada Kejaksaan Agung Februari 2024 lalu., Laporan tersebut juga didasari atas pemeriksaan investigatif yang merupakan tingkat lanjut dari pemeriksaan BPK yang telah dilakukan., Apapun hasil keputusan dari Kejaksaan nanti, semoga membuat LPEI menjadi lebih baik kedepannya., Tentunya diperlukan perombakan besar agar pemerintah tidak sia-sia dalam melakukan penyertaan modal setiap tahunnya., Lebih utamanya lagi, semoga LPEI tetap bisa membantu proses ekspor dari masyarakat Indonesia sehingga menguntungkan bagi eksportir maupun negara.

2024-03-20 07:07:10

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani laporkan dugaan fraud debitur LPEI ke Kejagung

Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur. Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan dugaan fraud debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). “Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin. Dia menuturkan terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun. Keempat debitur yang dimaksud yaitu PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS. Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu Laporan tersebut merupakan hasil penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, atau yang bergerak di bawah tim terpadu. Sri Mulyani meminta jajaran direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawab, terutama dalam membangun tata kelola yang baik. Dia menegaskan LPEI tidak boleh menoleransi segala bentuk indikasi pelanggaran hukum, korupsi, dan konflik kepentingan serta harus menjalankan mandat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. “Kami mendorong LPEI melakukan inovasi dan koreksi bersama-sama dengan tim terpadu untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh dan neraca LPEI,” ujar Menkeu. LPEI beri pembiayaan kepada INKA guna ekspor gerbong kereta buatan RI Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan laporan tersebut merupakan tahap pertama dari hasil temuan. Masih ada temuan tahap kedua yang diduga memiliki nilai outstanding fraud sebesar Rp3 triliun. “Nanti ada tahap kedua, ada enam perusahaan. Yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, saya minta tolong segera ditindaklanjuti agar tidak kami lanjutkan dengan tindak pidana,” tegas dia. Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Nusarina Yuliastuti Copyright © ANTARA 2024

2024-03-18 11:56:08

Berita Online

antaranews.com

antaranews.com

Indonesia Eximbank

Duduk Perkara Korupsi Pembiayaan Ekspor yang Dilaporkan Sri Mulyani

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan empat perusahaan penerima dana dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, Senin (18/3). Burhanudin menjelaskan dugaan kasus korupsi tersebut terendus pada tahun 2019 dari hasil pemeriksaan BPKP, Itjen Kementerian Keuangan dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun). "Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujarnya dalam konferensi pers. Ia merinci keempat perusahaan itu merupakan PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 Triliun, PT SMR sebesar Rp216 Miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 Miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 Miliar. "Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap dia. Lebih lanjut, Burhanudin mengklaim jumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi itu juga masih berpotensi bertambah. Pasalnya, kata dia, masih ada enam perusahaan lainnya yang diduga terlibat fraud dalam kasus pembiayaan ekspor senilai Rp3 Triliun. "Akan ada gelombang kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar," jelasnya. Kendati demikian, Burhanuddin mengatakan keenam perusahaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah proses pemeriksaan rampung, kata dia, berkas laporan keenam perusahaan itu akan segera diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam rangka pemulihan aset. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar keenam perusahaan tersebut dapat menindaklanjuti arahan dari BPKP, Itjen Kementerian Keuangan dan Jamdatun agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana. "Tolong segera tindaklanjuti ini, daripada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih pemeriksaan," tegasnya. Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Ia memastikan status kasus tersebut akan ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ketut menyebut empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan. "Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," pungkasnya. 

2024-03-19 09:21:07

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani Laporkan Kredit Bermasalah LPEI ke Kejagung, Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, ada empat perusahaan debitur terindikasi fraud hingga Rp 2,5 triliun. “Hari ini khusus kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun,” tutur Sri Mulyani di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024). Sri Mulyani menegaskan kepada seluruh direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranan dan tanggungjawab, serta membangun tata kelola yang baik dalam lembaganya. “Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat UU nomor 2 tahun 2009,” jelas dia. “Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Kementerian Keuangan untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI,” sambungnya.   Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, ini merupakan laporan tahap pertama dan akan terus berlanjut. Adapun empat perusahaan yang diduga melakukan kecurangan alias fraud adalah PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR sekitar Rp 216 miliar, PT SRI sekitar Rp 144 miliar, dan PT PRS sekitar Rp 305 miliar. “Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,505119 triliun. Teman- teman itu yang tahap pertama, nanti ada tahap keduanya,” kata Burhanuddin.   Dia pun mengingatkan kepada debitur yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP untuk segera menindaklanjuti. Jangan sampai nantinya ditindaklanjuti secara pidana. “Sampai saat ini masih pemeriksaan. Saya ingin imbau nanti kepada nanti beberapa PT, ada enam perusahaan, tolong segera tindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi, antara BPKP, kemudian dari Inspektoratnya, dari Jamdatun, tolong ini laksanakan sebelum nanti akan penyerahan dalam tahap duanya, itu sebesar Rp 3 triliun,” Burhanuddin menandaskan.

2024-03-18 11:21:09

Berita Online

Liputan6.com

Nanda Perdana Putra

Indonesia Eximbank

LPEI dan Bank BJB Dorong Ekspor Nasional melalui Skema Penjaminan Kredit Ekspor

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional denganberkolaborasi bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) dalam mendukung perusahaan Indonesia memperluas pasar hingga ke mancanegara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian fasilitas Penjaminan Kredit kepada PT Taka Hydrocore Indonesia dalam rangka mendukung bisnis perusahaan berekspansi ke pasar ekspor. PT Taka Hydrocore Indonesia merupakan perusahaan Indonesia di sektor jasa yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan proyek Offshore Geotechnical di Kongo, Afrika Barat. Dalam proyek tersebut, PT Taka Hydrocore akan melakukan survei geoteknikal di lepas pantai Kongo. “Kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk mendorong perusahaan Indonesia dalam melakukan ekspansi pasar ke negara-negara non tradisional seperti yang akan dilakukan oleh PT Taka Hydrocore Indonesia yang akan melaksanakan proyek di Kongo, Afrika Barat,” ujar Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U Norhadi, melalui siaran digital, Senin (30/1/2023). Kerja sama antara LPEI dan bank bjb ini merupakan implementasi regulasi yang diamanatkan kepada LPEI dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia. Selain itu, fasilitas yang diberikan kepada PT Taka Hydrocore Indonesia ini merupakan wujud konkrit dukungan LPEI sebagai bentuk credit enchancement kepada perusahaan Indonesia di sektor jasa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 7B yang menyatakan penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia. Keberhasilan ini merupakan wujud realisasi atas kerjasama kedua institusi melalui fasilitas Penjaminan Kredit yang telah terjalin sejak Maret 2022. Melalui fasilitas tersebut, LPEI memberikan penjaminan terhadap kredit dari nasabah bank bjb (eksportir) yang telah memenuhisyarat. “Alhamdulillah dengan terlaksananya penjaminan kredit kepada PT Taka Hydrocore Indonesia ini menjadi bukti nyata peran LPEI dalam mendorong perusahaan Indonesia melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Dengan terlaksananya pemberian fasilitas ini, diharapkan para pelaku usaha Indonesia dapat semakin percaya diri untuk bersaing di pasar global,” ujar Maqin. Penjaminan Kredit LPEI memang dinilai berbeda dengan produk penjaminan komersil lainnya. Melalui Penjaminan Kredit ini, LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI bersama Perbankan Nasional dapat berkolaborasi untuk memberikan kontribusi secara nyata untuk mendorong eksportir-eksportir nasional ke kancah global. Dukungan fasilitas Penjaminan Kredit baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi juga merupakan bentuk nyata dukungan LPEI terhadap program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional agar semakin membaik.

2023-01-30 22:07:10

Berita Online

tribunnews.com

Muhamad Syarif Abdussalam,

Indonesia Eximbank

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah empat orang bepergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Perlunya kehadiran para pihak sebagai saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi di LPEI, KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama 6 bulan ke depan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/5). "Saat ini ada empat orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta," sambungnya. Ali enggan membeberkan identitas empat orang tersebut. Ia hanya mengingatkan agar mereka kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik nantinya. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui penanganan kasus ini, mereka yang dicegah ke luar negeri dua orang dari lembaga pembiayaan ekspor itu dan dua lainnya dari pihak perusahaan swasta. Menurut temuan awal KPK, setidaknya terdapat enam perusahaan yang terindikasi fraud atau curang dalam kasus pembiayaan ekspor dari LPEI. Dalam prosesnya, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang juga menangani kasus di LPEI berbekal laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

2024-05-21 20:28:07

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

LPEI berdayakan ribuan perempuan di desa devisa

Agar laju pertumbuhan kontribusi perempuan dalam bidang usaha bisa berkelanjutan, perlu ada keseimbangan dari sisi pemberdayaan dan fasilitas yang mumpuni Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberdayakan ribuan perempuan di desa devisa untuk mendorong kesetaraan dan inklusivitas di sektor ekonomi. Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Gerald Grisanto mengungkapkan akselerasi penguatan perempuan di berbagai sektor mulai merata, utamanya dalam pengelolaan usaha. Tak jarang para pengelola perempuan yang berhasil mendorong berbagai produk asli Indonesia menembus pasar mancanegara. "Agar laju pertumbuhan kontribusi perempuan dalam bidang usaha bisa berkelanjutan, perlu ada keseimbangan dari sisi pemberdayaan dan fasilitas yang mumpuni,” ujar Gerald dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. LPEI telah membina 195 desa devisa yang tersebar di sembilan provinsi, termasuk Desa Devisa Gula Semut dan Desa Devisa Fesyen Jawa Timur, yang telah membuktikan kekuatan perempuan dalam menopang perekonomian hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Ia menyebutkan sebanyak 944 dari 1.888 warga yang diberdayakan dalam Desa Devisa Klaster Gula Semut merupakan perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki kontribusi yang setara. Para perempuan yang seluruhnya merupakan istri petani mendapat beragam pelatihan dan pendampingan dari LPEI yang mencakup peningkatan mutu produksi, penyusunan laporan keuangan, perluasan akses pasar, hingga fasilitasi pameran Tak sia-sia, pemberdayaan warga yang tinggal di Desa Bumisari, Kabupaten Purbalingga ini mampu menghasilkan produk kualitas tinggi yang dilirik pasar global. Tercatat per September 2022, nilai penjualan Desa Devisa Klaster Gula Semut mencapai Rp14,8 miliar. Selain itu, lanjut Gerald, produk dan budidaya tanaman di desa mereka berhasil mendapatkan sertifikasi United States Department of Agriculture (USDA) Organic, ID-BIO-149 Non-EU Agriculture, hingga Japanese Agricultural Standards (JAS). Di sisi lain, LPEI membina sebanyak 2.845 perajin batik dan tenun dalam hal keterampilan dan usaha ekspor di Desa Devisa Klaster Fesyen Jawa Timur. Dari total perajin tersebut, lebih dari 85 persen merupakan perempuan dan hasilnya desa devisa ini mampu meraih nilai penjualan ekspor hingga Rp845 juta. “Selaras dengan semangat Hari Perempuan Internasional, LPEI terus berusaha untuk merangkul para perempuan di berbagai Desa Devisa agar dapat setara dalam memberikan kontribusi bagi komunitas," ungkapnya. Oleh karenanya, kata dia, Desa Devisa Klaster Gula Semut hingga Desa Devisa Klaster Fesyen Jawa Timur menjadi bukti nyata partisipasi yang inklusif terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal,. Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, LPEI memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional dengan penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultansi ekspor. LPEI dorong UMKM mendunia lewat program Jasa Konsultasi Pemkot Kediri usulkan tiga kelurahan jadi Desa Devisa ke LPEI LPEI: Rencana kerja kolaborasi 2023 di Aceh berfokus pada Desa Devisa   Pewarta: Agatha Olivia Victoria Editor: Biqwanto Situmorang COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-03-08 19:42:11

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

Indonesia Eximbank

Diterpa Dugaan Kasus Fraud, Ini Jajaran Direksi LPEI Saat Ini

Iklan googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-leaderboard1'); }); TEMPO.CO, Jakarta - Tuduhan korupsi terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menarik perhatian Kejaksaan Agung dan KPK. Namun, ada perbedaan jumlah kerugian dan perusahaan yang disebutkan terlibat dalam kasus dugaan fraud itu berbeda. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa total indikasi kerugian keuangan negara dalam kasus LPEI yang sedang ditangani oleh pihaknya mencapai Rp3,45 triliun.Sementara, Sri Mulyani sebelumnya mengajukan laporan ke Kejaksaan Agung dengan jumlah pinjaman yang belum dilunasi mencapai Rp2,5 triliun. Keempat debitur tersebut adalah PT RII dengan jumlah pinjaman Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.LPEI adalah lembaga keuangan di bawah pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Lembaga awalnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia. lembaga itu ini dipimpin oleh sejumlah ahli. Siapa saja mereka? Dilansir dari indonesiaeximbangk.go.ig, inilah jajaran direksi LPEI saat ini: Riyani Tirtoso Riyani merupakan peraih gelar master di bidang administrasi bisnis Universitas Illionis. Ia menjadi anggota dewan direktur LPEI sejak tahun 2019. Saat ini Riyani menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap sebagai Direktur Eksekutif LPEI. Sebelum di LPEI, Riyani lama berkarier di Bank Mandiri. Di bank plat merah itu ia pernah menjabat berbagai posisi penting  Dikdik YustandiDikdik Yustandi menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bisnis LPEI sejak 1 Februari 2024. Ia merupakan lulusan Magister Manajemen Universitas Satyagama, Jakarta. Setelah menjadi General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong  pada Desember 2010 - Oktober 2014, ia kemudian menjabat  sebagai Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.Pada Maret 2018 - 2019, Dikdik menjabat sebagai Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking PT Bank Mandiri. Ia memulai karier di LPEI sebagai Direktur Pelaksana II LPEI pada 29 Maret 2019 - 31 Agustus 2019. Ia kemudian berpindah menjadi Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan pada 1 Januari 2022 - 31 Januari 2024.Maqin U. NorhadiMaqin U. Norhadi merupakan Deirektur Pelaksana Pemngembangan Bisnis LPEI sejak Januari 2022. Ia merupakan lulusan S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada 1999. Pada Maret 2016 - April 2020, ia menjabat sebagai Direktur Regional PT Bank Mandiri. Kemudian pada Februari - Mei 2020 ia menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Pada Mei 2020 - Februari 2021, ia menjabat sebagai Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kemudian, ia menjadi Direktur Pelaksana, Indonesia Eximbank pada 12 April - 31 Desember 2021.Agus WindiartoAgus Widiarto menjabat sebagai Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, &amp; Teknologi Informasi LPEI sejak 1 Februari 2024. Ia menempuh pendidikan Business Administration (MBA) Middlesex University, London, UK  pada 1998.  Pada Februari 2010 - Desember 2011, ia menjadi Master of Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan LPEI. Kemudian pada 2011 - 2013, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis  Ia menjadi Kepala Divisi Akunting dan SIE pada Pada Mei 2013 - Desember 2017 dan Kepala Divisi Corporate Planning and Finance LPEI pada Januari 2018 - Januari 2019. Kemudian pada 29 Maret - 31 Agustus 2019 ia menjabat sebagai Direktur Pelaksana LPEI.Sam MaleeSam Malee menjabat sebagai Direktur Pelaksana Manajemen Risiko &amp; Kredit LPEI. Ia menempuh pendidikan Master of Commerce In Funds Management di The University Of New Wales Sydney Australia. Pada 2008-2016, ia menjadi Kepala Departemen Risk Model Validator, Credit Risk Analytics, Portfolio Credit Risk Management PT Bank Mandiri. Kemudian, pada 2017-2019, ia menjadi Executive Credit Officer B-Corporate Risk dan pada 2019 - 2020 menjadi Executive Credit Officer A-Wholesale Risk di perusahaan yang sama. Ia juga menjabat sebagai Group Head Corporate Risk di PT Bank Mandiri pada 2020 - 2023. Chesna Fizetty AnwarChesna Fizetty Anwar merupakan Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, &amp; Sumber Daya Manusia. Ia menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dari University of Maryland, United State 1993. Pada Januari 1997 - MEI 2001, ia menjadi Security Service Country Manager dan pada Juni 2001 - Desember 2004 menjadi Senior Compliance Officer di Citibank.Pada 2006 - 2010, ia menjadi Direktur Internal Affairs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian pada Mei 2019 - Desember 2021, ia menjabat sebagai Lembaga Pelaksana V di LPEI. Pada Januari 2022 - 2024, ia menjadi Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan. SUKMA KANTHI NURANI | YUDONO YANUAR Pilihan Editor: Kasus 3 Debitur LPEI Naik Penyidikan, KPK Temukan Kerugian Negara Lebih Besar daripada Laporan Sri Mulyani Iklan --> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-skinads'); });

2024-03-21 13:07:07

Berita Online

tempo.co

Hisyam Luthfiana

Indonesia Eximbank

Nilai Ekspor Indonesia Maret 2023 Naik 9,89% MoM Tapi Turun 11,33% YoY

<p>Reporter: Bidara Pink | Editor: Wahyu T.Rahmawati<br />KONTAN.CO.ID -&nbsp;JAKARTA. Nilai ekspor terpantau meningkat pada bulan Maret 2023, bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 sebesar US$ 23,50 miliar atau naik 9,89% secara bulanan atau MoM. <br />Meski mengalami pertumbuhan positif, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan pertumbuhan tersebut tak setinggi pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. <br />"Dalam tiga tahun terakhir memang naik, tetapi pertumbuhan pada Maret 2023 tak setinggi periode Maret 2022 dan Maret 2021," terang Imam dalam paparan, Senin (17/4) di Kantor BPS Pusat, Jakarta. <br />Imam mengungkapkan, kenaikan ekspor pada bulan Maret 2023 didorong oleh peningkatan baik nilai ekspor minyak dan gas (migas) dan ekspor non migas. <br /><br />Ekspor migas pada Maret 2023 tercatat US$ 1,34 miliar atau naik 12,79% MoM. Ini didorong oleh kenaikan nilai minyak mentah sebesar 54,24% MoM dan hasil minyak naik 28,12% MoM. <br />Sedangkan ekspor non migas tercatat US$ 22,16 miliar atau naik 9,71% MoM.&nbsp;Kenaikan ekspor nonmigas didorong oleh kenaikan beberapa komoditas, yaitu bahan bakar mineral yang naik 14,29%&nbsp;MoM. <br />Kemudian ada juga komoditas logam mulia dan perhiasan/permata yang naik 93,04% MoM juga kenaikan nilai ekspor bijih, terak, dan abu logam. <br /><br />Namun, meski secara bulanan nilai ekspor naik, secara tahunan nilai ekspor mengalami penurunan yang signifikan. <br />Imam menyebut, nilai ekspor bila dibandingkan dengan Maret 2022 turun 11,33% YoY dengan penurunan pada ekspor migas sebesar 4,76% YoY&nbsp;dan ekspor non migas turun 11,70% YoY. <br />"Nilai ekspor yang mengalami penurunan ini juga menunjukkan tren bahkan sejak pertengahan tahun 2022," tandas Imam.</p> <p>&nbsp;</p>

2023-04-17 15:00:02

Berita Online

kontan.co.id

admin

Indonesia Eximbank

Hukuman Terdakwa Kasus Korupsi LPEI Diperberat Jadi 9 Tahun!

Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Suyono dari 6 tahun menjadi 9 tahun penjara. Suyono adalah pemilik Group Walet yang menjadi salah satu terdakwa kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia alias LPEI. Majelis tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya menyatakan bahwa Suyono terbukti secara menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Kamis (6/4/2023). Selain itu, PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp576 miliar paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah. Jika uang tersebut tidak dibayarkan harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun.” Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada Suyono lebih berat dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pasalnya dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, terdakwa hanya diganjar 6 tahun penjara dan ancaman tambahan hukuman 2 tahun jika tidak membayar uang pengganti senilai Rp576 miliar. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

2023-04-06 05:07:07

Berita Online

Bisnis.com

Edi Suwiknyo

Indonesia Eximbank

Dugaan Korupsi LPEI Diproses, KPK: Kejagung Tak Berwenang Lagi

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengumumkan telah menggelar penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sebelumnya dilaporkan Menkeu Sri Mulyani ke Kejagung. let gpt_inline1 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline1.cmd.push(function() { gpt_inline1.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-1', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline1-passback').addService(gpt_inline1.pubads()); gpt_inline1.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline1.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline1.enableServices(); gpt_inline1.display('gpt-inline1-passback'); }); "Pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024). let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline2.cmd.push(function() { gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads()); gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline2.enableServices(); gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback'); }); Terkait kasus serupa yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (18/3/2024), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023. let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline3.cmd.push(function() { gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads()); gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline3.enableServices(); gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback'); }); Ghufron juga mengatakan untuk kasus ini pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya. Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka. let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []}; gpt_inline4.cmd.push(function() { gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads()); gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest(); gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline4.enableServices(); gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback'); }); "Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya," ujarnya. Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dulu oleh KPK. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujar Ghufron. Namun ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan. KPK juga menyampaikan pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud. Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani pihaknya yakni mencapai Rp3,45 triliun. "Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan dugaan fraud debitur LPEI kepada Kejaksaan Agung. “Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Dia menuturkan terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun. Keempat debitur yang dimaksud yaitu PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, atau yang bergerak di bawah tim terpadu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima laporan dugaan korupsi pendaan LPEI dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty. Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang melibatkan empat debitur perusahaan, yang sudah terdeteksi sejak lama, yakni sekitar 2019. "Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," kata Burhanuddin usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin lalu. Dugaan tindak pidana korupsi pada LPEI itu resmi dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jaksa Agung pagi tadi. Total ada empat debitur yang dilaporkan dengan nilai kredit macet total Rp2,505 triliun. Keempat debitur tersebut, yakni PT RII senilai Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar, PT SPV sebesar Rp144 miliar dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Selain itu, Burhanuddin juga menyampaikan bahwa laporan ini baru tahap pertama. Akan ada tahap kedua yang melibatkan enam perusahaan dengan nilai kredit mencapai Rp3 triliun. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumeda, bahwa dugaan ini hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan LPEI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. "Ini adalah temuan dari 3 tim gabungan ya, tadi sudah jelaskan tadi, yaitu ada BPKP, ada Jamdatun dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan," kata Ketut menerangkan. Menurut Ketut, kenapa kasus ini baru dilaporkan sekarang, karena awalnya kasus diserahkan kepada Jamdatun Kejaksaan Agung. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian ditemukan dugaan tindak pidana. "Ternyata ada mengandung unsur fraud ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari LPEI kepada para debitur tadi. Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, makanya kami serahkan ke Pidsus (Pidana khusus) untuk recovery aset," katanya. Karena baru diserahkannya penanganan perkara tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), kata Ketut, maka Kejaksaan Agung belum menentukan status penanganan perkara apakah sudah penyelidikan atau penyidikan. Status akan ditentukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh Tim Penyidik Jampidsus. "Nanti setelah serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh teman-teman Jampidsus akan ditentukan statusnya," katanya. Baca juga: 15 Pegawai KPK Tersangka Kasus Korupsi Pungli Rutan Ditahan LPEI Danai Rp187 Miliar untuk Ekspor Kereta RI ke Selandia Baru Menkeu Berikan Data 4 Perusahaan Ekspor Terindikasi Kredit Macet Baca juga artikel terkait KPK tirto.id - Hukum Sumber: Antara Editor: Maya Saputri

2024-03-20 14:01:14

Berita Online

tirto.id

tirto.id

Indonesia Eximbank

Perkuat Posisi UKM RI di Pasar Internasional, Digiasia Bios Gandeng LPEI

['Jakarta –\xa0Digiasia Bios melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Blitznet. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia di pasar Internasional.', 'Kemitraan tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis situs digital ekspor yang akan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia.', '"Kami memberikan dukungan teknologi Fintech as A Service sebagai pengungkit utama yang terintegrasi\xa0dengan platform perdagangan B2B kelas dunia. Dengan pengalaman melayani puluhan bisnis, kami juga akan memberikan pendampingan dalam penyusunan profil profesional dari pelaku usaha berorientasi ekspor untuk ditampilkan pada aplikasi,”\xa0kata Deputy CEO Digiasia Bios, Joseph Lumban Gaol dalam keterangan Selasa, 12 September 2023.', 'Adapun sasaran utama adalah meningkatkan daya saing UKM, terutama para debitur dan mitra binaan LPEI. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengembangkan kegiatan ekspor berbasis situs digital.', '“Hal ini diharapkan dapat\xa0memberikan masukan dalam penyusunan infrastruktur LPEI dalam rangka pengembangan aplikasi yang terintegrasi," ungkapnya.Joseph mengatakan, aplikasi yang dikembangkan dari kemitraan ini akan berbentuk Integrated Export Digital Platform LPEI yang didukung dengan sistem Embedded Finance as a Service (EFaaS).', 'Aplikasi ini akan didukung juga dengan solusi Blitzpro dan Digital Export Marketplace yang dimiliki oleh platform Blitznet.', 'Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso mengatakan LPEI menciptakan ekosistem yang akan mempersiapkan UKM Indonesia untuk melakukan ekspor dan membantu mereka menjalin hubungan dengan pasar Internasional.', '"Dukungan finansial dari LPEI dan platform digital yang handal dari Digiasia Bios dan Blitznet akan memberikan peluang bagi UKM dalam meningkatkan daya saing mereka dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang secara global," jelasnya.', '“Kami bersemangat untuk turut berkontribusi dalam memajukan UKM Indonesia dan membantu mereka meraih sukses di pasar Internasional. Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia,” tambahnya.'] Jakarta – Digiasia Bios melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Blitznet. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia di pasar Internasional., Kemitraan tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis situs digital ekspor yang akan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia., "Kami memberikan dukungan teknologi Fintech as A Service sebagai pengungkit utama yang terintegrasi dengan platform perdagangan B2B kelas dunia. Dengan pengalaman melayani puluhan bisnis, kami juga akan memberikan pendampingan dalam penyusunan profil profesional dari pelaku usaha berorientasi ekspor untuk ditampilkan pada aplikasi,” kata Deputy CEO Digiasia Bios, Joseph Lumban Gaol dalam keterangan Selasa, 12 September 2023., Adapun sasaran utama adalah meningkatkan daya saing UKM, terutama para debitur dan mitra binaan LPEI. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Indonesia untuk mendorong UMKM naik kelas dan mengembangkan kegiatan ekspor berbasis situs digital., “Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan infrastruktur LPEI dalam rangka pengembangan aplikasi yang terintegrasi," ungkapnya.Joseph mengatakan, aplikasi yang dikembangkan dari kemitraan ini akan berbentuk Integrated Export Digital Platform LPEI yang didukung dengan sistem Embedded Finance as a Service (EFaaS)., Aplikasi ini akan didukung juga dengan solusi Blitzpro dan Digital Export Marketplace yang dimiliki oleh platform Blitznet., Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso mengatakan LPEI menciptakan ekosistem yang akan mempersiapkan UKM Indonesia untuk melakukan ekspor dan membantu mereka menjalin hubungan dengan pasar Internasional., "Dukungan finansial dari LPEI dan platform digital yang handal dari Digiasia Bios dan Blitznet akan memberikan peluang bagi UKM dalam meningkatkan daya saing mereka dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang secara global," jelasnya., “Kami bersemangat untuk turut berkontribusi dalam memajukan UKM Indonesia dan membantu mereka meraih sukses di pasar Internasional. Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Indonesia,” tambahnya.

2023-09-12 19:21:14

Berita Online

viva.co.id

Raden Jihad Akbar

Indonesia Eximbank

Inilah Seni Membenahi LPEI

Bagai petir di siang bolong ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Jaksa Agung mengenai indikasi penipuan atau penyimpangan (fraud) dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 18 Maret 2024. Bagaimana membenahi LPEI?\n

2024-04-29 02:35:06

Berita Online

Bisnis.com

Paul Sutaryono

Indonesia Eximbank

BPS catat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 capai 22 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 22,00 miliar dolar AS atau naik 5,47 persen dibanding ekspor Juli 2023 sebesar 20,86 miliar dolar AS. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai ekspor tersebut turun 21,21 persen dibandingkan dengan Agustus 2022. "Peningkatan ekspor Agustus 2023 dibanding Juli 2023 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 5,35 persen, dari 19,63 miliar menjadi 20,68 miliar dolar AS. Demikian juga ekspor migas naik 7,50 persen, yaitu dari 1,22 miliar dolar AS menjadi 1,31 miliar dolar AS," ujar Amalia dalam acara Rilis Berita Statistik di Jakarta, Jumat. Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil minyak 40,25 persen menjadi 509,1 juta dolar AS. Sementara ekspor minyak mentah turun 35,09 persen menjadi 72,0 juta dolar AS dan ekspor gas turun 2,02 persen menjadi 737,7 juta dolar AS. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2023 mencapai 171,52 miliar atau turun 11,85 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor non migas mencapai 161,13 miliar atau turun 12,27 persen. Peningkatan ekspor terbesar nonmigas Agustus 2023 terhadap Juli 2023 terjadi pada komoditas bijih logam, terak, dan abu sebesar 790,8 juta dolar AS (223,50 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 265,6 juta dolar AS (8,42 persen). Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-Agustus 2023 turun 11,08 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 8,14 persen dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 16,58 persen. "Ekspor non migas Agustus 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 5,38 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 2,13 miliar dolar AS dan India 1,84 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 45,20 persen," kata Amalia. Amalia menyebut komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah besi/baja, lignit, dan batubara. Lebih lanjut, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara, masing-masing menyumbang 3,82 miliar dolar AS dan 1,26 miliar dolar AS. Berdasarkan provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Agustus 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 24,58 miliar dolar AS atau 14,33 persen, diikuti Kalimantan Timur 19,25 miliar dolar AS atau 11,23 persen dan Jawa Timur 14,36 miliar atau 8,37 persen.   Baca juga: BKIPM Denpasar: Komoditas ikan hidup dari Bali primadona pasar ASEAN Baca juga: BKIPM Denpasar inisiasi efisiensi birokrasi untuk genjot ekspor ikan di Bali Baca juga: BPS catat impor Indonesia pada Agustus 2023 turun 3,53 persen Baca juga: Presiden Jokowi: Pabrik petrokimia di Cilegon jadi pengganti impor

2023-09-15 13:42:09

Berita Online

bali.antaranews.com

Indonesia Eximbank

Dua saksi dari LPEI dipanggil KPK terkait dugaan korupsi

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, memanggil dua orang saksi terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Direktur Utama PT Sakti Mait Jaya Langit (Mentari Grup), Ik Sen dan Penilai Property pada KJPP Chalimatus &amp; Rekan, Satria Wicaksono," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.   Namun, Budi belum memberikan keterangan lebih lanjut apakah kedua saksi tersebut telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.   KPK pada tanggal 19 Maret 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI.   "Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).       Mengenai kasus serupa yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung St. Burhanuddin pada hari Senin (18/3), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023.   Ghufron juga mengatakan untuk kasus ini KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya. Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka.   "Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK. Namun, dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum kami menetapkan tersangkanya," kata dia.   Selain itu, Ghufron juga menyampaikan soal Pasal 50 Undang-Undang KPK bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dahulu oleh KPK.   "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujar Ghufron.       Namun, ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan, kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.   KPK juga menyampaikan telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud.   Total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani KPK mencapai Rp3,45 triliun.   Dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut, KPK telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.       Baca juga: Korupsi jual beli gas, Pejabat PT PGN dipanggil KPK

2024-06-10 18:21:09

Berita Online

mataram.antaranews.com

Fianda Sjofjan Rassat

Indonesia Eximbank

Corruption Eradication Commission Investigates LPEI, Attorney General's Office: Which Case Is In Question?

The Attorney General's Office has invited the Corruption Eradication Commission (KPK) to take part in handling problematic credit cases distributed by LPEI. Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us at [email protected], and we'll make every effort to address them. Thank you for your understanding. The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in KPK Sidik LPEI, Kejaksaan Agung: Kasus Mana yang Dimaksud? Head of the Legal Information Center of the Attorney General's Office, Ketut Sumedana, provided a press statement regarding the Supreme Court's ruling on a lifetime imprisonment sentence for Ferdy Sambo at the Attorney General's Office in Jakarta on Wednesday (9/8/2023). JAKARTA, KOMPAS — The Attorney General's Office invites the Corruption Eradication Commission or KPK to take part in handling problematic credit cases distributed by the Indonesian Export Financing Institution or LPEI . For this reason, the Corruption Eradication Committee is expected to coordinate with the Attorney General's Office because there is more than one case related to LPEI. Head of the Legal Information Center of the Attorney General's Office, Ketut Sumedana, stated on Wednesday (20/3/2024) that his office welcomed KPK's investigation into the case of problematic loans distributed by LPEI. However, he hopes that KPK will coordinate with his office. "Please feel free to coordinate with the Attorney General's Office, my colleagues at the Corruption Eradication Commission, which case are you referring to?" Ketut said. According to Ketut, the coordination is necessary so as to avoid overlapping of case handling between the two law enforcement institutions. This is in accordance with the memorandum of understanding that has been agreed upon between the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission. Also read: Meet with Attorney General, Sri Mulyani Reports Bad Credit Indicated "Fraud" IDR 2.5 Trillion Finance Minister Sri Mulyani (right) handed over a report on alleged corruption findings in the Indonesian Export Financing Agency to Attorney General ST Burhanuddin at the Main Building of the Attorney General's Office in Jakarta on Monday (18/3/2024). On the other hand, according to Ketut, there are more than one case related to LPEI. The Deputy Attorney General for Special Crimes of the Attorney General's Office has handled three cases related to LPEI, which are now legally binding, and there is one case that is currently being calculated for state losses by the Supreme Audit Agency (BPK). Please feel free to coordinate with the Attorney General's Office, my friends from the KPK. Which specific case are you referring to? The issue of non-performing loans that was reported by the Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati to Attorney General ST Burhanuddin a few days ago is a new matter. In this case there are four companies as debtors whose credit is indicated as fraud with a total value of IDR 2.5 trillion. The four companies operate in the palm oil, coal, nickel, and shipping industries, namely PT RII with a value of IDR 1.8 trillion, PT SMS with a value of IDR 216 billion, PT SPV with a value of IDR 144 billion, and PT PRS with a value of IDR 305 billion. "The report on non-performing loans, which was reported by the Minister of Finance yesterday, is still being studied and analyzed," said Ketut. According to Ketut, currently the Attorney General's Office has received and is studying cases related to LPEI which have been identified in at least three stages of the case. In addition to the cases related to the four companies previously mentioned, there is also a problematic credit case involving six companies worth IDR 3 trillion. Also read: Alleged LPEI Credit Fraud, Collateral Value Less Than Loan Finance Minister Sri Mulyani gave a press statement at the Main Building of the Attorney General's Office in Jakarta on Monday (18/3/2024). Sri Mulyani reported the discovery of alleged corruption in the provision of credit facilities to the Indonesian Export Financing Institution. Therefore, Ketut questioned the clarity of the case being handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) as there are many cases related to the Indonesian Export Financing Institution (LPEI). Because, it is not only related to the KPK, there are also cases related to the LPEI that are also being handled by the Directorate of General Crime of the Indonesian National Police Criminal Investigation Department (Bareskrim Polri). "Even there is a case of LPEI related to general crimes handled by the National Police Headquarters (Mabes Polri). So, we need coordination in handling this case. The mechanism already exists," he said. Also read: Bad Credit Indicates Corruption, OJK Will Continue to Monitor LPEI Previously, Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Nurul Ghufron announced that KPK had received a report of alleged corruption related to financing from LPEI to several companies on May 10, 2023. On Tuesday (19/3/2024), KPK raised its status from investigation to investigation. Ghufron stated that the KPK is guided by Article 50 of the KPK Law. When the KPK has conducted an investigation, other law enforcement agencies are expected to notify the KPK no later than 14 working days from the date the investigation began (Kompas.id, 19/3/2024).

2024-03-20 12:35:18

Berita Online

Kompas.id

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Indonesia Eximbank

Menkeu laporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan keterangan pers terkait laporan Menkeu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Sri Mulyani melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI dengan nilai total mencapai Rp2,505 triliun. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

2024-03-18 12:42:09

Berita Online

sumbar.antaranews.com

Indonesia Eximbank

OJK Dukung agar Dugaan Korupsi di LPEI Diusut Kejagung

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyelesaikan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). OJK mendukung penelusuran kasus melalui jalur hukum dengan Kejaksaan Agung. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa langkah Kemenkeu sangat strategis.  "Langkah yang strategis untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari debitur-debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya terhadap LPEI," kata Agusman dalam keterangan resmi pada Selasa, 19 Maret 2024.  Menurut Agusman, OJK juga akan terus melanjutkan pengawasan secara off-site maupun pemeriksaan langsung (on-site) terhadap LPEI. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK juga berkoordinasi dengan Kemenkeu mengenai pengawasan LPEI. LPEI sendiri merupakan lembaga keuangan di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. LPEI adalah lembaga keuangan sui generis berstatus badan hukum. Seluruh modalnya dimiliki oleh negara.  Mengingat statusnya sebagai lembaga keuangan sui generis, LPEI juga diawasi oleh OJK. Agusman menyebut, hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.  Selanjutnya: Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan....

2024-03-19 19:56:12

Berita Online

tempo.co

Annisa Febiola

Indonesia Eximbank

Kemenkeu Lanjutkan Program Penugasan Khusus Ekspor, Dorong UKM Tembus Pasar Ekspor Indonesia

['TRIBUNNEWS.COM – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan selama pandemi Covid-19.\xa0', 'UMKM telah menunjukkan ketangguhan dan kemandiriannya dalam mengatasi tantangan ekonomi tersebut, bahkan mampu menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin melalui tiga peran utama UMKM dalam ekonomi Indonesia, yakni dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi ekonomi negara.', 'Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61,07 persen, setara dengan Rp8.573,89 triliun.\xa0', 'UMKM juga menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, dengan menyerap hingga 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam menghimpun investasi, dengan menyumbang sekitar 60,4 persen dari total investasi di negara ini. Hal ini memperkuat posisi krusial UMKM dalam memajukan ekonomi nasional dan memastikan pemerataan ekonomi yang inklusif.', 'Peran Penting APBN 2024', 'Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan dan penguatan sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.\xa0', 'Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berfokus pada program-program yang mendukung UMKM, baik yang telah dilaksanakan pada masa pandemi maupun program baru yang bersifat\xa0sustainable. Kebangkitan sektor UMKM diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.', 'APBN 2024 berperan sebagai instrumen penting untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, termasuk akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang salah satunya dengan mendorong ekspor. Peningkatan ekspor UKM adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah menggunakan APBN 2024 untuk menyediakan sumber daya finansial kepada UKM.', 'Dengan peran yang efektif dalam alokasi sumber daya APBN untuk mendorong ekspor UKM, pemerintah berpotensi menciptakan dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan membantu UKM berkembang serta bersaing di pasar global yang semakin kompleks.', 'Untuk itu, guna menggerakkan roda ekspor yang lebih besar, pemerintah akan terus melanjutkan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk dimanfaatkan pelaku usaha berorientasi ekspor.\xa0', '“Program PKE UKM merupakan bentuk kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang diberikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai bentuk dukungan APBN kepada para pelaku usaha berorientasi ekspor. Dengan PKE UKM, UKM berorientasi ekspor memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, dan jasa konsultasi.”, jelas Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi.', 'Sejak 2021 hingga September 2023 dukungan APBN melalui program PKE UKM telah mencapai Rp 924 miliar yang dimanfaatkan oleh lebih dari 120 pelaku UKM pada lebih dari 30 produk ke lebih dari 40 negara tujuan ekspor. Untuk tahun 2024, program ini akan terus berlanjut dan diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.', 'Dirancang khusus untuk mendukung UKM berorientasi ekspor, program PKE UKM dapat membantu mengatasi hambatan permodalan yang kerap menjadi hambatan utama UKM, sehingga ke depannya para pelaku UKM terus memiliki daya saing pada pasar internasional dan menjadi bagian dari rantai pasok global (global value chain).', 'Manfaat PKE UKM', ''] Manfaat program PKE UKM dirasakan langsung salah satu pelaku usaha eksportir gula kelapa, Astin Atsna, pemilik CV Hugo Inovasi. Produk gula kelapa miliknya mampu menembus pasar ekspor hingga ke 10 negara., Kisah sukses ini bermula ketika Astin memutuskan untuk menjalani perjalanan baru sebagai eksportir gula kelapa. Pengalamannya di industri gula kelapa dimulai pada tahun 2012, ketika ia mulai memberikan bimbingan kepada petani gula kelapa setempat. Astin bertekad meningkatkan kompetensi para petani tersebut sehingga mereka bisa meningkatkan produksi dan pendapatan mereka., Seiring berjalannya waktu, Astin melihat peluang bisnis yang lebih besar. Ia menyadari bahwa gula kelapa tidak hanya dapat memenuhi pasar lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor. Dari pengalaman tersebut, Astin akhirnya mendirikan CV Hugo Inovasi pada tahun 2019 dengan tujuan untuk memulai ekspor perdana., Astin dan timnya saat ini memberikan pendampingan kepada sekitar 1.000 petani binaan. Mereka memberikan pelatihan, menyediakan alat-alat produksi, dan berharap petani dapat diversifikasi produk mereka, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Pendampingan yang mereka lakukan telah memberikan hasil yang sangat positif, dengan petani yang awalnya hanya menghasilkan nira, kini mampu menciptakan produk bernilai tambah seperti gula cetak, gula cair, dan gula kristal., Astin selalu menjaga kualitas produknya dengan ketat. Dia juga membangun sistem pengendalian mutu yang bertugas untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga serta aktif memantau produk di tingkat petani dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan produk tetap bermutu tinggi. Semua hal ini dilakukan untuk sukses di pasar ekspor., Pendampingan yang mereka berikan juga telah membantu meningkatkan pendapatan petani gula kelapa hingga sekitar 30 persen. Hasilnya, produk gula kelapa buatannya sangat diminati oleh pasar internasional dan telah menembus lebih dari 10 negara, termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Ghana, Inggris, Arab Saudi, Bahrain, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Australia. Lebih dari 90 persen dari penjualan CV Hugo Inovasi berasal dari ekspor., Kisah sukses Astin tidak hanya didasarkan pada ketekunan dan kerja kerasnya, tetapi juga kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Salah satu upaya penting adalah memanfaatkan pembiayaan dari LPEI melalui PKE UKM. , Pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk memenuhi permintaan dari luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.Astin berharap bahwa dukungan dari LPEI akan terus meningkatkan kapasitas usahanya, membantu memperluas akses pasar, dan memungkinkan dia untuk terus berkolaborasi dengan lebih banyak petani lokal. , Dengan begitu, dia berharap kesejahteraan para petani juga akan terus meningkat. Ini adalah contoh nyata bagaimana semangat wirausaha, kerja keras, dan kolaborasi dengan lembaga pembiayaan dapat membawa manfaat besar bagi pertumbuhan sektor UKM di Indonesia.,  

2023-11-09 08:07:37

Berita Online

tribunnews.com

Indonesia Eximbank

Kejagung terima laporan dugaan korupsi dari Menkeu soal debitur LPEI

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kejaksaan Agung, Senin. “Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani di ruang kerjanya, Senin. Burhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya. Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp2,505 triliun. “Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin. Usai menerima laporan tersebut dari Menkeu Sri Mulyani Jaksa Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah untuk diselidiki.   Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu

2024-03-18 11:14:09

Berita Online

jabar.antaranews.com

Pewarta: Laily Rahmawaty

Indonesia Eximbank

LPEI Bertemu Bos BRI dan BTN Cs, Dorong Pertumbuhan Ekspor RI

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan bank nasional, seperti BRI, BTN, hingga BCA sebagai bentuk kerja sama guna mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.  LPEI menjelaskan langkah-langkah transformasi keberlanjutan yang dimulai pada 2020, di antaranya pembaruan jenis bisnis dengan penguatan kerja sama ekosistem ekspor, tata kelola, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM). LPEI bertemu dengan masing-masing pimpinan bank nasional, terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Bank Central Asia (BCA) pada Jakarta, Rabu (27/3/2024). Petinggi bank nasional dan LPEI membicarakan sinergi yang bertujuan menguatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun korporasi di Indonesia yang terjun dalam kegiatan ekspor. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyampaikan pertemuan dengan jajaran bank nasional dan internasional merupakan strategi yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan menggerakkan perekonomian Indonesia. “Sebagai mitra strategis bagi LPEI, pertemuan dengan jajaran pimpinan bank nasional dan internasional menjadi langkah yang positif untuk memperkuat kolaborasi bisnis yang lebih produktif, mendukung pertumbuhan ekspor masa depan, dan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia,” ujar Riyani Tirtoso dalam siaran pers, Rabu (27/3/2024). Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ditempuh dengan langkah yang nyata dan kerja sama secara profesional. Dia mengatakan komitmen LPEI untuk memberikan pembiayaan kepada sektor tertentu dengan daya ungkit dan dampak pembangunan terhadap ekspor, penghasilan dan perluasan lapangan pekerjaan, dan konsisten menjalankan amanat dari pemerintah guna memajukan ekspor dan daya saing produk. Riyani menyampaikan LPEI merupakan lembaga keuangan khusus negara yang bertanggung jawab secara penuh dalam tata kelola perusahaan yang baik, berintegritas, dan menjalankan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi serta perbuatan yang melanggar hukum. Direktur Utama PT BRI Sunarso menyampaikan pihaknya akan terus memberikan dukungan serta menjalin hubungan yang erat dengan LPEI. “Kami mendukung LPEI untuk mengambil langkah penyehatan portofolio bisnis, serta melakukan transformasi yang berfokus pada pengembalian fungsi LPEI sebagai government agency dengan penerapan good corporate governance [GCG]”, ujar Sunarso. Sementara itu, Dirut PT BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan hubungan kerja sama BTN dengan LPEI akan terus dikembangkan supaya bisa memajukan serta memperluas ekosistem ekspor sehingga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. “BTN confident, BTN dan LPEI akan terus melanjutkan kerjasama yang telah terjalin cukup lama,” ujar Nixon. (Ahmadi Yahya)

2024-03-28 10:49:08

Berita Online

Bisnis.com

Redaksi

Indonesia Eximbank

Kejagung Minta KPK Koordinasi Usai Minta Perkara LPEI Dihentikan: Kasusnya Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi soal permintaan penghentian kasus dugaan korupsi atau fraud empat perusahaan debitur dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan ada banyak kasus terkait LPEI. Kasus empat perusahaan debitur yang diduga fraud juga masih didalami oleh Kejagung. "Kasus LPEI itu banyak, bahkan ada batch 1, 2 dan 3. Kita baru menerima dan tahap mempelajari, yang dimaksud dengan menghentikan itu yang mana dan yang ditangani KPK juga yang mana," ujar Ketut kepada wartawan, Rabu (20/3/2023). Ketut bahkan menyebut ada kasus LPEI yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana umum. Perihal kasus ini pun sedang ditangani oleh Mabes Polri. Dalam kesempatan ini, ia pun mempersilahkan KPK melakukan koordinasi agar proses penanganan perkara tidak tumpanh tindih. "Silakan datang ke kami kasus yang dimaksudkan, kami terbuka untuk itu. Kami juga tidak mau ada pekerjaan yang tumpang tindih jadi rebutan di antara penegak hukum," ujar Ketut. Adapun dugaan korupsi di LPEI menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan fraud senilai Rp 2,5 triliun terkait empat perusahaan penerima kredit ekspor ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Diberitakan juga, KPK meminta Kejagung menghentikan pengusutan dugaan korupsi menyangkut LPEI dihentikan jika obyek perkaranya sama. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terlebih untuk memastikan apakah perkara yang ditangani lembaganya sama dengan yang diadukan Sri Mulyani. “Kalau obyeknya sama tentu ya nanti kami yang pasti menangani, karena kami sudah mendapatkan Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan),” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024) kemarin. Alex mengungkapkan, ketika Kejaksaan Agung beserta Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers menyangkut perkara LPEI pada Senin (18/3/2024), penyelidik KPK menyatakan tengah mengusut perkara itu. Laporan dugaan korupsi LPEI di KPK telah diterima sejak 10 Mei 2023. Setelah ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), aduan itu mulai diselidiki oleh Direktorat Penyelidikan pada Februari 2024. Ekspose pun digelar pada 19 Maret 2024 dan disepakati kasus itu naik ke tahap penyidikan tanpa menetapkan tersangka. “Staf kami di (Kedeputian) Penindakan menyampaikan bahwa, ‘kami juga sedang menangani perkara itu dan kami siap dilakukan ekspose’,” tutur Alex. Berkaitan dengan aduan yang disampaikan Sri ke Jaksa Agung, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengutip aturan Pasal 50 Undang-Undang KPK. Pasal tersebut menyatakan, jika terdapat kasus korupsi dan KPK belum melakukan penyidikan, sementara perkara itu telah disidik kepolisian atau kejaksaan maka instansi itu wajib memberitahukan ke KPK paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak penyidikan dimulai. Kemudian, penyidikan perkara tersebut, baik oleh kejaksaan atau kepolisian, harus berkoordinasi secara terus menerus dengan KPK. Sementara, dalam kasus korupsi yang telah disidik KPK, maka kepolisian atau kejaksaan tidak lagi boleh mengusut kasus tersebut. “Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan,” kata Ghufron membacakan pasal tersebut.

2024-03-20 09:49:08

Berita Online

Kompas.com

Kompas Cyber Media

Indonesia Eximbank

VIDEO: Sri Mulyani Datangi Kejaksaan Agung, Laporkan Dugaan Korupsi LPEI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi gedung Kejaksaan Agung, Senin (18/03/2024). Kedatangan Sri Mulyani untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

2024-03-18 15:42:09

Berita Online

Liputan6.com

Indonesia Eximbank

Ekspor Indonesia di April 2023 Turun 17 Persen Jadi Rp 285,81 Triliun karena Libur Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja ekspor Indonesia pada April 2023 tercatat USD19,29 miliar atau setara Rp 285,81 triliun. Ekspor Indonesia ini turun 17,62 persen jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat USD 23,42 miliar atau setara Rp 347,04 triliun. “Nilai ekspor Indonesia pada April 2023 USD19,29 miliar, turun sebesar 17,62 persen dibandingkan kinerja Maret 2023,” kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Imam Machdi, dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023). BACA JUGA: Ganjar Pranowo Melepas Ekspor Produk UMKM Banyumas BACA JUGA: Jelang Musim Haji, Indonesia Ekspor Produk Makanan Siap Saji ke Arab Saudi Rp 26 Miliar BACA JUGA: Terbang ke Kairo, Mendag Zulkifli Hasan Bakal Bentuk Komite Perdagangan Bersama Indonesia-Mesir Baca Juga Mendag: Mesir Jadi Hub Perdagangan Indonesia ke Negara Afrika dan Timur Tengah Indonesia-Mesir Barter Kopi dengan Anggur, Mendag: Kinerja Perdagangan Bilateral Meningkat Indonesia Sukses Ekspor Perdana Ayam Hidup ke Singapura Imam menjelaskan, penurunan kinerja ekspor ini merupakan pola musiman. Mengingat pada periode tersebut bertepatan dengan musim libur Lebaran. “Penurunan ekspor pada bulan April 2023 ini merupakan pola musiman hari raya lebaran,” kata dia. Pada April 2023, nilai ekspor non migas sebesar USD 18,03 miliar. Turun 18,33 persen (mtm) jika dibandingkan kinerja Maret yang tercatat sebesar US D22,08 miliar. Penurunan ekspor non migas terjadi karena penurunan ekspor beberapa komoditas. Antara lain logam mulia dan perhiasan/permata yang turun 52,3 persen, bahan bakar mineral turun 20,4 persen dan lemah dan minyak hewani/nabati turun 20,45 persen. Begitu juga dengan kinerja ekspor migas yang juga mengalami penurunan 5,95 persen (mtm). Di bulan April 2023, kinerja ekspor migas sebesar USD1,26 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni USD1,34 miliar di bulan Maret. Penurunan ini terjadi karena ekspor minyak mentah turun 59,37 persen dan ekspor gas turun 7,94 persen. Ekspor Secara Tahunan Secara tahunan, kinerja ekspor Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 29,40 persen. Tahun lalu, kinerja ekspor di bulan April mencapai USD27,32 miliar atau setara Rp 404,98 triliun. Sementara tahun ini kinerja ekspornya hanya USD 19,29 miliar atau setara Rp285,81 triliun Kinerja ekspor non migas mengalami penurunan 30,35 persen (yoy). Semula USD 25,89 miliar pada April 2022, menjadi USD 18,03 mliar. Begitu juga dengan ekspor migas mengalami penurunan 12,18 persen. Tahun lalu, ekspor migas bulan April tercatat USD 1,42 miliar, menjadi USD1,26 miliar pada April 2023. Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com     Neraca perdagangan Indonesia diprediksi akan surplus USD 3,25 miliar di April 2023, atau sedikit meningkat dari surplus USD 2,91 miliar. “Secara tahunan, baik ekspor maupun impor cenderung melemah di tengah libur Lebaran 2023 dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman dikutip dari Antara, Jumat (12/5/2023). Ia memperkirakan ekspor akan terkontraksi 21,20 persen secara tahunan di April 2023 karena pada tahun 2022, libur Lebaran jatuh pada bulan Mei sehingga hari kerja di April lebih panjang. “Selain itu, harga komoditas terus menurun di tengah lesunya pertumbuhan global,” imbuhnya. Ia juga memperkirakan impor akan terkontraksi 7,50 persen secara tahunan pada April 2023 di tengah libur Lebaran yang berdampak pada produksi domestik dan aktivitas investasi. “Kegiatan terkait investasi juga cenderung melambat di tengah jatuhnya harga komoditas dan lingkungan suku bunga yang tinggi,” katanya.   Ia menilai neraca transaksi berjalan akan mengalami defisit yang terkendali sebesar 0,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,1 persen dari PDB. Adapun pada 2022 neraca transaksi berjalan tercatat surplus 1 persen dari PDB. Kinerja ekspor ke depan diperkirakan akan terus melemah akibat penurunan harga komoditas yang didorong oleh melemahnya permintaan global, di tengah tingginya inflasi dan berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan. Surplus neraca dagang diperkirakan akan terus menyusut, tapi dapat bertahan lama dari perkiraan, karena harga komoditas akan turun lebih perlahan lantaran ekonomi China yang dibuka kembali, pengurangan produksi minyak OPEC+, dan penurunan produksi beberapa komoditas di tengah kemungkinan El Nino.  

2023-05-15 12:00:19

Berita Online

Liputan6.com

Liputan6.com

Indonesia Eximbank

Serap Banyak Tenaga Kerja, Kemampuan Ekspor UMKM Indonesia Masih Terbatas

  Liputan6.com, Jakarta Kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. BACA JUGA: OJK Bakal Gelar Harvesting Gerakan Nasional BBI di Sumsel, Simak Rangkaiannya BACA JUGA: Konten Kuliner Viral Lewat Platform Digital, UMKM Makin Mudah Berpromosi dan Memunculkan Kreativitas BACA JUGA: Menteri Teten Sebut Pengusaha Mikro Belum Punya Watak Enterpreneur, Ini Penjelasannya BACA JUGA: Viral Warung Seblak Buka Lowongan untuk 20 Orang, Pemiliknya Kaget Didatangi Ratusan Pelamar Baca Juga Belum Tergantikan, Ini Peran Penting UMKM ke Ekonomi ASEAN Termasuk Indonesia Sambut Hari Jadi Surabaya, Komunitas Muda Asuro Gelar Suara Arek Suroboyo Vol 1 Tarik Investor, Skema Penjaminan Kredit UMKM Perlu Peran Swasta Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%. Advertisement Untuk itu, merambah pasar internasional adalah langkah krusial bagi UKM Indonesia untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Ekspor membuka peluang untuk menjangkau pelanggan baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah global.  Untuk menjawab tantangan itu, Enablr.ID, penyedia solusi eCommerce terkemuka, berupaya memperluas jangkauan bisnis Indonesia terutama UKM ke pasar global melalui ekspor dan eCommerce. Kali ini, Enablr.ID memperkuat upayanya dengan mengumumkan sertifikasinya sebagai Alibaba.com Channel Partner di Indonesia. Pencapaian ini menandakan dedikasi Enablr.ID untuk memberdayakan bisnis Indonesia. Alibaba.com, salah satu wholesale marketplace terbesar di dunia dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan business-to-business (B2B). Sertifikasi Enablr.ID sebagai Alibaba.com Channel Partner menegaskan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan platform luas Alibaba.com guna mendukung perusahaan Indonesia dalam mengembangkan bisnis mereka secara internasional. "Kami merasa terhormat mendapatkan sertifikasi sebagai Alibaba.com Channel Partner. Sertifikasi ini merupakan bukti dari komitmen kami yang tak tergoyahkan untuk membantu UKM Indonesia memanfaatkan kekuatan e-commerce untuk mencapai pasar baru dan meningkatkan nilai ekspor mereka. Dengan dukungan platform yang kuat dari Alibaba.com, kami siap mendukung klien kami dalam menghadapi kompleksitas perdagangan global," ungkap CEO Enablr.ID Yohan Christian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/5/2024).   Country Manager Indonesia Alibaba.com Jessie Lee, menyoroti pentingnya kolaborasi ini. Menurutnya, Enablr.ID telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mengembangkan bisnis eCommerce untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. "Dengan menjadi Alibaba.com Channel Partner, Enablr.ID akan memainkan peran penting dalam menurunkan entry barrier bagi perusahaan Indonesia untuk memulai ekspor. Kami sangat bersemangat dengan kemitraan ini dan potensi yang ada untuk meningkatkan nilai ekspor perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui platform kami," jelas dia. Sertifikasi Alibaba.com Channel Partner ini memungkinkan Enablr.ID untuk menawarkan rangkaian solusi lengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM dan perusahaan di Indonesia. Solusi ini mencakup dukungan komprehensif dalam memanfaatkan feature iklan dan subscription yang ada di platform Alibaba.com, yang penting untuk meningkatkan traffic toko dan mendorong penjualan di platform. Dengan kemitraan ini, Enablr.ID siap membantu perusahaan dan UKM di Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia di pasar global, memastikan pertumbuhan dan kesuksesan usaha mereka yang berkelanjutan.       Sebelumnya, Alibaba Group Holding Ltd., berencana menjual obligasi konversi senilai USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 72,4 triliun (kurs Rp 16.089,85 per USD), dalam salah satu penawaran terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Aksi penawaran obligasi konversi seiring dengan rencana perusahaan untuk membeli kembali (buyback) lebih banyak saham dan berinvestasi dalam bisnisnya. Perusahaan yang berbasis di Hangzhou ini menawarkan obligasi tujuh tahun, jatuh tempo pada tahun 2031, dengan kupon 0,5% dan premi konversi 30%. Pesanan obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan beberapa kali lipat, seiring dengan permintaan dari investor global, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut, namun meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut bersifat pribadi. Melansir Yahoo Finance, Jumat (24/5/2024), penawaran ini dilakukan ketika Alibaba membutuhkan modal untuk berinvestasi pada bisnis intinya yaitu e-commerce dan cloud, yang keduanya telah kehilangan pangsa pasarnya akibat tindakan keras otoritas Tiongkok terhadap sektor ini dan gejolak internal yang terjadi setelahnya. Sebagian dari hasil penawaran tersebut akan digunakan untuk membeli kembali 14,8 juta saham American Depositary Shares pada saat harga kesepakatan ditetapkan, serta untuk mendanai pembelian kembali di masa depan. "Langkah ini merupakan peluang untuk mendapatkan uang tunai di luar negeri dengan persyaratan yang menguntungkan, dengan tingkat bunga 0,5%. Dengan cara ini mereka dapat mulai melakukan pembelian kembali saham segera, yang mana yang menurut perusahaan akan lebih bermanfaat bagi pemegang saham karena pembelian kembali akan lebih besar daripada dilusi.” kata analis di Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd., John Choi.   Alibaba berupaya mencapai keseimbangan antara mengembalikan uang tunai dan berinvestasi pada bisnis lama dan baru, termasuk kecerdasan buatan, kata Chairman Joe Tsai dan Chief Executive Officer Eddie Wu dalam suratnya kepada pemegang saham pada Kamis, 23 Mei. Tiongkok juga memimpin dalam memangkas harga layanan cloud dan kecerdasan buatan, serta mulai meningkatkan investasi pada AI, yang merupakan pusat aktivitas investasi global. Perusahaan tersebut menyetujui perluasan program pembelian kembali saham awal tahun ini, menambahkan pembelian kembali sebesar USD 25 miliar, salah satu yang terbesar yang pernah ada di Tiongkok. Perusahaan memasarkan obligasi konversi dengan kupon tahunan sebesar 0,25% hingga 0,75%, dan dengan premi konversi 30% hingga 35%, sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang ditinjau oleh Bloomberg News sebelumnya. ADR ditutup turun 2,3% pada $80,80 pada Kamis. Saham sedikit berubah pada awal perdagangan Hong Kong pada Jumat. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 29 Mei, kata perusahaan itu. Pemegang obligasi konversi dapat meminta Alibaba untuk membeli kembali seluruh atau sebagian surat utangnya pada 1 Juni 2029. Citigroup Inc., JPMorgan Chase &amp; Co., Morgan Stanley, Barclays Plc dan HSBC Holdings Plc disebut turut memfasilitasi kesepakatan tersebut.

2024-05-26 20:49:12

Berita Online

Liputan6.com

Septian Deny

Indonesia Eximbank

LPEI Dorong UMKM Mendunia Lewat Program Jasa Konsultasi

Suara.com - Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kaya akan komoditas dengan potensi besar untuk menembus pasar ekspor. Namun, masih sedikit pelaku UMKM yang telah sukses mengantarkan produknya berkompetisi di kancah global. Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keungan RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank hadir untuk mendorong pelaku UMKM menjadi eksportir yang berkapasitas dan berdaya saing global agar mampu membawa produknya masuk ke mancanegara. Salah satu diantaranya melalui program Jasa Konsultasi. Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembangaan, Chesna F. Anwar mengatakan, pelaku UMKM di Indonesia menjadi salah satu peyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kepada UMKM untuk menjajaki pasar ekspor supaya dapat meningkatkan kontribusinya. "Jangan pernah takut mengeksplor produk-produk yang ingin dibawa menjadi lokal yang mendunia, karena untuk mencari potensinya LPEI bisa bantu," ujar Chesna dalam acara "Bronis UMKM". Chesna melanjutkan, sebagai upaya membantu pelaku UMKM menggali potensi produknya, LPEI memiliki beragam program yang dipayungi oleh Jasa Konsultasi, seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Desa Devisa, dan Marketing Handholding. Program CPNE ditujukan untuk melatih dan mendampingi UMKM berorientasi ekspor agar mampu menghasilkan produk yang bermutu dan dapat bersaing di pasar global. Para peserta akan diberikan modul-modul khusus guna membekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjadi eksportir baru. Adapun Desa Devisa merupakan program berbasis community development dengan tujuan untuk mengembangkan potensi komoditas primadona desa sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. “Ujung dari Desa Devisa itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan devisa itu masuk ke desa dengan produk unggulan sehingga kesejahteraan masyarakat di situ meningkat,” jelas Chesna. Program lainnya, yaitu Marketing Handholding membukakan akses pasar dengan memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui marketplace global, sekaligus pemahaman dan wawasan mengenai strategi digital marketing. Pada kesempatan yang sama, Chesna juga menjelaskan beberapa kiat sukses bagi pelaku UMKM yang tertarik terjun ke dunia ekspor. Menurutnya, rasa ingin tahu untuk mempelajari pasar-pasar luar negeri merupakan aspek penting yang perlu diasah oleh calon eksportir. "Yang saya lihat, UMKM sukses itu adalah yang membuka dirinya untuk mendengarkan terhadap arahan-arahan tentang buyer mereka supaya mereka bisa mendiversifikasi produknya agar buyer meminati produk tersebut,” kata Chesna. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran mimpi dalam menggerakkan semangat pelaku UMKM, khususnya generasi muda, untuk menjadi eksportir yang mendunia. “Yang paling harus dipunyai itu adalah mimpi. Mimpi bahwa adik-adik itu akan mendominasi dunia karena dibalik mimpi itu ada cerita mengenai kerja keras,” tutup Chesna. Hingga Desember 2022, LPEI telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 3.500 pelaku UMKM dan berhasil melahirkan 224 eksportir baru yang telah sukses ekspor negara Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Kanada, Amerika Serikat bahkan hingga ke negara-negara di Asia Timur, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Adapun sampai dengan Desember 2022, LPEI telah mencetak 178 Desa Devisa yang terdiri dari berbagai klaster, antara lain, kopi, udang, lada, hingga furniture dan home décor.

2023-02-04 17:07:10

Berita Online

suara.com

Iwan Supriyatna

Indonesia Eximbank

Indonesia Re jalin kerja sama dengan LPEI untuk dukung ekspor nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyelaraskan sinergi antar lembaga pemerintah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dalam hal penyaluran kegiatan usaha untuk mendukung ekspor nasional. Penandatanganan Nota Kesepahaman dari Indonesia Re dilakukan oleh Direktur Utama Benny Waworuntu dan dari pihak LPEI dilakukan oleh Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Maqin Norhadi serta Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Agus Windiarto di Kantor Pusat LPEI, Jakarta. "Kami percaya kerja sama yang dilaksanakan ini dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, khususnya dalam kegiatan ekspor," kata Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dapat semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2014 serta membuka kerja sama lainnya di masa depan, baik dalam bidang pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Sementara itu, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI Maqin Norhadi berharap kerja sama ini dapat mendukung fungsi kedua belah pihak dalam menjalankan perannya dan berkolaborasi untuk mendukung ekspor nasional. Komitmen kedua institusi untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam hal penyediaan layanan dan fasilitas yang saling melengkapi diharapkan dapat memfasilitasi nasabah LPEI dan Indonesia Re di seluruh Indonesia. Mendorong terciptanya para pelaku usaha berorientasi ekspor yang makin berdaya saing, dengan usaha yang berkelanjutan dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. "Kami berharap ke depannya peluang kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan dan kami siap untuk menggali potensi kerja sama lainnya bersama Indonesia Re,” ujar Maqin. Maqin menambahkan, kerja sama ini juga dapat memperkuat posisi LPEI dalam meningkatkan bisnis asuransi untuk mendorong ekspor nasional. Asuransi merupakan bisnis yang penting untuk mendorong ekspor karena memberikan proteksi terhadap tagihan ekspor sehingga akan menjaga arus kas para eksportir agar bisnis mereka tetap berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kerja sama ini tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Indonesia Re agar dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kredibilitas sebagai BUMN yang memiliki integritas tinggi dalam bidang reasuransi. Indonesia Re dapat sinyal positif dari Kementerian BUMN terkait modal Industri asuransi diajak lakukan transformasi Pewarta: Agatha Olivia Victoria Editor: Nurul Aulia Badar COPYRIGHT © ANTARA 2023

2023-06-09 17:49:09

Berita Online

antaranews.com

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

Indonesia Eximbank

LPEI Akan Terpapar Dampak Positif Penempatan DHE

LPEI Akan Terpapar Dampak Positif Penempatan DHE JAKARTA. Lembaga Pembia-yaan Ekspor Indonesia (LPEI) dipastikan dapat menanipung devisa hasil ekspor (DHE) dari para eksportir sumber daya alam (SDA). Ini akan menjadi salah satu faktor yang bisa membantu perbaikan ki-nerja. Kebijakan ini akan me-nambah likuiditas LPEI. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan, kebijakan penempatan DHE hasil ekspor pasti berdampak positif bagi keberlangsungan bisnis LPEI maupun para eksportir dalam negeri. &quot;Kebijakan ini memungkuv kan LPEI untuk lebih optimal mendukung eksportir yang memperoleh fasilitas ekspor dari LPEI, karena DHE dapat langsung diterima dan dica-tat,&quot; kata Riyani kepada KON-TAN, Jumat (24/5). Selain itu, DHE SDA juga bisa dimanfaatkan untuk memperoleh fasilitas pembia-yaan dan memfasilitasi ekspor impor bagi nasabah LPEI. D-engan demikian, skema pene-rimaan DHE yang dirancang untuk menjaga agar DHE kembali ke Indonesia nanti akan semakin memperkuat sektor ekonomi nasional. Adapun skema penempatan dananya, kata Riyani, para eksportir dapat menempatkan DHE SDA di LPEI melalui re-kening khtisus DHE SDA atau melalui pram issory note valuta asing. Menurut Riyani. ini akan memudahkan debitur dalam menerima pembayaran dari pembeli di luar negeri. Biaya transaksi perbankan juga akan lebih efisien bagi korpo-rasi maupun L'KM, dalam me-lakukan transaksi ekspor. Di sisi lain, kewajiban penempatan DHE SDA di LPEI ini juga bisa menjadi sumber cadangan devisa bagi negara. Cadangan de\isa ini nantinya dapat digunakan untuk berba-gai kepentingan nasional. salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar mala uang. Seperti diketahui, LPEI saat ini tengah fokus melakukan perbaikan bisnis dan bersih-bersih aset. Perusahaan ini masih meniiliki rasio (credit bermasalah (NPL) yang culorp tinggi. NPL net per akhir 2023 mencapai 4,5%. KondLsi NPL ini membuat kinerja bank ini menanggung rugi cukup besar. Sepanjang 2023, LPEI mencatat rugi ber- sih sebesar Rp 18,1 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya merugi Rp 3,1 triliun. Penyebab terbesar dari ke-rugian tersebut berasal dari pos pencadangan yang naik hingga 703,6% secara tahunan menjadi Rp 16,9 triliun. Pendapatan bunga bersih LPEI sebetulnya masih tum-buh sebesar 19,1% secara tahunan jadi Rp 923 miliar. Be-gitupun dengan pendapatan operasional lalnnya, naik 39,2% jadi Rp 259 miliar. Nova Sinambela

2024-05-25 00:00:00

Koran Nasional

Harian Kontan

Nova Sinambela

Indonesia Eximbank

ICW asks the AGO to limit legal steps regarding the LPEI case

The Minister of Finance's step in reporting problems at LPEI to the Prosecutor's Office, rather than to the Corruption Eradication Commission, is questionable, Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us at [email protected], and we'll make every effort to address them. Thank you for your understanding. The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in ICW Minta Kejagung Batasi Langkah Hukum Soal Kasus LPEI The Attorney General, ST Burhanuddin (left), and Finance Minister Sri Mulyani held a press conference at the main building of the Attorney General's Office in Jakarta on Monday (18/3/2024). Finance Minister Sri Mulyani reported the finding of alleged corruption in the provision of credit facilities at the Indonesian Export Financing Institution (LPEI). JAKARTA, KOMPAS - Indonesia Corruption Watch or ICW asked the Attorney General to limit its legal steps in processing Finance Minister Sri Mulyani Indrawati's report on credit problems with the Indonesian Export Financing Agency or LPEI. ICW argued that cases related to LPEI had been handled by the Corruption Eradication Commission or KPK. Researcher from ICW, Kurnia Ramadhana, stated on Wednesday (20/3/2024) that the Corruption Eradication Commission (KPK) has received public complaints regarding the provision of credit facilities by LPEI on May 10, 2023, which was followed up with an investigation on February 13, 2024. Then, the KPK found sufficient initial evidence to escalate the case to an investigation on Tuesday (19/3/2024) yesterday. The day before, on Monday (18/3/2024), Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati reported the problem of problematic LPEI credit distribution which was suspected to indicate fraud to the Attorney General. There are 4 companies as debtors with total credit worth IDR 2.5 trillion. Also read: KPK only joined the investigation after the Minister of Finance came to the Attorney General's Office The four companies operate in the palm oil, coal, nickel, and shipping industries, namely PT RII with a value of IDR 1.8 trillion, PT SMS with a value of IDR 216 billion, PT SPV with a value of IDR 144 billion, and PT PRS with a value of IDR 305 billion. "As a first step, ICW reminds the Attorney General's Office to limit its legal actions to be in line with the mandate of laws and regulations," said Kurnia. Indonesia Corruption Watch (ICW) researcher Kurnia Ramadhana Kurnia argued that Article 50 paragraph (3) of the Law on the Corruption Eradication Commission (KPK) states that if the Corruption Eradication Commission (KPK) has already carried out an investigation, other law enforcement officials, including the Attorney General's Office, no longer have the authority to do the same thing. As stated by the Corruption Eradication Commission, they have raised the status of the LPEI credit facility case to the investigation stage. Meanwhile, the report from the Minister of Finance is still being studied by the AGO. Also read: The Corruption Eradication Committee (KPK) Firmly Will Not Let Go of Investigating the LPEI Case Therefore, according to Kurnia, since March 19th, 2023, other law enforcement agencies such as the police or the Attorney General's Office are no longer authorized to handle allegations of corruption related to LPEI's credit facility provision. If there is a justification that suggests, for instance, a different subject of the case, Kurnia believes that it is irrelevant because the fact of the criminal event is most likely the same. His party, continued Kurnia, actually questioned the Minister of Finance's steps in preferring to report the alleged fraud to the Attorney General, rather than to the Corruption Eradication Commission. "Does the Minister of Finance not know that the Corruption Eradication Commission is conducting an investigation into this case? Even if he doesn't know, why did he choose the Attorney General's Office rather than the Corruption Eradication Committee to report the alleged criminal incident of corruption?" he said. Attorney General ST Burhanuddin (left) had a conversation with Finance Minister Sri Mulyani after a press conference at the Main Building of the Attorney General's Office in Jakarta on Monday (18/3/2024). Finance Minister Sri Mulyani reported findings of alleged corruption in the provision of credit facilities at the Indonesian Export Financing Institution (LPEI). According to Kurnia, his party questions the finance minister's move because in the investigation process conducted by the KPK, the KPK should also seek information from the LPEI. It is clear that this matter should be coordinated with the finance minister by the LPEI, including submitting reports to the finance minister. Also read: KPK Investigates LPEI, Attorney General's Office: Which Case is in Question? However, instead of visiting the Corruption Eradication Commission (KPK) to lend a hand in the ongoing legal process there, the Finance Minister in fact made a visit to the Attorney General’s Office (Kejagung). "This raises the question again, whether the Finance Minister has coordinated with the Indonesia Export Credit Agency (LPEI) regarding the problems within the institution?" said Kurnia. Does the Minister of Finance not know that the Corruption Eradication Commission (KPK) is investigating that case? The Head of the Information Center of the Prosecutor General's Office, Ketut Sumedana, answered questions from the media following a ceremony commemorating the 63rd anniversary of the Adhyaksa Day at the Parade Ground of the Republic of Indonesia's Prosecutor Education and Training Agency in Jakarta on Saturday (22/7/2023). Separately, the Head of the Legal Information Center of the Attorney General's Office, Ketut Sumedana, stated that there is more than one case related to LPEI. He explained that the Deputy Attorney General for Special Crimes has handled 3 cases related to LPEI, which have now become legally binding. In addition, there is one matter that is currently being calculated for the state's losses by the Supreme Audit Agency (BPK). Not only that, according to Ketut, there is a matter related to LPEI being handled by the Directorate of Criminal Investigation of the Indonesian National Police. The issue of non-performing loans reported by Finance Minister Sri Mulyani Indrawati to Attorney General ST Burhanuddin a few days ago is a new matter. "The report on non-performing loans that was submitted by the Finance Minister, once again, is still being studied and reviewed," said Ketut. Also read: Bad Credit Indicates Corruption, OJK Will Continue to Monitor LPEI According to Ketut, his party does not impede the legal process carried out by KPK. However, to prevent overlapping handling of the case, he hopes that KPK will coordinate with the prosecutor's office. The coordination is in line with the memorandum of understanding that has been agreed upon between the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission (KPK). "So, we need coordination in handling this case. The mechanism is already in place," said Ketut.

2024-03-20 18:42:18

Berita Online

Kompas.id

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Indonesia Eximbank

Mengenal LPEI di Tengah Laporan Sri Mulyani soal Korupsi Rp2,5 T

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima empat laporan dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2,5 triliun. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin dalam kunjungannya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (18/3). Jaksa Agung menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, terdapat empat perusahaan yang menerima pembiayaan dari LPEI terkait kasus tersebut. "Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujarnya dalam konferensi pers. Adapun keempat perusahaan dimaksud merupakan PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. "Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,50 triliun. Teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap dia. Lalu siapa sebenarnya LPEI dan apa kerjaannya? LPEI atau Eximbank merupakan lembaga keuangan di bawah pemerintah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan membantu eksportir memperluas kapasitas bisnis mereka. Lembaga ini menyediakan layanan ekspor untuk perusahaan baik badan hukum maupun bukan badan hukum di Indonesia maupun di luar negeri. LPEI memiliki sejumlah tugas dan fungsi di antaranya; mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Lalu, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi. Selain itu, LEPI dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya UMKM dan koperasi. [Gambas:Video CNN] Bentuk dukungan yang diberikan lembaga yang didirikan pada 2009 ini yakni pembiyaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor (PMKE) dan pembiayaan investasi ekspor (PIE). Kemudian penjaminan diberikan untuk proyek dan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya asuransi untuk pengangkutan dan proteksi piutang dagang. Sementara jasa konsultasi berupa program desa devisa dan program khusus rintisan ekspor baru (CPNE). Saat awal didirikan, pemerintah memberikan modal sebesar Rp4,23 triliun untuk LPEI. Lembaga itu kemudian mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun di 2010, Rp1 triliun di 2014, dan Rp1 triliun di 2015 yang berasal dari APBN. Tidak hanya dari PMN, sumber pendanaan LPEI juga berasal dari surat berharga, pinjaman yang diterima, dan hibah. Per 2022, LPEI telah memberikan pembiayaan sebesar Rp77,4 triliun untuk kegiatan ekspor, penjaminan sebesar Rp10,8 triliun untuk perlindungan pelaku ekspor, asuransi sebesar Rp8 triliun untuk melindungi pelaku ekspor dari risiko kegiatan ekspor, dan pembangunan 557 desa devisa.

2024-03-18 12:21:07

Berita Online

cnnindonesia.com

CNN Indonesia

Indonesia Eximbank

Berdayakan Perempuan, LPEI Dorong Home Decor &amp;Kerupuk Asal Jatim Tembus Pasar Ekspor

KONTAN.CO.ID -  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan kolaborasi strategis untuk mendorong potensi produk dari Desa Devisa di Jawa Timur agar menembus pasar ekspor. Pada Akhir Januari 2024 lalu, LPEI dan Pemprov Jawa Timur membuat tiga cluster baru Desa Devisa di Bojonegoro dan Gresik dengan fokus produk kerajinan home decor, produk rotan, dan kerupuk. LPEI akan melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada 640 perajin dari 22 desa di Bojonegoro dan Gresik, yang tercakup dalam tiga cluster Desa Devisa. Pendampingan program Desa Devisa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses pasar tujuan ekspor hingga akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut. Lebih dari 70% dari para perajin yang terlibat dalam program ini adalah perempuan, memberikan dukungan yang kuat terhadap peran perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan mengidentifikasi potensi ekspor pada tiga produk tersebut, LPEI  melalui program Desa Devisa memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan terhadap UKM Ekspor, perajin, dan mitra binaan agar bisa menembus pasar ekspor. “Kolaborasi antara LPEI dan Pemprov Jawa Timur ini menciptakan peluang besar bagi para perajin dan mitra binaan di Bojonegoro dan Gresik untuk meningkatkan daya saing produk lokal untuk berani mendunia menuju pasar ekspor dan memiliki dampak sosial, lingkungan, dan berkelanjutan. Program ini mencerminkan komitmen bersama LPEI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengangkat potensi produk unggulan Indonesia ke pasar dunia,” kata Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Ilham Mustafa. LPEI akan terus memberikan dukungan teknis kepada para perajin, termasuk penerapan standar produksi ekspor, benchmarking ke pabrik-pabrik yang telah sukses menembus pasar internasional, dan mengajak mitra binaan untuk berpartisipasi dalam pameran internasional, seperti Ambiente di Jerman. Klaster Desa Devisa Bojonegoro terletak di Kecamatan Kasiman, menghasilkan kerajinan home decor unik dari limbah kulit jagung yang diolah oleh 65 perajin. Para perajin yang sebagian besar ibu-ibu mendapatkan pelatihan untuk mengolah limbah kulit jagung menjadi berbagai produk kerajinan seperti lamp sheet, wall decor, dan cermin dinding hias. Dalam satu bulan, para perajin menghasilkan berbagai produk home decor hingga 5.000 barang per bulan dengan harga jual antara Rp40.000 - Rp200.000 per produk. CV Grandis Home sebagai mitra binaan LPEI akan menyerap hasil kerajinan untuk dijual ke pasar ekspor di Belanda dan Korea Selatan. Sementara Desa Devisa Rotan di Gresik berpusat di Desa Domas yang telah terkenal memproduksi kerajinan rotan seperti kursi, meja, dan produk anyaman lainnya sejak 1994. Sekitar 350 perajin, di mana 70% diantaranya perempuan, memproduksi berbagai kerajinan rotan sesuai keinginan pembeli, baik itu dari segi desain modern maupun klasik. Produk ini dipasarkan oleh Koperasi Produsen Kriya Giri Sejahtera yang menjadi mitra binaan LPEI untuk memasarkan produk hingga ekspor ke Jepang. Program ketiga adalah Desa Devisa Kerupuk Ikan yang dikelola oleh BUMDes Pahala di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Sekitar 225 perajin kerupuk di BUMDes Pahala mengolah ikan segar menjadi kerupuk. Untuk menjaga kualitas dan rasa kerupuk, perajin menggunakan komposisi ikan lebih banyak, untuk satu kilogram kerupuk dibutuhkan dua kilogram ikan segar. Pendampingan LPEI kepada Desa Devisa Kerupuk Ikan menargetkan untuk menembus pasar ekspor ke Thailand, Malaysia, dan Belanda dalam waktu dekat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang erat antara LPEI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga tahun 2023, LPEI bersama Pemprov Jawa Timur memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 149 Desa Devisa yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan Desa Devisa terbanyak di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dalam Gebyar Ekspor Jatim Berdaya 2023 mengatakan Desa Devisa LPEI tidak hanya mendorong ekspor namun juga berupaya untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal Jawa Timur. Potensi ekspor provinsi Jawa Timur yang sangat besar, mencapai USD 20 miliar per tahun, menjadikannya provinsi ketiga terbesar dengan nilai ekspor tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pada akhir tahun lalu LPEI juga memperkuat kemitraan dalam membangun ekosistem ekspor dengan menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) tentang pengembangan ekspor nasional.

2024-02-07 19:28:34

Berita Online

kontan.co.id

Sri Sayekti

Indonesia Eximbank

Lepas Ekspor UMKM ke 5 Benua, Bea Cukai Bantu Perluas Akses ke Pasar Global

['Sidoarjo\xa0–\xa0Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Jawa Timur\xa0melakukan pelepasan eskpor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke 5 benua, yakni Amerika, Asia, Australia, Eropa, dan Afrika.', 'Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung, melindungi, dan mempermudah upaya ekspor semacam ini, sebagai bentuk pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas ekspor produk.', 'Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021, mengingat peran UMKM yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.', '"Presiden melalui PP No. 7 memerintahkan pemberikan perlindungan, kemudahan, dan memberdayakan UMKM," kata Nirwala di Kanwil Jawa Timur I, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 September 2023.', "Dia menjelaskan, UMKM merupakan salah satu 'soko guru' perekonomian di Jawa Timur, karena telah berkontribusi hingga 57,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal itu menjadi perhatian pemerintah, karena kontribusi ekspor UMKM terhadap PDB nasional sampai saat ini masih belum signifikan, meskipun keberadaannya mendominasi jumlah usaha di Indonesia.", 'Terlebih, data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa kontribusi ekspor UMKM saat ini baru mencapai sekitar 15 persen saja.', '"Perluasan akses pasar terutama pasar global dan akses informasi pasar ekspor, menjadi tantangan UMKM yang perlu kita bantu, berikan perlindungan, dan kemudahan supaya UMKM bisa bertahan, tumbuh, bahkan didorong untuk eskpor," ujar Nirwala.', 'Karenanya, lanjut Nirwala, pihaknya pun menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan pada para UMKM melakukan eskpor, melalui program klinik eskpor dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Hal itu seiring upaya serupa lainnya seperti misalnya melalui program interfirm linkage, solusi logistik, dan pemanfaatan balai laboratorium bea cukai.', '"Fasilitas KITE IKM adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut untuk bahan baku impor dan mesin impor, yang digunakan untuk menghasilkan produk eskpor," ujarnya.', 'Sebagai informasi, sampai saat ini terdapat 122 penerima KITE IKM, dengan 3940 UMKM dibina melalui klinik eskpor DJBC. Di dalamnya termasuk 810 UMKM eskpor, baik eskpor mandiri, tidak langsung, ataupun ekspor melalui pihak ketiga.'] Sidoarjo – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Jawa Timur melakukan pelepasan eskpor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke 5 benua, yakni Amerika, Asia, Australia, Eropa, dan Afrika., Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung, melindungi, dan mempermudah upaya ekspor semacam ini, sebagai bentuk pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas ekspor produk., Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021, mengingat peran UMKM yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mendukung stabilitas perekonomian nasional., "Presiden melalui PP No. 7 memerintahkan pemberikan perlindungan, kemudahan, dan memberdayakan UMKM," kata Nirwala di Kanwil Jawa Timur I, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 September 2023., Dia menjelaskan, UMKM merupakan salah satu 'soko guru' perekonomian di Jawa Timur, karena telah berkontribusi hingga 57,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal itu menjadi perhatian pemerintah, karena kontribusi ekspor UMKM terhadap PDB nasional sampai saat ini masih belum signifikan, meskipun keberadaannya mendominasi jumlah usaha di Indonesia., Terlebih, data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa kontribusi ekspor UMKM saat ini baru mencapai sekitar 15 persen saja., "Perluasan akses pasar terutama pasar global dan akses informasi pasar ekspor, menjadi tantangan UMKM yang perlu kita bantu, berikan perlindungan, dan kemudahan supaya UMKM bisa bertahan, tumbuh, bahkan didorong untuk eskpor," ujar Nirwala., Karenanya, lanjut Nirwala, pihaknya pun menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan pada para UMKM melakukan eskpor, melalui program klinik eskpor dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Hal itu seiring upaya serupa lainnya seperti misalnya melalui program interfirm linkage, solusi logistik, dan pemanfaatan balai laboratorium bea cukai., "Fasilitas KITE IKM adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut untuk bahan baku impor dan mesin impor, yang digunakan untuk menghasilkan produk eskpor," ujarnya., Sebagai informasi, sampai saat ini terdapat 122 penerima KITE IKM, dengan 3940 UMKM dibina melalui klinik eskpor DJBC. Di dalamnya termasuk 810 UMKM eskpor, baik eskpor mandiri, tidak langsung, ataupun ekspor melalui pihak ketiga.

2023-09-13 18:28:12

Berita Online

viva.co.id

Fikri Halim

Indonesia Eximbank

Pertumbuhan Ekspor Indonesia

Pertumbuhan Ekspor Indonesia i&nbsp; &nbsp; &nbsp; r Suasana di stan Kapal Api Group dalam ajang pameran Trade Expo Indonesia (TED 2023 yang mengusung tema Sustainable Trade for Global Economic Resilience di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (19/10). Partisipasi Kapal Api Group di TEI 2023 merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung dan meningkatkan tren positif dari pertumbuhan ekspor Indonesia. Saat ini, Kapal Api Group memiliki jangkauan produk ekspor ke berbagai negara, termasuk Australia, Uni Eminat Arab, Jerman, Norwegia, hingga Amerika Serikat.

2023-10-20 00:00:00

Koran Nasional

harian kontan

Indonesia Eximbank

Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI

Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI Empat Debitur Bermasalah Terindikasi Fraud Rp 2,5 Triliun JAKARTA - Dugaan korupsi Rp 2,5 triliun dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nominal itu diperoleh dari empat perusahaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan, empat perusahaan itu adalah PT RRI senilai Rp 1,8 triliun, PTSMSRp216miliar, PT SPV Rp 144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar. Empat perusahaan tersebut mendapat fasilitas kredit dari LPE pada batch pertama &quot;(Laporan) ditindaklanjuti pada proses penyidikan,&quot; kata Burhanuddin setelah menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung kemarin (18/3). Jaksa agungmenegaskan bahwa pihaknya bakal membongkar seluruh dugaan korupsi di batch berikutnya. Di antaranya, batch kedua yang terdiri atas enam perusahaan teriridikasi/rmai &quot;Senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar,&quot; imbuhnya. Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memeriksa penerimaan fasilitas kredit oleh enam perusahaan tersebut Setelah pemeriksaan BPKP rampung, akan diserahkan ke Jaksa AgungMuda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk kepentingan recovery asset. Menkeu Sri Mulyani memastikan komitmen jaja-rannyapada pemberantasan korupsi Kedatangannya ke Kejagung juga sebagai ben-tuk sinergi penegakan hukum. LPEI, lanjut dia, akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah, f dee/ek&gt;/syn/cl7/fel)

2024-03-19 00:00:00

Koran Nasional

Jawa Pos

JAM Datun

Indonesia Eximbank

Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Asal Bogor Ini Kisahkan Perjalanannya

BANGKAPOS.COM - Bisnis online memang sedang merajalela. Bahkan, tak dipungkiri bisnis online melalui e-commerce menjadi berkah dan sumber rezeki bagi banyak orang, terutama para UMKM lokal.  Seperti halnya yang terjadi pada salah satu UMKM lokal asal Bogor yang sukses mendulang rezeki dari bisnis online sepatu bernama Patris yang didirikan oleh pria bernama Ricco Antonius.  Perjalanan usahanya dimulai saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Saat itu, Patris sempat dilanda dilema waktu memutuskan untuk mendirikan bisnis sepatu di saat orang-orang harus tinggal di rumah karena kebijakan lockdown. Namun siapa sangka, penjualan sepatu toko Patris Official yang dimulainya itu berkembang pesat hingga berhasil bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. “Awalnya pas mau seriusin bikin bisnis sepatu sendiri agak bingung. Lagi pandemi kan orang harus di rumah ya, tapi kok malah bikin bisnis sepatu. Tapi ya karena tekad saya sudah bulat dari dulu, dan keluarga juga sudah berpengalaman soal bisnis sepatu (offline), akhirnya kita putuskan kali ini jual online di Shopee aja,” ungkap Ricco. Baca juga: Jalankan Misi Go Global, Pengusaha Sepatu asal Bogor Ekspor Bareng Shopee Ricco meyakini bahwa Shopee memiliki jangkauan pembeli yang sangat luas. Selain itu, mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang telah beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka.  “Memang kita memilih untuk langsung menjual produk Patris secara online di Shopee supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Kita merasa bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belanja kebutuhannya di Shopee, jadi kita yakin kalau Shopee dapat mendatangkan banyak pembeli untuk kita. Dari segi aplikasi untuk penjual, Shopee sangat mudah untuk digunakan,” jelas Ricco. Perjalanan Patris di Shopee berkembang pesat selama tiga tahun terakhir. Mereka memulai sebagai Star Seller dan mampu naik ke kategori Star+ Seller hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Tidak hanya itu, bahkan Patris berhasil mencapai kategori ‘Mall’ yang merupakan kategori tertinggi untuk penjual di Shopee, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Keberhasilan ini tentunya didorong oleh penjualan yang konsisten, penilaian toko yang tinggi, dan respons cepat terhadap pertanyaan pembeli. Salah satu langkah penting dalam perjalanan Patris adalah bergabung dengan Program Ekspor Shopee. Dalam satu tahun terakhir, mereka telah berhasil mengekspor produk Patris ke Malaysia dan Singapura. Meskipun saat ini Patris masih lebih fokus pada pasar lokal melalui Shopee, mereka memiliki rencana untuk lebih aktif dalam menjelajahi pasar ekspor ke negara lainnya di masa depan. Baca juga: Shopee Dukung Produk Batik Lokal Berdaya Saing Global Lewat Program Ekspor UMKM Program Ekspor Shopee membawa manfaat besar bagi Patris. Mereka hanya perlu mengirim pesanan ke gudang ekspor Shopee tanpa harus memikirkan perizinan dan cukai. Hal ini memungkinkan Patris untuk fokus pada apa yang mereka lakukan, yakni menciptakan sepatu wanita berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka.  Dalam sejarah bisnis Patris, dari pandemi yang awalnya menjadi tantangan hingga kesuksesan di platform Shopee dan Program Ekspornya, satu hal yang tetap konsisten adalah semangat mereka untuk terus berkembang dan memastikan bahwa produk mereka tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi. Melalui dedikasi mereka, Patris adalah contoh sukses bagaimana platform digital dapat menjadi mitra ideal bagi penjual yang ingin mengembangkan bisnis mereka secara daring, baik di pasar lokal maupun internasional. Kisah UMKM lokal Patris dalam menjajaki pasar ekspor diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM lain di Indonesia. Pasalnya, pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor yang berfokus pada UMKM di Indonesia.  Adapun satgas ini berfokus untuk melakukan pengembangan pasar ekspor dan menetapkan strategi peningkatan dalam perannya di ekspor UMKM dengan mengintegrasikan ke dalam ekosistem penyedia ekspor nasional.  Ricco berharap, kesuksesan Patris kuasai pasar ekspor bersama Shopee ini dapat juga membuka jalan bagi UMKM lokal untuk mendunia, sejalan dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan sektor ekspor dalam negeri.   

2023-10-11 08:00:31

Berita Online

bangka.tribunnews.com

Anniza Kemala

Indonesia Eximbank

Komoditas Ekspor Indonesia di Sektor Perikanan dan Perkebunan

Komoditas ekspor adalah barang barang yang diperdagangkan oleh satu negara ke negara lainnya. Barang-barang yang dimaksud dapat berupa barang yang sudah jadi maupun barang mentah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komoditas sendiri adalah barang dagangan atau benda niaga atau barang mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai standar perdagangan internasional. Lantas, apa saja contoh komoditas ekspor Indonesia? Berikut Berita Bisnis rangkum informasinya mengenai komoditas ekspor Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa komoditas ekspor Indonesia yang termasuk komoditas ekspor unggulan di Tanah Air: Mengutip jurnal Analisis Daya Saing Ekspor Komditas Udang Indonesia di Amerika Serikat dan Jepang oleh Yaman, komoditas udang Indonesia memiliki daya saing tinggi atau di atas rata-rata dunia. Menurut kkp.go.id , udang mengandung mineral penting seperti, Kalsium (Ca), Magnesium (mg), Fosfor (p), dan Zat Besi (Fe). Kalsium pada udang merupakan mineral tertinggi yang berfungsi menjaga kesehatan tulang dan gigi. Merujuk laman kkp.go.id , udang juga berkontribusi 38,98 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada 2021. Nilai ekspor udang Indonesia mencapai USD 2,23 miliar pada 2021. Merujuk jurnal Analisis Perdagangan Eskpor Kopi di Pasar Internasional oleh Savira, Anindita, dan Nugroho, kopi adalah salah satu komoditas penting yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian. Hal ini karena Indonesia merupakan produsen terbesar keempat kopi di dunia dan komoditas ini adalah produk unggulan ekspor. Pada saat pandemi 2020 komoditas kopi mampu mendongkrak pertumbuhan PDB yang ditandai adanya peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan volume ekspor. Pada 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total produksi kopi mencapai 753,90 ribu ton dengan volume ekspor 375.555,87 ton. Pada 2021, ekspor kopi mencapi USD842,52 dengan volume sebanyak 380.173 ton. Mengutip jurnal Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia oleh Ewaldo, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) adalah salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Tujuan negara ekspor CPO ini adalah India, Uni Eropa, Cina, Pakistan, dan lainnya. Minyak kelapa sawit dapat digunakan dalam berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Berdasarkan laman pertanian.go.id, pada 2018, ekspor CPO Indonesia mencapai 34 juta ton dengan nilai sekitar Rp270 triliun. Tujuan ekspor CPO ini adalah negara India, Uni Eropa, Cina, Pakistan, dan lainnya. Menurut jurnal Analisis Daya Saing dan Trend Ekspor Kakao Indonesia ke Lima Negara Tujuan Tahun 2010-2019 oleh Augustin, Prasetyo, dan Santoso, kakao menjadi penyumbang negara terbesar di sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Sejak 2010, Ekspor kakao tidak hanya berfokus pada biji kakao, tetapi juga kakao olahan, seperti cocoa butter , cocoa pasta , dan cocoa powder. Demikian contoh komoditas ekspor unggulan Indonesia di sektor perikanan dan perkebunan. Semoga bermanfaat. (MQ)

2023-03-11 14:14:30

Berita Online

Kumparan.com

Berita Bisnis

Indonesia Eximbank

Ini Biang Kerok Ekspor Indonesia Tak Lagi Kuat

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan soal kenaikan ekspor Indonesia (12,61%) yang lebih rendah dibandingkan kenaikan impor (38,65%) karena tertahan penurunan harga komoditas utama ekspor. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mencatat menyebut bahwa ada beberapa komoditas unggulan Indonesia yang dalam 2-3 tahun terakhir mewarnai perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah besi dan baja.  BACA JUGA: "Dalam 3 tahun terakhir, besi dan baja cukup signifikan memberikan devisa bagi negara kita, tapi kalau kita lihat perkembangannya, nilai bervariasi tapi di bulan Mei 2023 ini ada kecenderungan menurun dibandingkan April 2023," ungkap Edy dalam Rilis BPS di Jakarta, Kamis (15/6/2023). Tercatat di Mei 2023, angka ekspor komoditas besi dan baja menurun menjadi USD2 miliar. Penurunan nilai ekspor komoditas ini disebabkan oleh penurunan harga.  BACA JUGA: "Secara price di bulan Mei 2023, data kami menyatakan bahwa price di pasar global untuk besi dan baja sebesar USD105 per metrik ton. Jadi besi dan baja meskipun secara nilai dibandingkan bulan April 2023 ada penurunan, tapi secara volume sebetulnya ada tren kenaikan sejak Januari," tambah Edy.   Baca Juga: Sharp Kembali Hadirkan LED TV Aquos IIOTO Series Terbaru Follow Berita Okezone di Google News

2023-06-15 12:35:43

Berita Online

okezone.com

Indonesia Eximbank

Perluas Akses Ekspor, LPEI Teken Kerja Sama dengan Eximbank Malaysia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI )/Indonesia Eximbank menandatangani Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding /MoU) dengan the Export-Import Bank of Malaysia (MEXIM) pada tanggal 8 Januari 2023 bertempat di Jakarta. Penandatanganan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia pada tanggal 8-10 Januari 2023. Penandatanganan MoU ini dilakukan Rijani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI bersama Arshad Ismail, President/Chief Executive Officer, dan disaksikan oleh Chairman MEXIM Dato' Azman Mahmud. Dilanjutkan dengan seremoni pertukaran MoU yang disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar bin Ibrahim dan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, bertepatan pada acara Letter of Intent Handover &amp; MoU Exchange Ceremony. Rijani menyampaikan, MoU antara LPEI dan MEXIM akan memungkinkan kedua lembaga untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dengan menyediakan produk-produk inovatif yang berorientasi pasar secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. "Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak, sehingga Indonesia dan Malaysia mampu membuka akses pasar yang lebih luas, yaitu bukan hanya antar negara Indonesia dan Malaysia, melainkan kedua negara ini juga akan bekerja sama untuk membuka pasar dengan negara-negara lainnya. LPEI dan MEXIM bersama-sama akan mendukung investasi bisnis serta tetap tangguh di pasar yang kompetitif," ujar Rijani dalam keterangannya, Senin (9/1). Sedang memuat... S S Sedang memuat... Sedang memuat... Kerja sama LPEI dengan MEXIM juga diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efisien bagi rujukan proyek-proyek yang saling menguntungkan dalam rangka mengeksplorasi peluang pertukaran informasi terkait kegiatan ekspor; kerja sama benchmarking , pelatihan bisnis dan secondment dalam kredit, penjaminan risiko, memperluas jangkauan nasabah; juga kerja sama dalam penyediaan layanan kedua belah pihak seperti L/C confirmation, L/C insurance, trade refinancing , reinsurance facilities . Sementara itu, Arshad mengatakan MEXIM dan Indonesia Eximbank akan semakin erat dalam menjalin hubungan karena kami menghargai kesempatan untuk berkolaborasi dan memperkuat kerja sama yang kami miliki. Indonesia Eximbank merupakan mitra yang sangat penting dan kami berharap dapat mempertahankan dialog dan komunikasi yang aktif untuk bisnis dan proyek rujukan yang berkelanjutan." Menurut dia, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, terus mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam memperluas kapasitas bisnis mereka melalui mandat pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. "Sedangkan MEXIM merupakan Export Credit Agency milik pemerintah Malaysia yang memiliki mandat memberikan pembiayaan yang efektif dan solusi takaful untuk kegiatan ekspor impor Malaysia. LPEI dan MEXIM juga tergabung dalam beberapa forum internasional, salah satunya adalah The Asian Exim Banks Forum," tambahnya.

2023-01-09 18:42:10

Berita Online

Kumparan.com

kumparanBISNIS

Indonesia Eximbank

Sri Mulyani laporkan dugaan fraud debitur LPEI ke Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan fraud debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). “Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin. Dia menuturkan terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun. Keempat debitur yang dimaksud yaitu PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS.   Laporan tersebut merupakan hasil penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, atau yang bergerak di bawah tim terpadu. Sri Mulyani meminta jajaran direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawab, terutama dalam membangun tata kelola yang baik. Dia menegaskan LPEI tidak boleh menoleransi segala bentuk indikasi pelanggaran hukum, korupsi, dan konflik kepentingan serta harus menjalankan mandat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.     Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani laporkan dugaan fraud debitur LPEI ke Kejagung

2024-03-18 12:14:09

Berita Online

kepri.antaranews.com

Imamatul Silfia

Indonesia Eximbank

KPK Ungkap Modus Fraud di Balik Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus fraud atau kecurangan di balik kasus dugaan korupsi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada beberapa perusahaan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan secara umum hal tersebut terjadi karena komite kredit atau lembaga yang memberikan kredit tidak hati-hati terhadap kondisi dari debitur. "Saya akan sampaikan terkait dengan salah satu perusahaan yang menerima fasilitas modal kerja ekspor dari LPEI, yakni PT PE. PT PE ini mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ekspor sebanyak tiga kali, 2015, 2016, 2017," ujar Alex dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3). Pada 2015, Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) sebesar $22 juta, pada 2016 KMKE Rp400 miliar, dan KMKE tahun 2017 sebesar Rp200 miliar. "Jadi, secara keseluruhan fasilitas kredit modal kerja ekspor yang diberikan PT PE ini $22 juta dan Rp600 miliar. Ini bertujuan mendukung modal kerja PT PE dalam usaha niaga umum BBM dan bahan bakar lainnya," kata Alex. Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini mengatakan kewenangan dalam proses pemberian pembiayaan berada pada Komite Pembiayaan. Struktur dan keanggotaan Komite Pembiayaan meliputi fungsi bisnis dan risiko. Alex menerangkan fungsi bisnis pada umumnya diwakili Direktur Pelaksana 1, Direktur Pelaksana 2 dan Direktur Pelaksana 3, dan Senior Eksekutif Vice President (SEVP) 1. Sedangkan fungsi risiko diwakili Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana 4, Direktur Pelaksana 5, SEVP 6, dan Kepala Divisi Kredit Reviewer. Alex menjelaskan dugaan fraud dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja ekspor ini yakni diduga Komite Pembiayaan dalam memutuskan pemberian pembiayaan pada PT PE mengabaikan security coverage ratio jaminan kelaikan pengajuan pembiayaan dan indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan in house periode Juni 2015 yang dijadikan rujukan memorandum analisis pembiayaan. "Jadi, laporan keuangan PT PE diduga itu tidak mengandung kebenaran. Itu pada laporan PT PE dijadikan rujukan dalam analisis pemberian pembiayaan ke PT PE," ungkap Alex. Misalnya terkait agunan di mana aset tetap yang diajukan PT PE berupa tiga unit ruangan kantor berpotensi gagal dilakukan pengikatan karena belum terbit sertifikat kepemilikan atas aset tersebut. Selain itu, terdapat dugaan penggelembungan nilai piutang PT PE dan fidusia persediaan dilakukan pengikatan secara pari pasu dengan kreditur lain serta jaminan tambahan PT PE berupa personal guarantee dinilai tidak memenuhi unsur claim on basis. "Secara keseluruhan jaminan-jaminan yang diberikan PT PE itu lebih kurangnya tidak bisa menutup fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PT PE. Jadi, jaminannya rendah, tidak menutup kredit yang diberikan," tutur Alex. Selanjutnya laporan keuangan PT PE diabaikan karena tidak sesuai dengan persyaratan financial covenant di mana current ratio PT PE lebih kecil dari satu kali seharusnya. "Artinya, kalau perusahaan itu pailit kemudian asetnya itu dieksekusi mestinya kalau current ratio di atas satu, itu bisa digunakan untuk membayar fasilitas kredit. Sebetulnya persyaratan itu sudah ditentukan oleh LPEI," lanjut Alex. Kemudian, debt to equiti ratio lebih besar dari empat kali. Kata Alex, terdapat utang empat kali lebih besar dibandingkan modal. Hal itu, terang Alex, juga mencakup kemampuan dari PT PE untuk membayar fasilitas kredit yang sudah diberikan oleh PT LPEI. "Ini beberapa dugaan fraud yang dilakukan tidak telitinya dari eks komite kredit LPEI dalam menganalisis laporan-laporan keuangan yang disampaikan oleh PT PE," terang Alex. Ia menambahkan Komite Pembiayaan diduga menyetujui business plan yang tidak memadai sebagaimana underlying analisis KMKE berupa bisnis retail BBM untuk memasok PT PLN secara tidak langsung melalui PT KPM yang kondisi keuangannya sedang bermasalah. Hal tersebut melanggar kebijakan pembiayaan LPEI. Selanjutnya terkait dengan dugaan melawan hukum direksi dan Komite Pembiayaan dalam pemberian KMKE yang kedua sejumlah Rp400 miliar. Di antaranya diduga terdapat pengabaian terhadap jaminan aset tetap PT PE berupa tiga unit ruangan kantor di GB plaza yang belum diikat sempurna dan belum ada sertifikatnya sehingga berisiko kegagalan pengikatan jaminan. Kemudian, diduga Komite Pembiayaan menyetujui penambahan jaminan berupa fix aset yang belum ada dan belum dilakukan penilaian oleh appraisal atau tim penilai PT PE menyatakan akan menyampaikan tambahan jaminan tersebut dalam enam bulan sejak perjanjian ditandatangani. "Kemudian PT PE melakukan penambahan jaminan berupa fidusia piutang dan fidusia persediaan namun nilai likuidasi tersebut sangat rendah hanya 74 persen dan dinilai tidak mengcover nilai pembiayaan," kata Alex. Menurut Alex, Komite Pembiayaan LPEI masih menganggap bisnis PT PE berjalan normal dalam MAP KMKE yang pertama, proyeksi suplai BBM jenis HSC ke PLN mencapai 70 ribu kiloliter per bulan. Padahal, fakta realisasi penjualan PT KPM ke PT PLN kurang dari 10 ribu kiloliter per bulan. "Jadi, volume bisnis dari PT PE juga ternyata tidak sesuai dengan prediksi awal," ucap Alex. "Penyimpangan yang dilakukan oleh direksi LPEI dalam pemberian jaminan fasilitas ekspor dan penyelesaian pembiayaan terdapat potensi kerugian negara sekurang-kurangnya US$54,5 juta atau dengan kurs Rp14.047,99 senilai Rp766 miliar," tambah Alex.

2024-03-19 23:07:08

Berita Online

cnnindonesia.com

tim

Indonesia Eximbank

Siapa Pantas Tangani Kasus LPEI

Pelaporan kasus dugaan korupsi di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung memunculkan perdebatan publik atas Siapa Yang Pantas menanganinya. Kasus Korupsi dengan total 2,5 triliun di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkannya ke Kejaksaan Agung pada senin 18 Maret lalu, sehari kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai duluan penyidikan kasus wakil ketua KPK Alexander Marwata Menjelaskan alasan lembaganya melakukan penyidikan di kasus yang serupa. Kepala pusat penerapan hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengisyaratkan pihaknya juga bakal meminta KPK agar menyampaikan lebih jauh dan mendetail tentang perkara yang ditanganinya sehingga tidak akan ada tumpang tindih, Pakar Hukum mengatakan perlu ada klarifikasi dan koordinasi terkait perkara mana yang telah ditangani masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan. Abdul Fickar Hadjar juga menilai penanganan kasus dugaan korupsi di LPEI lebih baik ditangan Kejaksaan Agung karena dengan kelengkapan kelembagaan yang memiliki unsur Jaksa Agung muda bidang perdata dan tata usaha negara, Maka Tak hanya pidana melainkan soal perdata dan ganti rugi dalam kasus LPEI bisa dimaksimalkan oleh kejaksaan

2024-03-27 08:48:43

Televisi

Metro TV - Metro Pagi Primetime

GEMA TANJUNG & FEBRIAN AHMAD

Indonesia Eximbank

Desa Devisa Batik Aromaterapi Binaan LPEI Berhasil Ekspor ke Amerika

 JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendorong ekspor produk batik aromaterapi khas Madura, Jawa Timur, sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi perajin batik perempuannya melalui program desa devisanya. Sebagai informasi, batik aromaterapi adalah batik yang mengeluarkan aroma wangi rempah dan bunga dari kainnya yang diklaim bisa tahan hingga empat tahun meskipun telah dicuci berulang kali. Metode batik ini ditemukan oleh seorang perempuan milenial bernama Warisatul Hasanah, yang merupakan founder Batik Al-Warits (UKM binaan LPEI). Baca juga: Cerita Achmad Latief, Raup Omzet Miliaran Rupiah hingga Sukses Ekspor Batik Boyolali Program Desa Devisa Batik Aromaterapi LPEI dirancang untuk memberikan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan tujuan membuka potensi ekspor komoditas unggulan daerah Madura, Jawa Timur, yaitu Batik Aromaterapi-nya “LPEI terus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan dan juga menciptakan kesejahteraan bagi para perajin batik,” jelas Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Ilham Mustafa dalam siaran pers, Sabtu (20/04/2024). Salah satu wujud nyata dari ekosistem ekspor berkelanjutan yang dimaksud adalah dengan memberikan pendampingan kepada 139 perajin perempuan binaan Batik Al-Warits dari 11 desa di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Pada akhirnya, pendampingan yang diberikan juga bertujuan untuk menyejahterakan para perajin batik aromaterapi itu. Baca juga: Cerita Sukses Yohanes Wahyu, Usaha Batik Khas Ngawi yang Mendunia LPEI memberikan pendampingan dengan berkolaborasi bersama Kemenkeu Satu (Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. LPEI bersama Kemenkeu Satu memberikan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas dan organisasi perusahaan. “Kami diberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan, manajemen perusahaan, prosedur dan perizinan ekspor, serta penyuluhan perpajakan dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnis Desa Devisa Batik aromaterapi,” jelas Warisatul Hasanah. Tak hanya permasalahan operasional bisnis, LPEI juga memberikan pendampingan pada desain Batik Gentong Madura. Dalam satu tahun terakhir, pendampingan yang diberikan LPEI itu pun membuahkan hasil yang manis. Produk Batik Aromaterapi itu pun telah berhasil diekspor ke negara Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Korea, dan Jepang, berkat program desa devisa batik aromaterapi yang telah dilakukan LPEI. Baca juga: LPEI Dorong Produk Home Decor dan Kerupuk Jawa Timur Tembus Ekspor Kegiatan ekspor yang terjadi itu tentu berdampak positif bagi para perajin batik aromaterapi. Dalam skala ekspor, kapasitas produksi akan naik, karena untuk sekali ekspor pun harus dalam jumlah banyak. Setelah berhasil ekspor, kapasitas produksi batik aromaterapi itu juga mengalami peningkatan, yaitu dari 400pcs kain per harinya, menjadi 4000pcs kain per harinya. Kenaikan kapasitas produksi batik aromaterapi itu tentu berdampak positif bagi para perajin batik, terutama pada kenaikan penghasilan mereka. Pendapatan perajin batik aromaterapi itu pun kerap mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp300.000 menjadi Rp1.250.000 per bulannya.

2024-04-22 16:21:39

Berita Online

Kompas.com

Kompas.com

Indonesia Eximbank

KPK Panggil dua Saksi Dugaan Korupsi di LPEI

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pemeriksaan ini dijadwalkan pada hari ini, 11 Juni 2024. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav. 4 atas nama Hendarto dan Hariyanto,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis. Adapun Hendarto merupakan Komisaris Utama PT Sakti Mait Jaya Langit atau Mentari Group. Sedangkan Hariyanto adalah Komisaris PT Sakti Mait Jaya Langit atau Mentari Group. KPK pada tanggal 19 Maret 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI. "Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024. Peningkatan status kasus itu disampaikan KPK sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membawa kasus dugaan korupsi LPEI ke Kejaksaan Agung. Ghufron mengaku, KPK telah mendapatkan laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023. Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan. “Kemarin menteri keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung sehingga ini KPK perlu tegaskan, bahwa KPK telah meningkatkan status naik pada status penyidikan,” kata dia. KPK menyelidiki tiga perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yakni PT PE dengan nilai kerugian Rp 800 miliar, PT RII sebesar Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL sebesar Rp 1,051 triliun. Sehari sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsi pada 4 debitur LPEI. Keempat perusahan itu yakni PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar dengan dugaan fraud atau kecurangan total berjumlah Rp 2,505 triliun. “Empat perusahaan ini korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Komplek Perkantoran Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024. Ketut mengatakan, Kejagung telah memproses kasus ini sejak 2019, sehingga tak menutup kemungkinan untuk memeriksa LPEI. “Oh iya jelas, pasti ada keterkaitan ya. Karena sebagai pemberi sekaligus penerima dari debitur tadi,” katanya. BAGUS PRIBADI | ANTARA

2024-06-11 14:49:08

Berita Online

tempo.co

Defara Dhanya Paramitha